PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Presentasi berjudul: "PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN"— Transcript presentasi:

1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Oleh : Drs. Sahudiyono, MPA Dosen Kopertis Wilayah V DIY Yang Dipekerjakan pada Akademi Maritim Yogyakarta 4/17/2017 Sahudiyono

2

3 PRETEST A. Apa yang sdr ketahui tentang : 1. Kewarganegaraan?
2. Wawasan Nusantara ? 3. Ketahanan Nasional ? B. Harapan apa yang ingin Sdr. Dapatkan dari MK Kewarganegaraan ini ? 4/17/2017 Sahudiyono

4 Curriculum Vitae N a m a : Drs. Sahudiyono, MPA
Panggilan : Sahud / Sahudi Temp/tgl lahir : Yogyakarta, 2 September 1960 Pekerjaan : Dosen DPK pada Akademi Maritim Yogyakarta tahun 1988 s/d sekarang Keluarga : 1 istri + 3 orang anak Pendidikan : 1) SMA Negeri 8 Yogya, IPS, lulus 1980 2) Sarjana Muda Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UGM, lulus 1983 3) Sarjana S1 IAN Fisipol UGM, lulus 1985 4) Pascasarjana S2 IAN, Fisipol UGM, lulus 2009 Tambahan : a. Suscadoswir Lemhannas Angkatan XL, 1997 b. Suskatdoswir, Lemhannas, 1998 4/17/2017 Sahudiyono

5 Referensi Bakry, Noor Ms, 2002, Pendidikan Kewarganegaraan (Kewiraan), Liberty, Yogyakarta Kaelan, 2001, Pendidikan Kewarganegaraan, …, Yogyakarta, Lemhannas, 197…, Kewiraan Untuk Mahasiswa, PT Gramedia, Jakarta Lemhannas, 2001, Pendidikan Kewarganegaraan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Srijanti, dkk. (UMB), 2009, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tingg, Salemba Empat, Jakarta Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewargaan (Civic Education), edisi ketiga: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, ICCE-UIN, Jakarta Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, edisi kedua, Bumi Aksara, Jakarta Lain-lain…. 4/17/2017 Sahudiyono

6 Hadir tepat waktu (toleransi 15 menit) Penilaian 6 unsur
Kontrak Perkuliahan Hadir tepat waktu (toleransi 15 menit) Penilaian 6 unsur a.Hadir/Presensi : 10% b. Presentasi:15% c.Tugas: 15% d.Ujian Mid: 25% e.Ujian Akhir:30% f. Kreativitas:5% 3. Total kehadiran minimal 75 % CATATAN: TUGAS /PRESENTASI : Individual & Kelompok (Mingguan/Akhir)  diatur tersendiri 4/17/2017 Sahudiyono

7 4/17/2017 Sahudiyono

8 Menjadi ilmuwan dan profesional yang :
KOMPETENSI (SK NO.43/Dikti/2006): Menjadi ilmuwan dan profesional yang : Memiliki rasa kebangsaaan dan CTA, demokratis yang berkeadaban Menjadi WN yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila 4/17/2017 Sahudiyono

9 Landasan Yuridis Pembukaan UUD 1945 (alinea II dan IV)
Ps 30 (1), atau ps 27 (3): amandemen UUD 1945 Ps 31 (1) SKB : Mendikbud-Menhankam/Pangab Nomor: 022/U/1973______ KEP/B/43/XIII/ tg. 8 Desember 1973 5. SKB Mendikbud-Menhankam Nomor: 061/U/1985_________ KEP/002/II/1985 tg. 1 Februari 1985 6. UU No. 2/1989 ttg “Sisdiknas” diperbaharui dg UU No. 20/2003 7. SK No. 38/DIKTI/Kep/2002 diperbaharui dengan SK No. 43/Dikti/2006 ttg “Rambu-rambu Pelaksanaan MPK” 4/17/2017 Sahudiyono

10 CAKUPAN MATERI PERKULIAHAN (SK No. 38/DIKTI/Kep/2002)
PENGANTAR - PKn sbg dasar Kelompok MPK - Sejarah PKn B. HAK AZASI MANUSIA - Pengakuan Martabat & Hak yg sama sbg manusia hidup - Penghargaan dan Penghormatan atas hak2 man dg perlind hukum C. HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA D. BELA NEGARA E. DEMOKRASI F. WAWASAN NUSANTARA G. KETAHANAN NASIONAL H. POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL 4/17/2017 Sahudiyono

11 Politik dan Strategi Nasional
Bandingkan ! MATERI LAMA : (1979-an S.D. 1997) Pengantar Wawasan Nusantara Ketahanan Nasional Politik dan Strategi Nasional Politik dan Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional materi dari 6. Sistem Pertahanan Rakyat Semesta TNI (Menhan) 4/17/2017 Sahudiyono

