Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

FILSAFAT HUKUM Kompetensi Dasar III.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "FILSAFAT HUKUM Kompetensi Dasar III."— Transcript presentasi:

1 FILSAFAT HUKUM Kompetensi Dasar III

2 ASAS HUKUM Prinsip-prinsip Yang Dianggap Dasar/ Fundamen Hukum Pengertian2 Dan Nilai2 yg jd Titik tolak Berpikir Hukum Titik tolak pembentukan UU dan interpretasi UU Asas Hukum Asas hukum obyektif Sbg dasar pembentukan peraturan Asas hukum subyektif Menyatakan kedudukan subyek berhubungan dengan hukum

3 Asas-asas hukum ada 3 : Asas-asas Hukum obyektif yang bersifat moral
Zaman klasik dan abad pertengahan Asas-asas Hukum obyektif yang bersifat rasional Zaman modern__sejak timbul negara2 nas & hukum dibuat oleh yuris Asas-asas Hukum obyektif yang bersifat moral/ rasional Hak2 yang ada pd manusia & mjd titik tolak pembentukan hukum

4 Asas-asas Hukum obyektif yang bersifat moral
Zaman Klasik  Hukum yang selalu berlaku dan tidak pernah berubah__aturan alam Abad Pertengahan Hukum Kodrat  prinsip2 segala hk positif Dibagi 2 : 1. Prinsip hukum kodrat primer (Pemikir Stoa) Hidup secara terhormat, tidak merugikan siapapun, memberikan sesuai haknya 2. Prinsip hukum kodrat sekunder  Norma2 moral : Jangan membunuh

5 Asas-asas Hukum obyektif yang bersifat rasional
Zaman Rasionalisme Hukum kodrat : Pernyataan akal budi praktis manusia, ada 2 : 1. Prinsip2 dasar :  prinsip ku punya kau punya, kesetiaan pd janji, prinsip ganti rugi, prinsip perlunya hukum 2. Prinsip2 yg melekat pd subyek hk : hak atas kebebasan, hak utk berkuasa atas orang lain, hak atas milik Awal abad XX dan abad XX  Hukum Kodrat : prinsip2 dasar bagi kehidupan sosial & individual 1. Hukum kodrat primer mutlak  berikan sesuai hak 2. Hak fundamental  kebebasan agama, hak privacy, dll 3. Hukum kodrat sekunder  berkaitan dg situasi kebudayaan  hak milik

6 Kritik atas hukum kodrat
I. Diterima adanya prinsip2 yang digunakan dalam membentuk peraturan, tapi tidak dipandang sbg yg abadi II. Melembagakan (menginstitusionalisasikan) prinsip2 hukum dg memasukkan dlm UU  hny prinsip yang disetujui III. Penganut positivisme hk  memandang prinsip2 hk sbg pedoman bagi terbentuknya hk Prinsip itu harus diindahkan pada saat pembentukan, tetapi jika tidak, tetap berlaku juga

7 Asas-asas Hukum obyektif yang bersifat moral / rasional
Asas rasional hk  Bertalian dg suatu aturan hidup bersama yg masuk akal, diterima sbg titik tolak pembentukan aturan yg baik Hak manusia sbg pribadi Kepentingan masyarakat Kesamaan hak didepan pengadilan Perlindungan thd yg kurang mampu Tidak ada ganti rugi tanpa kesalahan

8 Asas Moral Hukum  Lebih dipandang sbg unsur idiil, yg belum tentu dpt diwujudkan dalam tata hukum yg direncanakan.  Dipandang sbg hukum kodrat Lakukanlah yg baik Hindarilah yg jahat Hiduplah secara terhormat Jangan merugikan orang lain Berikan kepada orang sesuai haknya

