Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA Abul Rohman, SE, MSi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA Abul Rohman, SE, MSi."— Transcript presentasi:

1 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA Abul Rohman, SE, MSi

2 Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa akan memahami Perlakuan akuntansi Belanja beserta jurnal standar

3 Setelah mempelajari materi ini, peserta didik atau mahasiswa akan dapat:  Mampu mengerti dan memahami konsep dan pengertian belanja  Mampu melakukan analisis atas transaksi belanja  Mampu melaksanakan jurnal standar atas transaksi belanja  Mampu melaksanakan jurnal khusus belanja  Mampu memahami dokumen sumber akuntansi belanja  Mampu memahami pengungkapan dalam proses pelaporan Setelah mempelajari materi ini, peserta didik atau mahasiswa akan dapat:  Mampu mengerti dan memahami konsep dan pengertian belanja  Mampu melakukan analisis atas transaksi belanja  Mampu melaksanakan jurnal standar atas transaksi belanja  Mampu melaksanakan jurnal khusus belanja  Mampu memahami dokumen sumber akuntansi belanja  Mampu memahami pengungkapan dalam proses pelaporan

4  Satuan kerja perangkat daerah berbeda dengan departemen pada suatu organisasi swasta meski memiliki beberapa persamaan.  Kebanyakan satuan kerja cenderung sebagai satuan kerja yang banyak menyerap belanja dan tidak menghasilkan dana atau cost centre.  Hal ini sangatlah wajar karena tugas pokok dan fungsi utama adanya atau berdirinya suatu satuan kerja relatif kebanyakan pada suatu pemerntah daerah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (public servant) yang tidak berorientasi kepada laba atau keuantungan sehingga cenderung seolah-olah seperti hanya “menggunakan atau menghabiskan “ dana atau belanja daerah.  Satuan kerja perangkat daerah berbeda dengan departemen pada suatu organisasi swasta meski memiliki beberapa persamaan.  Kebanyakan satuan kerja cenderung sebagai satuan kerja yang banyak menyerap belanja dan tidak menghasilkan dana atau cost centre.  Hal ini sangatlah wajar karena tugas pokok dan fungsi utama adanya atau berdirinya suatu satuan kerja relatif kebanyakan pada suatu pemerntah daerah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (public servant) yang tidak berorientasi kepada laba atau keuantungan sehingga cenderung seolah-olah seperti hanya “menggunakan atau menghabiskan “ dana atau belanja daerah.

5 Standar akuntansi PP 24 Th 2005 Permendagri 13 Th 2006  Menurut PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.  Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

6  Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006, pengklasifikasian belanja daerah dibagi menurut fungsi, urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

7  Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto atau jumlah kotor atau total dari transaksi sebelum dikurangi dengan berbagai faktor pengurang, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran atau faktor pengurang).  Nilai total = nilai pengurang + nilai Netto transaksi  Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto atau jumlah kotor atau total dari transaksi sebelum dikurangi dengan berbagai faktor pengurang, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran atau faktor pengurang).  Nilai total = nilai pengurang + nilai Netto transaksi

8 Nilai netto Nilai Faktor pengurang Nilai total transaksi

9  Mekanisme pengeluaran kas sebagai beban atas belanja dapat dilaksanakan dengan mekanisme LS atau langsung (kas besar) dan UP/GU/TU (UYHD-Kas kecil). Mekanisme LS digunakan apabila suatu pekerjaan dinyatakan sudah selesai.  Mekanisme UP/GU/TU digunakan untuk sifat pembayaran yang memerlukan uang muka atau pembayaran awal.  Mekanisme pengeluaran kas sebagai beban atas belanja dapat dilaksanakan dengan mekanisme LS atau langsung (kas besar) dan UP/GU/TU (UYHD-Kas kecil). Mekanisme LS digunakan apabila suatu pekerjaan dinyatakan sudah selesai.  Mekanisme UP/GU/TU digunakan untuk sifat pembayaran yang memerlukan uang muka atau pembayaran awal.

