Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Mhd/dps/lppi/20141 PERKEMBANGAN INSTITUSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA Rapimnas LDII, Balai Kartini, Jakarta 14 Mei 2014 by : Mohamad Hidayat (National.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Mhd/dps/lppi/20141 PERKEMBANGAN INSTITUSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA Rapimnas LDII, Balai Kartini, Jakarta 14 Mei 2014 by : Mohamad Hidayat (National."— Transcript presentasi:

1 mhd/dps/lppi/20141 PERKEMBANGAN INSTITUSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA Rapimnas LDII, Balai Kartini, Jakarta 14 Mei 2014 by : Mohamad Hidayat (National Sharia Board of MUI)

2 Transformasi Praktek Bisnis Abad ini 2 Transformasi Praktek bisnis kotorPraktek bisnis ber-etika  Tidak jujur  Tidak adil  Tidak transparan  Menipu  Menghalalkan segala cara  Menghancurkan reputasi  Mengurangi daya saing  Risiko  bankrut Implikasi  Jujur  Adil (fair)  Transparan (disclosure)  Kepedulian : Corporate Social Responsibility Program  Good Corporate Governance (GCG)  Meningkatkan reputasi  Meningkatkan daya saing  Manfaat  perusahaan sustainable karena sulit ditiru Implikasi

3 Arah Bisnis abad XXI : Berbasis Spiritual 3 Transformasi praktek bisnis dan marketing Intellectual approach Emotional approach Spiritual approach •Mengandalkan kecerdasan otak •Keinginan customer (faktor emotional) tidak mampu ditangkap dengan intellectual approach •Keinginan & kebutuhan customer dapat diketahui •Bersifat manipulatif •Faktor Ketuhanan diikut sertakan dalam praktek bisnis •Keinginan customer untuk berinteraksi secara aman dan Halal terpenuhi  pebisnis jujur, adil & dapat dipercaya

4 INSTITUTIONS 4 SS HARIA BANKING SS HARIA INSURANCE\RE INSURANCE MM ULTI FINANCE SS HARIA FUND II SLAMIC MULTI LEVEL MARKETING PP AWNSHOP CC APITAL MARKET ◦S◦S HARIA`S BOND ◦S◦S HARIA`S STOCK/SHARE ◦S◦S UKUK (SBSN) ◦M◦M UTUAL FUND HH OTEL KK JK/UJK CC ASH WAQF, Etc. mhd/dps/lppi/2014

5 WHY SHARIA`S ECONOMIC ? •E•ECONOMIC REASON (alasan Ekonomi) •P•POLITICAL - SOCIAL REASON (alasan Politis-Sosial) •S•SHARIA REASON (Alasan Hukum Agama) •E•ETHIC REASON (alasan moral)

6 mhd20146 SAVING PATTERN AL-QUR’AN AS-SUNNAH AQIDAHSHARIAHAHLAQ IBADAH MUAMALAH POLITIC ECONOMIC SOCIAL Q.S.: AL-MAIDAH Verse 88 AL-BAQARAH VERSE 201 GOOD IN THIS WORLD AND GOOD IN THE HEREAFTER CONSUMPTION PATTERN AL QUR’AN SURAH : Al Baqarah Verse 183 Al A’Raaf Verrse 31 Al Israa Verse AL QUR’AN SURAH Ar Rum Verse 39 Ali Imran Verse 130 An Nisaa Verse 161 Al-Baqarah Verses 275, 276, 278, 279 INVESTMENT PATTERN AL QUR’AN SURAH : An-Nisaa Verse 29 Al Baqarah Verse 275 Al Muzzammil Verse 20 Shaad Verse 24 Al Hasyir Verse 7 PRODUCTION PATTERN DISTRIBUTION PATTERN THE SUBTANCE THE ACTIVITIES

7 mhd20147 Indirect Financial Market Direct Financial Market Islamic Bond Market Islamic Equity Market Finance Companies Merchant Banks Unit Trusts Takaful Islamic Financial Market Sharia Financial System Deficit Sector Surplus Sector Islamic Capital Market Islamic Money Market Commercial Banks

8 RESIKO LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH 1. Risiko likuiditas 2. Risiko operasional 3. Risiko pasar 4. Risiko investasi 5. Risiko pembiayaan 6. Risiko hukum 7. Risiko Syariah 8. Risiko reputasi 9. Risiko strategis 10. Risiko kepatuhan mhd/dps/lppi/20148

