SEJARAH REPUBLIK INDONESIA

SEJARAH REPUBLIK INDONESIA
Oleh : Kian Amboro, M.Pd. Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Metro

SEJARAH REPUBLIK INDONESIA
Pertemuan 1

Peta Konsep SEJARAH Republik Indonesia
Periode Revolusi Fisik Peristiwa sekitar Proklamasi, Diplomasi dan Konfrontasi, KMB dan Pengakuan Kedaulatan, Kembali ke NKRI Periode Survival UUDS 1950, Kabinet Jatuh Bangun, Konferensi Colombo, KAA, Pemilu I, Dekrit Presiden Periode Kembali ke UUD 45 1959-sekarang Orde Lama Irian Barat, KTT Non-Blok, Konfrontasi Indonesia-Malaysia, G 30 S Orde Baru Reformasi 1998-sekarang Peta Konsep

Periode Revolusi Fisik

Peristiwa di sekitar Proklamasi
Rapat Raksasa di Lapangan IKADA Pada tanggal 19 September 1945 pemuda Jakarta yang dipelopori oleh Komite Aksi Menteng 31 merencanakan menggerakkan aksi massa pada suatu rapat raksasa di Lapangan IKADA dengan tujuan agar para pemimpin bangsa Indonesia dapat berbicara langsung di hadapan rakyat Indonesia. Tentara Jepang sebenarnya mencegah terjadinya rapat ini, dikarenakan tentara Jepang merasa berhak untuk melarang, namun pada akhirnya rapat tetap berjalan dengan penjagaan ketat. Rapat ini dihadiri oleh Presiden Soekarno dan berpesan agar rakyat tetap percaya kepada pemerintahan dan kembali dengan tertib.

Pertempuran Palagan Ambarawa Pertempuran di Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 dan berakhir pada 15 Desember Pertempuran itu terjadi antara pasukan TKR bersama rakyat Indonesia melawan pasukan Sekutu-Inggris. Peristiwa itu berlatar belakang insiden di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada 26 Oktober Insiden berhenti pada 2 Nopember 1945, setelah terjadi perundingan gencatan senjata namun pihak Sekutu mengingkari janjinya dan kembali menjadi pertempuran hingga akhir bulan November 1945 dan berlanjut hingga Desember 1945.

Pertempuran Medan Area Pada 9 November 1945, pasukan Sekutu dibawah Brig. Jend. T.E.D Kelly mendarat di Sumatra Utara, diikuti oleh pasukan NICA yang telah dipersiapkan untuk mengambil-alih pemerintahan. Seperti di kota-kota lainnya Inggris memulai dengan memberikan ultimatum pada rakyat agar menyerahkan senjatanya. Selain itu, pasukan Inggris-Sekutu juga mulai melaksanakan aksi terornya, bahkan menyulut permusuhan dikalangan pemuda di Indonesia di Sumatra.

Bandung Lautan Api Pada tanggal 10 Oktober 1945 pecah pertempuran antara pemuda Bandung melawan NICA. Masuknya tentara sekutu Inggris dimanfaatkan NICA untuk mengembalikan kekuasaan di Indonesia. Pertempuran besar dan kecil terjadi terus menerus. Untuk meredakan ketegangan diadakan perundingan antara pihak RI dengan NICA, yang hasilnya membagi Bandung menjadi dua bagian yaitu utara dan selatan. Meskipun rakyat sudah mengosongkan Bandung Utara namun Sekutu masih menuntut pengosongan sejauh 11 km, hal ini menimbulkan kemarahan rakyat, dan melakukan pertempuran dengan pembumihangusan segenap penjuru Bandung Selatan.

Pertempuran 10 November di Surabaya Pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, Jenderal A.W.S Mallaby dinyatakan tewas dibunuh oleh arek Surabaya. Inggris mengeluarkan ultimatum yang isinya bagi siapa saja yang merasa membunuh Jenderal Mallaby supaya menyerahkan diri. Bagi penduduk yang memiliki senjata supaya menyerahkan selambat-lambatnya pukul tanggal 10 November Namun ultimatum Sekutu tidak di indahkan oleh rakyat Surabaya. Akhirnya terjadi pertempuran pada tanggal 10 November 1945, yang kemudian diperingati sebagai “Hari Pahlawan”.

Pertempuran Lima hari di Semarang Pertempuran Palembang Peristiwa Hotel Yamato PKI di Madiun 1948 DI/TII APRA PRRI/Permesta Republik Maluku Selatan (RMS)

Masa diplomasi & konfrontasi
Perjanjian Linggarjati Untuk menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda, perlu diadakan perundingan dalam suasana damai sehingga diadakan gencatan senjata di kedua belah pihak. Perundingan Linggarjati dimulai tanggal 10 November 1946 yang berisi : Pemerintah RI bersama-sama membentuk negara federasi bernama Negara Indonesia Serikat Negara Indonesia Serikat tetap mengikat diri dalam ikatan kerja sama dengan kerajaan Belanda, dengan wadah Uni Indonesia Belanda.

