Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Grahat Nagara, S.H. Yayasan Silvagama Sajogyo Institute, 8 Desember 2012.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Grahat Nagara, S.H. Yayasan Silvagama Sajogyo Institute, 8 Desember 2012."— Transcript presentasi:

1 Grahat Nagara, S.H. Yayasan Silvagama Sajogyo Institute, 8 Desember 2012

2  Menelusuri Aspek “Legal-Formal” Sumberdaya Hutan Diskusi Pertama:  Apa saja hak-hak manusia atas hutan?  Bagaimana hukum mengaturnya?

3  Menelusuri Aspek “Legal-Formal” Sumberdaya Hutan Saya perlu kayu untuk memasak Saya perlu lahan untuk makan Sejak hutan di atas gundul saya selalu kebanjiran Macaque menjadi hama memakan buah di ladang saya Belakangan, air sungai semakin kering Tanaman obat hilang, hutan gundul Anak saya lahir, saya perlu tanah lebih luas Hukum mengatur pembagian hak yang adil ( distributive justice ) Hukum mengatur pemulihan hak ( restitutio in integrum )  Hukum adalah seni untuk menemukan kebajikan dan berlaku adil ( ius est ars boni et aequi ).

4  Menelusuri Aspek “Legal-Formal” Sumberdaya Hutan Saya berhak atas kayu Jangan ditebang  Ubi societas ibi ius… Kemanfaatan Kepastian Keadilan Wajib dilindungi Berwenang mengatur

5  “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Konstitusi dan Hak Atas Hutan Diskusi Kedua:  Jika disebutkan dalam konstitusi menyatakan “bumi dan kekayaan alam …. dikuasai oleh negara”, apakah masyarakat menjadi tidak berhak atas hutan?  Lalu hutan milik siapa? Pasal 33 (3) UUD 1945

6  Konstitusi dan Hak Atas Hutan milik kuasai Kemakmuran rakyat ! Tidak memiliki !

7   “...perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumbersumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Konstitusi dan Hak Atas Hutan Put. MK Nomor /PUU-I/2003 Rakyat Negara mengatur mengelola mengawasi mengurus

8  Konstitusi dan Hak Atas Hutan PASAL 33 UUD Kebijakan Pengaturan Pengelolaan Pengurusan Pengawasan Pemerataan manfaat bagi rakyat Kemanfaatan bagi rakyat Partisipasi rakyat Penghormatan hak masyarakat adat Bentuk PenguasaanTujuan Penguasaan Dikuasai oleh negara Dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

9  Konstitusi dan Hak Atas Hutan “Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” ”Adapun kekuasaan yang dimaksudkan itu mengenai semua bumi, air dan ruang angkasa, jadi baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang tidak. Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa besar Negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan Negara.” Penjelasan Umum UU 5/60 Penjelasan Umum UU 41/99

10   bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;  bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat;  bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya, sertatata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional; Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan UU 5/1967UU 41/1999 Diskusi Ketiga:  Apa saja hak yang diatur dalam UU 41/1999?

11  Hak untuk menikmati lingkungan hidup Hak untuk mengakses sumberdaya hutan Hak untuk mengelola hasil hutan Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan “Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.” ”Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.” “bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari” Landasan filosofis Pasal 36 Pasal 68

12  PerencanaanPengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan Pengurusan ( bestuuren )

13  Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan  Ketika pada tahun 1961 seorang Petani mengelola satu lahan seluas 1 hektar. Dengan lahan yang seluas 1 hektar tersebut, Petani menanaminya dengan tanaman pangan seperti sayur mayur dan beberapa buah- buahan. Termasuk lahan tersebut digunakan menjadi sawah dan tempat menggembalakan ternaknya. Lahan awal 1961

14  Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan  Pada tahun 1983 lahan yang dikelola petani meluas hingga 2 hektar seiring dengan dewasanya anak petani tersebut. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari komunitasnya Anak Petani menebang beberapa batang pohon dan membakar hutan untuk membuka lahan. Lahan awal 1961 Perluasan 1983

15  Ilustrasi yang mungkin harus dihadapi dalam keadaan sebenarnya  Di luar damainya kehidupan di tempat tersebut, pemerintah, tanpa diketahui oleh Petani dan Anak Petani, pada tahun 1982 sebenarnya melakukan “penatagunaan” wilayah Indonesia sebagai kawasan hutan produksi. Lahan awal 1961 Perluasan 1983 Rencana tata guna hutan 1982

16  Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan  Pada tahun 1999 rezim peraturan berganti, tahun 1999 keluar UU Kehutanan, sekaligus kemudian mengeluarkan keputusan baru, yaitu mengeluarkan “penunjukan” kawasan hutan. Termasuk pada garapan dan tempat tinggal Petani dan Anak Petani. Lahan awal 1961 Perluasan 1983 Penunjukan kawasan hutan 1999

17  Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan  Suatu saat, pada tahun 2002 ketika sedang menggarap lahannya pejabat dari “Pemerintah” datang dengan berbagai alat ukur dan catatan, kemudian membawa tapal. Tapal itu ditempelkan di atas lahan dan rumahnya.  Seseorang yang dikenal sebagai tokoh di desanya kemudian ikut menandatangani kertas yang dibawa oleh “Pemerintah”. Lahan awal 1961 Perluasan 1983 Penunjukan kawasan hutan 1999 Tapal batas 2002

