Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN TENTANG PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR PERATURAN PEMERINTAH TENTANG.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN TENTANG PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR PERATURAN PEMERINTAH TENTANG."— Transcript presentasi:

1 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN TENTANG PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN TENTANG PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) ‏ Jakarta – 28 Januari 2014 Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) ‏ Jakarta – 28 Januari 2014

2 Isi Presentasi o Dasar Hukum o Perizinan Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir o Bahan Acuan Penyusunan RPP Perizinan Instalasi Nuklir o Sistematika

3 Dasar Hukum untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

4 Bahan Acuan Penyusunan Materi RPP  IAEA Standards and Guide  International Workshop ( Licensing of Nuclear Fuel Cycle Facility )  IAEA Expert Mission (termasuk juga best practice dari negara maju yang telah memiliki PLTN)  Hasil Rapat Koordinasi Panitia Antar Kementerian (mis: persyaratan finansial, kewajiban SMK3  telah dimasukkan dalam pasal-pasal)  Dokumen Naskah Akademis RPP Perizinan Instalasi Nuklir (2010)

5 Sistematika PP Terdiri dari 8 BAB, 134 Pasal I.KETENTUAN UMUM II.PERIZINAN REAKTOR NUKLIR : PERSYARATAN IZIN (ADMINISTRATIF, TEKNIS, FINANSIAL), TATA CARA PERMOHONANAN DAN PENERBITAN IZIN, MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN, PERUBAHAN IZIN, BERAKHIRNYA IZIN, BIAYA IZIN III.PERIZINAN INSTALASI NUKLIR NONREAKTOR : S,D,A, IV.PERIZINAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR : PERSYARATAN IZIN (ADM, TEKNIS), MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN, PENGIRIMAN KEMBALI BBNB, PERSETUJUAN EKSPOR DAN IMPOR BN, PERUBAHAN IZIN, BERAKHIRNYA IZIN, BIAYA IZIN V.INSPEKSI VI.SANKSI ADMINISTRATIF VII.KETENTUAN PERALIHAN VIII.KETENTUAN PENUTUP

6 KETENTUAN UMUM o Definisi : (26 ) Reaktor Daya adalah Reaktor Nuklir yang memanfaatkan energi panas hasil pembelahan nuklir untuk pembangkitan daya. Reaktor Nondaya adalah Reaktor Nuklir yang memanfaatkan neutron dan radiasi hasil pembelahan nuklir. o Ruang Lingkup 1. Perizinan Instalasi Nuklir : 1. Perizinan Instalasi Nuklir : a. Perizinan Reaktor Nuklir; dan a. Perizinan Reaktor Nuklir; dan b. Perizinan Instalasi Nuklir lainnya (INNR) b. Perizinan Instalasi Nuklir lainnya (INNR) 2. Perizinan Pemanfaatan Bahan Nuklir 2. Perizinan Pemanfaatan Bahan Nuklir

7 Perizinan Reaktor Reaktor Nuklir Reaktor Daya Reaktor Non Daya Reaktor Daya komersial Reaktor Daya non komersial(BATAN) Reaktor Non Daya komersial Reaktor Non Daya non komersial(BATAN)

8 Perizinan Reaktor JENIS IZIN I.Izin Pembangunan Reaktor Nuklir a. Izin Tapak;dan b. Izin Konstruksi II. Izin Pengoperasian Reaktor Nuklir a. Izin Komisioning; dan b. Izin Operasi III. IZIN DEKOMISIONING PERSYARATAN IZIN : a.ADMINISTRASI; d. memenuhi kriteria (RD komersial) b.TEKNIS (IZIN LINGKUNGAN); dan c.FINANSIAL (berlaku untuk RD dan RND komersial)

9 Perizinan Reaktor Kriteria (RD komersial) : a. semua struktur, sistem, dan komponen yang penting untuk keselamatan dalam reaktor telah teruji pada lingkungan yang relevan atau sesuai dengan kondisi operasi, dan diterapkan dalam purwarupa; dan b. telah diberikan izin operasi secara komersial oleh badan pengawas dari negara yang telah membangun Reaktor Daya komersial