Agresi Militer Belanda I dan Perjanjian Renville Belanda melakukan agresi terbuka pada tanggal 21 Juli 1947 yang menimbulkan reaksi hebat dari dunia Internasional. Pada tanggal 30 Juli 1946 pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar Dewan Keamanan PBB, dan permintaan tersebut diterima. Dan DK PBB membentuk Komisi Tiga Negara yang pada akhirnya membawa permasalahan Indonesia-Belanda ke meja perundingan. Perundingan itu dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1948 di kapal U.S.S Renville dan menandatangani persetujuan gencatan senjata dan prinsip politik yang telah disetujui bersama.

Agresi Militer Belanda II Pihak Belanda yang masih ingin menguasai wilayah Indonesia, mencari-cari cara untuk mengingkari persetujuan yang sudah disepakati. Oleh karenanya, mereka tidak melihat ada manfaatnya untuk tetap mengikatkan diri pada persetujuan Renville dan melaksanakan Agresi Militer yang kedua. Aksi militer Belanda ini ternyata menarik perhatian PBB, karena Belanda terang-terangan tidak mengakui lagi Persetujuan Renville di depan Komisi Tiga Negara. Tanggal 24 Januari 1949, DK PBB mengeluarkan resolusi, agar RI dan Belanda segera menghentikan permusuhan. Kegagalan Belanda di medan pertempuran serta tekanan dari Amerika Serikat yang mengancam akan memutuskan bantuan ekonomi dan keuangan, memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan.

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Pada saat Agresi Militer Belanda II yang tujuan utamanya kota Yogyakarta, presiden dan wakil presiden memilih untuk ditawan Belanda. Hal ini dimaksudkan untuk menarik perhatian negara-negara lain di dunia. Sebelum memasuki Gedung Agung, presiden sempat mengirimkan radiogram kepada menteri Kemakmuran, Mr. Syarifudin Prawiranegara yang sedang melakukan perjalanan di Sumatra untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Dengan demikian, meskipun ibu kota negara RI telah berhasil diduduki Belanda dan para pemimpinnya ditangkap pemerintahan RI tetap tegak berdiri.

Republik Indonesia Serikat (RIS) Berbagai macam cara yang dilakukan Belanda untuk menanamkan kekuasaannya kembali di Indonesia.Cara yang dilakukan diantaranya dengan membonceng pasukan Sekutu Inggris dan juga melalui pembentukan negara-negara bagian wilayah RI boneka. Pembentukan negara-negara boneka yang dilakukan oleh Belanda bertujuan untuk mengepung kedudukan pemerintahan republik indonesia atau mempersempit wilayah kekuasaan NKRI. Melalui negara-negara boneka ciptaannyalah pihak Belanda membentuk Pemerintahan Federal sementara dengan van Mook sebagai kepala pemerintahannya.

Perjanjian Roem-Royen Perjanjian Roem-Royen adalah perundingan yang membuka jalan bagi terlaksananya Konferensi Meja Bundar yang menjadi cikal bakal terwujudnya NKRI yang utuh. Dalam perundingan ini delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem, sedangkan Belanda dipimpin oleh Dr. van Royen. Isi perundingan itu adalah sebagai berikut : Penghentian tembak menembak Pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta Pembebasan para pemimpin RI yang di tahan Belanda Segera diadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag.

Konferensi Inter Indonesia Konferensi Inter Indonesia diadakan sebelum pelaksanaan KMB. KII dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri, yaitu antara delegasi RI dan BFO. Dalam Konferensi ini delegasi RI dipimpin oleh Hatta dan BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Tujuan KII adalah untuk mempersatukan pendapat yang akan diperjuangkan dalam KMB. KII diadakan pada dua tahap yaitu di Yogyakarta Juli 1949 dan di Jakarta 31 Juli-2 Agustus Hasil dari KII adalah : Negara yang akan dibentuk nanti dinamakan RIS RIS tetap memakai Sang Merah Putih, dan Indonesia Raya Tanggal 17 Agustus 1945 tetap dijadikan hari kemerdekaan.

