Perhitungan Aktuaria Imbalan Paska Kerja

Presentasi berjudul: "Perhitungan Aktuaria Imbalan Paska Kerja"— Transcript presentasi:

1 Perhitungan Aktuaria Imbalan Paska Kerja

2 Imbalan Pasti Imbalan pasti adalah imbalan yang diberikan kepada pekerja dengan jumlah yang telah ditentukan. Jumlah yang ditentukan dapat berbentuk: Sebuah formula atau rumusan tertentu Sebuah jumlah nominal tertentu. Fasilitas tertentu yang dijanjikan = misalnya fasilitas kesehatan Imbalan pasti dapat diterima sekaligus pada saat tertentu dapat juga akan diterima oleh pekerja dalam satu periode tertentu.

3 Contoh Perusahaan menjanjikan pembayaran pesangon kepada karyawannya pada saat berhenti bekerja di usia pensiun normal sebesar Karyawan memiliki masa kerja sampai pensiun selama 20 tahun. Berdasarkan metode Projected Unit Credit (asumsi diabaikan), unit menurut periode jasa = /20 = Sehingga pengakuan di laba rugi dan neraca sebagai berikut: Tahun Beban tahun berjalan Kewajiban akhir tahun 1 10,000,000 2 20,000,000 3 30,000,000 dst 20 200,000,000 Laporan keuangan dalam juta Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Beban Imbalan Kerja (10) Kewajiban imbahan kerja 10 20 30 40

4 Imbalan Kerja yang Memerlukan Perhitungan Aktuaria
Program winduan Tunjangan cuti besar Tunjangan kecelakaan dinas Tunjangan kematian Imbalan jangka panjang Program pesangon Pensiun Jaminan kesehatan Imbalan Pasca kerja

5 Projected Unit Credit Pengakuan dan Pengukuran diperlukan :
Nilai Kewajiban Imbalan Pasti Biaya Jasa Kini Metode yang digunakan : Projected Unit Credit Metode ini sering disebut sebagai metode imbalan yang diakru yang diperhitungkan secara prorata sesuai periode jasa Sebagai metode imbalan dibagi tahun jasa Menganggap setiap periode jasa akan menghasilkan satu unit tambahan imbalan dan mengukur setiap unit secara terpisah untuk menghasilkan kewajiban final. Metode ini akan mengalokasikan imbalan ke: Periode berjalan untuk menentukan Biaya Jasa Kini Periode berjalan dan periode-periode lalu untuk menentukan Nilai Kini Kewajiban.

6 Metode dan Asumsi Aktuaria
Untuk melakukan perhitungan aktuaria digunakan asumsi-asumsi aktuarial. Asumsi Aktuarial tidak boleh bias dan cocok satu dengan yang lain (mutually compatible). Asumsi Aktuarial terdiri dari: Asumsi Demografis mengenai karakteristik masa depan dari pekerja dan mantan pekerja (dan tanggungan mereka) yang berhak atas imbalan Mortalitas selama dan sesudah masa kerja Tingkat perputasan pekerja, cacat dan pensiun dini Proporsi dari peserta program dengan tanggungannya Tingat klait program kesehatan Asumsi keuangan, berhubungan dengan: Tingkat diskonto Tiingkat gaji dan imbalan masa datang Jaminan kesehatan, biaya kesehatan di masa datang dan biaya administrasi Tingkat hasil yang diharapkan atas aktiva program

7 Perhitungan Aktuaria Nilai sekarang Manfaat Imbalan kerja yang akan dibayarkan pada yang akan datang (PVFB) untuk masa kerja yagn telah dilalui: PBO = PVFB x masa kerja lalu / total masa kerja Kewajiban Kini (Present Value of Obligation (PBO) : Kenaikan nilai kewajiban kini atas jawa pekerja dalam periode berjalan CSC = PVFB / Total Masa Kerja Biaya saat kini (Current Service Cost / CSC):

8 Perhitungan Aktuaria Manfaat : 2x masa kerja x gaji pada saat pensiun
Future Benefit X=20 tahun Usia masuk pensiun X=30 tahun Usia Valuasi X=55 tahun Usia Pensiun Manfaat : 2x masa kerja x gaji pada saat pensiun Usia masuk : 20 tahun Usia pensiun : 55 tahun Usia valuasi : 30 tahun Gaji Valuasi : Asumsi : tingkat diskonto 10%, tingkat kenaikan gaji 6% Asumsi aktuaria: tingkat mortalita, pengunduran diri dan catata diabaikan untuk mepermudah pemahaman.

