Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PAJAK BUMI BANGUNAN PBB UU No. 12 Tahun 1994 Pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PAJAK BUMI BANGUNAN PBB UU No. 12 Tahun 1994 Pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan,"— Transcript presentasi:

1 PAJAK BUMI BANGUNAN PBB UU No. 12 Tahun 1994 Pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan

2 TERMINOLOGI BUMI BUMI Permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan serta laut wilayah RI Permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan serta laut wilayah RI BANGUNAN BANGUNAN Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan

3 .. NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) Harga rata-rata yang diperoleh dari traksaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat traksaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti Harga rata-rata yang diperoleh dari traksaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat traksaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) Surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-undang Surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-undang SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) Surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada WP Surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada WP

4 SUBJEK PBB ORANG PRIBADI atau BADAN yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan yang meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa ORANG PRIBADI atau BADAN yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan yang meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa

5 OBJEK PBB BUMI adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi daratan dan air serta laut wilayah RI BUMI adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi daratan dan air serta laut wilayah RI BANGUNAN adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan BANGUNAN adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan

6 .. Termasuk dalam BANGUNAN : Termasuk dalam BANGUNAN : Jalan lingkungan Jalan lingkungan Jalan tol Jalan tol Kolam renang Kolam renang Pagar mewah Pagar mewah Tempat olah raga Tempat olah raga Galangan kapal, dermaga Galangan kapal, dermaga Kilang minyak, gas, pipa minyak Kilang minyak, gas, pipa minyak Fasilitas lain yang memberi manfaat Fasilitas lain yang memberi manfaat

7 PENGECUALIAN OBJEK DIGUNAKAN SEMATA-MATA UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM DIBIDANG IBADAH, SOSIAL, KESEHATAN, KEBUDAYAAN YANG TIDAK MENCARI KEUNTUNGAN DIGUNAKAN SEMATA-MATA UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM DIBIDANG IBADAH, SOSIAL, KESEHATAN, KEBUDAYAAN YANG TIDAK MENCARI KEUNTUNGAN DIGUNAKAN UNTUK KUBURAN, PENINGGALAN PURBAKALA ATAU YANG SEJENIS DENGAN ITU. DIGUNAKAN UNTUK KUBURAN, PENINGGALAN PURBAKALA ATAU YANG SEJENIS DENGAN ITU. MERUPAKAN HUTAN LINDUNG, SUAKA ALAM, HUTAN WISATA, TAMAN NASIONAL YANG DIKUASAI NEGARA MERUPAKAN HUTAN LINDUNG, SUAKA ALAM, HUTAN WISATA, TAMAN NASIONAL YANG DIKUASAI NEGARA

8 .. DIGUNAKAN UNTUK PERWAKILAN DIPLOMATIK, KONSULAT, BERDASARKAN AZAS TIMBAL BALIK DIGUNAKAN UNTUK PERWAKILAN DIPLOMATIK, KONSULAT, BERDASARKAN AZAS TIMBAL BALIK DIGUNAKAN OLEH BADAN ATAU PERWAKILAN INTERNASIONAL MISALNYA PBB, BADAN INTERNASIONAL DAN LAIN-LAIN YANG DITENTUKAN MENTERI KEUANGAN DIGUNAKAN OLEH BADAN ATAU PERWAKILAN INTERNASIONAL MISALNYA PBB, BADAN INTERNASIONAL DAN LAIN-LAIN YANG DITENTUKAN MENTERI KEUANGAN

9 KLASIFIKASI NJOP Klasifikasi BUMI dan BANGUNAN adalah pengelompokkan nilai jual rata-rata atas objek PBB yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan penghitungan PBB terutang. Klasifikasi BUMI dan BANGUNAN adalah pengelompokkan nilai jual rata-rata atas objek PBB yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan penghitungan PBB terutang. Faktor klasifikasi BUMI/Tanah : Faktor klasifikasi BUMI/Tanah : Letak Letak Peruntukan Peruntukan Pemanfaatan Pemanfaatan Kondisi lingkungan Kondisi lingkungan Faktor klasifikasi BANGUNAN : Faktor klasifikasi BANGUNAN : Bahan yang digunakan Bahan yang digunakan Rekayasa Rekayasa Letak Letak Kondisi lingkungan Kondisi lingkungan

10 CARA MENGHITUNG PBB DPP PBB adalah NJOP DPP PBB adalah NJOP Dasar Perhitungan Pajak adalah NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) yaitu nilai jual dengan persentase yang serendah- rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%. Dasar Perhitungan Pajak adalah NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) yaitu nilai jual dengan persentase yang serendah- rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%. Persentase NJKP ditetapkan : Persentase NJKP ditetapkan : Sebesar 40% : Sebesar 40% : Objek Pajak Perumahan yang WP-nya perseorangan dengan NJOP =/> Rp 1 Milyar Objek Pajak Perumahan yang WP-nya perseorangan dengan NJOP =/> Rp 1 Milyar Objek Pajak Perkebunan yang luasnya =/> 25 Ha yang dikuasai BUMN dan Swasta Objek Pajak Perkebunan yang luasnya =/> 25 Ha yang dikuasai BUMN dan Swasta Objek Pajak Kehutanan termasuk areal blok tebangan dalam kegiatan pemegang HPH, Hak Pemungutan Hasil dan Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu Objek Pajak Kehutanan termasuk areal blok tebangan dalam kegiatan pemegang HPH, Hak Pemungutan Hasil dan Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu Sebesar 20% untuk objek pajak lainnya Sebesar 20% untuk objek pajak lainnya