12 CAKUPAN MATERI PERKULIAHAN (SK No. 43/DIKTI/2006)
Pancasila sbg Dasar Negara dan Ideologi Nasional Identitas Nasional Politik dan Strategi Nasional (Polstranas) Demokrasi dan Hak Azasi Manusia Hak dan Kewajiban Warganegara Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi Indonesia Catatan: Pada SK ini matakuliah “Pendd Pancasila diintegrasikan” dalam PKN, sedangkan pada SK Dikti sebelumnya Pendd Pancasila tetap berdiri sendiri sebagai matakuliah mandiri. 4/17/2017 Sahudiyono

13 Materi Pendidikan Kewarganegaraan
(ICCE – UIN) Masyarakat Madani Ciivic Education Demokrasi H A M 4/17/2017 Sahudiyono

14 Ltr Blk/Kondisi Politik Orientasi (Cakupan Materi Kuliah)
SEJARAH MK: PKn Periode Ltr Blk/Kondisi Politik Nama MK Orientasi (Cakupan Materi Kuliah) 67-73 (SKB) a.Ketidakstabilan politik (Pasca G 30 S/PKI) b.Potensi timbulnya pemberon takan Wajib Latih Mahasiswa (WALAWA) Pionir : UGM, UI, ITB, IPB, UNAIR Latihan Fisik dikoordinasikan Kodam Instruktur dari ABRI 1979..? Mulai maraknya gerakan mahasiswa dengan puncaknya MALARI 1978 KEWIRAAN - Pengembangan kemamp akademik/intelegensi - Polstra Hankamnas dan Sishankamrata sbg bagian dari materi kuliah - Dosen dari ABRI 1985 Kondisi politik neg relatif stabil (unjuk rasa mhs dpt ditekan pendekatan militer “Kewiraan” (masuk dlm MKDU, dilaksanakan di SEMUA PT) - sda— Dosen non ABRI dgn syarat Diklat Suscadoswir 1989 (UU 2/89) Stabilitas negara terkendali - Hampir tak ada unjukrasa “Pendidikan Kewiraan “(Bhw PBN dan PKn termasuk dlm Pendd Kewiraan) Sda – Bbrp PTN buka S2 TANNAS dosen non militer diperbanyak - Bbrp PTN buka prodi S-2 Tannas 4/17/2017 Sahudiyono

15 SEJARAH MK: PKn ( lanjutan….)
Periode Ltr Blk/Kondisi Politik Nama MK Orientasi (Cakupan Materi Kuliah) 1998 Gerakan people power Demo besar2an dlm skala nasional Soeharto menyatakan berhenti sbg presidesn Pendidikan Kewiraan (sesuai UU 2/1989) Pelaksanaan diperlonggar Materi beraroma “militer” dihilangkan 2002 Era demokratisasi dan HAM UUD 1945 diamandemen Pemilu langsung, multipartai Pendidikan Kewarganegaraan SK No. 38/DIKTI/Kep/2002 Materi I (Pengantar) ditambah HAM dan Demokrasi Polstra Hankamnas dan Sishankamrata (Ban V dan VI) dihapus Dosen diutamakan sipil 2003 (UU 20/2003) -sda- Kurikulum Pend Tinggi wajib memuat: Pendd Kewarganegaraan, Agama dan Bahasa 4/17/2017 Sahudiyono

16 Pemahaman Beberapa Istilah
Bangsa Negara Identitas Nasional Cinta Tanah Air Bela Negara Wawasan Nasional Wawasan Kebangsaan (Wasbang) Demokrasi HAM Masyarakat Madani (Civil Society) Karakter bangsa Nilai Kejuangan 4/17/2017 Sahudiyono

17 1. Kegiatan eks-kul : Pramuka, Mapala, PMR, dll.
Bela Negara Arti sikap dan perilaku WN utk scr sukarela memahami, tanggap, peduli, rela berkorban serta bersedia melakukan “apapun” dalam mengatasi setiap TAHG yang dihadapi bangsa/negara Pelaksanaan PPBN Jalur Formal 1. Tingkat Pendidikat Tinggimatakuliah tersendiri (Pend. Kewargn) 2. Tingkat Menengah/dasar terintegrasi pd mapel spt. Sejarah, Geografi, Pendd. Agama, dll. B. Jalur Informal 1. Kegiatan eks-kul : Pramuka, Mapala, PMR, dll. 2. Kursus/pelatihan PPBN oleh kesatuan-kesatuan tertentu (TNI-AL, TNI-AD, TNI=AU) bagi pemuda, pelajar/mahasiswa. 4/17/2017 Sahudiyono

