Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

11 Direktorat Perbankan Syariah. PENGAWASAN BANK SYARIAH DASAR HUKUM PENGAWASAN BANK  UU No. 23/1999 tentang BI, pasal 8,23-33 sebagaimana telah diubah.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "11 Direktorat Perbankan Syariah. PENGAWASAN BANK SYARIAH DASAR HUKUM PENGAWASAN BANK  UU No. 23/1999 tentang BI, pasal 8,23-33 sebagaimana telah diubah."— Transcript presentasi:

1 11 Direktorat Perbankan Syariah

2 PENGAWASAN BANK SYARIAH DASAR HUKUM PENGAWASAN BANK  UU No. 23/1999 tentang BI, pasal 8,23-33 sebagaimana telah diubah telah UU No.3 Tahun  UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10/1998 pasal 29 s.d 33.  UU No.21/2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 50 s.d 54

3 PENGAWASAN BANK SYARIAH Secara garis besar, pengawasan yang dilakukan terhadap bank syariah, adalah:  pengawasan sebagaimana yang dilakukan terhadap bank konvensional (prudential principles)  penilaian kepatuhan bank terhadap penerapan prinsip syariah dalam operasionalnya (sharia compliance).

4 4 PENGAWASAN BANK SYARIAH MISI Mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang istiqomah terhadap prinsip- prinsip syariah yang mampu berperan dalam sektor riil. SASARAN PENGEMBANGAN BANK SYARIAH :  Terpenuhi prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah  Diterapkannya prinsip kehati- hatian dalam operasional perbankan syariah  Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien  Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas. MISI DAN SASARAN PENGEMBANGAN BANK SYARIAH

5 5 FAKTOR YG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH BI: Perizinan, Pengaturan dan Pengawasan DSN : Fatwa Kegiatan Usaha dan DPS IAI : PSAK, PAPSI, Pedoman Audit Badan Arbitrase Lain-lain Regulator, Pengawas dan badan lainnya Perbankan konvensional Lembaga keuangan lainnya Kompetitor / Subtitusi Integritas Kompetensi Loyalitas Nasabah/Masyarakat Pengurus dan Pemilik Integritas dan Kompetensi (STAF) Kepatuhan thd Prinsip Syariah Kepatuhan thd Prudential Regulation Perbankan Syariah yang sehat dan sejalan dengan kebutuhan Masyarakat Kondisi Makro Ekonomi : Sektor Riil, moneter, fiskal dan luar negeri Infrastruktur

6 6 ASPEK DASAR KEWENANGAN PENGAWASAN BANK: PENGAWASAN BANK SYARIAH  Power to License ◘Penilaian ahlak dan moral calon pemilik/pengurus ◘Kemampuan penyediaan modal ◘Kesungguhan calon pengurus/pemilik melakukan kegiatan perbankan  Power to Regulate ◘Merumuskan ketentuan dan peraturan untuk terciptanya perbankan yang sehat  Power to Control ◘Melakukan pengawasan terhadap bnk dalam batasan wewenang yang jelas  Power to Impose Sanction ◘Kewenangan memberikan sanksi atas pelanggaran ketentuan

7 7 HAKEKAT PENGAWASAN BANK : PENGAWASAN BANK SYARIAH  Tidak dimaksudkan untuk mengantikan manajemen bank dalam mengambil keputusan bisnis  Tidak dimaksudkan untuk menjamin bahwa bank tidak akan jatuh bangkrut  Bukan untuk mencegah atau melarang bank mengambil risiko bisnis dari kegiatan operasionalnya yg diperbolehkan.  Dalam aspek makro perbankan, otoritas pengawasan bank tidak dimaksudkan untuk menciptakan distorsi terhadap iklim persaingan pasar, dan tidak untuk memaksakan bank untuk melakukan kebijakan moneter dan pembiayaan tertentu.

8 8 JENIS PELAKSANAAN PENGAWASAN BANK : PENGAWASAN BANK SYARIAH  Pengawasan Tidak Langsung (Off-site supervision)  Pengawasan dengan fokus pada laporan- laporan berkala yang wajib disampaikan oleh bank termasuk informasi lain yang dipandang perlu.  Pengawasan Langsung (On-site supervision)  Pengawasan dengan melakukan pemeriksaan langsung ke bank.

9 9 Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara menganalisa laporan/informasi yang disampaikan oleh bank, baik laporan/informasi yang bersifat rutin ataupun tidak rutin bertujuan untuk mengetahui gambaran/kondisi usaha bank secara keseluruhan dan mengetahui secara dini permasalahan-permasalahan bank. Pengenalan Dasar :  Mengenali latar belakang pemilik/komisaris  Kemampuan keuangan  Komposisi kepemilikannya  Campur tangan dalam operasional bank  Keterkaitan kepemilikan dengan bank lain  Kedudukan dalam masyarakat OFF-SITE SUPERVISION

10 10 Pengenalan Dasar :  Mengenali latar belakang pengurus :  Pengalaman, profesionalisme, atau kemampuan mengelola bank.  Keterkaitan dengan pemilik/komisaris.  Kemampuan keuangan ybs.  Kegiatan lain pengurus termasuk usaha keluarga  Kedudukan ybs dalam masyarakat.  Mengenali performance bank dan grupnya. OFF-SITE SUPERVISION