9 9 BANK SYARIAH Vs BANK KONVENSIONAL Landasan Hukum Peraturan Per UU • Sumber hukum Syariah : AlQuran, Sunnah, Fatwa DSN • Peraturan Per UU Pengawasan Perseroan Dewan Komisaris - Dewan Pengawas Syariah - Dewan Komisaris Rp Return Funding – Landing : Bunga Funding : Bagi hasil, Bonus Financing : Margin, Bagi hasil, Biaya, Sewa, Fee Laporan Keuangan Accrual BasisCash Basis, Accrual Prinsip Transaksi • Uang sbg komoditi • Pinjaman Uang • Uang sbg alat bayar • Bagi hasil, Jual beli, Sewa, fee SYARIAH KONVENSIONAL Syariah VS Konvensional DPK – End User Disharmoni Harmoni

10 mhd/dps/lppi/ Skema Operasi Bank Syariah Bank Syariah Giro (Titipan/Wadi’ah) Tabungan ( Wadi’ah/Mudharabah) Deposito (Mudharabah) Investasi Khusus (Mudharabah) Investasi Jual Beli Bagi Hasil Sewa

11 mhd/dps/lppi/ Skema Operasi BANK SYARIAH GIRO (Titipan/Wadiah) TABUNGAN (Wadiah/Mudharabah) DEPOSITO (Mudaharabah) Investasi Khusus (Mudharabah) BANK SYARIAH BONUS KEUNTUNGAN JUAL BELI BAGI HASIL SEWA INVESTASI KEUNTUNGAN Margin Bagi hasil Fee

12 mhd/dps/lppi/ SIAPA YANG BERKOMPETENSI MEMBUAT PERNYATAAN HUKUM SYARIAH ATAS PRAKTEK PENGELOLAAN DAN OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA ?

13 mhd/dps/lppi/  DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen.  DPS merupakan pihak terafiliasi dan bagian dari bank.  Setiap bank syariah harus memiliki DPS yang anggotanya sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang untuk Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, dan sedikitnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.  Dalam hal anggota DPS lebih dari 1 (satu) orang, maka wajib ditetapkan 1 (satu) orang dari anggota tersebut sebagai ketua. Pengertian Umum & Kedudukan DPS Dalam Perbankan Syariah

14 CONTOH STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH X 14mhd/dps/lppi/2014

15 PERATURAN PER UU YANG MENGATUR DPS UU no 40 thn 2007 tentang Perseroan Terbatas (pasal 109) 2. UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 3. PBI 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah 4. PBI no. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional 5. PBI 11/3/2009 tgl 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah 6. PBI 11/10/2009 tgl 19 maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah 7. PBI 11/33/2009 tgl 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan GCG BUS & UUS 8. SE BI no 12/13/DPBS tentang Pelaksanaan CCG Bank Syariah 9. PBI 13/2/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank umum 10. PBI 13/23/2011 tentang managemen resiko bagi BUS & UUS 11. Keputusan DSN MUI no 2 tahun 2002 tentang Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN MUI 12. Keputusan DSN MUI no 3 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuanagn Syariah (LKS) mhd/dps/lppi/2014

16 16 UU no 40 thn 2007 tentang Perseroan Terbatas (pasal 109) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah selain memiliki dewan komisaris, wajib memiliki Dewan Pengawas syariah (1) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bertugas memberikan saran dan nasehat pada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah (3)

17 mhd/dps/lppi/ UU no 21 thn 2008 tentang Perbankan Syariah (pasal 32) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (1) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bank Indonesia (4)

18 mhd/dps/lppi/ “ DEWAN PENGAWAS SYARIAH ADALAH DEWAN YANG BERSIFAT INDEPENDEN, YANG DIBENTUK OLEH DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN DITEMPATKAN PADA BANK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH, DENGAN TUGAS YANG DIATUR OLEH DEWAN SYARIAH NASIONAL “. SK DIR. Bank Indonesia 32/34/kep/Dir 1999 pasal 1 (j)

19 FATWA-FATWA DSN MUI Tahun 2000 s/d Maret

20 Katagori Fatwa Perbankan 59 Fatwa Pasar Modal 10 Fatlwa IKNB 12 Fatwa Bisnis & Jasa 8 Fatwa

21 21 Terima Kasih


Download ppt "Mhd/dps/lppi/20141 PERKEMBANGAN INSTITUSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA Rapimnas LDII, Balai Kartini, Jakarta 14 Mei 2014 by : Mohamad Hidayat (National."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google