Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, 30 Desember 2011 1 BAHAN JUMPA PERS AKHIR TAHUN 2011 1 Menjangkau Mereka Yang Tak Terjangkau.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, 30 Desember 2011 1 BAHAN JUMPA PERS AKHIR TAHUN 2011 1 Menjangkau Mereka Yang Tak Terjangkau."— Transcript presentasi:

1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, 30 Desember BAHAN JUMPA PERS AKHIR TAHUN Menjangkau Mereka Yang Tak Terjangkau

2 AGENDA I. PENDAHULUAN 2 II. HAL MENONJOL SEPANJANG 2011 III. RENCANA KERJA SEPANJANG 2012 IV. PERMEN LARANGAN PUNGUTAN V. MONITORING MEDIA

3 PENDAHULUAN 3 I I

4 Ucapan Terima Kasih • Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota • Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan Tupoksi Pendidikan dan Kebudayaan • Jajaran Internal Kemdikbud • Organisasi yang bergerak di bid. Dikbud, Media dan • Masyarakat 4

5 5 Melanjutkan Arah Kebijakan “Keramahan Sosial” yang Terus diperluas dengan tema: “Menjangkau Mereka yang Tak Terjangkau” Beberapa hal dilakukan antara lain: 1.Membangun Infrastruktur Pendidikan di Wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Terbelakang)  Membangun Sekolah Berasrama, Termasuk Menyiapkan Guru. 2.Memperlus Jangkauan Bantuan bagi Siswa dari Keluarga Kurang Mampu (Miskin): Bidik Misi dan Subsdidi Siswa Miskin  Bukan hanya menambah jumlah anggaran, sebesar Rp 3,9 Triliun, tapi juga menambah target sasran sebanyak 6,1 juta siswa. Garis Besar Kebijakan Kemdikbud Tahun 2012

6 6 3. Membangun Dua Institut Teknologi Baru di Sumatera dan di Kalimantan. 4.Perubahan dari Tender ke Swakelola  Perubahan Besar yang Diharapkan Bukan Saja Dapat Meningkatkan Kualitas Bangunan, tapi Juga untuk Mempraktekkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). 5.Memilih Percetakan UN Terseleksi dengan Persyaratan Memiliki Sertifikat “Security Printing”. 6.Menyiapkan Pembangunan Institut Seni dan Budaya  Bagian dari Menjalankan Tupoksi Kebudayaan. 7.Meninggalkan Pendekatan Proporsional ke arah Pendekatan Keadilan (justice) 8.Dibentuknya BLU untuk Mengelola Dana Abadi Pendidikan untuk Keperluan Pengembangan SDM Pendidikan (Beasiswa)

7 7 KEIKUTSERTAAN DALAM PROGRAM MP3EI UNTUK PEMENUHAN SDM • Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan (UU 20/2003 pasal 18) • Pendidikan kejuruan merupakan subsistem pendidikan yang secara khusus membantu peserta didik dalam mempersiapkan diri memasuki lapangan kerja

8 Capaian Palaksanaan Inpres Inpres Jumlah Rencana Aksi Perkiraan B12 Inpres 3 Tahun *-- Inpres 9 Tahun Inpres 14 Tahun ** = pencapaian %; = pencapaian >100%; = pencapaian 51-75%; = pencapaian < 50%; Catatan: *) Termasuk pembangunan PAUD Terpadu sebagai pengganti TK-SD Satu Atap **) Monitoring DAK

9 Anggaran BOS dan Subsidi Siswa Miskin Tahun 2012 No.Out PutSasaranSatuan BiayaAnggaran 1.BOS SD siswa BOS SMP siswa Rintisan BOS SMA siswa Rintisan BOS SMK siswa Penyelenggaraan Pendidikan Khusus siswa Siswa SD Penerima Subsidi Miskin siswa Siswa SMP Penerima Subsidi Miskin siswa Siswa SMA Penerima Subsidi Miskin siswa Siswa SMK Penerima Subsidi Miskin siswa Subsidi Mhs Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu mhs Bantuan Beasiswa Bidik Misi a. Angkatan Baru - Beasiswa - Biaya Kedatangan - Biaya Pendaftaran mahasiswa mahasiswa calon mhs b. On Going mahasiswa TOTAL (Rp. 000)

10 HAL MENONJOL SEPANJANG II

11 1. Status Disclaimer 11

12 12 2. Berubahnya Nomenklatur Kemdiknas

13 Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

14 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan, Bahasa, dan Kebudayaan Tuhan Masyarakat Alam Manusia -Pikiran -Perasaan Manusia -Pikiran -Perasaan Pengetahuan Budaya Bahasa Seni Peradaban (pengalaman) Interaksi Abstraksi Ekspresi Eksistensi Internalisasi Aktualisasi Pembelajaran Pembudayaan Membentuk Insan Indonesia yang Beradab Berpengetahuan Berbudaya -Logika -Etika -Estetika Internalisasi dan aktualisasi membentuk siklus proses yang menghasilkan perbaikan berkesinambungan (continuous improvement) sehingga pengetahuan dan budaya menjadi dinamis dan peradaban menjadi berkembang sesuai tuntutan perubahan zaman Teknologi