10  Pengakuan Pengeluaran Kas menggunakan mekanisme Kas LS (Langsung)  Mekanisme LS dapat meliputi Belanja langsung untuk pengeluaran atas beban belanja:  Belanja Tidak langsung kelompok Gaji dan tunjangan, Beban,  Belanja tidak langsung kelompok non gaji (biaya bunga, hibah, subsidi, batuan sosial, bagi hasil, belanja tidak terduga).  Selain itu beban pengeluaran yang menggunakan mekanisme LS adalah sebagian pengeluaran barang dan jasa.  Pengakuan Pengeluaran Kas menggunakan mekanisme Kas LS (Langsung)  Mekanisme LS dapat meliputi Belanja langsung untuk pengeluaran atas beban belanja:  Belanja Tidak langsung kelompok Gaji dan tunjangan, Beban,  Belanja tidak langsung kelompok non gaji (biaya bunga, hibah, subsidi, batuan sosial, bagi hasil, belanja tidak terduga).  Selain itu beban pengeluaran yang menggunakan mekanisme LS adalah sebagian pengeluaran barang dan jasa.

11  Pengakuan Pengeluaran Kas menggunakan mekanisme Kas Kecil (UP/GU/TU)  Mekanise Kas kecil (UP/GU/TU) menggunakan pola kas kecil dengan metoode UYHD bukan UUDP. Adapun kelompok belanja yang dapat menggunakan mekanisme ini adalah Belanja barang dan jasa. Namun demikian praktik dilapangan sebagian belanja tidak langsung juga ada yang menggunakan mekanisme ini.  Pengakuan Pengeluaran Kas menggunakan mekanisme Kas Kecil (UP/GU/TU)  Mekanise Kas kecil (UP/GU/TU) menggunakan pola kas kecil dengan metoode UYHD bukan UUDP. Adapun kelompok belanja yang dapat menggunakan mekanisme ini adalah Belanja barang dan jasa. Namun demikian praktik dilapangan sebagian belanja tidak langsung juga ada yang menggunakan mekanisme ini.

12 UP GU TU Kas Kecil LS Gaji LS Barang jasa/Pihak III LS Bantuan Kas Besar

13  Mekanisme kas LS menggunakan SP2D sebagai dokumen sumber hal ini dikarenakan ciri khas dari LS adalah pekerjaan atau kegiatan yang dikerjakan sudah dianggap selesai dan berkas administrasi sudah diselesaikan. Sehingga pemerintah daerah tinggal membayar langsung kepada pihak ketiga dalam hal ini pelaksana kegiatan tersebut.  Mekanisme UP/GU/TU menggunakan SPJ (surat pertanggungjawaban) sebagai dokumen sumber karena kas kecil (UP/GU/TU) melalui tahap dropping kas ke bendahara pengeluaran SKPD terlebih dahulu sebelum ke pihak yang berhak menerima pembayaran.  Mekanisme kas LS menggunakan SP2D sebagai dokumen sumber hal ini dikarenakan ciri khas dari LS adalah pekerjaan atau kegiatan yang dikerjakan sudah dianggap selesai dan berkas administrasi sudah diselesaikan. Sehingga pemerintah daerah tinggal membayar langsung kepada pihak ketiga dalam hal ini pelaksana kegiatan tersebut.  Mekanisme UP/GU/TU menggunakan SPJ (surat pertanggungjawaban) sebagai dokumen sumber karena kas kecil (UP/GU/TU) melalui tahap dropping kas ke bendahara pengeluaran SKPD terlebih dahulu sebelum ke pihak yang berhak menerima pembayaran.

14  Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan. Akuntansi belanja juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.  Akuntansi belanja pada satuan kerja dilakukan oleh PPK-SKPD. Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja UP (uang persediaan) / GU (ganti uang) / TU (tambah uang), dan akuntansi belanja LS (langsung).  Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan. Akuntansi belanja juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.  Akuntansi belanja pada satuan kerja dilakukan oleh PPK-SKPD. Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja UP (uang persediaan) / GU (ganti uang) / TU (tambah uang), dan akuntansi belanja LS (langsung).

15  PPK-SKPD menerima SP2D dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Berdasarkan SP2D, PPK-SKPD mencatat transaksi penerimaan uang persediaan tersebut dengan menjurnal “Kas di Bendahara Pengeluaran” di Debit dan “RK PPKD” di kredit (Akan dipelajari lebih lanjut pada bagian lain)

16 Saat menerima SP2D UP/GU/TU

17  Secara berkala, PPK-SKPD menerima SPJ dari Bendahara Pengeluaran. SPJ tersebut dilampiri dengan bukti transaksi. Berdasarkan SPJ dan bukti transaksi tersebut, PPK-SKPD mencatat transaksitransaksi belanja periode sebelumnya dengan menjurnal ”Belanja sesuai jenisnya” di debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” di kredit.

18

19  Setiap periode, jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar sesuai dengan kode rekening belanja.  Di akhir bulan, PPK-SKPD memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo.  Setiap periode, jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar sesuai dengan kode rekening belanja.  Di akhir bulan, PPK-SKPD memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo.

20  Belanja LS yang dimaksud adalah Belanja LS Gaji & Tunjangan dan Belanja LS Barang & Jasa. Dalam konteks belanja LS, akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan.

21  Langkah penanganan Belanja LS  PPK-SKPD menerima SP2D dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Berdasarkan SP2D terkait, PPK-SKPD mencatat transaksi belanja dengan menjurnal ”Belanja sesuai jenisnya” di debit dan “RK PPKD” di kredit.  Langkah penanganan Belanja LS  PPK-SKPD menerima SP2D dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Berdasarkan SP2D terkait, PPK-SKPD mencatat transaksi belanja dengan menjurnal ”Belanja sesuai jenisnya” di debit dan “RK PPKD” di kredit.

22

23  Catatan: Pada saat transfer gaji dan tunjangan dari rekening Kas Daerah, PPK- SKPKD akan mencatat potongan terhadap gaji dan tunjangan dengan menjurnal ”Kas di Kas Daerah” di debit dan ”Hutang PFK” di kredit. Sewaktu, potongan tersebut ditransfer ke rekening yang terkait, maka  transaksi tersebut akan dijurnal ”Hutang PFK” di debit dan ”Kas di Kas Daerah” di kredit.  Catatan: Pada saat transfer gaji dan tunjangan dari rekening Kas Daerah, PPK- SKPKD akan mencatat potongan terhadap gaji dan tunjangan dengan menjurnal ”Kas di Kas Daerah” di debit dan ”Hutang PFK” di kredit. Sewaktu, potongan tersebut ditransfer ke rekening yang terkait, maka  transaksi tersebut akan dijurnal ”Hutang PFK” di debit dan ”Kas di Kas Daerah” di kredit.

24  Dalam kasus LS Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan pajak sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan pajak), namun PPK-SKPD tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlah bruto. PPK-SKPD kemudian mencatat potongan tersebut sebagai Hutang di jurnal umum.

25  Ketika bukti Surat Setoran Pajak (SSP) telah diterima, dilakukan penghapusan hutang pajak tersebut dengan jurnal sebagai berikut :

26  Khusus untuk transaksi belanja yang menghasilkan aset tetap, PPK-SKPD juga mengakui penambahan aset dengan menjurnal ”Aset sesuai jenisnya” di debit dan “Diinvestasikan dalam Aset Tetap” di kredit.

27

28  Setiap periode, jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar sesuai dengan kode rekening belanja.  Di akhir bulan, PPK-SKPD memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo.  Setiap periode, jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar sesuai dengan kode rekening belanja.  Di akhir bulan, PPK-SKPD memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo.

29 Dalam periode berjalan Setelah Tutup buku/periode berjalan

30 Sampai jumpa

31 2010Transaksi 1 Maret Diterima SP2D UP sebesar 10 juta 5 maretDiterima SP2 D LS Gaji sebesar 15 Juta dengan rincian: Gaji Pokok 10,000,000, Tunjangan struktural , tunjangan fungsional maret Diterima SP2D LS barang dan jasa untuk kegiatan pengadaan kendaraan roda empat sebesar 100 juta 20 Maret Diterima SP2D LS Pihak ketiga berupa pembangunan jalan sebesar Rp 250 juta. 31 maret Diterima SPJ sebesar 9 juta untuk kegiatan sosilisasi Perda Kebersihan dengan rincian: Honorarium 5juta, makan minum kegiatan 2 juta, akomodasi 1 juta perjlanan dinas dalam daerah 1 juta 1 aprilDiterma SPJ untuk kegiatan sosilisasi kebersihan sebesar 1 juta dengan rincian perjalanan dinas luar daerah 500 ribu dan akomodasi 500 ribu


Download ppt "AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA Abul Rohman, SE, MSi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google