18 Manusia = zoon politicon ? (Aristoteles)
HAKEKAT BANGSA Manusia = zoon politicon ? (Aristoteles) = homo-socius ? Makhluk yg berkelompok Bangsa ? Arti Sosiologis/antropologis (primordial) persekutuan hidup masy yg diantara anggotanya merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama dan adat-istiadat. (ikatan primordial) Arti Politis masy dalam satu daerah yg sama, mereka tunduk pd kedaulatan negaranya sbg kekuasaan tertinggi ke dalam dan ke luar, Jadi mereka diikat oleh kekuasaan politik Dlm konteks politik, arti sosiologis “bangsa” utk saat ini dapat diartikan dengan “ethnic” (suku bangsa) 4/17/2017 Sahudiyono

19 Proses terbentuknya Bangsa Model ortodoks
Ada dua model : ortodoks dan mutakhir (Surbakti, 1999) Model ortodoks Bermula dari ada bangsa lebih dahulu yang kemudian membentuk negara. Contoh bangsa Yahudi, yg kmd membentuk neg Israel. Baru diikuti membentuk rezim politik, bds konstitusi neg & dikembangkan partisipasi wn. Model mutakhir Berawal dari ada negara yg terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk neg mrpk sekumpulan suku dan ras (etnis). Contoh USA Indonesia ? 4/17/2017 Sahudiyono

20 Dalam hal Ortodoks Mutakhir
Perbedaan ( 4 hal ) Dalam hal Ortodoks Mutakhir Ada/tidaknya perubahan unsur Tidak ada, krn satu bangsa membentuk satu negara Harus ada krn dari banyak ethnic membentuk satu bangsa Lamanya proses membentuk bangsa-negara Singkat, hanya membentuk struktur pemerintahan, bukan identitas kultur baru Lama, hrs mencapai mencapai kesepakatan ttg identitas kultural baru Kesaran politik masyarakat Muncul setelah terbentuk bangsa-negara Muncul mendahului bahkan menjadi kondisi awal Derajat partisipasi politik dan rezim politik Sbg bag terpisah dr proses integrasi nasional Hal yang tak terpisahkan dr proses integrasi nasional 4/17/2017 Sahudiyono

21 Kamus Bahasa Indonesia
HAKEKAT NEGARA NEGARA ? George Jellinek organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yg telah berkediaman di wilayah tertentu Kranenburg organisasi yg timbul krn kehendak dari suatu gol atau bangsanya sendiri Roger F. Soultau alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat Kamus Bahasa Indonesia Organisasi di suatu wil yg mempunyai kekuasaan tertinggi yg sah dan ditaati rakyatnya Kelp sos yg menduduki wil atau daerah tertentu yg diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yg efektif, memp satu kesatuan politik, berdaulat shgg berhak menentuka tujuan nasionalnya 4/17/2017 Sahudiyono

22 Pemerintah yang bdedaulat Fungsi Negara
Unsur-unsur Negara : Rakyat Wilayah Pemerintah yang bdedaulat Fungsi Negara John Locke : legislatif, eksekutif, federatif (urusan LN, perang/damai) Montequieu : legislatif, eksekutif, yudikatif Goodnow : policy making and policy executing Mirriam Budiardjo (ada 4 fungsi) a. stabilisator : menyelengg ketertiban utk mencapai tujuan bersama b. mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya c. pertahanan : menangkal dari serangan musuh d. menegakkan keadilan Tujuan Negara Untuk Indonesia : MSS, MKU, MKB, IMKD (Alinea IV Pemb UUD ‘45) 4/17/2017 Sahudiyono

23 HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
Siapa Warganegara ? (ps. 26 ay 1) Siapa Penduduk ?  (ps. 26 ay 2) Hak-Hak Warganegara ? Kesamaan kedudukan dlm huk & pemth-an (ps. 27) Pek & penghdp layak (ps.27) Ikut serta dlm upaya BN (ps. 30) Kemerdekaan utk: berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dgn lisan, tulisan dsb. (ps. 28) Memeluk agama dan menjalankannya sesuai keyakinannya itu (ps. 29) Mendapan pengajaran (ps. 31) Memajukan kebudayaan nasional (ps. 32) Kesejahteraan sosial (ps. 33 & 34) 4/17/2017 Sahudiyono

24 Case-study / case analysis HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
Pelaksanaan Hak dan Kebebasan Beragama  bagaimana dg munculnya aliran sesat, ekstrimitas ajaran agama termasuk terorisme ? Pelaksanaan kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan  kasus kakao mbah Minah (Pwt), Prita, sopir BIN yg dihukum 10 th (2 ons ganja) jaksa Ester (menjual brg bukti narkoba) yg hanya 1 or 2 th ? Pelaksanaan Hak/Kewajiban Bela Negara: Kisah-kisah tradisional dan pengaruhnya terhadap CTA dan jiwa BN (contoh cerita pewayangan) 4/17/2017 Sahudiyono