10 Perizinan Reaktor JENIS IZIN I.Izin Pembangunan Reaktor Nuklir a. Izin Tapak;dan b. Izin Konstruksi II. Izin Pengoperasian Reaktor Nuklir a. Izin Komisioning; dan b. Izin Operasi III. IZIN DEKOMISIONING PERSYARATAN IZIN : a.ADMINISTRASI; d. memenuhi kriteria (RD komersial) b.TEKNIS (IZIN LINGKUNGAN); dan c.FINANSIAL (berlaku untuk RD dan RND komersial)

11 SYARATTAPAKKONSTRUKSIKOMISIONINGOPERASIDEKOMISIONING ADMIN:a.bukti pendirian badan hukum b.persyaratan lain sesuai peraturan per-UU-an mengenai 1) hak atas tanah,/izin pinjam pakai kawasan hutan/perubahan peruntukan kawasan hutan, 2) IMB fungsi khusus, 3) sertifikasi penerapan SM-K3, 4) izin usaha jasa konstruksi, 5) izin terkait PMA, 6) sertifikait laik fungsi bangunan, 7) izin usaha penyediaan tenaga listrik, c.kesesuaian dengan penataan ruang, d. bukti pembayaran biaya permohonan izin a, b1, c, da, b2-b5, da, b6, da, b7, da, d TEKNISLap pelaks ET LAK, BKO, (+LAK prob untuk RD komersial) LAK, BKO, lap hsl konstr.LAK, BKO Dok. data utama Rx Dok. SM, SSG, RPF, Dok. SM, SSG, RPF, gamb. tek. Dok. SM, SSG, RPF Dok. SM Laporan pelaksanaan SMET Prog. konstr., PKR, MP, KN, dekom Prog. komis., peraw., PKR, MP, KN, dekom Prog. peraw., PKR, MP, KN, dekom Prog. PKR, KN, dekom (penutupan IPL) DIDDID, Izin Lingk.DID, lap pelks Izin Lingk/ILLap pelaks IL FINANSIALDok.kemampuan finansial pelaks. konstr – operasi : Depo. berjangka /Surat jaminan bank garansi/ Cad. akuntansi Dok. kemampuan finansial per-TJ-an kerugian nuklir Jaminan finansial pelaks. dekom : a. depo berjangka, b, asuransi, c. jaminan keuangan lain SYARATEV. TAPAKPERS. DESAINP. PERUB. DESAINU/MODIFIKASI P. PEMBEBASAN TEKNISDok. Prog ET, Desain rinci RxData perubahan desainDok. SM, Prog. U/ Modifikas Hsl. dekom, penangn limbah. SMLAK Pelaks RKL/RPL Perizinan Rx Persyaratan Izin

12 6/22/2014

13

14

15

16 Perizinan Reaktor – Tata Cara Permohonan & Penerbitan Izin PIHAKTAPAKKONSTRUKSIKOMISIONINGOPERASIDEKOMISIONING Syarat awal Harus dilaks.ETIzin Tapak <= 4 thMemiliki: -Izin pemf. BN -Petugas IBN ber-SIB a.izin op. brakhir&tdk perpnjang; b.Op. brhenti sblm izin brakhir; c.Perm perpanjangan ditolak; d.Terjd kecl. hingga didekom. PI + Syar. A&T+ Syar. A, T & F + Syar. A, T BAPETENCek Dok~ 30hr Penilaian ~ 2 th Cek Dok~ 30 hr Penilaian ~ 2 th Cek Dok~ 30hr Penilaian ~ 1th Cek Dok~ 30hr Penilaian ~ 2th Cek Dok~ 30 hr Penilaian ~ 1 th PemohonPerbaikan ~ 3 thPerbaikan ~ 2 thPerbaikan ~ 6 blPerbaikan ~ 2 thPerbaikan ~ 1 th TOTAL5 th4 th18 bl4 th2 th PIHAKEv. TapakPrstjuan. DesainU/Modifikasi P. PEMBEBASAN PI + Syar. teknis BAPETENCek Dok~ 30hr Penilaian ~ 6bl Cek Dok ~ 30 hr Penilaian ~ 12 bl Cek Dok ~ 30hr Penilaian ~ 6 bl Cek Dok ~ 30hr Penilaian ~ 6 bl Cek lengkap ~ 30 hr Penilaian ~ 6 bl PemohonPerbaikan ~ 6 bl TOTAL 1 th18 bl1 th Perub. Desain + Syar. teknis Cek Dok ~ 30 r Penilaian ~ 6 bl Perbaikan ~ 6 bl TOTAL1 th

