Kebijakan Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2016 Disampaikan pada kegiatan “Rapat Kerja Penguatan Strategi Pelaksanaan.

Presentasi berjudul: "Kebijakan Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2016 Disampaikan pada kegiatan “Rapat Kerja Penguatan Strategi Pelaksanaan."— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2016 Disampaikan pada kegiatan “Rapat Kerja Penguatan Strategi Pelaksanaan Program PAUD dan Dikmas Tahun 2016”, Hotel Mercure Convention Centre, Ancol-Jakarta, Tanggal 13 April 2016 DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2 Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan:
KEBIJAKAN DAN PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN DIKTARA 1. Pendidikan Keaksaraan: Pendidikan Keaksaraan Dasar Pendidikan Keaksaraan Lanjutan (KUM) Pengembangan Pendidikan Multikeaksaraan 7. Penataan Kelembagaan: Penataan Kelembagaan PKBM dan Satuan PNF lainnya Revitalisasi SKB sebagai Satuan PNF Pengembangan Satuan PNF Unggulan/Rujukan 2. Pengembangan Budaya Baca: Perluasan Akses Bahan Bacaan Masyarakat Penyediaan Taman Bacaan Masyarakat di Ruang Publik Pengembangan Gerakan Indonesia Membaca Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan: diarahkan untuk memberikan kepastian memperoleh layanan pendidikan nonformal bagi masyarakat yang membutuhkannya (khususnya pemuda dan orang dewasa) 6. Penguatan Sistem Pendataan dan Informasi: Pengembangan Aplikasi Dapodik Keaksaraan dan Kesetaraan Pengembangan Layanan Informasi berbasis Website 3. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C): Pengembangan Kurikulum berbasis Vokasional Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pengembangan Metodologi Pembelajaran 5. Kerjasama dan Kemitraan: Pengembangan Kerjasama dengan berbagai Lembaga/ Organisasi Mitra Penyelenggara Program Pengembangan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan  4. Pendidikan Berkelanjutan: Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marjinal Pengembangan Gerakan Pemberdayaan Perempuan Marginal

3 POSTUR ANGGARAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN TAHUN 2016
(dalam ribuan rupiah) No SatuanKerja/ Unit Kerja Belanja Bantuan Sosial (ma. 57) Belanja Barang Lainnya diserahkan Masy/Pemda (ma. 52) Belanja Pegawai/Barang/Modal Jumlah Sasaran DIT.BINDIKTARA 18 paket 35 komunitas 51 desa orang 762 lembaga 151 paket 1. Subdit Program dan Evaluasi 18 paket 46 lembaga 2. Subdit Keaksaraan dan Budaya Baca - orang 31 paket 3. Subdit Kesetaraan dan Diklanjut orang 20 paket 4. Subdit Kelemba- gaan dan Kemitraan 716 lembaga 100 paket 5. Subag Tata Usaha Keterangan: Jumlah Bantuan Penyelenggaraan Program dan Bantuan Sosial, sebesar Rp (84.35%) 3

4 DATA PENDUDUK INDONESIA (Terkait Sasaran Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan)
Data Penduduk: org (BPS, 2014) Data Penduduk Miskin: org (TNP2K, 2014) Data Penduduk Tuna Aksara: org (3,70%) (PDSP, 2014) Data Anak usia sekolah tidak sekolah: org (TNP2K, 2014) Data pengangguran: org (TNP2K,2014)

5 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013
Perbandingan Persentase Angka Tuna Aksara terhadap Persentase Angka Kemiskinan Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

6 Jumlah Penduduk Tuna Aksara Usia 15-59 tahun per Provinsi, Tahun 2014

7 Persentase Penduduk Tuna Aksara Usia 15-59 tahun per Provinsi Tahun 2014

8 Cohort Pendidikan Dasar dan Menengah
= (37.43%) menjadi target sasaran PNF Catatan: Data PDSP 2014: terdapat 1,6 juta anak/tahun DO dan tidak melanjutkan (37.43%) Data dari TNP2K 2015: terdapat 4 juta anak usia sekolah 6-21 tahun tidak sekolah.

