Program nasional mendukung pencapaian target akses aman air minum 100%

Presentasi berjudul: "Program nasional mendukung pencapaian target akses aman air minum 100%"— Transcript presentasi:

1 Program nasional mendukung pencapaian target akses aman air minum 100%
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Launching Info Airminum Program nasional mendukung pencapaian target akses aman air minum 100% 31 Oktober 2016

2 Outline Materi Kondisi Pelayanan Air Minum
Capaian dan Target Akses Aman Air Minum Proyeksi Pencapaian Target (Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan) Tahun 2019 Isu Strategis Penyelenggaraan SPAM Dasar Kebijakan-Nawacita Skenario Pembiayaan Mencapai 100% Akses Aman Air Minum Program 10 Juta SR Dalam Rangka Pencapaian Sasaran RPJMN 2019 Strategi Pengembangan SPAM Melalui APBN Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAM (UU 23/2014 dan PP 122/2015 Strategi Mencapai 10 Juta Sambungan Rumah Skema Pembiayaan Pengembangan SPAM Pola Investasi dan Alternatif Pembiayaan Program Prioritas APBN PUPR Mendukung Pengembangan SPAM Prioritas Penganggaran APBN untuk Pengembangan SPAM

3 Capaian dan Target Akses Aman Air Minum
2019 2015 100% Perkotaan Perdesaan 2014 71,05% Perkotaan 83,2% Perdesaan 58,83% 2013 68,36% Perkotaan 80,72% Perdesaan 56,09% 2011 67,73% Perkotaan 79,34% Perdesaan 56,17% Gap 28,95% 2009 63,48% Perkotaan 76% Perdesaan 51,15% 47,71% Perkotaan 49,82% Perdesaan 45,72% Sumber: BPS

4 Proyeksi Pencapaian Target Tahun Sistem Jaringan Perpipaan & Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi (%) Aman Tidak Aman Aman-Jaringan Perpipaan Aman-Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Rumah tangga dengan akses belum aman, diarahkan untuk mengakses bukan jaringan perpipaan terlindungi atau mengakses jaringan perpipaan. Sumber: BPS

5 Isu Strategis Penyelenggaraan SPAM
Akses air minum aman secara nasional (2015) baru mencapai 71,05% Peningkatan akses 5 tahun terakhir 4,5% per tahun. Sementara untuk mencapai 100% akses dibutuhkan peningkatan 30% sampai dengan 2019 Idle capacity lt/det (setara ± 3,8 Juta SR) NRW nasional: 33% (target nasional rata2: 20%) Kebutuhan dukungan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum sebesar 128 m3/det (sampai dengan 2019 proyeksi baru akan terpenuhi 50%) Komitmen Pemda untuk pendanaan air minum <10% dari total APBD, atau Rp 10 T selama 5 tahun, sementara untuk mencapai 100% akses aman air minum dibutuhkan APBD sebesar ± Rp 120 T Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU No 7 Tahun 2004 tentang SDA membatasi peran serta swasta Sesuai audit BPKP 2015, PDAM Sehat 53%, yang Kurang Sehat dan Sakit 47%. Target 100% PDAM Sehat pada 2019

6 Dasar Kebijakan Penyelenggaraan SPAM
Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Wilayah Kegiatan Keterpaduan Kawasan Strategis Nasional (KSN) DJCK LOKASI PRIORITAS KEGIATAN PENGEMBANGAN SPAM Kab/kota memiliki akses air minum rendah untuk pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) NAWACITA Agenda Prioritas Membangun ekonomi maritim dengan mendukung sentra perikanan Membangun INDONESIA dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan kawasan perbatasan Air Minum adalah kebutuhan dasar sehingga pemenuhan aksesnya merupakan pondasi bagi Kemandirian Ekonomi Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Perimbangan pembangunan kawasan melalui pembangunan fasilitas di perdesaan, daerah terpencil dan tertinggal Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik Pelayanan publik dasar melalui pembangunan rumah sehat dan puskesmas Membangun karakter dan potensi wisata