Konferensi Meja Bundar (KMB) Konferensi Meja Bundar (KMB) dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag. Peserta yang hadir dalam KMB antara lain delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, dengan anggota Mr. Moh Roem, Prof. Dr. Soepomo, dr. J. Leimena, Mr. Ali Sostroamidjojo, Ir. Djuanda, dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kol. TB Simatupang dan Mr. Muwardi, delegasi BFO yang dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak dan delegasi UNCI PBB oleh Chritley sebagai peninjau.

Hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat Status Karesidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin untuk perusahaan Belanda RIS harus membayar semua hutang Belanda sejak tahun 1942 Pada tanggal 27 Desember 1949 baik di Indonesia maupun di Belanda diadakan upacara penandatanganan akte penyerahan kedaulatan. Penyerahan kedaulatan oleh Kerajaan Belanda kepada RIS sesungguhnya merupakan pengakuan kedaulatan yang nyata.

Kembali ke NKRI Hasil persetujuan KMB yang berakhir pada 2 November 1949 adalah dibentuknya satu negara federal di Indonesia yaitu Republik Indonesia Serikat. Namun dasar pembentukan negara federal di Indonesia sangat lemah dan tidak di dukung oleh satu ikatan Ideologi yang kuat, dengan tujuan kenegaraan yang tidak jelas dan tanpa dukungan rakyat banyak. Sehingga pada tanggal 15 Agustus 1950, presiden menandatangani RUUD menjadi UUDS dari NKRI yang kemudian menjadi UUDS Pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan resmi RIS dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Periode SURVIVAL

Masa Uuds 1950 Undang-undang Dasar Sementara 1950
Pada tanggal 19 Mei 1950, diadakan persetujuan antara RIS dan RI untuk mempersiapkan prosedur pembentukan negara kesatuan, termasuk dalam bidang konstitusi. Setelah RUU dibuat oleh panitia gabungan RI dan RIS dan setelah diselesaikan segera diserahkan kepada dewan perwakilan untuk disempurnakan. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1950, RUUD NKRI diterima baik oleh Senat dan Parlemen RIS serta KNIP, dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 15 Agustus dan menjadi UUDS. Pada 17 Agustus 1950 RIS resmi dibubarkan dan dibentuk NKRI dengan UUDS 1950 sebagai konstitusinya.

Masa kabinet jatuh bangun
Kabinet Natsir (6 September Maret 1951) Setelah RIS dibubarkan, kabinet pertama NKRI adalah kabinet Natsir yang merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi. Program pokok kabinet Natsir antara lain : menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan, mengembangkan ekonomi kerakyatan, memperjuangkan masalah Irian Barat. Pada masa kabinet ini banyak terjadi pergolakan di berbagai daerah seperti DI/TII dll. Perundingan Irian Baratpun mengalami jalan buntu, sehingga menimbulkan mosi tidak percaya kepada kabinet Natsir, sehingga 21 Maret 1951 Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya.

Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952) Kabinet Sukiman memiliki 7 program pasal, dan diantaranya mirip dengan program kabinet Natsir, hanya beberapa hal mengalami perubahan dalam skala prioritas. Misalnya mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban. Usia kabinet ini tidak jauh berbeda dengan kabinet Natsir, karena pada pada masa kabinet ini banyak mengalami masalah-masalah krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang mewah. Kedudukan kabinet Sukiman semakin tidak stabil karena hubungan dengan militer kurang baik. Kabinet ini mengalami kejatuhan dengan tuduhan memasukkan Indonesia ke dalam blok Barat.

Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953) Program kerja kabinet ini ada 6 pasal, yang paling penting dari keenam program itu adalah mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum. Program luar negerinya ditekankan kepada pengembalian Irian Barat dan melaksanakan politik bebas aktif. Namun demikian, kabinet ini tidak luput dari masalah-masalah yang menggoyahkan kedudukannya. Kabinet ini mengembalikan mandatnya pada tanggal 2 Juni 1953 karena munculnya mosi tidak percaya di parlemen.

Kabinet Ali Sostroamidjojo I (31 Juli Agustus 1955) kabinet ini memiliki program utama keamanan dan kemakmuran, meskipun relisasinya sangat sulit. Kabinet Ali juga mendapatkan kesulitan dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) pimpinan Daud Beureuh yang menuntut Aceh sebagai provinsi dan pembangunan daerah penuh. Karena merasa diabaikan Daud Beureuh menyatakan bahwa Aceh masuk dalam bagian NII pimpinan Kartosuwiryo. Usaha meningkatkan kemakmuran mengalami kegagalan karena inflasi dan korupsi meningkat. Masalah lainnya adalah kemelut kabinet dengan Angkatan Darat, yang kemudian kabinet ini dinilai gagal dan kemudian Perdana Menteri Ali mengembalikan mandatnya kepada presiden.

Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus Maret 1956) Hasil yang menonjol dari kabinet ini adalah penyelenggaraaan Pemilihan Umum untuk pertama kalinya bagi bangsa Indonesia. Pemilu berlangsung pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Setelah hasil-hasil pemilihan umum diketahui dan mengubah kseimbangan perwakilan di DPR maka kabinet ini mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Kabinet Burhanudin merupakan kabinet peralihan dari DPR sementara ke DPR hasil pemilu.

Kabinet Ali Sostroamidjojo II (20 Mar Mar 1957) Ali Sostroamidjojo kembali diserahi mandat oleh presiden untuk membentuk kabinet baru. Program poko kabinet ini adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB pada tanggal 3 Mei Upaya kabinet ini untuk memperbaiki masalah ekonomi mengalami kesulitan disusul oleh munculnya gerakan separatisme diberbagai daerah yang dikenal dengan PRRI/Permesta. Di dalam tubuh kabinet sendiri terjadi perpecahan. Pertentangan politik semakin meluas, akhirnya atas dasar keadaan darurat itu, presiden menunjuk dirinya sendiri menjadi pembentuk kabinet. Presiden berhasil membentuk kabinet yang disebut kabinet Karya dan Ir. Djuanda sebagai perdana menterinya.

Kabinet Karya/ Djuanda (9 April Juli 1959) Kabinet Karya merupakan suatu zaken kabinet (kabinet kerja) yaitu yang tidak didasarkan kepada dukungan parlemen, tetapi lebih berdasar pada keahlian. Tugas kabinet ini sangat berat terutama menghadapi pergolakan di berbagai daerah. Untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut maka disusunlah Pancakarya. Kabinet Karya mencatat prestasi gemilang, yaitu keberhasilan menata kembali batas perairan nasional Indonesia (ZEE), dengan keluarnya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957.

KONFERENSI COLOMBO Sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yaitu politik bebas aktif, dalam kesempatan pertemuan internasional, Indonesia berusaha memperoleh dukungan untuk mewujudkan perdamaian dunia. Usaha itu antara lain ditunjukkan oleh wakil Indonesia dalam Konferensi Colombo di Srilanka 28 April-2 Mei (atau disebut juga Konferensi Pancanegara ). Konferensi tersebut dihadiri oleh lima negara pemrakarsa yaitu : Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri Indonesia Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India Mohammad Ali, Perdana Menteri Pakistan U Nu, Perdana Menteri Burma (Myanmar) Sir John Kotelawala, Perdana Menteri Srilanka

KONFERENSI COLOMBO Dalam konferensi tersebut, Indonesia mengusulkan untuk mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh negara-negara dari Asia Afrika. Pertemuan itu dimaksudkan untuk menggalang usaha bersama menciptakan perdamaian dunia. Usul tersebut kembali dikemukakan dalam kesempatan kunjungan ke India dan Burma. Bahkan pada akhir masing-masing kunjungan, dihasilkan pernyataan bersama (Indonesia-India dan Indonesia-Burma) tentang perlu diselenggarakannya konferensi negara-negara dari Asia Afrika.

KONFERENSI ASIA AFRIKA
Antara tahun dunia terancam oleh pertentangan dua negara besar, yaitu Amerika serikat dan Uni Soviet. Sejalan dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, Indonnesia berupaya untuk ikut meredakan ketegangan dunia yang terjadi. Upaya itu adalah dengan memprakarsai dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Beberapa pertimbangan yang mendasari pelaksanaan KAA adalah, Kesamaan nasib dan masalah, meningkatkan keadaran bangsa Asia Afrika yang masih terjejeh untuk memperjuangkan kemerdekaannya, kecemasan dunia sebagai akibat perlombaan senjata Blok Barat & Timur, PBB seringkali tidak mampu mengatasi sengketa antar negara, dll.

TUJUAN KONFERENSI ASIA AFRIKA
Memajukan kerjasama antara bangsa-bangsa Asia Afrika Memperbesar peranan Asia Afrika di dunia dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia Memberantas ras, diskriminasi dan kolonialisme Menggalang persatuan dan rasa solidaritas bangsa-bangsa Asia Afrika sebelum dilaksanakan KAA, diadakan konferensi pendahuluan yang dihadiri lima negara pemrakarsa. KAA di laksanakan di Bandung tanggal April 1955, negara yang hadir sejumlah 29 meliputi 23 negara Asia dan 6 negara Afrika. KAA menyetujui prinsip hubungan internasional yang dikenal dengan Dasasila Bandung

