Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

 SUBDIT PAI PADA SMK  DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI  2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: " SUBDIT PAI PADA SMK  DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI  2013."— Transcript presentasi:

1  SUBDIT PAI PADA SMK  DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI  2013

2  Pasal 42 ayat (1): “Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”

3  Pasal 1 angka 11: “Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen”  Pasal 1 angka 12: “Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional”  Pasal 2 ayat (2): “Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik”

4  Pasal 8: “ Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”  Pasal 11 ayat (1): “Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan”  Pasal 11 ayat (2): “Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah”

5  Pasal 16 ayat (2): Tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama”  Pasal 16 ayat (3): Tunjangan profesi dialokasikan dalam APBN dan/atau APBD  Pasal 82 ayat (2): “Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini”

6  Pasal 29 ayat (1) huruf c: (Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki) “sertifikat profesi guru untuk PAUD”  Pasal 29 ayat (2) huruf c: (Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki) “sertifikat profesi guru untuk SD/MI”  Pasal 29 ayat (3) huruf c: (Pendidik pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat memiliki) “sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs”

7  Pasal 29 ayat (2) huruf c: (Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki) “sertifikat profesi guru untuk SMA/MA”  Pasal 29 ayat (2) huruf c: (Pendidik pada SDLB/SMPLB/ SMALB, atau bentuk lain yang sederajat memiliki) “sertifikat profesi guru untuk SMA/MA”  Pasal 29 ayat (2) huruf c: (Pendidik pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat memiliki) “sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK”

8 1. Pasal 3 ayat (2): “Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama” 2. Pasal 9 ayat (3): “Pengelolaan pendidikan keagamaan dilakukan oleh Menteri Agama”

9  Pasal 1 ayat (3): “Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru”  Pasal 1 ayat (4): “Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional”  Pasal 2: “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”

10  Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10: (mengatur tentang sertifikasi melalui PENDIDIKAN PROFESI)  Pasal 11: “Sertifikat pendidik yang diperoleh guru berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”  Pasal 15 ayat (1): (persyaratan memperoleh tunjangan profesi)  Pasal 15 ayat (2): (hanya berhak memperoleh satu tunjangan profesi, walaupun memiliki sertifikat pendidik lebih dari satu)

11  Pasal 15 ayat (3): (tugas tambahan seorang guru)  Pasal 15 ayat (4): (persyaratan memperoleh tunjangan profesi bagi pengawas)  Pasal 15 ayat (5): “Tunjangan profesi diberikan terhitung mulai awal tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan mendapatkan Nomor Registrasi Guru dari Departemen”

12  Pasal 15 ayat (6): (cara memperoleh Nomor Registrasi Guru)  Pasal 63 (SANKSI) ayat (5): (guru yang memperoleh kualifikasi akademik dan/atau sertifikat pendidik dengan cara melawan hukum, maka diberhentikan sebagai guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan yang pernah diterima)

13  Pasal 1 ayat (4): “Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya  Pasal 4: (besar tunjangan profesi adalah satu kali gaji pokok PNS)  Pasal 5: (besar tunjangan profesi bagi guru bukan PNS)  Pasal 6: (ketentuan inpassing bagi guru bukan PNS)  Pasal 7: (TMT tunjangan profesi)

14  Pasal 2 ayat (1): Sertifikasi dilaksanakan melalui pola penilaian Portofolio, Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL) atau Pendidikan Profesi Guru (PPG)  Pasal 2 ayat (2): Sertifikasi melalui penilaian Portofolio, PLPG dan PSPL diatur dan ditetapkan oleh Konsorsium  Pasal 2 (ayat 3): Sertifikasi melalui PPG diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri

15  Pasal 3 ayat (1): Sertifikasi diikuti oleh guru dengan ketentuan: (a). memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV atau (b). belum memiliki kualifikasi S1 atau D-IV dengan syarat mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru atau mempunyai golongan IV/a  Pasal 3 ayat (2): Ketentuan selain sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh Konsorsium

16  Pasal 11 ayat (2): “Perguruan tinggi penyelenggara Sertifikasi wajib melaporkan guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik kepada Konsorsium”.  Pasal 11 ayat (3): Konsorsium melaporkan kepada Menteri  Pasal 11 ayat (4): Berdasarkan laporan dari Konsorsium, Menteri/pejabat yang ditunjuk memberi Nomor Registrasi Guru (NRG)

17 LAMPIRAN II: Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru Agama/ bidang studi Agama dalam Jabatan

18  Pasal 5 ayat (1): (dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 guru tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 JTM, maka dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan tertentu  Pasal 5 ayat (2): (dalam jangka waktu dua tahun kandepag atau dinas kabupaten/kota melakukan perencanaan kebutuhan guru dan redistribusi) 

19  Bab III, halaman 14 huruf C angka 1.a: (aturan penetapan peserta sertifikasi bagi Guru Pendidikan Agama dan Guru Madrasah diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Agama)  Halaman 14 huruf C angka 1.c: (penetapan peserta sertifikasi bagi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas)

20  Pasal 3: (Tunjangan Profesi diberikan kepada Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan)  Pasal 6 ayat (2): (Tunjangan Profesi bagi Guru pendidikan agama dialokasikan dalam anggaran Kementerian Agama)  Pasal 8 ayat (1): (besaran tunjangan adalah satu kali gaji pokok)  Pasal 8 ayat (2): (tunjangan diberikan setiap bulan)

21  Pasal 9 ayat (1): “Tunjangan Profesi Guru diberikan terhitung mulai tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat Nomor Regitrasi Guru dari Kementerian Pendidikan Nasional”  Pasal 9 ayat (2): (NRG diperoleh setelah mendapat sertifikat pendidik)  Pasal 13 ayat: (Tunjangan Profesi dihentikan apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan)

22  LAMPIRAN Bagian III A angka 4: “Tunjangan profesi dan bantuan tunjangan profesi guru/pengawas dibayarkan mulai bulan Januari tahun berikutnya, terhitung sejak tanggal yang bersangkutan dinyatakan lulus ujian sertifikasi guru sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat pendidik dan memperoleh NRG”

23

24

25

26  Terima kasih  Wassalam


Download ppt " SUBDIT PAI PADA SMK  DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI  2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google