Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Disusun oleh: Dr. Nunuy Nur Afiah, SE, MSi, Ak. UNIVERSITAS PADJADJARAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Disusun oleh: Dr. Nunuy Nur Afiah, SE, MSi, Ak. UNIVERSITAS PADJADJARAN."— Transcript presentasi:

1 Disusun oleh: Dr. Nunuy Nur Afiah, SE, MSi, Ak. UNIVERSITAS PADJADJARAN

2 Pendahuluan  Siklus pengelolaan keuangan daerah:  Perencanaan fundamental  Perencanaan operasional  Penganggaran  Pelaksanaan dan pengendalian  Pelaporan dan umpan balik UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nur Afiah, SE, MS, Ak.  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

3 PERENCANAAN SASARAN DAN TUJUAN FUNDAMENTAL PERENCANAAN OPERASIONAL PENGANGGARAN PENGENDALIAN & PENGUKURAN PELAPORAN, ANALISA, DAN FEEDBACK Revisi anggaran Tindakan/Action Perubahan Rencana Revisi Sasaran/Tujuan UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

4  Ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Baik APBN maupun APBD merupakan inti dari akuntansi keuangan pemerintahan. Oleh karena itu, kedudukan APBN dan APBD dalam penatausahaan keuangan dan akuntansi pemerintahan sangatlah penting. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

5 Definisi  Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

6 Definisi Akuntansi  Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau perusahaan, yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan – keputusan ekonomis di antara berbagai alternatif tindakan. (APB Opinion No. 4) UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

7 DEFINISI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  Sistem informasi yang mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi dari entitas sektor publik  Informasi ekonomi sektor publik berguna untuk pengambilan keputusan:  Alokasi sumber daya ekonomi  Pelayanan publik  Kinerja organisasi sektor publik  Penilaian kemampuan likuiditas  Distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

8 Jenis-Jenis Akuntansi  Akuntansi Berbasis Anggaran (Budgetary Based Accounting)  Akuntansi Berbasis Kas (Cash Based Accounting)  Akuntansi Berbasis Akrual (Accrual Based Accounting)  Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual (Cash Toward Accrual Based Accounting) UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

9 Akuntansi Anggaran  Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi berdasarkan anggaran pendapatan ataupun belanja. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

10 Akuntansi Kas  Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

11  Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

12 Akuntansi Kas Menuju Akrual  Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

13 Single Entry Vs Double Entry  Single entry : pencatatan transaksi hanya pada satu sisi penerimaan / pengeluaran  Double entry: pencatatan transaksi dilakukan secara berpasangan pada sisi debit dan sisi kredit. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

14

15 PERSAMAAN AKUNTANSI UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

16 AKUN-AKUN  Aset adalah sumber-sumber ekonomis yang dikuasai oleh pemerintah dan diharapkan memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang.  Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah di masa yang akan datang.  Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

17 AKUN-AKUN  Pendapatan LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali  Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah  Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.  Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

18 Saldo Normal Akun- akun AsetUtang Ekuitas UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

19 Pendapatan LO/Pendapatan LRA Belanja/Beban Saldo Normal Akun-akun LRA Pembiyaaan Penerimaan + - Pembiyaaan Pengeluaran +- UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

20  Jurnal: catatan akuntansi pertama, yang mencatatkan transaksi secara seimbang di sisidebit dan kredit  Buku Besar: kumpulan akun-akun yang digunakan dalam suatu organisasi  Neraca saldo: daftar saldo akun pada saat tertentu UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

21 CONTOH JURNAL PEMDA UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

22 CONTOH BUKU BESAR UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

23 CONTOH BUKU BESAR MODEL T UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

24  Penyesuaian: proses penyesuaian pendapatan dan biaya agar pendapatan dan biaya diakui pada saat terjadinya.  Laporan keuangan : laporan keuangan terdiri dari :  Laporan Realisasi Anggaran ( LRA )  Neraca  Laporan Aliran Kas  Catatan atas Laporan Keuangan UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

25 LAPORAN REALISASI ANGGARAN  Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar:  sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah,  menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

26 NERACA  Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu, yang mencakup:  aset,  kewajiban,  ekuitas dana UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

27 LAPORAN ARUS KAS  Menyajikan informasi kas sehubungan dengan  aktivitas operasional,  investasi aset non keuangan,  pembiayaan,  transaksi non-anggaran  Menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

28  Meliputi  Penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.  Informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan  Pengungkapan- pengungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

29 Laporan Perubahan Ekuitas  Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

30  Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.  Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan- LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

31  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

32 Jenis-Jenis Transaksi Pemda  Pendapatan Daerah  Belanja Daerah  Pembiayaan Daerah  Aset Daerah  Kewajiban Daerah  Ekuitas Dana Daerah UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

33  Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.  Pendapatan daerah meliputi :  Pendapatan Asli Daerah,  Dana Perimbangan, dan  Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

34  Transaksi pendapatan daerah diklasifikasi lebih lanjut menjadi transaksi pendapatan LO dan pendapatan LRA.  Transaksi pendapatan LO berbasis akrual dan dilaporkan pada Laporan Operasional  Transaksi pendapatan LRA berbasis kas dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

35  Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.  Belanja Daerah meliputi :  Belanja Langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program;  Belanja tidak langsung, yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

36  Beban Daerah adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.  Beban Daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Beban Daerah meliputi beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban penyusutan, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban transfer, dan beban lain-lain.  Transaksi beban daerah dilaporkan dalam Laporan Operasional. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