25 IDENTITAS NASIONAL (IN)
Identity : ciri, tanda atau jati diri yg melekat pd seseorang/ kelompok sehingga membedakan dg yang lain Nasional (Nation): persekutuan hidup manusia yg lbh besar drpd sekedar suku, agama, ras  political unity Identitas Nasional : manifestasi nilai2 budaya yg tumbuh dan berkembang dlm aspek kehidp suatu bangsa dengan ciri2 khas; dan dengan ciri2 khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lain dlm kehidupannya (Kunto Wibisono, 2005) Faktor2 Pembentuk Identitas Nasional primordial, sakral, tokoh, bhinneka tunggal ika, sejarah, perkembangan ekonomi dan kelembagaan (Ramlan Surbakti, 1999) Proses pembentukan IN butuh waktu dan perjuangan panjang di antara warga bangsa ybs, krn IN mrpk hasil kesepakatan masy bangsa itu 4/17/2017 Sahudiyono

26 Identitas Nasional Indonesia
Bgs Ind’sia, relatif berhasil dlm membentuk identitas nasionalnya, hanya dlm hal ideologi yg pembentukannya sangat alot. Beberapa Identitas Nasional Indonesia : Bahasa nasional, bahasa persatuan, Bahasa Indonesia Bendera Negara, Sang Merah Putih Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Lambang Negara, Garuda Pancasila Semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika” Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila Konstitusi Negara UUD 1945 Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Konsepsi Wawasan Nusantara (Gepolitik Indonesia) Kebudayaan daerah yang diterima sebagai Kebudayaan nasional 4/17/2017 Sahudiyono

27 Hal-hal berikut dapatkah menjadi ‘IN’ nya Indonesia? Batik Komodo
Bahan Diskusi Hal-hal berikut dapatkah menjadi ‘IN’ nya Indonesia? Batik Komodo Reog Ponorogo Wayang Kulit Angklung Tari Gambyong, tari pendet, dll. 4/17/2017 Sahudiyono

28 Dilematika Negara Bahari vs. Negara Agraris ?
Tema-Tema Paper Implementasi HAM di Indonesia : a. Kasusu Pritha Mulyasari b. Penggusuran PKL, c. Lapindo Implementasi Demokrasi di Indonesia : Parpol, Pilkada., Sistem Pemilu, dll. Eksploitasi Sumberdaya Alam a. Penebangan Hutan, b. Komersialisasi Pengelolaan Sumberdaya Air, c. Pemberdayaan Potensi Pesisir, d. Penangkapan Ikan Dilematika Negara Bahari vs. Negara Agraris ? Sistem Perekonomian di Indonesia (Ketahanan Ekonomi) : Neolib vs Ekonomi Kerakyatan, Kasus Bank Century : 4,7 trilyun utk 40 jt pendd vs 7,2 trilyun utk 1 pengusaha VI. Peranan Nilai-nilai Budaya dan Integrasi Nasional VII. Fanatisme (Sempit) : Nilai-nilai Agama dan Terorisme VIII. Kerusakan Lingkungan oleh Ulah Manusia dan Dampaknya 4/17/2017 Sahudiyono

29 Keterbatasan Anggaran Alutsista vs. Luasnya Wilayah
IX. Upaya Membangun Kekuatan Hankam Yang Tangguh Keterbatasan Anggaran Alutsista vs. Luasnya Wilayah X. Ancaman Pengklaiman Pulau-pulau Terluar oleh Negara Tetangga Otonomi Daerah Yang Kebablasan De-Ideologisasi Pancasila : Ekstrim Kanan vs. Ekstrim Kiri Implikasi Kebebasan Pers dan Dampak Sosial, Psikologis, Politik, dll. Komersialisasi Pendidikan Penegakan Hukum : Berbagai Kasus Hukum Pemberantasan Korupsi (KKN) Cicak vs Buaya ? Ancaman Gerakan Separatis OPM, GAM, RMS, NII Dampak Globalisasi terhadap Iklim Sosial, Kultural, dll. 4/17/2017 Sahudiyono

30 Muatan Isi Paper Identifikasi Masalah Pokok Masalah (Rumusan Masalah)
Landasan Teori Analisis Kesimpulan Rekomendasi Bahan / Sumber referensi: (harap dicantumkan)! Textbooks, jurnal, website, lap.penelit, artikel med-mas, dll. 4/17/2017 Sahudiyono

31 Proses Terbentuknya Suprastruktur Pemerintahan RI
4/17/2017 Sahudiyono

32 Fondamen Moral dan Fondamen Politik
4/17/2017 Sahudiyono

33 Diagram Hierarkhis-Piramidal Pancasila
4/17/2017 Sahudiyono

34 Paradigma Nasional 4/17/2017 Sahudiyono