18  Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan  Berdasarkan UU 41/1999 Pemerintah tersebut melakukan penataan batas, tetapi medan yang terjal dan persoalan anggaran, membuat tata batas 2002 berhenti pada suatu titik tertentu. Lahan awal 1961 Perluasan 1983 Penunjukan kawasan hutan 1999 Tapal batas 2002 Tata batas 2002

19  Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan  Ketika tahun 2003 Januari, Anak Petani menebang pohon buah yang telah ditanamnya sejak tahun 90-an. Entah apa sebabnya Anak Petani ini kemudian dibawa “petugas” dan dianggap melakukan pembalakan liar. Lahan awal 1961 Perluasan 1983 Penunjukan kawasan hutan 1999 Tapal batas 2002 Tata batas 2002 Anak Petani ditangkap 2003

20  Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan  Pada tahun 2004, Pemerintah Kabupaten juga mengeluarkan peraturan daerah tentang tata ruang kabupaten dan menetapkan sebagian diantaranya dengan pola ruang sebagai kawasan budidaya pertanian. Lahan awal 1961 Perluasan 1983 Penunjukan kawasan hutan 1999 Tapal batas 2002 Tata batas 2002 Anak Petani ditangkap 2003 Perda 2004

21  Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan Diskusi Keempat:  Mengapa terjadi demikian ? Lahan awal 1961 Perluasan 1983 Penunjukan kawasan hutan 1999 Tapal batas 2002 Tata batas 2002 Anak Petani ditangkap 2003 Perda 2004 Sawit 2004

22  Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan Inventarisasi Pengukuhan Penatagunaan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Rencanan Kehutanan Penunjukan Penataanbatas Penetapan PERENCANAAN PENGELOLAAN

23  Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan  Penunjukan kawasan hutan menentukan batas-batas lahan yang dapat didefinisikan sebagai kawasan hutan. PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN Pasal 1 angka 3: “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk….” Kawasan Hutan Bukan Kawasan Hutan (Areal Penggunaan Lain)

24  Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan Ditandatangani oleh banyak orang Mengatur juga fungsi kawasan (??)

25  Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan HUTAN NEGARA Pasal 1 angka 4: “ tidak dibebani hak atas tanah.” Kawasan hutan negara Kawasa n hutan hak HUTAN HAK Pasal 1 angka 5 UU 41/1999 “ dibebani hak atas tanah ” Pasal 1 angka 18 P.50/2011 “Hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai ”

26  Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan Inventarisasi Pengukuhan Penatagunaan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Rencanan Kehutanan Penunjukan Penataanbatas Penetapan PENGELOLAAN PERENCANAAN Pasal 19 (2) PP 44/2004 a.Pemancangan patok batas sementara; b.Pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara; c. Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan ;

27  Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan Kawasan Hutan Bukan Kawasan Hutan Hutan Produksi Hutan Lindung Hutan Konservasi HP HPTHPK IntiRimba Khusus Penatagunaan Penunjukan / Perubahan Peruntukan Pasal 6 (2)

28  Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan  Apa bedanya kawasan hutan yang ditatabatas dan belum (??) Kawasan Hutan Bukan Kawasan Hutan (Areal Penggunaan Lain) Kawasan hutan negara Kawasa n hutan hak Pasal 36 (1): Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.

29  Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan  Lalu mengapa pemanfaatan hutan dilimpahkan ke penerima izin padahal belum jelas hutan hak nya (??)  Apakah hak konstitusionalnya hilang (??) Kawasan hutan negara Kawasa n hutan hak IUP/IUPK/IPK diberikan dalam kawasan hutan tanpa melihat haknya

30  Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (??) Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hutan Produksi Hutan Produksi non- izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) HTR Mandiri HTR Kemitraan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Hutan Desa Hutan Produksi-izin Kemitraan Konsesi Perum Perhutani PHBM Perhutani Hutan Lindung Hutan Kemasyarakatan (HKm) Hutan Desa Hutan Konservasi Kolaborasi safitri 2012

31  Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (??)

32  Pidana!  Pasal 50 ayat (3) huruf a. : “setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;”  Pasal 50 ayat (3) huruf b.: “Setiap orang dilarang merambah hutan.” Perluasan 1983 Penunjukan kawasan hutan 1999 Anak Petani ditangkap 2003 Rencana tata guna hutan 1982

33   Bukankah UUD 1945, konstitusi Republik Indonesia menjamin SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (??)  Bukankah UUD 1945 mengakui manusia memiliki hak yang sama di depan hukum (??)  Bukankah UU 41/1999 menyatakan ada hak-hak yang masyarakat atas tanah dan hutan yang harus dilindungi (??)  Bukankah hutan itu milik publik, kenapa masyarakat dipidana (??)  Bukankah negara tidak dapat memiliki tanah (??)  Bukankah hak milik merupakan yang didapatkan sejak hidup secara turun temurun dalam penguasaan yang lama (??) KENAPA (??)

34  “(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.” Perubahan Konstitusi

35  Terima Kasih


Download ppt "Grahat Nagara, S.H. Yayasan Silvagama Sajogyo Institute, 8 Desember 2012."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google