9 Asas-asas Hukum dan Agama
Hukum harus berpedoman pd prinsip2 moral blm diterima semua orang  sesuai keyakinan hati nurani (perintah agama)  Agama Yahudi  Thora  Agama Kristiani  sikap dan cita2 hidup  Agama Islam  pedoman hidup dlm syariah  Agama Hindu dan Budha  cita2 yg berbudi luhur Memberi inspirasi  Bagi kehidupan yuridsi dan politik yg baik  Sbg asas bagi pengaturan hidup bersamam yg baik

10 Mengapa Moral Agama yg jd tolok ukur …..?
Manusia tidak mampu menentukan norma2 hidup dg akal budi saja  Wahyu dari Tuhan Manusia mungkin pernah berhasil menemukan yg benar, akan tetapi ia tidak berhak menciptakan norma2 sendiri. Ia tidak boleh menimba2 nirma2 hidup selain dari wahyu Pertimbangan : Agama sbg dasar seluruh hidup

11 FUNGSI HUKUM

12 Ketertiban Umum Suatu keadaan yg menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia__menyiratkan suatu keteraturan__tidak berubah jd anarki  Tidak jatuh dr langit  Memerlukan sesuatui utk jd tertib  HUKUM  Sarana utk memecahkan konflik

13 Ketertiban Umum Suatu manifestasi dr suatu keadaan damai yg dijamin oleh keadaan kolektif  Apeldoorn_tujuan hk adl mengatur pergaulan hidup scr danai  Damai = tertib hukum  Tercapai jk  berhasil menjaga keseimbangan antar kept manusia  Tertib hk hny bisa ditegakkan jk adil bg mereka yg berkept thd keadaan tertib tsb  Tujuan Hukum  tata tertib masy yg damai dan adil

14 Keadilan Gustav Radbruch
Hukum bs sj tdk adil… tp hk hanyalah hukum karena maunya adil Mark Prinsip proporsionalitas : masing2 akan menerima sesuai dg kecakapan dan kebutuhannya Kelsen Utk sampai pd penilaian mengenai adil dan tidaknya hukum, posisi hukum sendiri harus dijelaskan lebih dl

15 Aspek-aspek Keadilan Pertinensi keadilan Rasa keadilan
Mslh keadilan_tdk bs dipandang sbg suatu cita2 yg berdiri sendiri Thomas Aquinas Keadilan distributif_pembagian jabatan, pembayaran pajak Keadilan legal_pelaksanaan hukum Keadilan tukar menukar_transaksi Keadilan balas dendam_hukum pidana

16 REINHOLD ZIPPELIUS_keadilan dlm 5 pertinensi
Iustitia Commutativa_keadilan pd suatu pemulian hak (ganti rugi) Iustitia Distributiva_Hk kebendaan/hk keluarga Dalam rangka keadilan sosial_public good, (kemanfaatan) Stafgerechtigkeit_keadilan pidana Dasar serta tujuan pengenaan hukuman pidana Keadilan hukum acara_kesempatan yg sama didepan hk, hakim yg tdk berat sebelah Keadilan kostitusional_syarat2 pemangkuan jabata kenegaraan Negara demokratis_Pemilu

17 Keadilan Hub manusia semakin kompleks Pemahaman mengenai persoalan
Bgm meletakkan keadilan_kompleks Pemahaman mengenai perkembangan multidimensional dlm hub antar manusia

18 Rasa Keadilan  Persepsi yg subyek hk ttg keadilan sbg suatu gagasan yg berlaku umum tetapi pd akhirnya dpt dirasakan secara subyektif  Hati Nurani ZIPPELIUS, dua arti dari rasa keadilan : Sikap batin yg menghendaki perlakuan adil dan tidak menghendaki perlakuan tidak adil Sikap batin yg terlepas dari hukum positif yg meneima perlakuan adil atau menolak perlakuan tidak adil

19 Rasa keadilan_Relatif sifatnya Rasa keadilan itu punya keterkaitan spatial dan temporal, shg tdk bs dilepaskan dari pribadi sang subyek hukum  Tata nilai sjk lahir Diimpersonalisasikan

20 HUKUM DAN KEADILAN HUKUM = LEGES / WETTEN / UU = KAEDAH
*MENGATUR HIDUP BERSAMA *DIBUAT INTANSI YG BERWENANG *BERLAKU SEBAGAI NORMA HUKUM MEWAJIBKAN HARUS MEMPERHATIKAN ISI KAEDAH HUKUM BERSIFAT EXTERN CARA OBJEK ITU DIATUR MEMAKSA DITINJAU DARI ISI = ADIL / TIDAK KEADILAN TERMASUK HUKUM? APAKAH KEADILAN BERTAUTAN DENGAN HUKUM ?

