Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Jakarta, 22 September 2016 A R A H D A N K E B I J A K A N D A N A A L O K A S I K H U S U S ( D A K ) B I D A N G I R I G A S I T A 2017 Disampaikan Oleh : Ir. M. Donny Azdan, MA, MS, Ph.D Direktur Pengairan dan Irigasi, Bappenas

2 KETAHANAN PANGAN DALAM RPJMN RPJMN (ketahanan pangan)  KEBIJAKAN UMUM :pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan, a)peningkatan produksi pangan pokok, b)stabilisasi harga bahan pangan, dan c)terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas (gizi baik).  SALAH SATU STRATEGI UTAMA:penyediaan DAK maupun bantuan pengelolaan dari pemerintah pusat untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah utama penghasil pangan dan mendorong keandalan jaringan irigasi kewenangan daerah  DAK BIDANG IRIGASI :diarahkan menunjang dimensi pembangunan sektor unggulan kedaulatan pangan dan agenda prioritas (Nawacita) khususnya Nawacita 7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi  SASARAN INFRASTRUKTUR IRIGASI : a) rehabilitasi 3 (tiga) juta hektar jaringan irigasi b) pembangunan 1 (satu) juta hektar jaringan irigasi

3 Kabupaten : BAIK 1,5 jt Ha ; RUSAK 2,16 jt Ha KONDISI UMUM INFRASTRUKTUR IRIGASI  Infrastruktur irigasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendukung pencapaian kedaulatan pangan, khususnya untuk peningkatan produksi padi.  hasil rapid assessment Ditjen Sumber Daya Air, Kemen PUPR : Kondisi Kewenangan (Ha) TOTAL PusatProvinsiKab/KotaPemda (1)(2)(3)(4)(5)=(3)+(4) Baik1,835,349515,0931,500,2122,015,3053,850,654 Rusak Ringan95,085181,820673,340855,161950,246 Rusak Sedang329,540182,575691,197873,7731,203,313 Rusak Berat116,547225,987798,4271,024,4141,140,962 Total2,376,5211,105,4753,663,1774,768,6527,145,173 KABUPATEN ( Ha) Baik Ha ; 41,05% Ringan Ha ; 18,43% Sedang Ha ; 18,92% Berat Ha ; 21.60% PROVINSI ( Ha) Baik Ha ; 46,59% Ringan Ha ; 16,45% Sedang Ha ; 16.52% Berat Ha ; 20,44% Provinsi : BAIK 0,52 jt Ha ; RUSAK 0,59 jt Ha PUSAT 1,8jt Ha 0,54 jt Ha PROVINSI 0,59 jt Ha 0,52 jt Ha KAB/KOTA 2,16 jt Ha 1,5 jt Ha Prov. & Kab/kota 2,75 jt Ha 2,02 jt Ha  Mengingat tingginya kerusakan DI kewenangan daerah, maka sangat diperlukan pembiayaan dalam memulihkan kinerja jaringan irigasi melalui D A K I R I G A S I Sumber: Direktorat Bina OP, Kementerian PUPR

4 ARAH KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2017 HASIL PANJA DPR 4

5 KONSEP PELAKSANAAN DAK PENUGASAN TAHUN Menentukan Prioritas Nasional di daerah tertentu (spasial) 2.Identifikasi Bidang/kegiatan*) yang merupakan kewenangan daerah untuk mencapai sasaran PN di daerah tersebut 3.Membantu pendanaan sebagian tugas daerah melalui DAK **) 4.Daerah menggunakan DAK membangun pada ruas yang ditugaskan (closed menu) *) Identifikasi mencakup hingga ruas/lokasi kegiatan **) Alokasi pada tingkatan ruas/lokasi kegiatan 1.Menentukan Prioritas Nasional di daerah tertentu (spasial) 2.Identifikasi Bidang/kegiatan*) yang merupakan kewenangan daerah untuk mencapai sasaran PN di daerah tersebut 3.Membantu pendanaan sebagian tugas daerah melalui DAK **) 4.Daerah menggunakan DAK membangun pada ruas yang ditugaskan (closed menu) *) Identifikasi mencakup hingga ruas/lokasi kegiatan **) Alokasi pada tingkatan ruas/lokasi kegiatan PENDEKATAN DAK PENUGASAN PENDEKATAN DAK PENUGASAN 1. Pendidikan (SMK) 2. Kesehatan (Puskesmas & RS Rujukan) 3. Air Minum 4. Sanitasi 5. Jalan 6. Pasar 7. Irigasi 8. Energi Skala Kecil Nama dan Lokasi SMK Nama dan Lokasi Puskesmas/RS Rujukan Lokasi Jaringan Ruas Prioritas Lokasi Pasar/Nama Pasar Daerah Irigasi Lokasi Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik

6 K O N D I S I K E U A N G A N N E G A R A  Optimalisasi / Penghematan Tahap I, dilakukan pada : a) Belanja Pemerintah Pusat b) Belanja Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah  Optimalisasi / Penghematan Tahap II, dilakukan pada : a) Belanja Pemerintah Pusat 1. Harus melakukan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran 2. Harus memaknai nilai uang atau value for money secara lebih tinggi (karena penghematan anggaran - maka nilai uang dari anggaran jangan hanya dilihat dari jumlahnya saja, tetapi jumlah tersebut harus didudukkan pada konteks anggaran yang terbatas)

7 ARAH KEBIJAKAN DAK IRIGASI TAHUN 2017 DAK IRIGASI  ARAH KEBIJAKAN:a)untuk mendukung Kedaulatan Pangan (Dimensi Sektor Unggulan dan Agenda Prioritas Kemandirian Ekonomi dalam Nawacita) b) pelaksanaannya difokuskan untuk PEMBANGUNAN dan REHABILITASI jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.  SASARAN 2017: a) Rehabilitasi ha Daerah Irigasi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota b) Pembangunan ha kewenangan provinsi dan kabupaten/kota  SASARAN JANGKA MENENGAH (2017 – 2019) : meningkatnya kualitas layanan irigasi pada 2,7 juta ha DI kewenangan Daerah, dengan memperhatikan laju kerusakan jaringan irigasi.

8 ARAH KEBIJAKAN DAK IRIGASI TAHUN 2017 MENU KEGIATAN:a) PEMBANGUNAN b) REHABILITASI LOKASI PRIORITAS:Diprioritaskan penanganan DI secara utuh dan menyeluruh, yang didasarkan pada kriteria sebagai berikut : 1.Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki Daerah Irigasi (DI) kewenangan daerah berdasarkan Permen PUPR No. 14/ kabupaten pengembangan Komoditas Padi 3.14 provinsi dan 153 kabupaten sentra produksi padi 4.Daerah tertinggal dan perbatasan yang memiliki DI kewenangan Untuk penentuan alokasi masing-masing daerah, digunakan indeks teknis (IT) sebagai berikut: 1. Luas DI yang menjadi kewenangan (Ha) 2. Kondisi kerusakan DI 3. Indeks Pertanaman 4. Indeks Kepedulian 5. Indeks Pelaporan

9 Diolah dari Permen PU 14/2015 Diolah dari Data BPS, 2015 LUAS AREAL IRIGASI DAN PRODUKTIVITAS

10 PRIORITAS LOKASI REHABILITASI JARINGAN IRIGASI Daerah-daerah yang tergolong sebagai SENTRA PADI, yaitu: provinsi yang memiliki produktivitas padi di atas 1 juta ton tahun kabupaten yang memiliki produktivitas padi di atas rata-rata produksi padi Kab./Kota (tahun 2015) : Ton NOPROVINSIPRODUKSI (TON) SHARE THD PRODUKSI BERAS NASIONAL (%) 1 Jawa Timur 13,154, % 2 Jawa Barat 11,373, % 3 Jawa Tengah 11,301, % 4 Sulawesi Selatan 5,471, % 5 Sumatera Selatan 4,247, % 6 Sumatera Utara 4,044, % 7 Lampung 3,641, % 8 Sumatera Barat 2,550, % 9 Nusa Tenggara Barat 2,417, % 10 Aceh 2,331, % 11 Banten 2,188, % 12 Kalimantan Selatan 2,140, % 13 Kalimantan Barat 1,244, % 14 Sulawesi Tengah 1,015, % T O T A L ,07% 14 Provinsi Produksi Padi > 1 juta Ton (ATAP 2015, BPS)

11 PRIORITAS USULAN DAK BIDANG IRIGASI TA 2017 File prioritasi usulan DAK Bidang Irigasi TA 2017 daerahFile prioritasi usulan DAK Bidang Irigasi TA 2017 daerah dapat dikirimkan melalui: Fax : NoMenu KegNama KegNama DILuas DI (Ha)Luas Berdasarkan Permen PUPR 14/2015 Lingkup Pekerjaan (Ha) Usulan Biaya 1 2 … 20 Berdasarkan usulan DAK Bidang Irigasi TA 2017 yang telah dikirimkan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, dan Bappenas, mohon disusun list prioritas sampai dengan 20 DI yang diprioritaskan untuk didanai melalui DAK TA 2017.

12 T E R I M A K A S I H


Download ppt "KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google