Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL (POR) DI INDONESIA Dra. Nasirah Bahaudin, Apt, MM Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional Ditjen Bina Kefarmasian.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL (POR) DI INDONESIA Dra. Nasirah Bahaudin, Apt, MM Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional Ditjen Bina Kefarmasian."— Transcript presentasi:

1 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL (POR) DI INDONESIA Dra. Nasirah Bahaudin, Apt, MM Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI

2 PENGERTIAN : PENGGUNAAN OBAT RASIONAL (POR) Apabila pasien menerima pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan, dalam periode waktu yang adequate dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat banyak. Apabila pasien menerima pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan, dalam periode waktu yang adequate dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat banyak.

3 LATAR BELAKANG • Lebih dari 50% obat-obatan di dunia diresepkan dan diberikan secara tidak tepat, tidak efektif, dan tidak efisien • Terbalik dengan kondisi tersebut diatas, 1/3 penduduk dunia kesulitan mendapatkan akses memperoleh obat esensial  harus dilakukan upaya untuk tercapainya “cost effective medical intervention”

4 PENGGUNAAN OBAT RASIONAL, WHY? • Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja obat  sebagai salah satu upaya cost effective medical interventions • Mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh obat dengan harga terjangkau • Mencegah dampak penggunaan obat yang tidak tepat yang dapat membahayakan pasien • Meningkatkan kepercayaan masyarakat (pasien) terhadap mutu pelayanan kesehatan

5 POR MEMENUHI PRINSIP • TEPAT DIAGNOSIS DAN TEPAT INDIKASI • SESUAI DENGAN INDIKASI PENYAKIT • TEPAT PEMILIHAN OBAT • TEPAT DOSIS • TEPAT CARA PEMBERIAN • TEPAT INTERVAL WAKTU PEMBERIAN • TEPAT LAMA PEMBERIAN • WASPADA TERHADAP EFEK SAMPING OBAT • TEPAT INFORMASI • TEPAT PENILAIAN KONDISI PASIEN • OBAT YANG DIBERIKAN HARUS EFEKTIF DAN AMAN DENGAN MUTU TERJAMIN SERTA TERSEDIA SETIAP SAAT DENGAN HARGA TERJANGKAU • TEPAT TINDAK LANJUT (FOLLOW UP) • TEPAT PENYERAHAN OBAT (DISPENSING) • PASIEN PATUH TERHADAP PERINTAH PENGOBATAN YANG DIBUTUHKAN 5 MEMBUTUHKAN INFORMASI OBAT YANG BENAR DAN LENGKAP

6 PENGGUNAAN OBAT RASIONAL TEPAT PENILAIAN KONDISI PASIEN INDIKASI JENIS OBAT DOSIS, CARA & LAMA PEMBERIAN INFORMASI DIAGNOSIS HARGA TERJANGKAU KEPATUHAN PASIEN WASPADA ESO

7 PENGGUNAAN OBAT DIKATAKAN TIDAK RASIONAL, APABILA : • Polypharmacy • Penggunaan antibiotik secara tidak tepat dosis dan indikasinya • Penggunaan injeksi yang berlebihan • Pemberian resep yang tidak sesuai dengan indikasi klinis dan diagnosis • Swamedikasi yang tidak tepat

8 STRATEGI PENINGKATAN POR 8 EDUKASIREGULASI/KEBIJAKANMANAJERIALFINANSIAL

9 UPAYA UNTUK MENDORONG POR 1.STRATEGI REGULASI • Menyusun pedoman/standar klinis • Menyusun Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) • Menyusun peraturan/legislasi yang tepat dan dilaksanakan secara konsisten

10 UPAYA UNTUK MENDORONG POR 2.STRATEGI EDUKASI • Informasi tentang obat yang diberikan secara independen dan transparan. • Pelatihan farmakoterapi berbasis penyelesaian masalah (problem-based) bagi mahasiswa FK dan Farmasi • Pelatihan berkelanjutan sebagai persyaratan kredit profesi.