PERAN PENTING KONFERENSI ASIA AFRIKA
Sebagai penengah antara Blok Barat dan Blok Timur Merupakan wujud nyata rasa setia kawan dan bangkitnya bangsa-bangsa Asia Afrika untuk menggalang persatuan Merupakan pendorong bagi perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa dunia, khususnya Asia Afrika Mengilhami berdirinya Gerakan Non-Blok

Pemilihan Umum I Tahun 1955 Pemilihan Umum merupakan salah satu prasyarat agar sistem pemerintahan demokratis dapat berfungsi. Setelah cukup lama tertunda-tunda, Pemilihan Umum (Pemilu) untuk pertama kalinya di Indonesia terlaksana pada tahun Pemilu itu terlaksana semasa kabinet Burhanudin Harahap dan berlangsung dalam dua tahap, yaitu : Tanggal 29 September 1955, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tanggal 15 Desember 1955, untuk memilih anggota Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) Pemilu pertama itu diikuti 24 partai dengan hasil terbanyak di tempati oleh partai PNI, Masyumi, Nahdatul Ulama, dan PKI.

Pemilihan Umum I Tahun 1955 Pemilu I tersebut telah berhasil memilih anggota DPR dan Konstituante. Namun Pemilu I tersebut tidak membawa perubahan dan tidak bisa memperbaiki kestabilan situasi politik yang memang sejak sebelumnya dalam keadaan kurang baik. Jatuh bangunnya kabinet tetap terjadi. Meningkatnya suhu politik tetap tidak bisa diatasi oleh kabinet berikutnya. Partai-partai politik bermusuhan satu sama lain. Percekcokan seringkali mewarnai sidang-sidang DPR dan Konstituante. Sementara itu perjuangan Irian Barat mulai menghangat, ditambah gejolak-gejolak yang muncul didaerah (DI/TII serta PRRI/Permesta). Krisis politik itu memuncak pada saat kegagalan Konstituante melakukan tugasnya.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Kegagalan Konstituante dalam menyusun UUD baru Konstituante hasil Pemilu I bertugas menyusun sistem pemerintahan yang cocok diterapkan di Indonesia. Dalam rangka tugasnya itu, Konstituante harus merancang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ( Ingat, ketika itu masih berlaku UUDS 1950). Konstituante mulai bersidang sejak 10 November 1956, namun hingga tahun 1958 Konstituante belum menghasilkan keputusan apapun. Penyebab utamanya adalah perdebatan antar partai dan golongan yang berlarut-larut mengenai dasar negara. Karena Konstituante belum menunjukkan hasil yang memuaskan, maka pemerintah segera bertindak dengan menganjurkan agar Konstituante menetapkan UUD 1945 sebagai UUD RI.

Dekrit Presiden 5 juli 1959 Menanggapi anjuran pemerintah dan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Konstituante mengadakan sidang pemungutan suara untuk menentukan sikap terhadap anjuran pemerintah. Pemungutan suara dilaksanakan tiga kali dan hasilnya selalu menunjukkan suara setuju lebih banyak, tetapi anggota yang hadir selalu kurang dari dua pertiga. Hal ini menjadi masalah karena masih belum memenuhi quorum. Kegagalan Konstituante membahayakan persatuan dan kesatuan nasional, Indonesia ketika itu belum memiliki pedoman konstitusi yang jelas. Sementara, rakyat menyadari bahwa kegagalan konstituante membahayakan keselamatan negara, dan dalam keadaan darurat akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden untuk mengakhiri kekalutan tersebut.

Dekrit Presiden 5 juli 1959 Menetapkan pembubaran konstituante
Pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pukul WIB, Presiden mengeluarkan dekrit Presiden dalam suatu upacara resmi yang menandai bahwa terhitung mulai tanggal penetapan dekrit itu, UUD 1945 berlaku lagi dan UUDS 1950 tidak berlaku lagi, yang isinya : Menetapkan pembubaran konstituante Menetapkan UUD 45 berlaku kembali Menetapkan tidak berlakunya UUDS 1950 Membentuk dalam waktu singkat MPRS, yang tersiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan utusan golongan Membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara /DPAS

Periode kembali ke uud 1945 1959- Sekarang

Perjuangan Mempertahankan IRIAN BARAT
Perjuangan Diplomasi Usaha melalui diplomasi telah dimulai sejak kabinet pertama RI (1950), terlihat dari dicantumkannya dalam program kerja setiap kabinet yang memerintah. Pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo I masalah Irian Barat dibawa ke forum PBB, begitu juga dengan kabinet Burhanudin Harahap, namun pihak Belanda menanggapinya bahwa masalah tersebut merupakan masalah bilateral yang tak perlu dibawa ke Sidang Majelis Umum PBB. Setelah Pemilu tahun 1955 kabinet Ali Sastroamidjojo II membatalkan seluruh persetujuan yang termuat dalam KMB, selanjutnya pada peringatan HUT RI ke 11 diresmikan pembentukan Provinsi Irian Barat dengan ibukota Soa Siu dengan Zainal Abidin Syah sebagai gubernur.