15 Warisan Budaya dan Sejarah Nilai Sejarah dan Budaya Pembudayaan Pengembangan Rantai Nilai Kebudayaan •Eksplorasi •Pemeliharaan •Perlindungan •Dokumentasi •Pendaftaran •Ratifikasi •Pemajangan •Perumusan •Penyerapan •Penciptaan •Perlindungan •Pengukuran •Diseminasi •Diplomasi •Promosi •Internalisasi •Aktualisasi •Produk •SDM - Kompetensi - Sertifikasi •Sarana dan Prasarana

16 DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN DIREKTORAT PELESTARIAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN BERSEJARAH DIREKTORAT PENGEMBANGAN BUDAYA SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DIREKTORAT PEMBINAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DIREKTORAT PEMBINAAN NILAI SEJARAH, BUDAYA, DAN FILM 16

17 17 3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

18 Penyaluran BOS 2011 mengalami banyak kendala dan hambatan terutama dari sisi ketepatan waktu, sehingga berdampak pada prinsip pengelolaan sekolah wajib belajar 9 tahun (semaraknya pungutan) SAMPAI 29 DESEMBER Triwulan keSisa Kab./Kota Belum Mencairkan

19 Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Perbandingan Pencairan Dana BOS 2010 dan 2011 Triwulan

20 Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Perbandingan Pencairan Dana BOS 2010 dan 2011 Triwulan s.d. 5 Desember 2011 masih ada 2 Kabupaten belum mencairkan BOS Triwulan II 1.Kab. Memberamo Tengah, Papua 2.Kab. Pegunungan Bintang, Papua

21 Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Perbandingan Pencairan Dana BOS 2010 dan 2011 Triwulan s.d. 5 Desember 2011 masih ada 44 Kabupaten/Kota belum mencairkan BOS Triwulan III

22 Rusak Berat 12,3% Rehabilitasi Ruang Kelas SD

23 Baik 67,4% Rusak Berat 12,3% Rusak Sedang 20,3% Sumber Rembuk Nasional Tahun 2011 SD Negeri (58,76 %) 87,18% SD Swasta (8,64 %) 12,82% Jumlah (67,40 %) 100% SD Negeri (18,76 %) 92,42% SD Swasta (1,54 %) 7,58% Jumlah (20,30 %) 100% SD Negeri (11,54 %) 93,81% SD Swasta6.841(0,76 %) 6,19% Jumlah (12,30 %) 100% Ruang KelasJumlah Sekolah% RK SD Negeri ,42% SD Swasta ,58% Nasional % 23 Rehabilitasi Ruang Kelas SD

24 Baik 57,98 % Rusak Berat 14,23 % Rusak Sedang 27,79% Sumber Rembuk Nasional Tahun 2011 & Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) 2011 SMP Negeri31.520(10,57 %)74,29 % SMP Swasta10.908(3,66 %)25,71 % Jumlah42.428(14,23 %)100 % SMP Negeri63.927(21,43%)77,12 % SMP Swasta18.965(6,36 %)22,88 % Jumlah82.892(27,79 %)100 % Ruang BelajarJumlah Sekolah% RB SMP Negeri ,33 % SMP Swasta ,67 % Nasional % 24 SMP Negeri (39,32 %)67,82 % SMP Swasta55.655(18,66 %)32,18% Jumlah ( 57,98 %)100 % Rehabilitasi Ruang Kelas SMP

25 Distribusi Ruang Kelas Rusak Berat Per Provinsi, Tahun 2010/11 Total = Total = SD (negeri dan swasta) SMP (negeri dan swasta) 14.2% 12.3% 25

26 Anggaran Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD – SMP TA 2011 Jenjang Total KebutuhanRencana Rehabilitasi 2011 Jumlah Ruang Kelas Rusak Berat Jumlah Kebutuhan Anggaran Jumlah Ruang Kelas Jumlah Anggaran SD SMP TOTAL (Juta Rupiah) 26 APBN-2011 Rp. 0,7 T DAK-2011 Rp. 2,1 T

27 Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Tahun 2011(APBN) No.Jenjang Jumlah Sasaran Alokasi Dana SekolahRuangProvinsiKab/Kota 1SD SMP Jumlah A. Sasaran dan Alokasi Dana No.Jenjang Jumlah Dana yang Disalurkan SekolahRuangProvinsiKab/Kota Jumlah% 1SD SMP Jumlah B. Perkembangan Penyaluran Dana (Rp. Juta) 27