11 Lanjutan strategi edukasi • Pemberdayaan kepada Tenaga Kesehatan dan Masyarakat tentang peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan obat dengan metode CBIA (Cara Belajar Ibu Aktif). Program ini telah dilakukan di 9 propinsi sejak tahun 2008 – 2009 yaitu di propinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Banten, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

12 KEGIATAN METODE CBIA

13 UPAYA UNTUK MENDORONG POR 3. STRATEGI MANAJERIAL • Membangun sistem : lintas program dan lintas sektoral untuk mengkoordinasikan kebijakan POR • Membentuk komite farmasi dan terapi di rumah sakit dan tingkat kabupaten • Supervisi, audit dan umpan balik • Mengurangi praktik pemberian insentif berlebihan kepada petugas kesehatan

14 UPAYA UNTUK MENDORONG POR 4. STRATEGI FINANSIAL • Analisis Biaya POR di Puskesmas • Cost Effectivienes obat di Rumah Sakit

15 PENGGUNAAN AB YANG TIDAK RASIONAL CORE PROBLEM PENGGUNAAN AB YG TIDAK RASIONAL << pengetahuan ilmiah ttg AB Pengaruh ind farm (promosi) << komitmen dr manajemen Perilaku nakes utk diakui pasien Nakes mengikuti senior Pelatihan POR # mengubah perilaku Biaya kes relatif tinggi Pengawasan dist obat lemah Jenis AB tidak dibatasi (-) law enforcement thd pedoman pengobatan yg EBM Standar pengobatan yg ada (-) dikenal Belum ada standar pengbtn khusus AB Lemahnya monitoring thd indikator (-) kerjasama lintas sektor Kemudahan mendapat AB << info pd masyarakat Lemah pengawasan & sangsi hkm << pengetahuan masyarakat << info AB dari nakes Pengalaman empirik Faktor ekonomi masy NASIONALSARANA YANKESMASYARAKATINDIVIDU

16 PENGGUNAAN OBAT ESENSIAL CORE PROBLEM : OBAT ESENSIAL (OE) KURANG DIMANFAATKAN (UNDER USED) OE jarang diresepkan nakes OE tidak lengkap di IFRS & Aptk Obat NE dipromosi dg gencar (detailing) Komiitmen Pemda tdk berpihak pd pelayanan (health care) tetapi pd sumber PAD (revenue) Kepercayaan (beliefs) : 1.Obat murah = tdk bermutu 2.Manfaat ONE lbh baik Konsepsi KONAS terbatas pd birokrat Sosialisasi & implementasi SPM belum optimal NASIONALSARANA YANKESMASYARAKATINDIVIDU

17 Bentuk dan kontribusi Informasi Obat terhadap POR 1. Komunikasi/informasi ke media  cakupan luas, meningkatkan pddkan, kesadaran thdp resiko Penggunaan obat yg irrasional, resistensi obat, efek samping obat masyarakat dsb. 2. Informasi melalui pedoman/standar mis: standar pengobatan, formularium, dsb. Sebagai acuan untuk memberikan resep bagi nakes kepada pasien sesuai dgn kondisi klinisnya  Mencegah terjadinya malpraktek mis: standar pengobatan, formularium, dsb. Sebagai acuan untuk memberikan resep bagi nakes kepada pasien sesuai dgn kondisi klinisnya  Mencegah terjadinya malpraktek 3. Pusat informasi obat dan buletin  sebagai counter informasi bagi dokter thdp informasi dr pabrik obat. Dapat dilakukan pemerintah atau Universitas atau lembaga independen lainnya. Dapat dilakukan pemerintah atau Universitas atau lembaga independen lainnya.

18 MANFAAT INFORMASI OBAT INFORMASI OBAT TENAGA KESEHATAN PASIEN/ MASYARAKAT PENGAMBIL KEPUTUSAN

19 REKAPITULASI PROFIL PENGGUNAAN OBAT GENERIK DI 10 PROPINSI (2006)

20 JUMLAH ITEM OBAT DALAM FORMULARIUM

21 PERSENTASE OE DALAM FORMULARIUM RS TERHADAP DOEN

22 DATA MONITORING POR DI SUMATERA BARAT

23

24

25 25 DATA PERESEPAN DI KABUPATEN OKU – SUMSEL (2009)

26 PROFIL POR DI PUSKESMAS (2009)

27

28 KESIMPULAN • Informasi obat yang tepat sangat diperlukan karena merupakan salah satu bentuk kontribusi terwujudnya POR • Adalah menjadi kewajiban bagi tenaga kesehatan untuk menyediakan informasi obat • Informasi obat perlu ditingkatkan terus secara lebih luas dan berkesinambungan

29


Download ppt "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL (POR) DI INDONESIA Dra. Nasirah Bahaudin, Apt, MM Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional Ditjen Bina Kefarmasian."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google