11 .. TARIF PAJAK = 0,5% DARI NJKP TARIF PAJAK = 0,5% DARI NJKP NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 NJOPTKP adalah Rp ,00 untuk setiap WP. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 NJOPTKP adalah Rp ,00 untuk setiap WP. Apabila seorang WP punya objek pajak maka yang diberikan NJOPTKP hanya SALAH SATU objek pajak yang NILAINYA TERBESAR, sedangkan objek pajak lainnya dihitung secara penuh. Apabila seorang WP punya objek pajak maka yang diberikan NJOPTKP hanya SALAH SATU objek pajak yang NILAINYA TERBESAR, sedangkan objek pajak lainnya dihitung secara penuh.

12 RUMUS PBB PBB = TARIF PAJAK x NJKP PBB = TARIF PAJAK x NJKP PBB = 0,5% x 20% ( NJOP – NJOPTKP ) PBB = 0,5% x 20% ( NJOP – NJOPTKP ) ATAU ATAU PBB = 0,5% x 40% ( NJOP – NJOPTKP )

13 TAHUN PAJAK PBB Dalam perhitungan PBB berdasarkan Tahun Takwim, sehingga keadaan objek pada 1 Januari tahun bersangkutan yang akan menjadi dasar penentuan pajak yang terutang. Dalam perhitungan PBB berdasarkan Tahun Takwim, sehingga keadaan objek pada 1 Januari tahun bersangkutan yang akan menjadi dasar penentuan pajak yang terutang. Jika terjadi perubahan selama tahun berjalan, tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang terutang untuk tahun yang bersangkutan Jika terjadi perubahan selama tahun berjalan, tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang terutang untuk tahun yang bersangkutan

14 ADMINISTRASI PBB SPOP = SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK SPOP = SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Diisi oleh WP tentang objek pajak dan harus dikembalikan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP Diisi oleh WP tentang objek pajak dan harus dikembalikan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP WP menerima SPOP jika : WP menerima SPOP jika : Objek pajak belum terdaftar / data belum lengkap Objek pajak belum terdaftar / data belum lengkap Objek pajak telah terdaftar tapi data belum lengkap Objek pajak telah terdaftar tapi data belum lengkap NJOP berubah NJOP berubah Objek pajak dimutasikan Objek pajak dimutasikan

15 .. SPPT = SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG SPPT = SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG Diterbitkan berdasarkan laporan objek pajak dari subjek pajak pada SPOP. Pajak terutang menurut SPPT harus dilunasi selambat- lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh WP Diterbitkan berdasarkan laporan objek pajak dari subjek pajak pada SPOP. Pajak terutang menurut SPPT harus dilunasi selambat- lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh WP Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 2% perbulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 2% perbulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

16 .. SKPKB = SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR SKPKB = SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR Jika SPOP tidak disampaikan sesuai dengan ketentuan. Besarnya pajak terutang adalah sebesar pokok pajak ditambah denda administrasi 25% dari pokok pajak. Jika SPOP tidak disampaikan sesuai dengan ketentuan. Besarnya pajak terutang adalah sebesar pokok pajak ditambah denda administrasi 25% dari pokok pajak. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan, maka PBB terutang adalah lebih besar dari SPPT yang terbit.Maka dikeluarkan SKPKB ditambah denda administrasi 25% dari selisih besarnya pajak terutang Jika berdasarkan hasil pemeriksaan, maka PBB terutang adalah lebih besar dari SPPT yang terbit.Maka dikeluarkan SKPKB ditambah denda administrasi 25% dari selisih besarnya pajak terutang

17 PELUNASAN & PEMBAYARAN BERDASARKAN SPPT BERDASARKAN SPPT Pajak terutang harus dilunasi selambat- lambatnya 6 bulan sesuai tanggal jatuh tempo yang tercantum. Pajak terutang harus dilunasi selambat- lambatnya 6 bulan sesuai tanggal jatuh tempo yang tercantum. BERDASARKAN SKPKB BERDASARKAN SKPKB Pajak terutang harus dilunasi selambat- lambatnya 1 bulan sesuai tanggal jatuh tempo yang tercantum Pajak terutang harus dilunasi selambat- lambatnya 1 bulan sesuai tanggal jatuh tempo yang tercantum BERDASARKAN STP BERDASARKAN STP Pajak terutang harus dilunasi selambat- lambatnya 1 bulan sesuai tanggal jatuh tempo yang tercantum Pajak terutang harus dilunasi selambat- lambatnya 1 bulan sesuai tanggal jatuh tempo yang tercantum

18 Soal 1 WP punya objek pajak Bumi senilai Rp ,-. NJOP untuk lokasi tanah tersebut ditetapkan Rp ,- WP punya objek pajak Bumi senilai Rp ,-. NJOP untuk lokasi tanah tersebut ditetapkan Rp ,- Berapa PBB terutang ?? Berapa PBB terutang ?? PBB tidak ada yang terutang = 0%, karena secara teori NJKP Tanah tersebut < NJOP-nya. PBB tidak ada yang terutang = 0%, karena secara teori NJKP Tanah tersebut < NJOP-nya.

19 Soal 2 ;WP Nama Bambang punya objek PBB di 2 kota, Jakarta dan Semarang. ;WP Nama Bambang punya objek PBB di 2 kota, Jakarta dan Semarang. Untuk jakarta :Tanah 10 juta. Bangunan 30 juta. Untuk jakarta :Tanah 10 juta. Bangunan 30 juta. Untuk Semarang : Tanah 15 juta Bangunan 20 juta. Untuk Semarang : Tanah 15 juta Bangunan 20 juta. Berapa PBB di Jakarta dan Semarang untuk Tahun tersebut ? Berapa PBB di Jakarta dan Semarang untuk Tahun tersebut ?

20 .. Jakarta : Jakarta : Tanah Tanah Bangunan Bangunan Total Objek Total Objek NJOPTKP NJOPTKP NJKP NJKP % x = % x = PBB 0,5% x = PBB 0,5% x = Semarang : Semarang : Tanah Tanah Bangunan Bangunan Total Objek Total Objek % x = % x = PBB 0,5% x = PBB 0,5% x =

21 Soal 3 Objek PBB Tahun 2007: Objek PBB Tahun 2007: Tanah 10 x 15 m harga per meternya Rp ,- Tanah 10 x 15 m harga per meternya Rp ,- Bangunan 250m2 harga per m2 = Rp ,- Bangunan 250m2 harga per m2 = Rp ,- Pagar 10m dengan harga per meter termasuk bangunan pagar Rp ,- Pagar 10m dengan harga per meter termasuk bangunan pagar Rp ,- Berapa PBB 2007 terutang ? Berapa PBB 2007 terutang ?

22 .. Objek PBB : Objek PBB : Tanah 150 m2 x = Tanah 150 m2 x = Bangunan 250m2 x = Bangunan 250m2 x = Pagar 10m x = Pagar 10m x = Total Objek Total Objek NJKP 20% x = NJKP 20% x = PBB 0,5% x = PBB 0,5% x =

23 . Berikut ini data tanah dan bangunan PT. Lambordia yang bergerak dbidang industri kertas. Berikut ini data tanah dan bangunan PT. Lambordia yang bergerak dbidang industri kertas. 1 januari 1999 mempunyai 2 objek PBB berupa tanah dengan harga jual 100 juta di Jln. Imogiri dan Tanah & Gedung di Jl. Sudirman senilai 300 juta 1 januari 1999 mempunyai 2 objek PBB berupa tanah dengan harga jual 100 juta di Jln. Imogiri dan Tanah & Gedung di Jl. Sudirman senilai 300 juta 10 januari 1999 mulai membangun gedung parkir diatas tanah di Jl. Imogiri dan selesai dibangun akhir tahun 1999 dengan nilai gedung 400 juta 10 januari 1999 mulai membangun gedung parkir diatas tanah di Jl. Imogiri dan selesai dibangun akhir tahun 1999 dengan nilai gedung 400 juta Desember 1999 membangun kantor di Jl. Imogiri yang selesai akhir tahun 2000 dengan total nilai bangunan 350 juta. Desember 1999 membangun kantor di Jl. Imogiri yang selesai akhir tahun 2000 dengan total nilai bangunan 350 juta. Berapa PBB tahun 1999 dan 2000 dan 2001 ?? Berapa PBB tahun 1999 dan 2000 dan 2001 ??

24 .. PT. Lambordia PT. Lambordia 2001 : 2001 : Jl. Imogiri Jl. Imogiri Jl.Sudirman Jl.Sudirman Total Objek Total Objek NJKP 40% x = NJKP 40% x = PBB 0,5% = PBB 0,5% =

25 : 2000 : Jl Imogiri Jl Imogiri Jl. Sudirman Jl. Sudirman Total Objek Total Objek NJKP 20% x = NJKP 20% x = PBB 0,5% x = PBB 0,5% x =

26 Tahun 1999 Jl. Imogiri : Jl. Imogiri : Tanah Tanah Jl. Sudirman Jl. Sudirman Tanah dan Gedung Tanah dan Gedung NJOP NJOP NJKP 20% x NJKP 20% x PBB 0,5% X = PBB 0,5% X =


Download ppt "PAJAK BUMI BANGUNAN PBB UU No. 12 Tahun 1994 Pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google