28 Perkembangan Fisik Rehabilitasi SD dan SMP (persen) (Status: 22 Desember 2011) Kategori perkembangan fisik: 28

29 SDN Babakan Madang 01 Kabupaten Bogor: Kondisi Awal 29

30 SDN Babakan Madang 01 Kabupaten Bogor ( Status: 24 Desember 2011) 30

31 SDN ASAM TIGA KABUPATEN KUPANG: Kondisi Awal 31

32 SDN ASAM TIGA KABUPATEN KUPANG ( Status: 24 Desember 2011) 32

33 5. Diskriminasi Positif untuk NTT dan Lombok Utara 33

34 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Tahun 2009 NTT Rata-rata NTT tahun 2009 = 66,6 Nasional Rata-rata Nasional = 71,4 Sumber: BPS (2010) Rendahnya IPM Prov NTT 34

35 Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2009 NTT Rata-rata NTT tahun 2009 = 67,3 Nasional Rata-rata Nasional = 68,6 Sumber: BPS (2010) Rendahnya AHH Prov NTT 35

36 Presentase Angka Melek Huruf Tahun 2009 NTT Rata-rata NTT tahun 2009 = 88,0 Nasional Rata-rata Nasional = 93,2 Sumber: BPS (2010) Rendahnya % Angka Melek Aksara Prov NTT 36

37 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2009 NTT Rata-rata NTT tahun 2009 = 6,6 Nasional Rata-rata Nasional = 7,9 Sumber: BPS (2010) Rendahnya rata-rata lama sekolah Prov NTT 37

38 NOUSIA PENDUDUKJUMLAH USIA 7-12 NASIONAL USIA 7-12 PROV. PAPUA  + 1,33 % APM  siswa Kondisi Papua: UPAYA PERCEPATAN PENUNTASAN WAJAR DIKDAS: SD/MI APM SD/MI 38...pada akhir tahun 2014 ditargetkan APM-SD/MI Papua Barat sama dengan rata-rata nasional yang ditargetkan dalam RPJMN... Capaian Nasional SD/MI Papua tertinggal 12,6 Tahun dibanding Rerata Nasional

39 NOUSIA PENDUDUKJUMLAH USIA NASIONAL USIA PAPUA PERCEPATAN PENUNTASAN WAJAR DIKDAS: SMP/MTs APM SMP/MTS  + 3,65 % APM  siswa 39...pada akhir tahun 2014 ditargetkan APM-SMP/MTs Papua Barat sama dengan rata-rata nasional yang ditargetkan dalam RPJMN... Capaian Nasional SMP/MTs Papua tertinggal 15,8 Tahun dibanding Rerata Nasional

40 NOJUMLAH PENDUDUKJUMLAH 1USIA 7-12 NASIONAL USIA 7-12 Papua Barat  + 2,34 % APM  siswa Kondisi Papua Barat: PERCEPATAN PENUNTASAN WAJAR DIKDAS: SD/MI APM SD/MI...pada akhir tahun 2014 ditargetkan APM-SD/MI Papua Barat sama dengan rata-rata nasional yang ditargetkan dalam RPJMN Capaian Nasional SD/MI Papua Barat tertinggal 24,3 Tahun dibanding Rerata Nasional

41 NOJUMLAH PENDUDUKJUMLAH 1USIA NASIONAL USIA Papua Barat PERCEPATAN PENUNTASAN WAJAR DIKDAS: SMP/MTs APM SMP/MTS  + 3,99 % APM  siswa...pada akhir tahun 2014 ditargetkan APM-SMP/MTs Papua Barat sama dengan rata-rata nasional yang ditargetkan dalam RPJMN Capaian Nasional SMP/MTs Papua Barat tertinggal 17,8 Tahun dibanding Rerata Nasional

42 Latar Belakang • Kondisi Pembangunan di Provinsi NTT yang relatif tertinggal, termasuk bidang pendidikan, dibandingkan dengan wilayah lain. • Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional • Provinsi NTT mempunyai potensi ekonomi yang dapat mendorong pembangunan ekonomi yang lebih tinggi • Pembangunan pendidikan mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi 42

43 Latar Belakang (lanjutan...) • Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2011 tentang RKP 2012 Percepatan Pembangunan Nusa Tenggara Timur dengan fokus pada: a)pengembangan sentra produksi komoditas unggulan pertanian, peternakan serta produksi rumput laut dan garam; b)pengembangan pariwisata; c)pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata serta penyediaan infrastruktur sosial dasar bagi warga pendatang baru (eks Timor-Timur); d)peningkatan kualitas sumberdaya manusia; serta e)pembangunan daerah tertinggal dan kawasan strategis. 43

44 Tujuan 1)Diperolehnya pemahaman yang sama diantara para pemangku kepentingan mengenai identifikasi masalah, tantangan, sasaran dan langkah-langkah strategis percepatan pembangunan pendidikan di Provinsi NTT. 2)Diperolehnya kesepakatan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat mengenai Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pendidikan Provinsi NTT. 44

45 (ribu rupiah) Anggaran Percepatan Pembangunan Pendidikan Daerah Tertinggal Prov NTT 45