17 Perizinan Reaktor – MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN TAPAKKONSTRUKSIKOMISIONINGOPERASIDEKOMISIONING MASA LAKU Sampai Pernyataan Pembebasan ~ 8 th~ 2 th~ 40 thSampai Pernyataan Pembebasani SYARAT PERPANJ. IZIN Diajukan > 6 bl sblm izin konstr. berakhir Diajukan > 3 bl sblm izin komisioning berakhir Diajukan > 3 th sblm izin komisioning berakhir Lap kemajuan keg. konstr. Lap kemajuan keg.komisioning LAK, LAK berkala Prog. & jadw baru keg. konstr Prog. & jadw baru pelaks. komisioning Lap operasi, kajian penuaan BAPETENPenilaian ~ 6 bl Penilaian ~ 2 th MASA LAKU ~ 2 th~ 1 th~ 10 th setiap perpanj.

18 Perizinan Reaktor – Perubahan Izin PIHAKTAPAKKONSTRUKSIKOMISIONINGOPERASI Syarat awal: Terdapat perubahan : nama badan hukum PI, atau alamat instalasi Pemohon izin Mengajukan perubahan izin scr tertulis sblm terjd perubahan data dg. melampirkan dokumen perubahan: nama badan hukum PI, atau alamat instalasi BAPETENCek ~ 6 bl : perubahan izin Perubahan data BKO = permohonan izin operasi baru

19 Perizinan Reaktor Izin Konstruksi, Komisioning, dan Operasi Reaktor Nuklir berakhir jika: I.Masa berlaku Izin habis; II.Badan hukum bubar atau dibubarkan; III.Pemegang izin mengajukan permohonan penghentian izin; atau IV.Dicabut oleh Ka. BAPETEN Dalam hal izin Komisioning, Operasi, dan Dekomisioning Reaktor Nuklir berakhir, PI tetap wajib bertanggungjawab atas pengelolaan Reaktor Nuklir, Bahan Nuklir, Limbah Radioaktif, dan pelaksanaan Dekomisioning RN sesuai per-UU-an. Berakhirnya Izin

20 Perizinan INNR JENIS IZIN I.Izin Pembangunan INNR a. Izin Tapak;dan b. Izin Konstruksi II. Izin Pengoperasian INNR a. Izin Komisioning; dan b. Izin Operasi III. IZIN DEKOMISIONING - Izin DEKOMISIONING INNR selain Inst. Penyimpanan Lestari utk Bahan Bakar Bekas. - Izin PENUTUPAN Inst. Penyimpanan Lestari utk Bahan Bakar Bekas. JenisJenis

21 SYARATTAPAKKONSTRUKSIKOMISIONINGOPERASIDEKOM. INNR ADMIN:a.bukti pendirian badan hukum b.persyaratan lain sesuai peraturan per-UU-an mengenai 1) hak atas tanah,/izin pinjam pakai kawasan hutan/perubahan peruntukan kawasan hutan, 2) IMB fungsi khusus, 3) sertifikasi penerapan SM-K3, 4) izin usaha jasa konstruksi, 5) izin terkait PMA, 6) sert. laik fungsi bangunan, c.kesesuaian dengan penataan ruang, d. bukti pembayaran biaya permohonan izin a, b1, c, da, b2-b5, da, b6, da, b7, da, d TEKNISLap pelaks ET LAK, BKO, (+LAK prob) LAK, BKO, lap hsl konstr.LAK, BKO Dok. data utama INNR Dok. SM, SSG, RPF, Dok. SM, SSG, RPF, gamb. tek. Dok. SM, SSG, RPF Dok. SM Laporan pelaksanaan SMET Prog. konstr., PKR, MP, KN, dekom INNR Prog. komis., peraw., PKR, MP, KN, dekom INNR Prog. peraw., PKR, MP, KN, dekom INNR Prog. PKR, KN, dekom INNR (penutupan IPL) DIDDID, Izin Lingk.DID, lap pelks Izin Lingk/ILLap pelaks IL FINANSIALDok.kemampuan finansial pelaks. Komis. – operasi : Depo. berjangka /jaminan bank/ Cad. akuntansi Dok. kemampuan finansial per-TJ-an kerugian nuklir Jaminan finansial pelaks. dekom INNR SYARATEV. TAPAKPERS. DESAINP. PERUB. DESAINU/MODIFIKASI P. PEMBEBASAN TEKNISDok. Prog ET, Desain rinci INNR Data perubahan desainDok. SM, Prog. U/ Modifikas Hsl. dekom INNR, penangn limbah. SMLAK Pelaks RKL/RPL Perizinan INNR Persyaratan Izin