7 Skenario Pembiayaan Mencapai 100% Akses Aman Air Minum
10 Juta SR APBN Rp 82,10T (Tambahan Dukungan Wapres 30T) RPJMN Rp 253,85T APBN RP 52,09T APBN CK + Turbinwas 33,89 APBN SDA 18,19 KPS & B-to-B 20,15 Perbankan 11,45 CSR 17,35 APBD 119,29 PDAM 18,12 DAK 15,39 TOTAL 253,85 100% Akses (60% JP:40% BJP) Tambahan JP SR Tambahan BJP SR APBN CK + Turbinwas 33,89 APBN SDA 18,20 Non APBN TOTAL 52,09 100% Akses (27% JP:63% BJP) Tambahan JP SR Perlu Tambahan BJP SR APBN CK + Turbinwas 53,40 APBN SDA 28,70 Non APBN TOTAL 82,10 100% Akses (34% JP:66% BJP) Tambahan JP SR Perlu Tambahan BJP SR Realisasi APBN: 2015: Rp 6,79 T Indikasi APBN 2017: Rp 4,80 T 2016: Rp 4,39 T Kebutuhan : Rp 17,59 T

8 Program 10 Juta SR Dalam Rangka Pencapaian
Sasaran RPJMN 2019  100% Akses Aman RPJMN USULAN RENSTRA REALISTIS PERTIMBANGAN KONDISI SAAT INI Akses Aman Nasional 100% 100% Kenaikan akses aman rata2 4,5% per tahun 60% 35% Perpipaan 40% 65% BJP 27,7 Juta SR Total SR s/d 2014: 13,99 JUTA SR 10 Juta SR Tambahan SR Kebutuhan Biaya Rp 253,85 T Rp 82,10 T

9 Strategi Pengembangan SPAM Melalui APBN
Kondisi Eksisting Prioritas Program Universal Akses Pemanfaatan idle capacity Penurunan Kebocoran Capaian Akses Aman Air Minum Idle Capacity Penambahan kapasitas NRW

10 Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAM (1)
Sumber: PP 122/2015 tentang SPAM Melakukan kerjasama dalam rangka efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan SPAM Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Penyelenggaraan SPAM BUMN dan/atau BUMD Membentuk BUMN dan/atau BUMD Jika berada di luar jangkauan pelayanan BUMN/D UPT/UPTD Badan Usaha Swasta Kelompok Masyarakat Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri

11 Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAM (2)
Sumber: PP 122/2015 tentang SPAM Pemerintah Pusat Pasal 38 Pemerintah Daerah Pasal 39 Pemerintah Kabupaten/Kota Pasal 40 Jakstra Menyusun dan Menetapkan Jakstra Nasional Menyusun dan Menetapkan Jakstra Provinsi Menyusun dan Menetapkan Jakstra Kabupaten/Kota RISPAM Menyusun dan Menetapkan RISPAM lintas Provinsi Menyusun dan Menetapkan RISPAM lintas Kabupaten/Kota Menyusun dan Menetapkan RISPAM Kabupaten/Kota NSPK Menetapkan NSPK - Penyelenggaraan SPAM bersifat khusus, kepentingan strategis nasional, dan lintas provinsi khusus, kepentingan strategis provinsi, dan lintas kabupaten/kota di Wilayahnya BUMN/UPT atau BUMD/UPTD membentuk BUMN dan/atau UPT membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi membentuk BUMD dan/atau UPTD Perizinan Badan Usaha Memberikan Izin kepada Badan Usaha Pembinaan dan Pengawasan Kepada Pemerintah Daerah, BUMN, dan UPT Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat Penjaminan ketersediaan air baku Untuk Penyelenggaraan SPAM lintas provinsi untuk Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan SPAM Melakukan pemantauan dan evaluasi pada kabupaten/kota dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Pemerintah Pusat Melakukan pemantauan dan evaluasi di wilayahnya dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Pemerintah Provinsi Pencatatan Melakukan pencatatan laporan dari kelompok masyarakat

12 AIR MINUM 100% SPAM 35% 65% SASARAN 2015-2019 Strategi Pelaksanaan:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA AIR MINUM Mendukung Pencapaian 10 Juta Sambungan Rumah SASARAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SPAM PROGRAM AIR MINUM AMAN & BERKELANJUTAN 100% Platform Sasaran Mencapai 100% 2019 100% 2017 84,8% 2018 92,1% 2015 71,05% 2016 78,8% PROPORSI INVESTASI (TOTAL 100T) Akses air minum aman nasional (2015) baru 71,05% Perkotaan: 83,2% Perdesaan: 58,83% Jaringan perpipaan: 17,1% Bukan jaringan perpipaan: 53,95% Strategi Pelaksanaan: Peningkatan akses aman Alternatif sumber pembiayaan Kapasitas kelembagaan Penerapan NSPK Penyediaan air baku Kemitraan Inovasi teknologi Terpenuhinya akses aman air minum baik melalui SUMBER PEMBIAYAAN RP (T) % APBN-CK 33 33% APBN-SDA 17 17% Pinjaman Perbankan 15 15% PDAM – penghapusan utang  3 3% PDAM – dana internal 7 7% B to B 5 5% APBD 10 10% DAK TOTAL 100 100% 35% 65% bukan jaringan perpipaan terlindungi: Rumah Tangga jaringan perpipaan: SR NRW nasional: 33% 100% PDAM Sehat Keterbatasan Air Baku untuk air minum sebesar 128 m3/det Program Fisik APBN (2015 – 2019) Program Non Fisik APBN ( ) Kegiatan SPAM 2015 2016 2017 2018 2019 Total SPAM Regional SPAM Kawasan Perkotaan SPAM Berbasis Masyarakat SPAM Kws Rawan Air SPAM Kws Khusus Kegi. Pengaturan Pembinaan Pengawasan Komitmen Pemda untuk pendanaan air minum <10% dari total APBD Penyehatan PDAM Alt. sumber pembiayaan RPAM Center of Excellent RISPAM Fasilitasi SPAM BJP Terlindungi PDAM kurang sehat (2015): 100 PDAM (30%) PDAM sakit (2015): 72 PDAM (20%) Peningkatan akses 5 tahun terakhir rata2: 4,5% per tahun

13 SKEMA PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN SPAM
Jaringan Distribusi Bagi Reservoar Jaringan Transmisi Air Baku Jaringan Distribusi Utama Sungai Jaringan Distribusi Bagi Reservoir Intake IPA Watermeter Induk Jaringan Distribusi Bagi Sambungan Rumah (SR) UNIT DISTRIBUSI & PELAYANAN UNIT AIR BAKU UNIT PRODUKSI Kab/Kota KABUPATEN/KOTA Lintas Kab/Kota PROVINSI KAB/KOTA Lintas Provinsi PUSAT KAB/KOTA Pusat: APBN melalui Ditjen SDA Pusat: APBN melalui Ditjen SDA Pemprov: APBD provinsi Pinjaman Pemprov KPBU Pemkab/kota: - APBD kab/kota PDAM: - DAK Internal Cash - CSR Pinjaman Perbankan KPBU Pinjaman Pemerintah Kab/Kota B-to-B

14 Pola Investasi dan Alternatif Pembiayaan
Telah Diresmikan: Kab Aetra-PT Aetra Air Tangerang (2010) Kapasitas 900 lpd Biaya investasi Rp 503 M Contoh dalam proses dan potensial Umbulan, Jatim SPAM Pekanbaru, Riau SPAM Kota Bekasi Pondok Gede SPAM Semarang Barat SPAM Kota Bandar Lampung SPAM Jatigede SPAM Karian KPBU Telah diresmikan: contoh PDAM Kab Bekasi-PT Moya Indonesia (2011) Kapasitas 1000 lpd Biaya investasi: Rp 187 M Contoh dalam proses dan potensial: PDAM Kab Gresik-PT Drupadi Agung Lestari PDAM Kota Tangerang-PT Moya Indonesia PDAM Kotawaringin Timur-PT Bestindo Inogreen Konsorsium PDAM Kab Subang-PT Balqis Environment B to B Contoh sudah tandatangan Perjanjian Kredit Kab Bogor (BNI) Kab Ciamis (BJB) Kab Lombok Timur (BNI) Kota Malang (BNI) Kota Banjarmasin (Bank Kalsel) Kab Banyumas (Bank Jateng) Contoh sudah proses Kemenkeu Kota Cirebon (BPD Jabar Banten) Kota Pontianak (BRI) Kota Palembang (BRI) Kab Purwakarta (BPD Jabar Banten) Perbankan B to B KPBU Pinjaman PDAM pada Perbankan Pinjaman Pemerintah Daerah Obligasi CSR Hibah Berbasis Kinerja Lain-lain