11 11  Mampu memprioritaskan pengawasan terhadap bank berdasarkan :  Kondisi usaha  Perilaku pemilik/pengurus  Kemampuan pemilik/pengurus OFF-SITE SUPERVISION Strategi Pengawasan :  Menganalisa dan menanggapi laporan bank yang bersifat rutin dan non-rutin dengan menetapkan indikator-indikator guna mempermudah pengawasan:  Mengamati setiap pos laporan yang disampaikan beserta kewajaran dan perubahannya.  Melihat target dan upaya pencapaian target tsb  Menganalisa permasalahan yang dihadapi bank

12 12 OFF-SITE SUPERVISION Strategi Pengawasan :  Rencana pengembangan kinerja bank termasuk pengembangan SDM, jaringan usaha.  Evaluasi kinerja bank termasuk kinerja pengurus.  Meneliti dan menganalisa setiap perubahan baik kinerja, pengurus, pemegang saham, jaringan kantor, dll Tindaklanjut Pengawasan :  Memberikan Surat Pembinaan dengan menitikberatkan pada permasalahan yg dihadapi dan alternatif penyelesaiannya.  Pertemuan dengan bank bila diperlukan untuk mencari penyelesaian suatu masalah yang dihadapi bank.  Melakukan pemantauan atas perkembangan bank dan upaya penyelesaian permasalahan.

13 13 OFF-SITE SUPERVISION Laporan yang bersifat rutin:  Harian (Laporan Harian Bank Umum /LHBU)  Mingguan (Laporan Mingguan Bank Umum /LMB).  Bulanan (Laporan Bulanan Bank Umum Syariah /LBUS)  Triwulanan (Laporan Triwulanan)  Semesteran (Laporan Semesteran)  Tahunan (Laporan Tahunan)  Tiga Tahunan (Laporan Tiga Tahunan)

14 14 LAPORAN/INFORMASI RUTIN BANK :  Laporan Harian : ◘Laporan Cash Flow, PDN, PIPU.  Laporan Mingguan : ◘Laporan Giro Wajib Minimum (GWM)  Laporan Bulanan : ◘Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS). ◘Laporan BMPK ◘Laporan Restrukturisasi Pembiayaan  Laporan Triwulanan : ◘Laporan Keuangan Publikasi OFF-SITE SUPERVISION

15 15 LAPORAN/INFORMASI RUTIN BANK :  Laporan Semesteran : ◘Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) ◘Laporan Audit Intern ◘Laporan Dewan Pengawas Syariah Untuk melihat efektifitas pelaksanaan pengawasan DPS dengan membandingkan hasil pemeriksaan pelaksanaan prinsip syariah oleh BI  Laporan Tahunan : ◘Laporan Tahunan Untuk melihat tingkat Kinerja Bank/Pengurus, efektifitas pelaksanaan pengawasan Komisaris. OFF-SITE SUPERVISION

16 16 LAPORAN/INFORMASI RUTIN BANK :  Laporan Tahunan : ◘Rencana Bisnis Bank (RBB) Untuk melihat target dan kewajarannya serta langkah-langkah yg akan dilakukan dalam pencapaian target.  Laporan Tiga Tahunan : ◘Laporan pihak ekstern tentang hasil kerja audit intern bank. OFF-SITE SUPERVISION

17 17 LAPORAN/INFORMASI NON RUTIN BANK :  Laporan Audit Khusus Intern Bank.  Laporan Teknologi Informasi  Laporan Transaksi antara Bank dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.  Laporan penyediaan dana, komitmen, maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha dengan bank kepada debitur yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank, bagi Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha.  Pengembangan jaringan kantor. OFF-SITE SUPERVISION

18 18 LAPORAN/INFORMASI NON RUTIN BANK :  Laporan Perubahan Pengurus  Laporan Pengaduan Nasabah  Laporan/pertanyaan dari pihak ke tiga lainnya.  Laporan Pemeriksaan Pejabat dari luar negeri terhadap KC Bank Asing Syariah.  dll. OFF-SITE SUPERVISION

19 PENGAWASAN BANK SYARIAH  Apabila berdasarkan hasil pemantauan terhadap laporan rutin/tidak rutin ditemukan adanya bank yang tidak menyampaikan laporan atau terlambat menyampaikan laporan/koreksi laporan, atau isi laporan tidak sesuai dengan ketentuan, atau hasil analisa menunjukkan performance bank menurun drastis, maka kepada bank:  dimintakan penjelasan  diberikan teguran tertulis dan/atau dikenakan kewajiban membayar sesuai ketentuan yang berlaku  dilakukan Pengawasan Intensif (Intensive Supervision) atau  dimasukkan kedalam kategori Bank dalam Pengawasan Khusus (Special Surveillance). KESIMPULAN

20 20  Apabila berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam operasional bank, atau tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus dan atau pejabat bank, maka dilakukan pemeriksaan khusus dalam rangka pembuktian.  Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tersebut apabila terbukti ada penyimpangan dalam operasional bank dan atau tindak pidana, maka hal tersebut diajukan dalam rapat KEP untuk diproses lebih lanjut atau untuk dilaporkan kepada pihak berwajib dan direkomendasikan untuk dimasukkan ke dalam daftar Tercela (DOT). KESIMPULAN OFF-SITE SUPERVISION

21 21


Download ppt "11 Direktorat Perbankan Syariah. PENGAWASAN BANK SYARIAH DASAR HUKUM PENGAWASAN BANK  UU No. 23/1999 tentang BI, pasal 8,23-33 sebagaimana telah diubah."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google