9 Perhitungan Aktuaria Manfaat : 2x masa kerja x gaji pada saat pensiun
Usia masuk : 20 tahun Usia pensiun : 55 tahun Usia valuasi : 30 tahun Gaji Valuasi : Asumsi : tingkat diskonto 10%, tingkat kenaikan gaji 6% Asumsi aktuaria: tingkat mortalita, pengunduran diri dan catata diabaikan untuk mepermudah pemahaman. Future Benefit : 2 x 35 x x (1+6%) ^ 25 = PVFB : / (1 + 10% )^25 = PBO : x 10 / 35 = CSC : x 1 / 35 =

10 Perhitungan Aktuaria Manfaat : 2x masa kerja x gaji pada saat pensiun
Usia masuk : 20 tahun Usia pensiun : 60 tahun Usia valuasi : 35 tahun Gaji Valuasi : Asumsi : tingkat diskonto 10%, tingkat kenaikan gaji 5% Asumsi aktuaria: tingkat mortalita, pengunduran diri dan catata diabaikan untuk mepermudah pemahaman.

11 Perhitungan Aktuaria Manfaat : 2,5 x masa kerja x gaji pada saat pensiun Usia masuk : 31 tahun Usia pensiun : 56 tahun Usia valuasi : 35 tahun Gaji Valuasi : Asumsi : tingkat diskonto 12%, tingkat kenaikan gaji 10% Probabilita : 0,81476

12 Imbalan Kerja sesuai UU 13 / 2003
UPH = Uang Penghargaan Masa Kerja Besaran UPH = 15% x (Uang Pesangon + Penghargaan Masa kerja) Untuk karyawan yang berhenti kerja karena mencapai usia pensiun normal dengan masa kerja minimal 24 tahun maka besaran imbalan yang menjadi haknya adalah: P : 9 upah PMK : 10 upah UPH : 15 % x (2P + 1 PMK Besaran manfaat pensiun = 2P + PMK + UPH = 2 x ,2 = 32,2

13 Imbalan Kerja sesuai UU 13 / 2003
Tabel uang pesangon, jasa, uang penggantianhak (usia pensiun, PHK dan meninggal dunia) = 2 PS + 1 PMK + UPH

14 Imbalan Kerja sesuai UU 13 / 2003
Tabel uang pesangon, jasa, uang penggantianhak (sakit berkepanjanga, cacat total/tetap) = 2 PS + 2 PMK + UPH

15 Imbalan Kerja sesuai UU 13 / 2003
Jika Manfaat Pensiun yang diberikan perusahaan > manfaat pensiun yang dihitung menurut UU 13 maka kewajiban pemberi kerja hanya sebesar iurang pemberi kerja (2 x 35) x 80% > 32.2 G 56 G > 32.2 G Jika manfaat pensiun yang diberikan oleh pemberi kerja < manfaat pensiun yang dihitung menurut UU 13 maka selisihnya merupakan kewajiban pemberi kerja (1, x 20) x 80% > 32.2 G 24 G > 32.2 G Kewajiban = 32.2 G – 24 G

16 UU Ketenagakerjaan 13 tahun 2003
Pasal 88 Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi menghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 91 Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17 UU Ketenagakerjaan 13 tahun 2003
Pasal 156 (1 & 2) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut : masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah; masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah; masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah; masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah; masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah; masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah; masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

18 UU Ketenagakerjaan 13 tahun 2003
Pasal 156 (3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai be-rikut : masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah; masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah; masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah; masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah; masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah; masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah; masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

19 UU Ketenagakerjaan 13 tahun 2003
Pasal 156 (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja; penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

20 UU Ketenagakerjaan 13 tahun 2003
Pasal 157 Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas : upah pokok; segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh. Penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari. Upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota. Pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan

21 UU Ketenagakerjaan 13 tahun 2003
Pasal 165 Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat Pasal 166 Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

22 UU Ketenagakerjaan 13 tahun 2003
Pasal 167 (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). (2) Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun se-bagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha. (3) Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/premi-nya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. (5) Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). (6) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ti-dak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23 martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com
Akuntan Profesi untuk Mengabdi pada Negeri TERIMA KASIH Dwi Martani atau

24 UU Ketenagakerjaan 13 tahun 2003
Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

25 UU Ketenagakerjaan 13 tahun 2003
Pasal 88 Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi menghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 91 Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.