22 Perizinan INNR – Tata Cara Permohonan & Penerbitan Izin PIHAKTAPAKKONSTRUKSIKOMISIONINGOPERASIDEKOMISIONING Syarat awal Harus dilaks.ETIzin Tapak <= 4 thMemiliki: -Izin pemf. BN -Petugas IBN ber-SIB Memiliki: -Izin pemf. BN -Petugas IBN ber-SIB -Kemampuan penangg. KN a.izin operasi berakhir dan tidak akan diperpanjang; b.PI hendak menghentikan operasi sebelum izin berakhir; c.Perm perpanjangan ditolak; d.Terjd kecl. hingga didekom. Pemohon izin + Syar. adm & teknis + Syar. adm, & tekn. + Syar. adm, tekn. & finansial + Syar. adm, tekn & finansial + Syar. adm, teknis, & finansial BAPETENCek lengkap ~ 30 hr Penilaian ~ 1 th Cek lengkap ~ 30 hr Penilaian ~ 2 th Cek lengkap ~ 30 hr Penilaian ~ 6 bl Cek lengkap ~ 30 hr Penilaian ~ 2 th Cek lengkap ~ 30 hr Penilaian ~ 1 th PemohonPerbaikan ~ 1 thPerbaikan ~ 2 thPerbaikan ~ 6 bl Perbaikan ~ 2 th Perbaikan ~ 6 bl TOTAL2 th4 th1 th4 th18 bl PIHAKEv. TapakDesainPerub. DesainU/ModifikasiP. PEMBEBASAN Pemhn izin+ Syar. teknis + Syar. Teknis BAPETENCek lengkap ~ 30 hr Penilaian ~ 6 bl Cek lengkap ~ 30 hr Penilaian ~ 6 bl Cek lengkap ~ 30 hr Penilaian ~ 6 bl Cek lengkap ~ 30 hr Penilaian ~ 6 bl Cek lengkap ~ 30 hr Penilaian ~ 6 bl PemohonPerbaikan ~ 6 bl TOTAL1 th

23 Perizinan INNR – Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin TAPAKKONSTRUKSIKOMISIONINGOPERASI DEKOMISIONING /PENUTUPAN MASA LAKU Sampai Pernyataan Pembebasan ~ 5 th (selain IPL) ~ 8 th untuk IPL ~ 2 th~ 10 thSampai Pernyataan Pembebasan ~ 50 th untuk IPL (Inst. Penyimpanan Lestari) SYARAT PERPANJ. IZIN Diajukan > 6 bl sblm izin konstr. berakhir Diajukan > 3 bl sblm izin komisioning berakhir Diajukan > 3 th sblm izin komisioning berakhir IPL: Diajukan > 3 th sblm izin komisioning berakhir Lap kemajuan keg. konstr. Lap kemajuan keg.komisioning LAK, LAK berkalaIPL: RPF, Lap pemantauan lingk. Prog. & jadw baru keg. konstr Lap operasi, kajian penuaan BAPETENPenilaian ~ 6 bl Penilaian ~ 2 thPenilaian ~ 3 th MASA LAKU ~ 2 th~ 1 th~ 10 th setiap perpanj. ~ 50 th setiap perpanj.

