Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1. Kebijakan Fiskal 2. Kebijakan Perbankan/Keuangan 3. Kebijakan Reforma Agraria 4. Kebijakan Tata Ruang 5. Kebijakan SDM dan teknologi 6. Kebijakan Sektoral.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1. Kebijakan Fiskal 2. Kebijakan Perbankan/Keuangan 3. Kebijakan Reforma Agraria 4. Kebijakan Tata Ruang 5. Kebijakan SDM dan teknologi 6. Kebijakan Sektoral."— Transcript presentasi:

1 1. Kebijakan Fiskal 2. Kebijakan Perbankan/Keuangan 3. Kebijakan Reforma Agraria 4. Kebijakan Tata Ruang 5. Kebijakan SDM dan teknologi 6. Kebijakan Sektoral STRATEGI POKOK

2 KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN  Belanja Pemerintah diarahkan untuk pembangunan berbagai sektor pendukung seperti infrastruktur  Pengenaan tarif pajak digunakan sebagai insentif bagi pengembangan SDA  Perlakuan pajak atas pertanian berbeda  Harmonisasi kebijakan antar wilayah (terkait desentralisasi) sehingga mengurangi konflik antar wilayah sekaligus mengurangi hambatan perdagangan antar wilayah  Lembaga keuangan lainnya seperti asuransi menjadi kebutuhan

3 KEBIJAKAN PERBANKAN  Perbankan didorong untuk memberikan suku bunga yang tidak saja kompetitif bagi sektor pertanian dan SDA tetapi juga disesuaikan dengan karakter proses produksi yang berbasis SDA  Lembaga Perbankan dan produk-produknya yang mengkhususkan untuk mendukung sektor pertanian dalam arti luas (Bank Pertanian)  Kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan seiringan dan tidak kontraproduktif  Amandemen terhadap UU Perbankan yang hanya mengakui Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat

4 REFORMA AGRARIA ● Tanah sebagai komoditi ● Sentralisasi sumber agraria ● Tanah dengan fungsi sosial ● Devolusi sumber agraria 1. Mempertahankan aset pertanian dan SDA lain untuk kepentingan masyarakat lokal: ◦ Mencegah lebih lanjut konversi lahan pertanian ◦ Mempertahankan tanah dan SDA lokal untuk dimanfaatkan masyarakat lokal ◦ Melakukan administrasi pertanahan yang tertib dan benar ◦ Kelembagaan keuangan yang pro-poor

5 2. Memberikan dan memperbesar akses petani miskin pada tanah pertanian: ◦ Penyewaan tanah petani kaya untuk dikelola oleh petani miskin ◦ Pengembangan lembaga keuangan pro-poor ◦ Membuka akses penduduk pada tanah perkebunan 3. Akuisisi dan akumulasi tanah pertanian oleh petani kaya harus dibatasi 4. Mengembalikan hak-hak terhadap SDA lokal kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat Lanjutan REFORMA AGRARIA

6  Penataan ruang yang menciptakan keberimbangan inter-regional melaui percepatan pusat pertumbuhan perdesaan dan kota menengah/kecil  Prasarana dasar untuk pembangunan perdesaan : irigasi dan jalan  Meningkatkan daya dukung lingkungan menciptakan kapasitas fungsi kawasan lindung dan budidaya  Mencegah konversi lahan pertanian pangan dan hutan KEBIJAKAN TATA RUANG

7 KEBIJAKAN SEKTORAL  Kebijakan Sektor Pertanian Tanaman Pangan  Kebijakan Sektor Kehutanan  Kebijakan Sektor Perikanan  Kebijakan Sektor Peternakan

8 Kebijakan Sektor Pertanian Pangan 1. Memperkuat kapasitas daerah dan kelembagaan lokal untuk menjamin kedaulatan pangan (kedaulatan atas benih, teknologi & akses atas sumber daya) 2. Mengintegrasikan upaya peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan dengan perbaikan gizi, kesehatan dan pendidikan. 3. Peningkatan produksi bahan pangan dengan mengembangkan komoditas pangan lokal dan berbasis pada sumberdaya lokal Ketergantungan Pertanian Pangan terhadap Kekuatan Eksternal Kemandirian Pertanian Pangan dengan Kekuatan Lokal

9 Lanjutan 5. Membangun jejaring dan pengelolaan pengetahuan untuk ketahanan dan kedaulatan pangan 6. Diversifikasi pangan dengan pengembangan teknologi yang dapat dijangkau masyarakat luas 7. Membangun potensi dan keunggulan lokal serta teknologi dengan pendekatan klaster. 8. Mengembangkan teknologi pertanian yang berkarakter sederhana, tepat guna dan tepat sasaran, berbasis pengetahuan lokal, meningkatkan nilai tambah, keterkaitan hulu hilir 9. Pembukaan lahan baru untuk mencukupi kebutuhan pangan di luar Jawa

10 Kebijakan Sektor Perikanan 1.Perikanan dan Kelautan Sebagai Sebuah Sistem 2.Pembangunan Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan 3.Memperkuat Kerangka Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 1.Penataan Sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau- Pulau Kecil dan Laut 2.Perubahan Rejim Perikanan dari Quasi Open Access ke Limited Entry 3.Kebijakan Total Allowable Effort : Jumlah Nelayan 4.Kebijakan Local Fisheries Management Organization 5.Optimalisasi Distant Waters Fishing STRATEGI ARAH

11 1.Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah 2.Mendorong program reboisasi dan penghijauan 3.Perbaikan lingkungan 4.Penyediaan bahan baku industri dalam negeri 5.Peningkatan kualitas industri kehutanan Indonesia 6.Mendorong program pembangunan HTI 1.Mendorong penggunaan sistem Agroforestry (Kegiatan pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan dapat dilaksanakan pada lahan yang sama dalam waktu yang bersamaan maupun secara bergantian) 2.Penggunaan sistim silvikultur yang implementatif 3.Melaksanakan program hutan tanaman berbasis industri kehutanan 4.Pemanfaatan lahan-lahan hutan produksi yang tidak produktif 5.Pemberian Kredit 6.Memperkuat kebijakan memerangi illegal logging 7.Dapat mencontoh kisah sukses program sengonisasi tahun 1988 Kebijakan Sektor Kehutanan STRATEGI ARAH

12 1.Kemandirian pengembangan pakan lokal 2.Integrasi peternakan dengan kegiatan lain 3.Revitalisasi Kelembagaan dan SDM Fungsional di Lapangan 4.Meningkatkan jumlah dan kualitas dokter hewan untuk pencegahan zoonosa 5.Fokus pada komoditi (sapi perah, sapi pedaging dan ayam) 1.Peningkatan ketrampilan peternak dan pengembangan usaha pengolahan produk ternak berbasis rumah tangga 2.Pendirian milk processing plant mini di KUD-KUD sapi perah 3.Pembentukan kelembagaan industri pengolahan produk ternak. 4.Pembentukan Lembaga Mutu Produk Ternak 5.Perbaikan dan Pengadaan Infrastruktur Penunjang 6.Pembentukan Pusat Pembibitan dan Bakalan Berbasis Pastura dan Perkebunan Kebijakan Sektor Peternakan STRATEGI ARAH


Download ppt "1. Kebijakan Fiskal 2. Kebijakan Perbankan/Keuangan 3. Kebijakan Reforma Agraria 4. Kebijakan Tata Ruang 5. Kebijakan SDM dan teknologi 6. Kebijakan Sektoral."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google