46 46 (dalam ribuan) Anggaran Percepatan Pembangunan Pendidikan Daerah Tertinggal Kab. Lombok Utara

47 6. Program Bidik Misi 47

48 BIDIK MISI • Program Bantuan Dana Pendidikan untuk Lulusan SMA/SMK/MA/Paket C Memasuki Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama yang Berasal dari Keluarga Miskin (Tidak Mampu), Namun Memiliki Potensi Akademik Baik. • Selama di Perguran Tinggi Penerima Bidik Misi Bebas dari Uang Kuliah Selama 4 tahun (Hingga Lulus) dan Tiap Bulan Menerima Biaya Hidup yang Besarnya Antara Rp 500 Ribu sampai Rp 600 Ribu. • Pada Tahun 2011, Besar Biaya Hidup Per Mahasiswa Per Bulan Dinaikkan Minimal Rp 600 Ribu.

49 KATEGORI CAPAIAN IPS Nilai IPSS1 (KEMDIKNAS)PoliteknikS1 (KEMENAG) < 2,00709 (4,34%) 36 (2,59%) 31 (2,19%) 2,00 – 2, (17,33%) 172 (12,40%) 71 (5,03%) 2,75 – 3, (58,77%) 856 (61,72%) 717 (50,81%) 3,51 – 3, (18,66%) 305 (21,99%) 573 (40,61%) 4,00146 (0,90%) 18 (3,30%) 19 (1,36%)

50 1.Hasil studi mahasiswa penerima Bidikmisi 2010 sangat menggembirakan. IPS rata-rata mahasiswa penerima Bidikmisi yang kuliah di Perguruan Tinggi di lingkungan Kemenag adalah lebih baik dibandingkan dengan rata-rata IPS mahasiswa penerima Bidikmisi yang kuliah di Perguruan Tinggi di lingkungan Kemdiknas. 2.IPS rata-rata mahasiswa perempuan penerima Bidikmisi adalah lebih baik dibandingkan IPS rata-rata mahasiswa laki-laki penerima Bidikmisi. 3.IPS rata-rata mahasiswa penerima Bidikmisi di UNHAS (3,42) adalah terbaik dibandingkan dengan IPS rata-rata mahasiswa penerima Bidikmisi di Perguruan Tinggi di lingkungan Kemdiknas. 4.IPS rata-rata mahasiswa penerima Bidikmisi di IAIN GORONTALO (3,54) adalah terbaik dibandingkan dengan IPS rata-rata mahasiswa penerima Bidikmisi di Perguruan Tinggi di lingkungan Kemenag. 5.Sekitar 70 % dari mahasiswa penerima Bidikmisi di POLITEKNIK PERIKANAN TUAL, IPS rata- ratanya kurang dari 2.0. Ringkasan IPS Penerima Bidikmisi 2010

51 1.Program Bidikmisi telah berhasil memberi kesempatan kepada mahasiswa tidak mampu untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi. 2.Rata-rata Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa penerima Bidikmisi tahun 2010 telah memenuhi target program bidikmisi, yaitu lebih dari Perlu ditindak lanjuti terhadap mahasiswa penerima bidik misi yang mempunyai Indeks Prestasi kurang dari 2.00 agar keberlanjutan studi dapat dipertahankan sampai akhir masa studi. 4.Perlu dilakukan peningkatan jumlah penerima Bidikmisi dengan melibatkan BUMN dan perusahan swasta. 51 Kesimpulan

52 7. Formula Ujian Nasional 40:60 52

53 Nasional = 10.07% Nasional = 8,65% % Tidak Lulus SMA+MA (N+S) per provinsi, T.A. 2009/ 2010% Tidak Lulus SMA+MA (N+S) per provinsi, T.A. 2010/2011 Penurunan Ketidaklulusan Siswa SMA berdasarkan Hasil UN Murni Tahun Turun 1,42%

54 Nasional = 10,70% Nasional = 7,24% Penurunan Ketidaklulusan Siswa SMK berdasarkan Hasil UN Murni Tahun % Tidak Lulus SMK (N+S) per provinsi, T.A. 2009/ 2010% Tidak Lulus SMK (N+S) per provinsi, T.A. 2010/2011 Turun 3,46%

55 DAMPAK INTERVENSI KEBIJAKAN SEKOLAH RERATA NILAI UN-MURNI % KELULUSAN BERDASAR UN MURNI SMA 6,166,7862,5576,99 SMK 5,946,1458,273,78 Perbandingan rerata nilai UN-Murni dan % kelulusannya pada 100 Kab/Kota yang mendapatkan intervensi kebijakan pada tahun 2010 SMA SMK UN Tahun 2010 UN Tahun 2011 UN Tahun 2010 UN Tahun ,16 6,78 5,94 6,14

56 Kesimpulan 1.Intervensi kebijakan pada 100 Kab./Kota yang punya nilai UN terendah pada TA.2009/2010 membuahkan hasil yang sangat baik. Berdasar nilai UN-murni, terjadi peningkatan rata-rata kelulusan 14,44% (SMA/MA) dan 15,58% (SMK). 2.Intervensi kebijakan perlu diteruskan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada daerah-daerah yang nilai UN-nya rendah (berdasar pemetaan hasil UN).