Pada tanggal 17 Agustus 1960, pemerintah Republik Indonesia menyatakan pemutusan Hubungan Diplomatik dengan kerajaan Belanda. Pemerintah Ri juga mengadakan peperangan agar wilayah Irian Barat dapat dikembalikan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk menghadapi tindakan yang akan dilakukan oleh pihak Indonesia, Belanda membentuk Dewan Papua pada bulan April 1961 yang akan menentukan nasib sendiri bagi Papua. Tanpa menunggu persetujuan PBB pihak Belanda membentuk negara boneka Papua. Menghadapi hal itu, pemerintah Republik Indonesia akhirnya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membebaskan Irian Barat

Konfrontasi Ekonomi Tanggal 18 November 1957, diadakan rapat umum di Jakarta, dilanjutkan dengan aksi mogok para buruh yang bekerja diperusahaan Belanda. Tanggal 2 Desember 1957 pesawat terbang milik maskapai Belanda dilarang terbang dan mendarat diatas wilayah Indonesia. Kemudian terjadi pengambil-alihan aset perusahaan milik Belanda di Indonesia, misalnya Netherlandsche Handel Maatschappij NV di ubah menjadi Bank Dagang Negara. Pengambilan semua perusahaan milik Belanda yang dilakukan oleh pihak Indonesia semakin memperlemah kedudukan Belanda di Irian Barat.

TRIKORA ( Tri Komando Rakyat ) Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan suatu perintah dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat. Perintah itu dikenal dengan Tri Komando Rakyat yang isinya : Gagalkan pembentukan negara Papua buatan kolonial Belanda Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia

Realisasi pertama dari TRIKORA adalah pembentukan Komando Operasi Militer pada tanggal 2 Januari 1962 yang diberi nama Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dengan komandannya Mayjen Soeharto. Komando Mandala merencanakan tiga fase dalam pembebasan Irian Barat, yaitu fase infiltrasi, fase eksploitasi dan fase konsolidasi. Kesungguhan pihak Indonesia diamati oleh Ellswoth Bunker. Seorang diplomat Amerika Serikat. Ia mengajukan rencana Bunker pada bulan Maret 1962 yang kemudian rencana itu diterima oleh Indonesia. Sikap Belanda yang tetap bersikeras menyebabkan RI mengambil tindakan menyiapkan operasi secara besar-besaran yang dikenal dengan Operasi Jaya Wijaya.

Sebelum operasi dilaksanakan, terjadi penandatanganan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dengan kerajaan Belanda mengenai Irian Barat di Markas PBB pada tanggal 15 Agustus persetujuan itu dikenal dengan nama persetujuan New York, yang isinya antara lain : Penyerahan Irian Barat oleh Belanda kepada komisi PBB /UNTEA Pada 1 Oktober bendera PBB berkibar berdampingan dengan bendera Belanda hingga tanggal 31 Desember 1962 bendera Belanda diturunkan dan bendera PBB berdampingan dengan bendera Indonesia Pemerintahan UNTEA/PBB berakhir tanggal 1 Mei 1963 selanjutnya diserahkan kepada Indonesia Selama UNTEA pegawai Indonesia akan digunakan sebanyak-banyaknya dan tentara Belanda dipulangkan selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1962 Tahun 1969 rakyat Irian diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya

Penentuan Pendapat Rakyat ( PEPERA ) Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian New York, sebelum akhir tahun 1969 Indonesia wajib menyelenggarakan Pepera di wilayah Irian Barat, Pepera dilakukan melalui tiga tahap, dengan tahap pertama tanggal 24 Maret 1969, tahap kedua Juni 1969, dan tahap ketiga 4 Agustus 1969. Hasil dari Pepera menyatakan bahwa rakyat Irian Barat masih tetap menginginkan bersatu dengan Republik Indonesia. Hasil Pepera dibawa ke New York dalam sidang Umum PBB. Tanggal 19 Nopember 1969 Sidang Umum PBB menerima dan menyetujui hasil Pepera.