15 Program Prioritas APBN PUPR Mendukung Pengembangan SPAM
Perkotaan Perdesaan Khusus Pengembangan Jaringan Perpipaan - Optimalisasi SPAM IKK Pemanfaatan Idle Capacity Penurunan Kebocoran Bantuan Program (Penyehatan PDAM) Pembangunan SPAM IKK Pembangunan SPAM Ibu Kota Pemekaran Perluasan SPAM Perkotaan Pemanfaatan Idle Capacity Bantuan Program (Non PDAM) Pembangunan SPAM Berbasis Masyarakat Pembangunan SPAM Kawasan Rawan Air Pengembangan Jaringan Perpipaan - Optimalisasi SPAM Kawasan Khusus Pembangunan SPAM Regional Pembangunan SPAM Kawasan Khusus Kws. Kumuh Kws. Nelayan Kws. Perbatasan Kws. Pulau Kecil/Terluar

16 Prioritas Penganggaran APBN untuk Pengembangan SPAM
1 Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) 2 Multi Years Contract (MYC) 3 Strategis Nasional 4 SPAM Regional 5 Alternatif Pembiayaan

17 TERIMA KASIH

18 LAMPIRAN

19 Dukungan Penanganan SPAM Pulau Kecil Terluar & PLBN
No Provinsi Kab/Kota Pulau Tahun Pembangunan 1 Sumut Nias Selatan Simuk 17 Sulut Kep Talaud Kakorotan 2 Kepri Natuna Subi Kecil 2016 18 Miangas 2011 3 Kerdau 19 Marampit 2013 4 Karimun Karimun Kecil 20 Sitaro Makalehi 5 Batam Pelampong 21 Maluku Maluku Tenggara Barat Selaru 6 Bengkulu Bengkulu Utara Enggano 22 Larat 7 Jateng Cilacap Nusakambangan 2015 23 Kep Aru Penambulai 8 Jawa 24 Maluku Barat Daya Meatimiarang 9 Kaltim Berau Maratua 25 Liran 10 Nunukan Sebatik 26 Letti 11 NTT Alor 27 Marsela 12 Sulteng Toli-Toli Lingayan 28 Kisar 13 Minahasa Utara Manterawu 29 Wetar 14 Kep Sangihe Kawaluso 30 Papua Sarmi Liki 15 Kawio 31 Supiori Bras 16 Marore 32 Bepondi 33 Merauke Kolepon Sumber data daftar pulau kecil terluar: KKP

20 Kawasan Nelayan dan PPI
Dukungan Penanganan SPAM Kawasan Nelayan dan PPI, Kawasan Kumuh, & Kawasan Rawan Air Tahun Lokasi Kawasan Nelayan dan PPI 2011 8 kawasan 6 provinsi 2012 13 kawasan 2013 312 kawasan 31 provinsi 2014 135 kawasan 26 provinsi 2015 24 kawasan 7 provinsi 2016 3 kawasan 2 provinsi Tahun Lokasi Kawasan Kumuh 2015 14 kawasan 8 provinsi 2016 28 kawasan 10 provinsi Tahun Lokasi Kawasan Rawan Air 2014 439 kawasan 32 provinsi 2015 73 kawasan 4 provinsi 2016 72 kawasan 25 provinsi

21 Dukungan Penanganan SPAM Regional
 No  SPAM Regional Kabupaten/Kota Kap (L/det) SELESAI & BERFUNGSI TA 2016 1 Regional Pekankampar, Riau Pekan Baru, Kampar 600 2 Regional Metro Bandung Sistem Selatan, Jabar (Tahap 1) Kota Bandung, Kab Bandung 700 3 Regional Kartamantul, DIY (Sistem Bantar Fase I) Yogyakarta, Sleman, Bantul 400 4 Regional Bali Selatan, Bali (Sistem Penet & Petanu) Denpasar, Gianyar, Badung Penet 300, Petanu 300 5 Regional Banjarbakula, Kalsel Banjar, Banjarbaru, Tanah Laut 1.500 6 Regional Pasigala, Sulteng Palu, Sigi, Donggala KONSTRUKSI TA 7 Regional Benteng Kobema, Bengkulu Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma 900 8 Regional Aceh Utara dan Lhokseumawe, Aceh Kota Lhokseumawe & Aceh Utara 1.000 9 Regional Mebidang, Sumut Medan, Binjai, Deli Serdang 2.100 10 Regional Payakumbuh & Limapuluh Kota, Sumbar Payakumbuh & Limapuluh Kota 200 11 Regional Durolis, Riau Dumai, Rokan Hilir, Bengkalis 12 SPAM Regional Ciayumajamedang (Waduk Jatigede), Jabar Sumedang, Majalengka, Indramayu, Kab Cirebon, Kota Cirebon 3.500 13 SPAM Regional Cimahi dan Bandung Barat, Jabar Cimahi dan Bandung Barat 1.528 14 SPAM Regional Jatiluhur Tahap I, Jabar & DKI Jakarta Kab Bekasi, Kota Bekasi, Karawang, DKI Jakarta 5.000 15 SPAM Regional Keburejo (Sistem Kebumen) Jateng Kebumen, Purworejo 16 SPAM Regional Petanglong, Jateng Kab Pekalongan, Kota Pekalongan, Batang 850 17 SPAM Regional Wosusokas, Jateng Wonogiri, Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar 1.450 18 SPAM Regional Umbulan, Jatim Surabaya, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Sidoarjo, Gresik 4.000 19 SPAM Regional Mojolamong, Jatim Mojokerto, Lamongan 300 20 SPAM Regional Mamminasata, Sulsel Makassar, Takalar, Maros, Gowa 21 SPAM Regional Sorong-Sorong, Papua Barat Kota Sorong, Kab Sorong

22 Dukungan Penanganan SPAM Regional
 No  SPAM Regional Kabupaten/Kota Kap L/det DALAM PROSES PENYIAPAN 22 SPAM Regional Solok-Solok, Sumbar Kab Solok, Kota Solok 150 23 SPAM Regional Serang-Serang, Banten Kab Serang, Kota Serang 450 24 SPAM Regional Semarsalat, Jateng Semarang, Salatiga 25 SPAM Regional Dadi Muria, Jateng Grobogan, Kudus, Jepara dan Pati 500 26 SPAM Regional Burana, Bali Buleleng, Jembrana 350 27 SPAM Regional Kuker-Bontang, Kaltim Kutai Kertanagara, Bontang 2.450 29 SPAM Regional Bimatara, Sulut Kota Bitung, Kota Manado, Kab Minahasa Utara 2.000 SPAM Regional Gorontalo Raya, Gorontalo Kota Gorontalo, Kab Gorontalo, Kab Bone Bolango 600 30 SPAM Regional Jayatani, Papua Kota Jayapura, Kab Jayapura 1.500 31 SPAM Regional Bulungan-Tarakan, Kaltara Bulungan Tarakan -

23 Dukungan Penanganan Lokasi Prioritas Pariwisata
KSPN Danau Toba 7 Kab/Kota di sekitar Danau Toba (Sumatera Utara) KSPN Wilayah Barat Tanjung Kelayang (Kep. Bangka Belitung) Tanjung Lesung (Banten) Kepulauan Seribu (DKI Jakarta) Candi Borobudur (Jawa Tengah) Bromo – Tengger – Semeru (Jawa Timur) KSPN Wilayah Timur Mandalika (Nusa Tenggara Barat) Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur) Wakatobi (Sulawesi Tenggara) Morotai (Maluku Utara)

24 PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)
Pendekatan: Menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan sekaligus sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan Sasaran: Masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan yang belum mempunyai akses aman air minum dan sanitasi Pelaksanaan Program Perioda Capaian/Target Ket Pamsimas I & II desa 233 kab/kota 32 provinsi Hampir 12 Juta Jiwa terlayani Pamsimas III desa Desa baru Desa keberlanjutan

25 Program Hibah Air Minum
Pendekatan: Program hibah air minum sebagai insentif bagi Pemda/PDAM yang menunjukkan komitmen tinggi kepada sektor air minum (DDUB tinggi dan mengikuti program alternatif pembiayaan lainnya) Sasaran: Peningkatan cakupan pelayanan air minum yang diprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Pelaksanaan Tahapan Program Nilai hibah dan target SR (berdasarkan DFA*) Pelaksanaan Tahap I (2010 – 2011) AUD. 20 juta ≈ Rp. 200 M Target: SR 34 kab/kota SR (Rp. 199,55 M) Tahap II USAID-DFAT (2012 – 2015) Perpanjang sampai Juli 2017 AUD. 90 juta ≈ Rp. 900 M Target: SR 139 Kab/Kota SR (Rp. 867,38 M)