9 GRAND DESAIN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN
(MENUJU PENDIDIKAN KESETARAAN) Belajar keaksaraan dasar: Belajar baca tulis hitung Pendekatan isi pembelajaran (fungsional) disesuaikan dengan kondisi, masalah dan kebutuhan warga Multi Keaksaraan Peran dalam masyarakat Warga belajar: Usia th Tidak dapat baca tulis hitung Setara Paket A kelas 1-3 Evaluasi: Kemampuan baca tulis hitung SUKMA (sertifikat) Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Usaha Mandiri Paket A setara Kls. 4 Placement test Paket B Mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permendikbud No. 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar Mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permendikbud No. 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan Paket C Akan menerbitkan Permendikbud ttg Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C) Permendikbud No. 86/2014 dan No. 42/2005, dapat diunduh di:

10 Kebijakan Pengembangan Program
Setiap program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, harus: Jelas komponen dan standar program Memiliki izin penyelenggaraan program Melaksanakan SKL dan kurikulum sesuai Permendikbud Memenuhi standar nasional pendidikan Siap diakreditasi oleh BAN PNF Administrasi pengelolaan program harus dilakukan secara tertib dan teratur

11 Kebijakan Revitalisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
Penguatan kapasitas kelembagaan SKB menjadi satuan pendidikan nonformal Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran Penyiapan SKB sebagai “testing centre” pendidikan kesetaraan (ujian per modul/mata pelajaran berbasis komputer) Memperoleh dana bantuan penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas Peningkatan kompetensi pamong belajar Akreditasi program dan lembaga sebagai pengakuan kualitas pembelajaran Masuk dalam Dapodik (data pokok Pendidikan - NPSN) Warga belajar pendidikan kesetaraan memperoleh NISN Menjadi satuan pendidikan nonformal unggulan atau rujukan

12 Kebijakan Sistem Pendataan dan Informasi
Pengembangan aplikasi persuratan Pengembangan aplikasi kelembagaan satuan PNF Pengembangan sistem layanan informasi berbasis website Pengembangan aplikasi dapodik pendidikan keaksaraan dan kesetaraan Pengumpulan data berbasis by name by adress (melalui aplikasi data online)

13 Program Terobosan Tahun 2016
Gerakan Indonesia Membaca (GIM) Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GP3M) Dapodik Diktara Digitalisasi Diktara Akreditasi PKBM Satuan Pendidikan (Revitalisasi) SKB Layanan Pendidikan Alternatif

14 JENIS BANTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN TAHUN 2016 No Jenis Bantuan Program Volume Unit Cost Jumlah (Rp) 1. BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar (daerah terpadat tuna aksara) org 2. BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Papua dan 3 T org 3. BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil (KAT) 1.000 org 4. BOP Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) org 5. BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A org 6. BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B org 7. BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C org 8. BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasional org 9. Bantuan Penyelenggaraan PKH Perempuan Marjinal org 10. Bantuan Pencanangan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GPPM) 20 pkt 11. Bantuan Pencanangan Gerakan Indonesia Membaca (GIM) 31 pkt 14

15 JENIS BANTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN TAHUN 2016 No Jenis Bantuan Program Volume Unit Cost Jumlah (Rp) 12. Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra 51 lbg 13. Bantuan Penataan Kelembagaan Satuan PNF (PKBM dan Rumpin) 470 lbg 14. Bantuan Sarana bagi TBM 155 lbg 15. Bantuan TBM di SKB 40 lbg 16. Bantuan Sarana bagi SKB 100 pkt 17. Bantuan Pembangunan (Revitalisasi) SKB 20 lbg 18. Bantuan POKJA PUG 19. Bantuan PTPPO 26 lbg 20. Bantuan Pendampingan Komunitas Rumah Belajar (homeschooling) 35 kom 21. Bantuan Pemberdayaan Desa Vokasi 20 desa 22. Bantuan Pemberdayaan Kampung Literasi 31 desa 23. Bantuan Tanggap Darurat Bencana 18 paket Jumlah 15