KONFERENSI TINGKAT TINGGI NON BLOK
Telah diketahui bahwa Indonesia melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, yang tertuang dalam tiga prinsip yaitu : Tidak mengikatkan diri pada blok dunia atau pakta militer Mengutamakan penyelesaian secara damai berbagai ketegangan internasional yang diakibatkan oleh pertentangan antar blok dunia Menghapuskan penjajahan agar semua bangsa dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai kemerdekaan dan kebebasan masing-masing Atas dasar ketiga prinsip itulah Indonesia memegang peranan penting dalam pembentukan Gerakan Non-Blok

Latar Belakang Gerakan Non-Blok Memasuki tahun 1960an, suasana Perang Dingin semakin menghangat. Tahun 1961 blok Timur membangun tembok yang membelah kota Berlin. Pada tahun itu juga mulai terjadi krisis di Kuba, Uni Soviet mendirikan pangkalan rudal di Kuba tidak jauh dari Amerika Serikat. Akibatnya masing-masing Blok memperkuat persenjataannya. Perang dingin sewaktu-waktu dapat meletus menjadi perang terbuka. Kemudian masih banyaknya penindasan yang dialami rakyat dinegara-negara berkembang. Penindasan itu berupa ketidak adilan, pelecehan hak asasi, diskriminasi dan rasialisme

selain itu pula masih adanya Kolonialisme dan Imperialisme yang masih merajalela di beberapa bagian dunia. Masalah ini turut disebabkan pula oleh adanya ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur. Atas latar belakang itulah kemudian muncul suatu upaya yang bertujuan untuk tidak memihak diantara kedua blok tersebut, yaitu Gerakan Non Blok, yang diprakarsai oleh : Ir. Soekarno dari Indonesia Josef Broz Tito dari Yugoslavia Gamal Abdul Nasser dari Mesir Kwame N Krumah dari Ghana Jawaharlal Nehru dari India

Dalam menghadapi pertentangan diantara kedua kekuatan besar dunia, GNB telah berusaha untuk tidak mencampuri ataupun melibatkan diri pada salah satu blok. Bahkan negara-negara penggagas GNB berusaha melindungi perdamaian dunia dan juga diikuti dengan berbagai pertemuan yang berkembang manjadi kerangka kerjasama. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan GNB didasarkan atas prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai bagi semua negara. Berdasarkan pertumbuhan dan aspirasinya, Gerakan Non Blok dapat dilihat dari dua aspek yaitu : GNB merupakan organisasi yang berusaha ikut memelihara perdamaian dunia, dan GNB adalah sebuah gerakan yang bercorak politik babas aktif.

KONFRONTASI INDONESIA-MALAYSIA
Konfrontasi Indonesia-Malaysia berawal dari ketidaksetujuan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Indonesia menganggap bahwa Federasi Malaysia adalah sebagai proyek neokolonialisme (penjajahan cara baru) Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Keberatan juga datang dari Filipina terutama menyangkut masalah status Sabah. Untuk menjernihkan masalah, Malaya, Philipina dan Indonesia setuju untuk berunding dalam suatu konferensi tinggi KTT Maphilindo (Malaya, Philipina, Indonesia) tanggal 30 Juli-5 Agust 1963 di Manila, Philipina yang menghasilkan Manila Accord

Perjanjian Manila (Manila Accord) Perjanjian Manila atau Deklarasi Manila, pada dasarnya berisi kesepakatan bersama ketiga negara untuk memastikan keinginan rakyat Kalimantan Utara sebelum Federasi Malaysia dibentuk. Untuk langkah tersebut, ketiga negara meminta kesediaan PBB untuk membentuk suatu tim penyelidik. Namun sebelum tim tersebut melaporkan hasil penelitiannya, Pemerintah Malaya memproklamasikan Federasi Malaysia dua hari kemudian. Rakyat Jakarta menyambutnya dengan demonstrasi di depan kedutaan, dan sebaliknya rakyat Malaya berdemonstrasi di depan kedutaan RI di Kuala Lumpur. Tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik Indonesia-dan Malaya putus.

DWIKORA ( Dwi Komando Rakyat ) Konfrontasi Indonesia-Malaysia memuncak dengan dikumandangkannya Dwi Komando Rakyat pada tanggal 3 Mei Komando tersebut disampaikan Presiden Soekarno dalam Apel Besar Sukarelawan di Jakarta, yang isinya : Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia ; dan Bantu Perjuangan Revolusioner Rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia !

Konfrontasi indonesia-malaysia
Dalam pelaksanaan Dwikora dibentuk suatu komando gabungan untuk wilayah Indonesia bagian barat, yang dinamakan Komando Siaga yang kemudian disempurnakan menjadi Komando Mandala Siaga. Berbeda dengan perjuangan pengembalian Irian Barat (Trikora), konfrontasi dengan Malaysia justru merugikan Indonesia sendiri. Nama baik Indonesia menjadi buruk dimata forum Internasional. Disamping itu, konfrontasi dengan Malaysia justru menguntungkan PKI. Puncak dari konfontasi ini pada akhirnya Indonesia keluar dari PBB, karena tidak setuju Malaysia dijadikan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

PERISTIWA GERAKAN 30 SEPTEMBER
Latar Belakang munculnya G 30 S Yang menjadi tujuan utama Partai Komunis Indonesia pada intinya ingin menanamkan ideologi Komunis pada NKRI. Gagalnya PKI tahun 1948 tidak menyurutkan semangatnya, bahkan mampu bangkit kembali setelah Pemilu I tahun 1955 dengan urutan partai terbesar keempat. setelah PKI merasa cukup kuat, dihembuskan isu bahwa pimpinan TNI Angkatan Darat membentuk Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada saat peringatan hari ABRI tanggal 5 Oktober Tuduhan itu langsung ditolak oleh Angkatan Darat, dan langsung menuduh PKI akan melakukan perebutan kekuasaan

Berlangsungnya Gerakan 30 September Menjelang terjadinya G 30 S, tersiar berita bahwa kesehatan Presiden Soekarno mulai menurun, dalam keadaan ini D.N Aidit langsung memulai gerakan. Gerakan dimulai dengan mengangkat Kamaruzaman (alias Syam) sebagai Ketua Biro Khusus PKI yang menangani rencana gerakan yang nantinya akan menghubungi kadernya dikalangan ABRI. PKI menetapkan bahwa rencana Gerakan 30 September secara fisik dilakukan dengan kekuatan militer yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa yang bertindak sebagai pimpinan formal seluruh gerakan.

Kemudian Letkol Untung memerintahkan kepada seluruh anggota untuk bersiap dan mulai bergerak pada dini hari 1 Oktober 1965 untuk melakukan serangkaian penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggti dan seorang perwira pertama dari angkatan darat. Para korban selanjutnya dibawa ke Lubang Buaya sebuah daerah disekitar pangkalan udara Halim Perdanakusuma. Para korban setelah dibunuh selanjutnya dimasukkan kedalam sebuah sumur tua, yang kemudian ditimbun dengan sampah dan tanah dan ditanami sebatang pohon pisang sebagai upaya penghilangan jejak. Adapun ketujuh korban tersebut adalah sebagai berikut :

Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat) Mayor Jenderal R. Soeprapto (Deputi II Pangad) Mayor Jenderal Haryono Mas Tirtodharmo (Deputi III Pangad) Mayor Jenderal Suwondo Parman (Asisten I Pangad) Brigadir Jenderal Donald Izacus Panjaitan (Asisten IV Pangad) Brigadir Jenderal Soetojo Siswomihardjo (Inspektur Kehakiman/Oditur) Letnan Satu Pierre Andreas Tendean (Ajudan Jenderal A. Yani)

Ketika terjadi penculikan, Jenderal A.H Nasution juga merupakan target dalam gerakan tersebut, namun berhasil menyelamatkan diri meskipun kakinya tertembak. Namun putrinya Ade Irma Suryani menjadi korban karena menjadi sasaran tembak. Korban lainnya adalah, Pembantu Letnan Polisi Karel Satsuit Tubun. Disaat yang bersamaan Gerakan 30 S juga berusaha melakukan perebutan kekuasaan di daerah Yogyakarta, Solo, Wonogiri dan Semarang. Kemudian gerakan tersebut mengumumkan adanya Dewan Revolusi, pengumuman tersebut dibacakan Letkol Untung melalui siaran RRI, Dewan tersebut bertujuan untuk melawan Dewan Jenderal yang akan melakukan perebutan kekuasaan.

PERISTIWA GERAKAN 30 SEPTEMBER/
Upaya Penumpasan Gerakan 30 September Netralisasi wilayah pusat-pusat dan basis gerakan tersebut Pemulihan keamanan dan ketertiban melalui operasi militer, yakni : Komando Operasi Merapi di Jawa Tengah dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo Operasi Trisula di Blitar Selatan Dll.

Dampak sosial, ekonomi dan politik dari tragedi G 30 S Ketidakstabilan kondisi politik Munculnya berbagai reaksi kekecewaan dan kemarahan masyarakat terhadap PKI dan simpatisan PKI Tidak stabilnya kondisi politik memicu inflasi ekonomi hingga 600% setahun Munculnya berbagai tuntutan masyarakat yang disuarakan oleh berbagai kesatuan aksi melalui TRITURA

Selesai

SEJARAH REPUBLIK INDONESIA

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "SEJARAH REPUBLIK INDONESIA"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan

Masuk

Otorisasi melalui jaringan sosial:

SEJARAH REPUBLIK INDONESIA

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "SEJARAH REPUBLIK INDONESIA"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan