Pembiayaan Investasi Di Bidang Industri

Presentasi berjudul: "Pembiayaan Investasi Di Bidang Industri"— Transcript presentasi:

1 Pembiayaan Investasi Di Bidang Industri
Antara Tantangan Dan Peluang : Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri Sebagai Solusi Sumber Pembiayaan Dunia Usaha Seminar Nasional Pembiayaan Investasi Di Bidang Industri Hariyadi B. Sukamdani Jakarta, 5 Mei 2015

2 Sektor Industri Untuk Memperkuat Pondasi Ekonomi Indonesia.......
Roadmap Ekonomi APINDO Pada Pengembangan Sektor Industri -- STAND POINT --

3 AKSELERASI INDUSTRI MANUFAKTUR
SASARAN INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 Industri (%) 6,0 6,9 7,5 8,1 8,6 Share dalam PDB (%) 20,8 21,0 21,1 21,3 21,6 Pertumbuhan PDB rata-rata 7,0 persen

4 Alur Proses Keseluruhan Industri Di Indonesia
Perdagangan Bebas Regional / Global : FTA, AEC, APEC, etc SDA Pemrosesan Keberlangsungan Proses SDA Proses / Manufakturing Produk Akhir Sumber Bahan Mentah / Bahan Baku : Contoh : Tambang Hutan Pertanian Pemrosesan SDA  [Proses Hilirisasi] Contoh : Logam Mineral Rotan CPO Produk Akhir Bernilai Tambah Tinggi Tantangan dalam merealisasikan proses manufaktur (Industri Hulu) SDM yang berkualitas Produk berteknologi tinggi Standarisasi Green environment Tantangan dalam proses industri : SDM berkualitas Teknologi Green Environment

5 Kontribusi Sektor Industri Terhadap GDP
GDP per Sektor Kontribusi PDB Global berdasarkan sektor (PDB Dunia  US$ 72 Trilyun) Kontribusi PDB Indonesia berdasarkan sektor (PDB Indonesia  US$ 1 Trilyun) Pertanian Pertanian Industri (Migas) Industri Lain-Lain Jasa Keuangan Transportasi 44,92 % Sektor Jasa terutama dipacu oleh imbas dari perkembangan nilai tambah di sektor industri Perdagangan & Hotel Industri (Non Migas PDB Dunia diisi oleh Sektor Jasa sebagai kontributor terbesar (63%), sebagai hasil dari perkembangan nilai tambah sektor industri PDB Indonesia diisi oleh kontributor terbesar dari sektor industri (45%) namun masih berada pada tahap sektor bernilai tambah rendah, yang berimbas pada share PDB Indonesia terhadap PDB global sebesar hanya 1,4%

6 Sektor Industri Indonesia Diharapkan Dapat Mensupport Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Kontribusi Industri Berat Indonesia Indonesia akan menghadapi Fase Perangkap “Pendapatan Kelas Menengah” Percepatan pengembangan industri diperlukan untuk menghindari perangkap “middle income” Industri berat hanya berkontribusi ±8,79% dari total kontribusi total sektor industri 1,9 % 1 % 5,8 % Butuh >2 tahun untuk bertransformasi Kontribusi Industri Berat Indonesia / sektor dengan nilai tambah tinggi masih cukup rendah (± 9%) yang berdampak pada lambatnya transisi perkembangan industri ringan ke arah industri berat. RUU Industri mengikutsertakan : ❶ Pengembangan SDM ❷ Kerjasama antar industri dan ❸ Fasilitasi Inovasi, yang keseluruhan ketiganya diharapkan dapat mengakselerasi pengembangan industri bernilai tambah tinggi.

7 ...... Pengembangan Sektor Industri Indonesia
Melanjutkan percepatan reformasi birokrasi dan perijinan untuk mendukung perbaikan iklim investasi Peningkatan kapasitas SDM industri manufaktur untuk mendongkrak produktivitas dalam rangka memenangkan persaingan MEMILIKI VISI : Menuju kedigdayaan sektor industri yang berdaya saing global, yang memiliki nilai tambah tinggi serta mampu menyerap tenaga kerja Percepatan pengembangan intra dan inter koridor ekonomi melalui koridor infrastruktur energi dan logistik sebagai stimulus perkembangan investasi industri manufaktur Roadmap Ekonomi APINDO Rekomendasi Program 1-Tahun Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) akan menjadi insentif untuk peningkatan mutu produk domestik Pengembangan skema kebijakan terintegrasi, terinstitusionalisasi serta insentif legal-formal dalam mendukung daya saing ekspor manufaktur, dalam kerangka kesepakatan di dalam WTO

8 ...... REKOMENDASI PROGRAM TRANSFORMASI INDUSTRI UNTUK 5 TAHUN KEDEPAN
Fokus terhadap pengembangan industri pengolahan pertanian, komponen, serta industri ringan akan membuka lapangan kerja dalam rangka kesiapan bergabung dengan global supply chain, sementara dengan tetap mempromosikan kesiapan industri berat, khususnya kesiapan SDM, dan akses kepada infrastruktur energi dan logistik Pengembangan aglomerasi kawasan industri dekat dengan pelabuhan, sehingga terhubung dengan industri pendukung domestik lainnya dan dengan global supply chain serta terkait dengan ketersediaan SDM, khususnya di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur bagian utara, Lampung, dan Kalimantan bagian selatan Perbaikan konektivitas logistik multi-moda serta koridor inter dan intra-ekonomi yang dapat dapat meningkatkan daya saing industri Peningkatan dukungan melalui insentif dan R&D, khususnya di sektor yang memproduksi produk derivatif dengan nilai tambah tinggi Sektor Industri yang mampu menyerap tenaga kerja dan menciptakan produktivitas merupakan kunci kesuksesan keberlanjutan transformasi struktural Indonesia menuju negara dengan income per kapita yang tinggi

9 Strategi Lintas-Sektor
Rekomendasi Roadmap Ekonomi APINDO Menuju Sektor Industri Manufaktur Berdaya Saing Global Strategi Sektor Fokus kebijakan sektor industri manufaktur secara umum harus diarahkan kepada fasilitasi ijin industri ringan serta industri pengolahan / komponen, yang dapat membuka lapangan kerja serta menarik investasi industri berat di sekitarnya. Disaat kesiapan industri berat terus diperbaiki (khususnya SDM, infrastruktur, dan kesiapan teknologi), opsi untuk bergabung dengan supply chain global akan membantu akselerasi growth industrialisasi Indonesia. Kondisi pangsa pasar domestik dan lokasi geografis dalam kawasan market Asia Timur menjadi aset berharga dalam menarik investasi industri ringan dan penyerapan tenaga kerja. Perkembangan industri ringan yang signifikan akan menjadi daya tarik minat investasi industri berat di sekitarnya. Strategi Lintas-Sektor Menekan Hambatan-Hambatan Umum (General)

10 STRATEGI SEKTOR – Sektor Padat Karya
Reformasi kebijakan upah dan pesangon sangat dibutuhkan bagi perbaikan industri padat karya pulp & paper STRATEGI SEKTOR – Sektor Makanan Dan Minuman Kebijakan yang menjamin kualitas supply chain sangat dibutuhkan oleh sektor Makanan dan Minuman Sektor padat karya dan agro industri merupakan sektor terpenting dalam perkembangan industri, khususnya bagi penciptaan lapangan kerja dan menekan kemiskinan. Tantangan utama adalah penurunan daya saing akibat rigiditas pasar tenaga kerja. Sehingga, reformasi kebijakan ketenagakerjaan terkait pengupahan akan berpengaruh besar terhadap pengusaha, pekerja, dan pencari kerja. Sektor Makanan dan Minuman juga merupakan industri padat karya seperti halnya sektor agroindustri dan perikanan, yang memiliki peluang ekspor tinggi berkat keunggulan komparatif yang dimilikinya. Isu utama adalah menjaga ketersediaan bahan baku yang berkualitas. Kebijakan pemerintah yang terpaku pada kecukupan pangan (bukan ketahanan pangan) menyebabkan potensi perkebunan serta perikanan yang menjadi tulang punggung industri ini menjadi terabaikan. Kebijakan dukungan terkait metode higienis dan sanitasi akan memungkinkan sektor ini menembus pasar ekspor global.

11 STRATEGI SEKTOR – Sektor Elektronik
Tantangan utama sektor ini : terkoneksi secara kontinyu dengan jaringan global production network (GPN) Kesuksesannya akan didukung oleh : Kemampuan insinyur / SDM terdidik atau terlatih Jaringan logistik fisik tingkat-pertama (dikarenakan produksi JPG menuntut jaringan logistik antar negara yang efisien) Dukungan layanan (layanan bisnis), manajemen logistik, desain, pengemasan Kerjasama yang baik dengan perusahaan PMA STRATEGI SEKTOR – Sektor Alat Berat Kebijakan pengembangan industri berat bergantung penuh terhadap kemampuan industri ringan pendukungnya Sektor industri berat berkarakteristik padat modal, berskala besar, serta padat tenaga ahli. Kesuksesan pengembangan industri ini akan berimbas positif terhadap sektor industri pendukungnya. Apabila daya saing sektor ini menurun dengan pola produksi yang inefisien, maka akan berpengaruh terhadap keberlangsungan industri pendukungnya. Peran PMA sangat penting dalam hal dukungan keuangan, teknologi serta kemampuan pemasaran.

12 STRATEGI LINTAS–SEKTOR – Makro Ekonomi (Fiskal-Moneter)
Expansi ruang fiskal bagi infrastruktur, dengan komitmen melakukan perubahan, seperti : Peningkatan rasio belanja infrastruktur terhadap GDP dari 2,5% menjadi 4,5% pada Hal ini menuntut realokasi penuh dari subsidi BBM ke pos pengeluaran infrastruktur. Perbaikan insentif fiskal bagi Pemda untuk memelihara kualitas infrastruktur, tidak hanya dengan membangun sarana baru. Memberi kesempatan bagi Pemda untuk mencari sumber pendanaan bagi pembiayaan proyek infrastruktur. Memperbaiki koordinasi institusi antar pemerintah dalam hal seleksi proyek serta persiapan pelaksanaan pembangunan. Perbaikan implementasi UU Penyediaan Lahan bagi infrastruktur publik (UU No. 2 Tahun 2012). Menjaga nilai tukar Rupiah bagi tingkat daya saing produk / barang ekspor Indonesia. Pengembangan lembaga pembiayaan investasi industri dengan skema insentif yang terintegrasi dan terinstitusionalisasi bagi pengembangan kredit nasional yang pro-industri untuk mendukung sektor tersebut agar memiliki daya saing ekspor dan berkarakter industri substitusi impor.

13 STRATEGY LINTAS–SEKTOR – Infrastruktur
Mengembangkan kluster industri yang dekat dengan pelabuhan dan terkoneksi dengan global supply chain, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur bagian utara, Lampung, serta bagian selatan Kalimantan. Manajemen infrastruktur dan rencana spasial daerah akan menjadi sangat penting bagi ekspansi kluster industri manufaktur. Mengimplementasikan infrastruktur penunjang aktivitas ekspor serta pengembangan kluster industri manufaktur, seperti : Jalan lingkar luar, akses jalan ke pelabuhan, ketersediaan energi, akses ke pergudangan, serta fasilitas dasar yang dibutuhkan bagi kehidupan pekerja. Increasing international port with potential to become international hub Menggantikan sistem pengangkutan barang dari truk ke moda kereta untuk jangkauan transport yang lebih panjang dan muatan yang lebih besar. Hal ini akan membutuhkan pengembangan lintasan kereta dan stasiun di kawasan industri, tempat dimana sebagian industri berada.

14 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN / INVESTASI INDUSTRI

15 GAMBARAN UMUM ARAH INVESTASI SEKTOR INDUSTRI
No. PROGRAM APBN MASYARAKAT PERUSAHAAN SWASTA 1 Sekolah Vokasi Industri Investasi peningkatan kapasitan dan kualitas Penyelenggaraan pendidikan 2 Pelatihan Kerja Penyiapan tenaga terampil untuk industri baru dan sudah investasi Up-grading skill untuk mengisi medium skill jobs On the job training (spesifik industri) 3 Kawasan Industri Investasi swasta belum layak terutama di luar Pulau Jawa Di Pulau Jawa dan daerah lain yang layak 4 Industri Strategis Investasi Operasi bisnis dengan BUMN 5 Revitalisasi Permesinan Industri Kerjasama Pemerintah dan swasta (berbagi beban) 6 Pembinaan IKM dan Industri Kreatif Bersama APBD Partisipasi Pemanfaatan CSR

16 Permintaan Kredit Baru Berdasarkan Jenis Kredit (%)
Berdasarkan sektor ekonomi, permintaan kredit baru mengalami kenaikan pada 11 subsektor ekonomi, dengan kenaikan tertinggi terjadi pada sektor konstruksi (57,6%) dan sektor pertanian, perburuan dan kehutanan (41,3%). Tingginya permintaan kredit sektor konstruksi tersebut ditengarai didorong oleh semakin banyaknya proyek pembangunan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta. Sementara berdasarkan orientasi penggunaan, kenaikan permintaan kredit baru tertinggi terjadi pada kredit ekspor (38,8%). Sumber: Bank Indonesia, 2014.

17 Konsentrasi Pemberian Kredit Terhadap Tiga Sektor
( ) Sektor yang paling banyak menyerap kredit perbankan adalah sektor rumah tangga (21,5%), sektor perdagangan besar dan eceran (19,7%), dan sektor industri pengolahan (17,9%) dengan total proporsi sebesar 59,1% dari total kredit perbankan. Risiko kredit yang muncul akibat adanya konsentrasi kredit pada sektor-sektor tertentu tersebut dianggap tidak terlalu besar karena penyebaran terhadap sektor-sektor yang ada cukup merata. Pemberian kredit terhadap sektor industri pengolahan tetap kuat antara lain dipicu dari kenaikan harga komoditas global serta perbaikan ekonomi negara maju seperti Amerika dan Jepang yang merupakan mitra dagang utama Indonesia. Sumber : OJK, 2014.

18 Konsentrasi Penyebaran Pembiayaan 7 Sektor Usaha / Industri Lainnya
Sumber : OJK, 2014.

19 Prioritas Target Pemberian Kredit Baru
Prioritas utama perbankan dalam penyaluran kredit baru adalah kepada sektor perdagangan besar dan eceran, sektor industri pengolahan dan sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi. Dari sisi golongan debitur, nasabah industri UMKM masih belum menjadi prioritas utama pembiayaan dalam hal penyaluran kredit investasi baru. Sumber: Bank Indonesia, 2014. Keterangan : 1) Prioritas pertama ) Prioritas kedua ) Prioritas ketiga