24 Perizinan INNR – Perubahan Izin PIHAKTAPAKKONSTRUKSIKOMISIONINGOPERASI Syarat awal: Terdapat perubahan : nama badan hukum, atau alamat instalasi Pemohon izin Mengajukan perubahan izin scr tertulis sblm terjd perubahan data dg. melampirkan dokumen perubahan: nama badan hukum, atau alamat instalasi BAPETENCek ~ 6 bl : perubahan izin Perubahan data BKO = permohonan izin operasi baru

25 Perizinan INNR Izin Konstruksi, Komisioning, dan Operasi INNR berakhir jika: I.Masa berlaku Izin habis; II.Badan hukum bubar atau dibubarkan; III.Pemegang izin mengajukan permohonan penghentian izin; atau IV.Dicabut oleh Ka. BAPETEN Dalam hal izin Komisioning, Operasi, dan Dekomisioning INNR berakhir, PI tetap wajib bertanggungjawab atas pengelolaan INNR, Bahan Nuklir, Limbah Radioaktif, dan pelaksanaan Dekomisioning INNR sesuai per-UU-an. Berakhirnya Izin

26 Perizinan Pemanfaatan Bahan Nuklir (BN) I.PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN; II.PEMBUATAN; III.PRODUKSI; IV.PENYIMPANAN; V.PENGALIHAN; VI.EKSPOR DAN IMPOR; DAN VII.PENGGUNAAN PERSYARATAN IZIN : a.ADMINISTRASI;dan b.TEKNIS Jenis Pemanfaatan

27 Perizinan Pemanfaatan BN - Persyaratan Izin SYARAT JENIS PEMANFAATAN LITBANG BUATPRODUKSISIMPANALIHEKSIMGUNA ADMIN: a.bukti pendirian badan hukum b.bukti pembayaran biaya permohonan izin pemanfaatan BN c.memiliki izin konstruksi, komisioning, operasi, atau dekomisioning a, b, c a, b a, b, c angka pengenal impor/ Izin impor/ dokumen notifikasi utk. instansi pemerintah izin ekspor TEKNIS a. dokumen spesifikasi teknis Bahan Nuklir; b.prosedur yang terkait dengan pemanfaatan Bahan Nuklir; c.sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi; d.pernyataan perencanaan penanganan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan limbah radioaktif. e.program proteksi dan keselamatan radiasi; f.rencana proteksi fisik; dan g.dokumen sistem Safeguards;

28 Perizinan P. BN – Tata Cara Permohonan & Penerbitan Izin PIHAKLITBANG BUAT - PRODUKSI SIMPANALIHEKSIMGUNA Pemohon izin + Syarat administrasi & teknis BAPETEN Cek lengkap ~ 3 hr Penilaian ~ 15 hr PemohonPerbaikan ~ 7 hr TOTAL22 hr BAPETENPenerbitan izin ~ 5 hr

29 Perizinan P. BN – Masa Berlaku & Perpanjangan Izin LITBANG BUAT - PRODUKSI SIMPANALIHEKSIMGUNA JANGKA WAKTU 3 TH2 TH5 TH1 TH 5 TH Pemegang Izin Mengajukan permohonan perpanjangan izin >30 hr sblm izin berakhir Dok. spesifikasi teknis BN Dok. perubahan sistem safeguards dan proteksi fisik BAPETENPenilaian ~ 8 hr kerja

30 Perizinan P. BN – Pengiriman Kembali BBNB SYARATPI wajib mendapat persetujuan pengiriman kembali dan persetujuan pengiriman dari Ka. BAPETEN PEMOHONMengajukan permohonan tertulis kpd Ka. BAPETEN Dokumenspesifikasi teknis Bahan Bakar Nuklir Bekas yang akan dikirim kembali informasi mengenai: 1)identitas penerima di negara asal dan pengirim; dan 2)pengangkut dan moda angkutan dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar di negara asal. Sistem Prot Fisik BN Sistem Safeguards : ICD-MT, ICR BAPETENPenilaian ~ 14 hr PEMEGANG IZIN Menyampaikan bukti pengiriman ~ 14 hr setelah tanggal pengiriman