16 Langkah Percepatan Penyaluran Bantuan Program Ditbindiktara Tahun 2016
Telah mengalokasikan sasaran program pada setiap daerah pada Rakor Regional I – III bulan Februari yang lalu sesuai kuota yang tersedia dan kebutuhan minimal daerah; Setiap daerah seharusnya sudah melakukan pemetaan sasaran program dengan menunjuk lembaga penyelenggara program yang dinilai kredibel; Setiap lembaga penyelenggara program yang telah ditetapkan, mengajukan usulan proposal kepada Ditbindiktara dengan batas waktu sampai akhir bulan April 2016; Jika sampai batas akhir tersebut, lembaga penyelenggara program yang ditunjuk belum menyampaikan usulan proposal, maka Ditbindiktara akan mengalihkan program pada daerah yang membutuhkan; Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berkewajiban memantau pelaksanaan program yang dilakukan oleh lembaga, agar pelaksanaannya mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

17 Tranparansi dan Akuntabilitas (Catatan Khusus dalam setiap Juknis Penyelenggaraan Program Ditbindiktara Tahun 2016) Lembaga penyelenggara program sebagai penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan sampai dengan akhir tahun anggaran, dapat dikenai sangsi berupa: a. mengembalikan bantuan yang telah diterima ke kas negara; b. tidak diperkenankan mengakses dana bantuan pada tahun tahun berikutnya; c. dapat diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir melakukan penyelewengan. Direktorat Bindiktara tidak memungut biaya apapun dan tidak menerima pengembalian bantuan dalam bentuk apapun untuk proses pencairan bantuan yang akan dan telah ditetapkan. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab mutlak lembaga penyelenggara program. Apabila terjadi penambahan rencana kegiatan dan alokasi biaya dari proposal yang diajukan sebelumnya, maka lembaga penyelenggara program wajib memberitahukan dan memperoleh persetujuan dari Ditbindiktara.

18 Surat Pernyataan Pimpinan Lembaga Penerima Bantuan (Pakta Integritas)
Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi kepada siapapun; Akan mengikuti proses penyaluran bantuan dan pelaksanaan kegiatan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Akan menggunakan bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

19 Progres Bansos KD ( Per 13-April-2016)
Sebaran KD Terpadat 2016 : No Provinsi Kabupaten Alokasi Dana Keterangan 1 Banten Lebak 2,000 900,000,000 Proposal Sudah Masuk 2 Jawa Barat Indramayu 2,500 1,125,000,000 3 Bogor 4 Cirebon 1,800 810,000,000 5 Subang 1,500 675,000,000 6 Karawang 7 Bekasi Jawa Tengah 8 Brebes 9 Sragen 1,200 540,000,000 10 Tegal 11 Pemalang 12 Blora 13 Pati 14 Grobogan Jawa Timur 15 Jember 3,500 1,575,000,000 Sudah SK 16 Sumenep 17 Sampang 18 Bangkalan 19 Probolinggo 20 Malang 21 Pasuruan 22 Bojonegoro 1,000 450,000,000 23 Pamekasan 24 Tuban 25 Situbondo 26 Bondowoso 27 Lumajang Bali 28 Bangli

20 Progres Bansos KD ( Per 13-April-2016 )
Sebaran KD Terpadat 2016 : No Provinsi Kabupaten Alokasi Dana Keterangan 5 Bali 28 Bangli 1,000 450,000,000 29 Klungkung 30 Karangasem Proposal Sudah Masuk 6 Nusa Tenggara Barat 31 Lombok Barat 1,750 787,500,000 32 Lombok Tengah 33 Lombok Timur 7 Nusa Tenggara Timur 34 Sumba Tengah 35 Sumba Barat Daya 36 Timor Tengah Utara 8 Sulawesi Selatan 37 Toraja Utara 1,500 675,000,000 38 Bantaeng Sudah SK 9 Sumatera Utara 39 Nias Selatan 10 Kalimantan Barat 40 Kayong Utara 41 Sanggau 11 Pusat 5,500 2,475,000,000 Jumlah 64,500 29,025,000,000