57 RENCANA KERJA SEPANJANG III

58 1. Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun 58

59 Keterkaitan Wajib Belajar dengan PDB per Kapita Y = , ,5 x R² = 0,87 1.Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master 2. PDB per kapita adalah data terkini yang diambil dari data statistik world bank Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master 2. PDB per kapita adalah data terkini yang diambil dari data statistik world bank Wajib belajar memiliki korelasi positif yang sangat tinggi dengan nilai PDB per Kapita (koefisien korelasi r = 0,93) Indonesia

60 Keterkaitan Wajib Belajar dengan GCI Y = 2,27 + 0,22 x R² = 0,93 1.Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master 2. Nilai indeks GCI diambil dari The Global Competitiveness Report Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master 2. Nilai indeks GCI diambil dari The Global Competitiveness Report Wajib belajar memiliki korelasi positif yang sangat tinggi dengan nilai GCI (koefisien korelasi r = 0,96) Indonesia GCI: Global Competitiveness Index

61 Keterkaitan Wajib Belajar dengan Indeks Pendidikan Y = 0,43 + 0,019 x R² = 0,95 1.Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master 2. Nilai indeks Pendidikan diambil dari Human Development Report Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master 2. Nilai indeks Pendidikan diambil dari Human Development Report 2011 Wajib belajar memiliki korelasi positif yang sangat tinggi dengan nilai Indeks Pendidikan (koefisien korelasi r = 0,97) Indonesia

62 Keterkaitan Wajib Belajar dengan IPM Y = 0,23 + 0,052 x R² = 0,99 1.Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master 2. Nilai IPM diambil dari Human Development Report Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master 2. Nilai IPM diambil dari Human Development Report 2011 Wajib belajar memiliki korelasi positif yang sangat tinggi dengan IPM (koefisien korelasi r = 0,99) Indonesia Kontribusi Pendidikan terhadap IPM Total lebih tinggi dibanding terhadap IPM Pendidikan saja. Ini menunjukkan Pendidikan memiliki efek pengali yang sangat tinggi terhadap kesehatan & pendapatan, dua ukuran IPM lainnya

63 BOMM/Rintisan BOS-SM 1.Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN menegaskan bahwa pendidikan jenjang menengah diarahkan untuk meningkatkan potensi kebekerjaan 2.Dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan menengah maka kualitas proses pembelajaran perlu terus ditingkatkan. 3.Saat ini Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) adalah Rp90 ribu/siswa/tahun dengan cakupan 6,2 juta siswa (76% dari populasi siswa SMA/SMK). 4.Dalam APBN Tahun 2012 satuan biaya BOMM dinaikkan menjadi Rp120 ribu/siswa/tahun yang mencakup seluruh siswa SMA/SMK (7,9 juta siswa). 5.Pemberian BOMM ini diharapkan dapat membantu pembiayaan operasional pendidikan jenjang menengah sekaligus sebagai Rintisan BOS-SM menuju Wajar 12 tahun 63

64 • Setiap SMA/SMK memperoleh biasa rintisan BOS-SM (BOMM) berdasarkan jumlah siswa, dengan satuan biaya Rp. 120 ribu/siswa/tahun • Peningkatan daya tampung SMA/SMK, melalui pemabanguan USB dan RKB SMA/SMK • Penyediaan sarana perpustakaan, laboratorium dan workshop • Penyediaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Fokus

65 2. Subsidi Siswa Miskin 65

66 Subsidi Siswa Miskin 1.Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (UUD 1945). 2.Saat ini terdapat 1,18 juta siswa putus sekolah dan 2,33 juta lulusan SD sampai SM yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena alasan faktor ekonomi. 3.Daya tampung pendidikan dari SMP sampai SM perlu ditingkatkan untuk memenuhi target Wajar 9 tahun dan menyiapkan Wajar 12 tahun 4.APBN Tahun 2012 diarahkan untuk menyediakan subsidi siswa miskin bagi 6,14 juta siswa, dengan nilai Rp 3,9 Triliun. 66 1Subsidi Siswa Miskin SD siswa 2Subsidi Siswa Miskin SMP siswa 3Subsidi Siswa Miskin SMA siswa 4Subsidi Siswa Miskin SMK siswa 5 Bantuan Pendidikan Mahasiswa Miskin PT (Bidik Misi) mahasiswa 6 Bantuan Pendidikan Calon Guru 2.000mahasiswa 1/2