21 Keadilan/Iustisia/Ius/Recht
Tradisional Hukum Keadilan/Iustisia/Ius/Recht UU/Let/Wet Peraturan yg adil tentang kehidupan masyarakat yg dicita-citakan. Memenuhi unsur keadilan lbh pundamental karena mengikutsertakan prinsip2 suatu aturan yg dikehendaki orang Kaedah-kaedah yg mewajibkan Dipandang sbg sarana utk mewujudkan hukum yg adil “norma de facto memenuhi tuntutan keadilan” Bentuk eksplisit dari ius

22 KEADILAN BERTAUTAN DENGAN HUKUM ?
KONSTITUISIF REGULATIF PERATURAN TAK ADIL = BUKAN HUKUM TIDAK ADIL = - TETAP HUKUM - TETAP BERLAKU - MEWAJIBKAN ORANG TIDAK TERIKAT (SANKSI = TAK MENGIKAT) APAKAH CUKUP BAHWA PERATURAN DALAM BENTUK YURIDIS YG TETAP DISEBUT HUKUM ? ATAU SESUAI DENGAN PRINSIP KEADILAN ? ZAMAN GLOBALISASI SISTEM HUKUM E. KONTINENTAL SISTEM ANGLO SAXON HUKUM KEADILAN ?

23 UU YG ADIL (TRADISIONAL) HUKUM + KEADILAN = ADA HUBUNGAN
ZAMAN GLOBALISASI ANGLO SAXON E. KONTINENTAL HUKUM UU YG ADIL (TRADISIONAL) LEX / WET / UU RECHT / IUS ADA UU = ADA HUKUM BILA UU TAK ADLI = BUKAN HUKUM ADA HUBUNGAN HUKUM + KEADILAN HUKUM + KEADILAN = ADA HUBUNGAN

24 TAPI HARUS BERSUMBER DARI KEYAKINAN
YG HIDUP DALAM MASYARAKAT TENTANG KEHIDUAN YG ADIL DAN BAIK KAEDAH HUKUM TAK LAGI HAKEKAT HUKUM ADIL MERUPAKAN UNSUR KONTITUSI HUKUM UU DIANGGAP MERUPAKAN MERUPAKAN KEKERASAN PRAKTEK HUKUM ( REALISME HUKUM ) HUKUM = IUS = “ YURISPRUDENCE “ BERDASARKAN FIL. EMPIRISME DAN PRAGAMATISME = KEBENARAN BERASAL DARI PENGALAMAN DAN PRAKTEK HIDUP SOCIOLOGI YURISPRIDENCE REALISME YURISPRUDENCE HUKUM = BAGIAN KEHIDUPAN MANUSIA BAGIAN TUGAS ETIS MANUSIA ARTINYA : MANUSIA WAJIB MEMBENTUK HIDUP BERSAMA YG BAIK DENGAN MENGATURNYA SECARA ADIL

25 HUKUM DAN MORAL

26 HUBUNGAN HUKUM DAN MORAL
REINACH : HUKUM MORAL BERASAL DARI PERJANJIAN HAK-HAK YURIDIS DAPAT DISERAHKAN ORANG LAIN TERBATAS PADA BIDSANG HIDUP LAHIR MELEKAT PADA PRIBADI MANUSIA HAK MORAL DPT DISERAHKAN ORANG LAIN MELIPUTI BIDANG HIDUP LAHIR DAN BATIN