21 Progres Bansos KD ( Per 13-April-2016 )
Sebaran KD-3T, Papua, dan Papua Barat 2016 No Provinsi Kabupaten Alokasi Dana Keterangan 1 Sumatera Barat Mentawai 1,000 750,000,000 2 Sumatera Utara Serdang Bedagai 750 562,500,000 Proposal Sudak Masuk 3 Lampung Lampung Barat 4 Kalimantan Barat Bengkayang 5 Kapuas Hulu 6 Sambas 7 Sintang Sulawesi Tengah 8 Parigi Moutong 9 Sigi Sulawesi Barat 10 Polewali Mandar Sulawesi Selatan 11 Jeneponto Sudak SK Sulawesi Tenggara 12 Konawe 500 375,000,000 Nusa Tenggara Timur 13 Timor Tengah Selatan 14 Belu Papua 15 Deiyai 3,500 2,625,000,000 16 Puncak Jaya 2,500 1,875,000,000 17 Mamberamo Tengah 18 Nduga 2,000 1,500,000,000 19 Jayawijaya 20 Lanny Jaya 21 Puncak 22 Intan Jaya 23 Yalimo 24 Paniai 25 Tolikara 26 Keerom Papua Barat 27 Teluk Wondama Jumlah 30,000 22,500,000,000

22 Progres Bansos KUM ( Per 13-April-2016 )
Sebaran KUM Terpadat 2016 : No Provinsi Kabupaten Alokasi Dana Keterangan 1 Banten 1,500 Kab. Lebak 1,000 600,000,000 Proposal Sudah Masuk 2 Kab. Pandeglang 500 300,000,000 Jawa Barat 9,300 3 Kab. Indramayu 1,800 1,080,000,000 4 Kab. Bogor 2,000 1,200,000,000 5 Kab. Cirebon 1,300 780,000,000 6 Kab. Karawang 1,200 720,000,000 7 Kab. Bekasi 8 Kab. Subang 800 480,000,000 9 Kab. Pangandaran 10 Kab. Sukabumi Jawa Tengah 7,000 11 Kab. Brebes 12 Kab. Sragen 13 Kab. Tegal 14 Kab. Pemalang 15 Kab. Blora 16 Kab. Pati 17 Kab. Grobogan

23 Progres Bansos KUM ( Per 13-April-2016 )
Sebaran KUM Terpadat 2016 : No Provinsi Kabupaten Alokasi Dana Keterangan 4 Jawa Timur 19,500 18 Kab. Jember 2,200 1,320,000,000 Sudak SK 19 Kab. Sumenep 2,000 1,200,000,000 Proposal Sudah Masuk 20 Kab. Sampang 1,500 900,000,000 21 Kab. Bangkalan 22 Kab. Probolinggo 23 Kab. Malang 1,300 780,000,000 24 Kab. Pasuruan 25 Kab. Bojonegoro 1,000 600,000,000 26 Kab. Pamekasan Sudah SK 27 Kab. Tuban 28 Kab. Situbondo 1,400 840,000,000 29 Kab. Bondowoso 30 Kab. Lumajang 5 Bali 31 Kab. Bangli 500 300,000,000 32 Kab. Klungkung 33 Kab. Karangasem 6 Nusa Tenggara Barat 3,800 34 Kab. Lombok Barat 1,800 1,080,000,000 35 Kab. Lombok Tengah 36 Kab. Lombok Timur

24 Progres Bansos KUM ( Per 13-April-2016 )
Sebaran KUM Terpadat 2016 : No Provinsi Kabupaten Alokasi Dana Keterangan 7 Nusa Tenggara Timur 2,000 37 Kab. Sumba Tengah 500 300,000,000 38 Kab. Sumba Barat Daya 1,000 600,000,000 39 Kab. Timor Tengah Utara 8 Sulawesi Selatan 3,400 40 Kab. Toraja Utara Proposal Sudah Masuk 41 Kab. Bantaeng 800 480,000,000 Sudak SK 42 Kab. Takalar 43 Kab. Jeneponto Sudah SK 9 Sumatera Utara 44 Kab. Nias Selatan 10 Sulawesi Barat 1,200 45 Kab. Mamuju Utara 46 Kab. Mamasa 400 240,000,000 11 Lampung 47 Kab. Lampung Selatan 12 Kalimantan Barat 1,800 48 Kab. Kayong Utara 49 Kab. Kubu Raya 50 Kab. Melawi