67 67 Kondisi 2009/2010SD/MISMP/MTsSMA/MA/SMK Drop out1,5% (465 ribu) 1,8% (228 ribu ) 4,3% (389 ribu) Lulusan Tidak Melanjutkan 8,6% (445 ribu ) 24,0% (1 juta) 51,7% (1,6 juta) = % drop out = % lulusan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi Outcome Subsidi Siswa Miskin...pemberian subsidi siswa miskin akan menyelamatkan paling sedikit 800 ribu siswa dari putus sekolah dan memberi kesempatan bagi 740 ribu siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi... Penerima subsidi siswa miskin akan dijamin keberkelanjutan pendidikannya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi 2/2

68 • Keberlanjutan dan peningkatan cakupan pemberian subsidi siswa/mahasiswa miskin (Pro-Poor Policy). • Pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin untuk pendidikan • Peningkatan angka melanjutkan siswa antar jenjang pendidikan • Penurunan angka putus sekolah di semua jenjang pendidikan • Penurunan kesenjangan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi dan antar wilayah. Fokus

69 3. Pembangunan Daerah Terdepan 69

70 8 ProvinsiKabupaten KALBAR Sambas Bengkayang Sanggau Sintang Kapuas Hulu KALTIM Kutai Barat Malinau Nunukan ProvinsiKabupaten NTT Kupang TTU Belu Rote Ndao Alor PAPUA Merauke Bovendigul Peg. Bintang Keerom Kota Jayapura Supiori ProvinsiKabupaten NADKota Sabang SUMUTSerdang Bedagai RIAURokan Hilir Bengkalis Indragiri Hilir Kep. Meranti Kota Dumai KEPRINatuna Kep. Anambas Kota Batam Intervensi: -SD-SMP Satu Atap -USB/RKB -SMK Berasrama -Rehab RK Rusak Berat -Tunjangan Khusus Percepatan Pembangunan Pendidikan di Daerah Terdepan 70

71 71 Sekolah di Tingkat Desa Sekolah di Tingkat Kecamatan Rencana Pembangunan Sekolah Berasrama di Daerah Perbatasan/Terpencil Sekolah Kecil SD Kelas 4-6 SMP Kelas 7-9 Satu Atap SD Kelas 1-3 Atau Paket A PKBM SD Kelas 1-3 Atau Paket A PKBM

72 72 Aceh Sumut Sumbar Sumsel Riau Lampung Bengkulu Jambi Kepri Babel Kalbar Kalteng Kaltim Kalsel DKI DIY BaliNTB Sulsel Sultra Sulut Gorontalo Sulteng Papua Maluku Utara Maluku Papua Barat NTT Jateng Jatim Sulbar JabarBanten Rencana Pembangunan/Pengembangan Sekolah Di Daerah Nelayan (Klaster 4) : Rencana Lokasi pembangunan/pengembangan sekolah daerah nelayan (klaster 4) : Daerah khusus penguatan pendidikan NOKABUPATENNOKABUPATEN 1 DEMAK 9 LOMBOK TIMUR 2 INDRAMAYU 10 MAKASSAR 3KOTA AMBON11 MALUKU TENGAH 4KOTA BANDAR LAMPUNG12MANOKWARI 5 KOTA JAKARTA UTARA 13 PACITAN 6 KOTA JAYAPURA 14 PASAMAN BARAT 7KOTA PONTIANAK15 SITUBONDO 8 KOTA SINGKAWANG

73 73 Sekolah di Tingkat Desa Sekolah di Tingkat Kecamatan Rencana Pembangunan Sekolah Berasrama di Daerah Perbatasan/Terpencil Sekolah Kecil SD Kelas 4-6 SMP Kelas 7-9 Satu Atap SD Kelas 1-3 Atau Paket A PKBM SD Kelas 1-3 Atau Paket A PKBM

74 74 Aceh Sumut Sumbar Sumsel Riau Lampung Bengkulu Jambi Kepri Babel Kalbar Kalteng Kaltim Kalsel DKI DIY BaliNTB Sulsel Sultra Sulut Gorontalo Sulteng Papua Maluku Utara Maluku Papua Barat NTT Jateng Jatim Sulbar JabarBanten Rencana Pembangunan/Pengembangan Sekolah Di Daerah Nelayan (Klaster 4) : Rencana Lokasi pembangunan/pengembangan sekolah daerah nelayan (klaster 4) : Daerah khusus penguatan pendidikan NOKABUPATENNOKABUPATEN 1 DEMAK 9 LOMBOK TIMUR 2 INDRAMAYU 10 MAKASSAR 3KOTA AMBON11 MALUKU TENGAH 4KOTA BANDAR LAMPUNG12MANOKWARI 5 KOTA JAKARTA UTARA 13 PACITAN 6 KOTA JAYAPURA 14 PASAMAN BARAT 7KOTA PONTIANAK15 SITUBONDO 8 KOTA SINGKAWANG

