Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN Bogor, 20 Agustus 2014 Disampaikan oleh : Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN Bogor, 20 Agustus 2014 Disampaikan oleh : Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN Bogor, 20 Agustus 2014 Disampaikan oleh : Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan, DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

2 Definisi Hutan : Suatu kesatuan ekosistem (hamparan, sumber daya alam hayati, didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yg satu dgn lainnya tdk dpt dipisahkan). Kawasan hutan : wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. (Pasal 1 Angka 3 UU No. 41/1999 & Putusan MK No 45/PUU-IX/2011 tgl 21 Februari 2012) Pengertian Hutan  Kawasan Hutan

3 Z. KOLONIAL BELANDA < 1980 UU No. 41/1999 UU No. 24/1992 UU No. 5/1967 Hutanregister Penunjukan partial TGHK Paduserasi RTRWP- TGHK UsulanPerubahan KawasanHutandalam Review RTRWP/K danPemekaran Penunjukan Kawasan Hutan UU No. 5/1990 UU No. 32/2004 UU No. 26/ ……….. Sejarah kawasan hutan Proses pengukuhan kawasan hutan sudah dimulai sejak zaman Belanda. Kawasan hutan selalu mengalami perubahan sejalan dengan dinamika pengaturan ruang sejak terbitnya UU No. 24 Tahun 1992 jo UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga perlu pengaturan yang ketat terhadap proses review tata ruang.

4 Fungsi Kawasan Hutan Kawasan Hutan diarahkan untuk memenuhi fungsi hutan melalui penetapan sesuai kriteria tertentu (UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan), yaitu:  Hutan Konservasi  Hutan Lindung  Hutan Produksi, yang terdiri dari: Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

5 Tipologi konflik kawasan hutan 1.Klaim masyarakat atas IUPHHK-HT, IUPHHK-HA, IPPKH 2.Permohonan pelepasan tanah warisan dan hak-hak lama pada kawasan hutan 3.Permohonan enclave dari kawasan hutan 4.Tanah Ulayat di dalam kawasan hutan 5.Klaim masyarakat atas kawasan hutan 6.Permasalahan pembagian lahan APL yang berasal dari perubahan peruntukan 7.Pembebasan tanah untuk lahan kompensasi/pengganti yang menurut masyarakat belum selesai 8.Pembentukan desa definitif dalam kawasan hutan 9.Sengketa lahan kawasan hutan yang akan dikelola dengan pola PHBM (Pola Perum Perhutani) 10.Keberadaan infrastruktur pemerintahan di dalam kawasan hutan 11.Sertifikat di dalam kawasan hutan

6 Penanganan Konflik 1.Dalam proses tata batas/enclave 2.Perubahan parsial (TMKH) 3.Perubahan Provinsi (Sejalan dengan review tata ruang) 4.Penerapan instrumen pemberdayaan (PHBM) 5.Penegakan Hukum

7 Bukti hak secara tertulis (Pasal 24 ayat (2) s/d (4)) Bukti hak diperoleh sebelum penunjukan. dilakukan klarifikasi oleh instansi yang membidangi urusan pertanahan. Bukti secara tidak tertulis (Pasal 24 ayat (5) s/d (7) Permukiman, fasum dan fasos keberadaannya ada sebelum penunjukan kawasan hutan. Permukiman, fasum dan fasos yang memenuhi kriteria: telah ditetapkan dalam perda, tercatat pada statistik desa/kecamatan, penduduk di atas 10 KK dan terdiri dari minimal 10 rumah. Tidak berlaku pada provinsi yang luas kawasan hutannya dibawah 30 %. Keberadaan permukiman, fasum dan fasos didukung dengan citra penginderaan jauh resolusi menengah sampai tinggi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan BATB Penyelesaian hak-hak pihak ketiga Permenhut P.44/Menhut-II/2012 dan P.62/Menhut-II/2013 ttg Pengukuhan kawasan hutan

8 Pasal 24A (1) Keberadaan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat letak dan batas wilayah masyarakat hukum adat yang dinyatakan secara jelas dalam peta wilayah masyarakat hukum adat. (3) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah masyarakat hukum adat berada dalam kawasan hutan, dikeluarkan dari kawasan hutan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengeluarkan wilayah masyarakat hukum adat dari Kawasan Hutan, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Masyarakat hukum adat (P.62/Menhut-II/2013)

9 PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PENGELOLAAN HUTAN Kemitraan Dengan Pemegang Izin Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Pembangunan Hutan Desa Pembangunan Desa Konservasi Pada Kawasan Konservasi Pembangunan Hutan Bersama Masyarakat (Perhutani Di Jawa)

10 Terima kasih


Download ppt "KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN Bogor, 20 Agustus 2014 Disampaikan oleh : Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google