25 Progres Bansos KUM ( Per 13-April-2016 )
Sebaran KUM Terpadat 2016 : No Provinsi Kabupaten Alokasi Dana Keterangan 13 Papua 11,700 51 Kab. Nduga 1,800 1,080,000,000 Proposal Sudah Masuk 52 Kab. Intan Jaya 1,000 600,000,000 53 Kab. Memberamo Tengah 2,000 1,200,000,000 54 Kab. Lanny Jaya 55 Kab. Tolikara 600 360,000,000 56 Kab. Jayawijaya 1,200 720,000,000 57 Kab. Sarmi 400 240,000,000 58 Kab. Keerom 900 540,000,000 59 Kab. Yalimo 500 300,000,000 60 Kab. Dogiyai 61 Kab. Paniai 62 Kab. Puncak Jaya 800 480,000,000 63 Kab. Yahukimo 14 Papua Barat 1,500 64 Kab. Teluk Wondama 65 Kab. Manokwari 66 Kab. Sorong Selatan

26 Progres Bansos KUM ( Per 13-April-2016 )
Sebaran KDUMTerpadat 2016 : No Provinsi Kabupaten Alokasi Dana Keterangan 15 Sumatera Selatan 1,000 67 Kab. Banyuasin 600,000,000 Proposal Sudah Masuk 16 Kepulauan Riau 500 68 Kab. Karimun 300,000,000 17 Sulawesi Tengah 1,800 69 Kab. Donggala 800 480,000,000 70 Kab. Parigi Moutong 18 Sulawesi Tenggara 71 Kab. Konawe Kepulauan 19 Pusat 7,770 4,662,000,000 Jumlah 77,370 46,422,000,000

27 NO KAB/KOTA PROGRES BANTUAN KESETARAAN YANG SUDAH MASUK & SUDAH SK (Per 13-April-2016) Ket PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C ORG SATUAN BIAYA ANGGARAN (Rp.000) 1 DKI. JAKARTA Kota Jakarta Selatan 100 970 97,000 200 1,400 280,000 150 1,700 255,000 2 JAWA BARAT Kab. Bogor 400 388,000 2,810 3,934,000 2,100 3,570,000 Sudah SK Kab. Garut 145,500 1,520 2,128,000 500 850,000 3 Kab. Indramayu 670 938,000 4 Kab. Karawang 194,000 1,310 1,834,000 450 765,000 5 Kab. Bandung Barat 720 1,008,000 350 595,000 6 Kota Bogor - 460 644,000 300 510,000 7 Kota Bandung 860 1,204,000 600 1,020,000 8 Kota Cirebon 210,000 170,000 JAWA TENGAH Kab. Banyumas 80 77,600 Kab. Boyolali 190 266,000 340,000 Kab. Klaten 170 238,000 Kab. Rembang 250 350,000 425,000 Kab. Pati 140,000 Kab. Jepara 375 525,000 Kab. Kendal 180 252,000 680,000 Kota Salatiga

28 NO KAB/KOTA PROGRES BANTUAN KESETARAAN YANG SUDAH MASUK & SUDAH SK (Per 13-April-2016) Ket. PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C ORG SATUAN BIAYA ANGGARAN (Rp.000) 4 JAWA TIMUR 1 Kab. Pacitan 970 - 627 1,400 877,800 120 1,700 204,000 2 Kab. Malang 150 145,500 930 1,302,000 440 748,000 Sudah SK 3 Kab. Lumajang 200 280,000 190 323,000 Kab. Magetan 80 112,000 340,000 5 Kab. Bojonegoro 130 182,000 400 680,000 6 Kab. Pamekasan 300 510,000 ACEH Kab. Simeulue 40 56,000 100 170,000 Kab. Aceh Timur 97,000 160 224,000 Kab. Aceh Utara 260 364,000 230 391,000 SUMATERA UTARA Kab. Nias 140 196,000 Kab. Deli Serdang 530 742,000 2,380,000 Kab. Langkat 370 518,000 600 1,020,000 Kota Tebing Tinggi 70 98,000 255,000

29 NO KAB/KOTA PROGRES BANTUAN KESETARAAN YANG SUDAH MASUK & SUDAH SK (Per 13-April-2016) Ket. PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C ORG SATUAN BIAYA ANGGARAN (Rp.000) 7 SUMATERA BARAT 1 Kab. Agam 970 - 40 1,400 56,000 200 1,700 340,000 Sudah SK 8 LAMPUNG Kab. Lampung Selatan 100 97,000 330 462,000 220 374,000 9 KALIMANTAN BARAT Kota Singkawang 140 196,000 10 KALIMANTAN TENGAH Kab. Barito Selatan 20 28,000 60 102,000 2 Kab. Barito Utara 80 112,000 170,000 3 Kab. Sukamara 4 Kab. Lamandau 84,000 5 Kab. Seruyan 110 154,000 6 Kab. Pulang Pisau Kab. Gunung Mas 270 378,000 Kab. Barito Timur Kab. Murung Raya 90 126,000 Kota Palangka raya 140,000

30 NO KAB/KOTA PROGRES BANTUAN KESETARAAN YANG SUDAH MASUK & SUDAH SK (Per 13-April-2016) Ket. PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C ORG SATUAN BIAYA ANGGARAN (Rp.000) 11 SULAWESI SELATAN 1 Kab. Gowa 100 970 97,000 350 1,400 490,000 1,700 170,000 2 Kab. Bone 280 392,000 200 340,000 3 Kab. Wajo 50 48,500 130 182,000 4 Kab. Sidenreng Rappang - 60 84,000 5 Kab. Pinrang 170 238,000 500 850,000 6 Kab. Enrekang 180 252,000 7 Kab. Luwu 8 Kab. Tana Toraja 220 308,000 9 Kab. Luwu Utara 270 378,000 10 Kab. Luwu Timur 190 266,000 13 Maluku Kota Ambon 160 155,200 140,000 12 BALI Kab. Karang asem 150 210,000 BENGKULU Kota Bengkulu Sudah SK

31 NO KAB/KOTA PROGRES BANTUAN KESETARAAN YANG SUDAH MASUK & SUDAH SK (Per 13-April-2016) Ket. PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C ORG SATUAN BIAYA ANGGARAN (Rp.000) 14 BANTEN 1 Kab. Lebak 70 970 67,900 820 1,400 1,148,000 550 1,700 935,000 Sudah SK 15 PAPUA BARAT Kab. Manokwari 150 145,500 210,000 200 340,000 Total 5,684,200 52,421,600 52,734,000

32 “31 lokasi GIM dan 20 lokasi GP3M”
14 Kab. Samosir, Sumatera Utara 15 Kota Padang, Sumatera Barat 16 Kab. Bandar Lampung, Lampung 17 Kab. Bangka, Bangka Belitung 18 Kota Jambi, Jambi 19 Kota Pekanbaru, Riau 20 Kota Palembang, Sumsel 21 Kab. Ciamis, Jawa Barat 22 Kab. Banyumas, Jawa Barat 23 Kab. Gunung Kidul, DIY 24 Kota Palangka Raya, Kalteng 25 Kab. Banjar Baru, Kalsel 26 Kota Samarinda, Kaltim 27 Kab. Polman, Sulsel 28 Kota Kendari, Sultra 29 Kab. Gowa, Sulsel 30 Kab. Lanny Jaya, Papua 31 Kab. Manokwari, Papua Barat Sinergi GIM & GP3M 1 Kota Bengkulu, Bengkulu 2 Kab. Pamekasan, Jawa Timur 3 Kota Ambon, Maluku 4 Kota Manado, Sulawesi Utara 5 Kab. Lombok Barat, NTB 6 Kota Kupang, NTT 7 Kab. Nunukan, Kaltara 8 Kota Singkawang, Kalbar 9 Kab. Aceh Utara, NAD 10 Kab. Karangasem, Bali 11 Kab. Gorontalo, Gorontalo 12 Kab. Lebak, Banten 13 Kab. Banyumas, Jateng GP3M 14 Kab. Jepara, Jawa Tengah 15 Kab. Agam, Sumatera Barat 16 Kab. Indramayu, Jawa Barat 17 Kab. Malang, Jawa Timur 18 Kab. Deli Serdang, Sumut 19 Kota Batam, Kepri 20 Kab. Bogor, Jabar Ada Tokoh perempuan Daerah Trafficking DO Tertinggi - Daerah Terpadat Buta Aksara - Telah tumbuh kegiatan literasi

33 Ayo, Semangat Belajar dan Bekerja
Terima kasih Ayo, Semangat Belajar dan Bekerja