75 Peta Perguruan Tinggi Baru di Daerah Terdepan Jumlah Mahasiswa (ribu) Jumlah Penduduk (ribu) Legenda Sumber: PDPT, 2011 Uni. Musamus Poli. Sorong Poli. Nusa Utara Uni. Tarakan Poli. BPapan Poli. Babel Poli. Batam Umrah Uni. Babel Poli. Bengkalis Poli. Banyuwangi Poli. Sampang IT- Sumatera IT- Kalimantan ISB Uni. Sikka Uni. Teuku Umar --- dipersiapkan berdiri __ sudah berdiri

76 4. Sertifikasi Guru 76

77 77 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Guru Upaya meningkatkan mutu sertifikasi guru merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Kegiatan yang akan dilakukan adalah penyelenggaraan seleksi awal dan perbaikan proses PLPG Proses PLPG PLPG= pendidikan dan Latihan Profesi Guru Ujian Sertifikat Lulus Tidak Lulus Proses PLPG Ujian Sertifikat Lulus Tidak Lulus Tidak Lulus < guru Sistem baru akan menjamin: • Peningkatan kompetensi • Kesesuaian keahlian dengan mata pelajaran yang diampu Uji Kompetensi Dasar

78 5. Pelaksanaan Ujian Nasional

79 Evaluasi Internal (Guru danSekolah) Evaluasi Eksternal (Pemerintah) Tuntas KBM Akhlak Baik Ujian Sekolah Ujian Nasional ++ + Evaluasi Komprehensif Mengukur kompetensi dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotorik siswa secara melekat dalam keseluruhan proses belajar mengajar dengan alat ukur yang dibuat oleh guru dan sekolah pada semua mata pelajaran/kegiatan. Mengukur kompetensi dalam ranah kognitif siswa dengan alat ukur yang dibuat seragam secara nasional pada mata pelajaran khusus. 79 Kriteria Kelulusan Tetap 40:60 (kognitif) (kognitif + afektif + psikomotorik) 40%60%

80 UN SMA/Sederajat: April 2012 Pengumuman: 24 Mei 2012 UN SMP/Sederajat: 23 – 26 April 2012 Pengumuman: 2 Juni 2012 Pelaksanaan & Pengumuman UN 2012

81 • Naskah Pencetakan UN dilakukan Terpusat oleh Percetakan Bersertifikat Security Printing. • Dilakukan Pengamanan Naskah dengan Memberikan Kode-kode Rahasia. • Pelibatan Perguruan Tinggi Lebih Maksimal • Nilai UN Menjadi Salah Satu Faktor untuk Penerimaan di Jenjang Perguruan Tinggi Melalui Jalur Undangan. 81 Fokus 2012

82 6. Pelaksanaan BOS

83 Latar Belakang 1.Jumlah nominal BOS tahun 2012 mengalami kenaikan sekitar 40 % dari BOS 2011 (Rp 16,3 T  Rp 23,5 T), dengan harapan bisa memastikan prinsip pengelolaan sekolah Wajib Belajar 9 th berjalan dengan baik 2.Target kita adalah memastikan bahwa, mekanisme penyaluran dan pemanfaatan BOS 2012 memenuhi prinsip ketepatan: waktu, jumlah, sasaran dan penggunaannya (peraturan dan tatalaksananya harus menjamin) 83

84 Mekanisme Penyaluran Dana Bos Tahun 2012 Kementerian Keuangan RI Kas Umum Daerah Provinsi Sekolah Negeri/Swasta SKPD Pendidikan Provinsi Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota Transfer dana BOS per-provinsi sesuai PMK dana BOS 2012 Penyampaian Permendikbud alokasi dana BOS, nomor rekening dan NPHD persekolah per-Kab/Kota 84 Catatan: Penyaluran dana BOS tahun anggaran 2012 akan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan ke satuan pendidikan dasar baik negeri maupun swasta dalam bentuk hibah sesuai dengan daftar sekolah dan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Permendagri Pengaturan Pengelolaan Dana BOS

85 85 Data Alokasi BOS per Kab/Kota/Prov PMK Alokasi BOS 2012 UU APBN 2012 Nomor Rekening Sekolah Naskah Hibah Kemdikbud Kemdagri SK Dirjen Dikdas Rincian Alokasi BOS per sekolah Penetapan Juknis BOS Kemkeu Pedoman Pengelolaan BOS Pemprov Pemkab Penetapan dalam APBD SEKOLAH Kas Umum Provinsi DINAS PEND KAB/KOTA DINAS PEND PROVINSI Skema Penyiapan Penyaluran Dana BOS Tahun 2012

86 7. Lanjutan Program Rehabilitasi Sekolah 86

87 Rencana Anggaran Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD – SMP TA Jenjang Total KebutuhanRencana Rehabilitasi 2011Rencana Rehabilitasi 2012* Jumlah Ruang Kelas Rusak Berat Jumlah Kebutuhan Anggaran Jumlah Ruang Kelas Jumlah Anggaran Jumlah Ruang Kelas Jumlah Anggaran SD SMP TOTAL (Juta Rupiah) 87 APBN-2011 Rp. 0,7 T DAK-2011 Rp. 2,1 T APBN-2012 Rp. 8,03 T DAK-2012 Rp.9 T * Sesuai RKA Kemdikbud Tahun 2012