20 Kebutuhan Investasi (trilyun Rupiah)
Untuk mencapai sasaran pertumbuhan yang telah ditetapkan kebutuhan investasi selama lima tahun sebesar Rp ,9 trilyun atau meningkat dengan rata-rata 14,8% per tahun. Peranan investasi masyarakat meningkat dari 29,2% PNB pada tahun 2015 menjadi 31,0% PNB pada tahun 2019, sedangkan peranan investasi pemerintah pusat dan daerah diproyeksikan meningkat sebesar rata-rata 5,4% pada periode yang sama. Dengan demikian, jumlah investasi pemerintah pusat dan daerah pada tahun diperkirakan akan mencapai Rp ,8 trilyun. Pembiayaan kebutuhan investasi tersebut dibiayai terutama dari tabungan dalam negeri, baik yang bersumber dari tabungan pemerintah maupun dari tabungan masyarakat. Seiring meningkatnya penerimaan negara serta relatif terkendalinya pengeluaran rutin, tabungan pemerintah diperkirakan bergeser dari sebesar -0,2% PNB pada 2015 menjadi sebesar 3,1% PNB pada Adapun tabungan masyarakat diperkirakan meningkat dari 30,5% PNB pada tahun 2015 menjadi 33,0% pada tahun Sementara itu, tabungan luar negeri yang diperkirakan surplus sebesar 3,0% PNB tahun 2015 secara berangsur bergeser menjadi hanya sebesar 1,1% tahun 2019. Ket : PNB = Produk Nasional Bruto. Sumber : RPJMN , Bappenas. Ket : PNB = Produk Nasional Bruto.

21 Sumber Pembiayaan Investasi Masyarakat (trilyun Rupiah)
Dari sisi pembiayaan, institusi keuangan untuk membiayai investasi masyarakat dikategorikan sebagai berikut : peran perbankan akan meningkat dari 6,4% PNB pada tahun 2015 menjadi 8,8% PNB pada tahun 2019, sejalan dengan upaya BI untuk meningkatkan likuiditas ke masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. peran luar negeri selama lima tahun meningkat menjadi 5,6% PNB tahun 2019, sejalan dengan masuknya aliran modal. peran saham akan naik dari 0,6% PNB pada tahun 2015 menjadi 1,2% PNB pada tahun 2019, peran obligasi akan naik dari 3,7% PNB pada 2015 hingga mencapai 5,0% PNB pada 2019. (iv) peran dana internal perusahaan (returned earning) dalam berinvestasi akan semakin berkurang, yaitu dari 13,2% PNB pada 2015 hingga menjadi 10,5% PNB pada 2019 karena peran lembaga keuangan yang semakin baik. Ket : PNB = Produk Nasional Bruto. Sumber : RPJMN , Bappenas.

22 ARAH KEBIJAKAN Pengembangan Perwilayahan Industri
Penumbuhan Populasi Industri Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor & Nilai Tambah Per Labour ) Peningkatan Efisiensi Teknis Pembaharuan / revitalisasi permesinan industri Peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja Optimalisasi ke-ekonomian lingkup industri (economic of scope) melalui pembinaan klaster industri Peningkatan Penguasaan Iptek / Inovasi Infrastruktur mutu (measurement, standardization, testing, and quality) Layanan perekayasaan dan teknologi Penyelenggaraan riset dan pengembangan teknologi Penumbuhan entrepreneur berbasis inovasi teknologi (teknopreneur) Peningkatan Penguasaan dan Pelaksanaan Pengembangan Produk Baru (New Product Development) oleh industri domestik Pembangunan Faktor Input Peningkatan kualitas SDM Industri Akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa: (1) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada dalam Koridor ekonomi ; (2) Kawasan Peruntukan Industri ; (3) Kawasan Industri; (4) Sentra IKM; (5) Kawasan Ekonomi Khusus; (6) Kawasan Berikat / Export Processing Zone (EPZ); (7) Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) Memfasilitasi pembangunan 13 Kawasan Industri (KI) yang terdiri dari 7 KI di Kawasan Timur Indonesia dan 6 KI di Kawasan Barat Indonesia. Membangun PALING TIDAK 1 Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa. Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur), dan 11 di Kawasan Barat Indonesia. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pengolah limbah, dan logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (Quality Working Life) bagi pekerja. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50% tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu unit usaha : Mendorong investasi untuk industri pengolah sumber daya alam, baik hasil pertanian maupun hasil pertambangan (hilirisasi), yaitu industri pengolah : Hasil-hasil pertanian/perkebunan. Produk turunan Migas (petrokimia). Mineral hasil pertambangan. Mendorong investasi industri penghasil : Barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang utamanya industri padat tenaga kerja: industri mesin – permesinan, tekstil dan produk tekstil, alat uji dan kedokteran, alat transportasi, kulit dan alas kaki, alat kelistrikan, elektronika dan telematika. Penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen, dan sub-assembly (pendalaman struktur). Memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global baik sebagai perusahaan subsidiary, contract manufacturer, maupun sebagai independent supplier (Integrasi ke Global Production Network). Pembinaan industri kecil dan menengah (Pembinaan IKM) agar dapat terintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek (Original Equipment Manufacturer, OEM) di dalam negeri dan dapat menjadi basis penumbuhan populasi industri besar dan sedang.

23 SUPPORT STRATEGIS pemerintah perlu segera mensupport serta memberi asistensi terhadap sumber-sumber pembiayaan baru untuk menutupi kesenjangan kebutuhan investasi industri 1 realokasi anggaran pemerintah yang lebih menitikberatkan kepada pembiayaan investasi sektor industri, serta mengajak pihak swasta berperan aktif dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur 2 Dalam upaya memberi kepastian investasi, diperlukan UU baru yang mengatur hubungan di antara pihak kreditur-debitur. 3 Berdasar perkiraan kebutuhan investasi pembiayaan industri serta besarnya dana yang dapat disediakan pemerintah, maka memang masih akan terjadi kesenjangan pembiayaan (financing gap) kebutuhan investasi. Karena itu pemerintah perlu segera mensupport serta memberi asistensi terhadap sumber-sumber pembiayaan baru untuk menutupi kesenjangan kebutuhan investasi industri tersebut. Dapat dilakukan melalui realokasi anggaran pemerintah yang lebih menitikberatkan kepada pembiayaan investasi sektor industri, serta mengajak pihak swasta berperan aktif dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur atau membentuk suatu lembaga pembiayaan yang dapat mendanai proyek-proyek infrastruktur. Realokasi anggaran pemerintah yang mengarah kepada pembiayaan investasi industri dan investasi infrastruktur memerlukan tekad dan dukungan politik sangat kuat, mengingat potensi konflik kepentingan antara sektor-sektor pembangunan di Indonesia sangat besar. Dalam upaya memberi kepastian investasi, sekaligus meningkatkan kapasitas infrastruktur, diperlukan UU baru yang mengatur hubungan di antara pihak-pihak yang terkait. UU itu juga menjamin terlaksananya desentralisasi, kepastian dukungan pemerintah termasuk pemberian garansi, lembaga pembiayaan investasi, serta menciptakan iklim kompetisi untuk menjamin agar konsumen mendapat pelayanan terbaik. Adanya UU khusus yang mengatur paritisipasi swasta dalam pembangunan dan pengelolaan pendanaan investasi diharap mampu mendorong berkembangnya investasi swasta. Kebijakan lain yang dapat diambil pemerintah untuk menanggulangi kesenjangan antara perkiraan kebutuhan investasi dengan perkiraan kemampuan alokasi anggaran yang bisa disediakan pemerintah, dapat dilakukan dengan membentuk lembaga keuangan dan investasi. Lembaga tersebut diharap dapat memfasilitasi dan memberi jaminan terhadap pelaksanaan investasi industri di Indonesia, seperti halnya pembentukan lembaga pembiayaan keuangan dan investasi untuk bidang infrastruktur. Kebijakan lain yang dapat diambil pemerintah adalah dengan membentuk lembaga keuangan dan investasi. 4

24 Hariyadi B. Sukamdani Gdg. Permata Kuningan. Lt. 10
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C Guntur – Setiabudi Jakarta Selatan 12980