27 TITIK TAUT HUKUM DAN MORAL
KRITERIA MORAL PERUMUSAN YURIDIS KONSENSUS DALAM HUKUM ALAM DASAR HUKUM ALAM HETERONOMI HUKUM DARI LUAR OTONOMI TEONOMI LAHIRIAH DPT DIPAKSAKAN PELAKSANAAN LAHIR BATIN ( UTAMA ) TAK DPT DIPAKSAKAN

28 KODRATI BATINIAH : MALU, MENYESAL
YURIDIS (LAHIRIAH) SANKSI KODRATI BATINIAH : MALU, MENYESAL MENGATUR HIDUP MANUSIA DLM KEHIDUPAN NEGARA TUJUAN MENGATUR HIDUP MANUSIA SBG MANUSIA BERGANTUNG WAKTU DAN TEMPAT WAKTU DAN TEMPAT SCR OBYEKTIF TIDAK BERGANTUNG

29 HAK MANUSIA (SUBYEK HUKUM) MENUNTUT PENGHARGAAN DAN PENGHORMATAN
HAK DAN KEWAJIBAN HUKUM SUBYEKTIF HAK MANUSIA (SUBYEK HUKUM) MAN = MAKHLUK ISTIMEWA MENUNTUT PENGHARGAAN DAN PENGHORMATAN DOKUMEN HAM PBB 1948

30 TRADISIONAL HAK (DAN KEWAJIBAN) MELEKAT PD MANUSIA AKIBAT PERATURAN
HAM BERDASAR UU (TERTAMPUNG DALAM UU) TAK DPT DICABUT/ HILANG TAK DAPAT DITUNTUT : HAK DLM ARTI SEMPIT KEBEBASAN2 KEKUASAAN KEKEBALAN KADANG TAK DIAKUI ORANG

31 HAK CIPTA (MENDAHULUI UU)
1. KEBEBASAN TANPA HAK 2. KEKUASAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 3. KEKEBALAN DAN KETIDAKMAMPUAN DILEGALKAN (Tak diciptakan)

32 HAK • SALMOND • HAK = KEPENTINGAN YG DIAKUI DAN DILINDUNGI HUKUM
MEMENUHI HAK = KEWAJIBAN MELALAIKAN HAK = KESALAHAN MENGHARUSKAN MELAKUKAN ATAU TAK MELAKUKAN PERBUATAN HAK = KEKUASAAN BERDASARKAN HUKUM YG DENGANNYA DAPAT MELAKSANAKAN KEPENTINGANNYA (ALLEN)

33 CIRI2 HAK (SALMOND) MELEKAT PD SESEORANG PEMEGANG HAK
TERKENA HAL = TERIKAT KEWAJIBAN = SUBYEK3 MEWAJIBKAN MELAKUKAN ATAU TIDAK PERBUATAN BAGI KEPENTINGAM PEMEGANG HAK == ISI HAK BERKAITAN OBYEK TERTENTU MEMILIKI TITEL/ FAKTA/ PERISTIWA YG BERDASARKAN ITU HAK MELEKAT PD SESEORANG HAK MENGANDUNG TIGA HUBUNGAN YG BERKAIT : 1. MELETAKKAN KEWAJIBAN BAGISESEORANG ATAU BEBERAPA ORANG 2. KEWAJIBAN BERUA : MELAKUKAN ATAU TIDAK PERBUATAN OLEH SESEORANG ATAU BEBERAPA ORANG 3. ADA OBYEK TEMPAT MELAKUKAN ATAU TIDAK ITU BERKAITAN

34 HUBUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN
TAK ADA HAK TANPA KEWAJIBAN ADA KEWAJIBAN BELUM TENTU ADA HAK VINCULUM YURIS = KEW. HAK. YG MENGIKAT KEWAJIBAN RELATIF MUTLAK MENJAGA/ MENCEGAH TIB. MASYARAKAT


Download ppt "FILSAFAT HUKUM Kompetensi Dasar III."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google