88 8. Pembangunan National Language Center 88

89 Desain Gedung National Language Center 89 Perspektif Sisi Kiri Depan 1/4

90 90 Perspektif Sisi Tengah Depan Desain Gedung National Language Center 2/4

91 9. Reformasi Birokrasi 91

92 PERMEN LARANGAN PUNGUTAN 92 IV

93 Catatan: Monitoring penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SD mencakup 675 sekolah di 33 Provinsi pada 84 Kabupaten/Kota Jenis Pungutan Tahun Ajaran 2010/2011 dan 2011/2012: SD 93 (%) Persentase SD yang melakukan pungutan untuk uang buku/LKS, pembangunan gedung, dan seragam sekolah pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2011/2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya

94 Catatan: Monitoring penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMP mencakup 414 sekolah di 33 Provinsi pada 84 Kabupaten/Kota Jenis Pungutan Tahun Ajaran 2010/2011 dan 2011/2012: SMP 94 (%) Persentase SMP yang melakukan pungutan untuk uang buku/LKS, pembangunan gedung, seragam sekolah, dan SPP pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2011/2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya

95 Ruang Lingkup Permendikbud A.Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 3) B.Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS (Pasal 4 dan Pasal 5) C.Sekolah yang bertaraf internasional (Pasal 6) D.Sekolah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional (Pasal 6) Catatan: Sekolah adalah satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama termasuk Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (Pasal 1 (1))

96 Larangan Pungutan Sekolah Pungutan Biaya Operasional Biaya Investasi A. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah B. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS : Dilarang

97 C.Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang bertaraf internasional tidak boleh melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 6) D.Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional tidak boleh melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 6) Larangan Pungutan (lanjutan)

98 Pasal 5 (2): Dalam keadaan tertentu jika sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima bantuan operasional melakukan pungutan biaya operasi, maka sekolah harus: a)memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua atau wali peserta didik; b)memperoleh persetujuan tertulis dari komite sekolah; c)memperoleh persetujuan tertulis dari kepala dinas pendidikan provinsi dan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, sesuai kewenangan masing-masing; dan d)memenuhi persyaratan : 1)perencanaan investasi dan operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada SNP; 2)perencanaan investasi dan operasi diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan sekolah; 3)perolehan dana disimpan dalam rekening atas nama sekolah; 4)perolehan dana dibukukan secara khusus oleh sekolah, terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara sekolah; dan 5)penggunaan sesuai dengan perencanaan Larangan Pungutan (lanjutan)

99 Sanksi Pasal 9: a)pembatalan pungutan; b)untuk kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa: 1)teguran tertulis; 2)mutasi; atau 3)sanksi administratif lain sesuai ketentuan kepegawaian c)untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat berupa pencabutan ijin penyelenggaraan.

100 MONITORING MEDIA V V

101 o Jumlah Media : 26 Media o Jumlah Pemberitaan: Clips o Media Terbanyak Memberitakan : 1. Harian Pelita (1005 Clips) 2. Pikiran Rakyat (798 Clips) o Isu Terbanyak Diberitakan: 1. UN (1425 clips) 2. Program & Kebijakan (1353 Clips) o Unit Utama Terbanyak Diberitakan : 1. Dikdas (3106 clips) 2. Dikmen (2283 Clips) o Nara Sumber Terbanyak Dikutip : 1. Mohammad Nuh (999 Clips) 2. Taufik Yudhi Mulyanto (301 Clips)

102

103 • Fasilitas Pend (225) • Anggaran & Biaya Pend (172) • Fasilitas Pend (134) • Prog & Kebijakan (133) • Anggaran & Biaya Pend (212) • Prog & Kebijakan (121) • UN (626) • Anggaran & Biaya Pend (98) • UN (262) • Prog & Kebijakan (140) • UN (227) • SNMPTN & PPDB (188) • SNMPTN & PPDB (219) • Prog & Kebijakan (193) • Anggaran&Biaya Pend (88) • Prog & Kebijakan (53) • Fasilitas Pend (124) • Prog & Kebijakan (121) • Fasilitas Pend (123) • Prog & Kebijakan (92) • Prog & Kebijakan (124) • Fasilitas Pend (91) • Fasilitas Pend (63) • Prog & Kebijakan (57)

104

105

106 106...pendidikan hari esok harus lebih baik dari hari ini... Insya Allah TERIMA KASIH


Download ppt "Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, 30 Desember 2011 1 BAHAN JUMPA PERS AKHIR TAHUN 2011 1 Menjangkau Mereka Yang Tak Terjangkau."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google