37  Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.  Pembiayaan Daerah terdiri atas  Penerimaan Pembiayaan,  Pengeluaran Pembiayaan, dan  Sisa lebih anggaran tahun berkenaan. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

38  Aset meliputi sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

39 Aset Daerah  Aset terbagi ke dalam dua kelompok, yakni :  aset lancar (Current Asset) dan  aset tidak lancar (Non Current Asset). UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

40 Kewajiba n Daerah  Kewajiban meliputi utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah  Kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu  Kewajiban Jangka Pendek dan  Kewajiban Jangka Panjang. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

41 Ekuitas Daerah  Ekuitas didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

42 Sistem Akuntansi  Dari sini timbul hubungan Pusat (Penyedia Dana, dalam hal ini BUD/PPKD) dengan Cabang (Pelaksana Anggaran, dalam hal ini PPK-SKPD) yang akhirnya memerlukan pencatatan transaksi, pengelompokkan pos-pos, peringkasan saldo dan pelaporan serta pertanggungjawaban yang akhirnya disebut sebagai akuntansi hubungan kantor pusat- kantor cabang. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

43 Sistem Akuntansi  Struktur akuntansi di pemerintah daerah menggunakan konsep transaksi Kantor Pusat-Kantor Cabang (Home Office- Branch Office Transaction atau disingkat menjadi HOBO). Di Pemda yang bertindak sebagai Kantor Pusat adalah PPKD dan yang bertindak sebagai Kantor Cabang adalah SKPD. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

44  Menggunakan sistem pencatatan tunggal (Single Entry)  Menggunakan dokumen sumber Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

45 UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

46  Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.”  Pendapatan LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.”  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, mendefinisikan pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.  Dari ketiga definisi tersebut jelas terlihat bahwa pendapatan merupakan hak pemerintah yang menambah nilai ekuitas dana pemerintah. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

47  Perbedaan akun pendapatan-LRA dan pendapatan-LO adalah terletak pada saat pengakuannya.  Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum Negara/daerah dengan menggunakan basis kas.  Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi dengan menggunakan basis akrual.  pendapatan-LRA dicatat dengan mekanisme pembukuan kas BKU,  pendapatan-LO dicatat dalam jurnal pada system akuntansi keuangan pemerintah. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

48  Pendapatan Asli Daerah  Pajak Daerah  Retribusi Daerah  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  Lain-lain PAD yang sah UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

49  Transaksi pendapatan-LO di Satker dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan Satker (PPK-Satker) berdasarkan dokumen sumber Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD ) dan/atau Surat Tanda Bukti Pembayaran ( STBP ). Transaksi ini dicatat harian dalam jurnal umum pada saat SKPD diterbitkan atau STBP diterbitkan.  Transaksi pendapatan-LRA di Satker dicatat oleh bendahara penerimaan pada saat kas diterima dengan menggunakan dokumen sumber STBP. Transaksi ini dicatat harian dalam Buku Kas Umum. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

50 UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

51 UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

52 UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

53 UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

54 UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

55 UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

56 UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

57 UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

58 UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

59  Definisi belanja menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.  Definisi lain dari belanja ini adalah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagai berikut : Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.”  Kedua definisi tersebut di atas menjelaskan bahwa transaksi belanja akan menurunkan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

60

61 UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

62  Pencatatan Belanja di satuan kerja menggunakan mekanisme pembukuan kas Buku Kas Umum ( BKU ) di bendahara pengeluaran, baik untuk Belanja dengan prosedur LS, UP/GU/TU, Belanja modal maupun pengembalian sisa uang persediaan (UP).  Di PPKD pencatatan Belanja menggunakan mekanisme pembukuan kas BKU di bendahara umum daerah. Belanja ini kemudian dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran satuan kerja dan PPKD.  Dalam pencatatan Belanja ini tidak menggunakan mekanisme hubungan pusat – cabang ( HO – BO ). UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

63  Pencatatan transaksi belanja dilakukan dengan sistem single entry. Dimana dengan sistem single entry, tidak dilakukan penjurnalan atas kegiatan belanja, namun hanya mencatat pengeluaran kas untuk belanja, dalam pembukuan bendahara pengeluaran. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

64 UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

65  Definisi beban menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut “Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.” UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

66  Klasifikasi beban menurut PP 71 tahun 2010 adalah didasarkan pada klasifikasi ekonomi. Klasifikasi beban selengkapnya adalah:  Beban Pegawai  Beban Persediaan  Beban Jasa  Beban pemeliharaan  Beban perjalanan dinas  Beban penyusutan  Beban bunga  Beban hibah  Beban bantuan sosial  Beban subsidi  Beban lain-lainnya. UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

67  Pencatatan beban di satuan kerja menggunakan system akuntansi keuangan daerah di PPK satuan kerja dan PPK PPKD.  Di PPKD pencatatan beban hanya untuk beban – beban yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu PPK PPKD juga harus melakukan penggabungan seluruh beban yang terjadi dalam Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Beban ini kemudian dilaporkan dalam Laporan Operasional satuan kerja dan PPKD.  Dalam pencatatan beban menggunakan mekanisme hubungan pusat – cabang ( HO – BO ). UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

68 UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

69 UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

70 UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

71 UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

72 UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

73 UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

74 UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

75 UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

76 UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

77 UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

78 UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

79 UNIVERSITAS PADJADJARAN  oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

80 TERIMA KASIH


Download ppt "Disusun oleh: Dr. Nunuy Nur Afiah, SE, MSi, Ak. UNIVERSITAS PADJADJARAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google