31 Perizinan P. BN – Persetujuan Ekspor dan Impor EKSPORIMPOR PEMEGANG IZIN Mengeluarkan BN dr pabean wajib memperoleh persetujuan impor atau ekspor dr Ka. BAPETEN Mengajukan permohonan tertulis kpd Ka. BAPETEN DokumenCommercial invoiceKonosemen (air way bill/bill of ladding) Daftar pengepakan (packing list)Commercial invoice Daftar pengepakan (packing list) Shipper declaration of dangerous good Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) BAPETENPenilaian ~ 15 hr kerja PEMOHONPerbaikan ~ 7 hr TOTAL22 hr

32 Perizinan Pemanfaatan BN – Perubahan Izin PIHAKPEMANFAATAN BN Syarat awal: Terdapat perubahan : nama badan hukum PI, alamat instalasi, nama pekerja radiasi, PPR, pengurus inventori BN, pengawas inventori BN, petugas proteksi fisik, atau kuantitas BN Pemohon izin Mengajukan perubahan izin scr tertulis sblm terjd perubahan data dg. melampirkan dokumen perubahan. BAPETENCek ~ 8 hr kerja : perubahan izin Perubahan spesifikasi teknis = permohonan izin operasi baru

33 Perizinan Pemanfaatan Bahan Nuklir Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir berakhir jika: I.Masa berlaku Izin habis; II.Badan hukum bubar atau dibubarkan; III.Pemegang izin mengajukan permohonan penghentian izin; atau IV.Dicabut oleh Ka. BAPETEN Berakhirnya Izin

34 INSPEKSIINSPEKSI Wewenang Inspektur KN : a. melakukan Inspeksi (berkala / sewaktu-waktu, dengan atau tanpa pemberitahuan selama proses perizinan, termasuk verifikasi mutu ke vendor atau pabrikan; b.memasuki dan memeriksa fasilitas dan/atau kawasannya, selama Pembangunan, Pengoperasian, Dekomisioning IN, dan Penutupan Instalasi Penyimpanan Lestari; c.memasuki dan memverifikasi setiap Daerah Neraca Bahan Nuklir (Material Balance Area) dan Location Outside Facilities; d.melakukan pemantauan radiasi di dalam dan di luar Instalasi Nuklir; e.melakukan Inspeksi (berkala / sewaktu-waktu, dengan atau tanpa pemberitahuan dalam hal terjadi keadaan darurat atau kejadian yang tidak normal; dan f.menghentikan Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning IN, dan pemanfaatan Bahan Nuklir, dalam hal terjadi situasi yang membahayakan terhadap keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup. Penghentian Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning Instalasi Nuklir, dan pemanfaatan Bahan hanya dapat dilakukan oleh inspektur keselamatan nuklir setelah melapor saat itu juga kepada dan langsung mendapat perintah penghentian dari Kepala BAPETEN.

35 SANKSI ADMINISTRATIF 1.Peringatan tertulis; 2.Denda Administratif (dekomisioning); 3.Pembekuan Izin; dan 4.Pencabutan Izin. Peringatan tertulis (contoh) : pelanggaran Pasal 102 (kewajiban mengajukan izin baru untuk perubahan BKO untuk pengoperasian INNR. Pembekuan izin : tidak berlaku untuk izin Dekomisioning tetapi menjadi penghentian sementara kegiatan Dekomisioning. Denda Administratif (50 % dari dana pelaksanaan dekomisioning) : diberlakukan apabila Pemegang izin selama penghentian sementara kegiatan dekomisioining tidak melaksanakan pengelolaan instalasi nuklir dan bahan nuklir, limbah radioaktif.

36 KETENTUAN PERALIHAN & PENUTUP Setiap izin Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning IN, dan Reaktor Nuklir dan Instalasi Nuklir lainnya serta izin pemanfaatan Bahan Nuklir yang diterbitkan sebelum PP ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir. Pada saat PP ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PP No.43 tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP ini. Pada saat PP ini mulai berlaku: a.PP No. 43 tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; b.ketentuan mengenai Perizinan Pemanfaatan Bahan Nuklir dalam PP No. 29 tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..

37 Terima Kasih


Download ppt "PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN TENTANG PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR PERATURAN PEMERINTAH TENTANG."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google