Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMBINAAN BOS MI, MTS, PPS ULA / WUSTHA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMBINAAN BOS MI, MTS, PPS ULA / WUSTHA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014."— Transcript presentasi:

1 PEMBINAAN BOS MI, MTS, PPS ULA / WUSTHA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014

2  BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar  Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS Pengertian BOS

3 TUJUAN BOS 1)Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta 2)Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri dan MTs negeri. 3)Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta/PPS.

4 Sasaran Program dan Besar Bantuan  Sasaran program BOS adalah semua MI, MTs negeri dan swasta serta Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) Ula dan Wustha penyelenggara Wajar Dikdas, termasuk MI-MTs Satu Atap (SATAP) di seluruh Provinsi di Indonesia yang telah memiliki izin operasional.  MI penerima BOS adalah lembaga madrasah yang menyelenggarakan kegiatan Wajar Dikdas pada pagi hari dan siswanya tidak terdaftar sebagai siswa SD atau SMP.  PPS penerima BOS adalah lembaga pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan Wajar Dikdas dan santrinya tidak terdaftar sebagai siswa madrasah atau siswa sekolah. Batas usia santri PPS yang menjadi sasaran penerima BOS adalah maksimal 25 tahun.

5 Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah/PPS, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:  M I /PPS Ula : Rp ,-/siswa/tahun Rp ,-/Siswa/Triwulan Rp ,-/Siswa/Triwulan  MTs/PPS Wustha : Rp ,-/siswa/tahun Rp ,-/Siswa/Triwulan Rp ,-/Siswa/Triwulan Besar Bantuan

6  Pada Tahun Anggaran 2014, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2014, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2013/2014 dan semester 1 tahun pelajaran 2014/2015.  Untuk madrasah swasta dan PPS, penyaluran dana BOS dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Sedangkan untuk madrasah negeri, pencairan dana BOS dilakukan langsung oleh satker Madrasah ke KPPN, tanpa harus memperhatikan periode triwulanan. Waktu Penyaluran Dana

7 1.Semua madrasah negeri dan swasta yang telah mendapatkan izin operasi wajib menerima program BOS; bagi madrasah yang menolak BOS harus diputuskan melalui persetujuan orang tua siswa melalui Komite Madrasah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di madrasah tersebut; 2.Semua madrasah negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali siswa; 3.Untuk madrasah swasta, yang mendapatkan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi; 4.Madrasah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh madrasah. dapat berupa uang barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya; Madrasah/PPS Penerima BOS

8 Melalui program BOS, warga madrasah diharapkan dapat lebih mengembangkan madrasah dengan memperhatikan hal-hal berikut: 1)Madrasah mengelola dana secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 2)BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan madrasah dalam rangka peningkatan akses, mutu, dan manajemen madrasah. 3)Madrasah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan 4)Madrasah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM), dimana dana BOS merupakan bagian integral di dalam RKAM tersebut. 5)Rencana Jangka Menengah dan RKAM harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Madrasah dan disahkan oleh Kantor Kemenag Kabupaten/Kota atau Yayasan (untuk madrasah swasta) Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

9 1.Penanggungjawab Kepala Madrasah 2.Anggota a. Bendahara pengeluaran pada madrasan negeri b.Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala Madrasah/Penanggung Jawab PPS untuk bertanggung jawab dalam mengelola dana BOS pada madrasah swasta atau sebagai pembantu bendahara pengeluaran pada madrasah negeri. c.Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa Tim Manajemen BOS Tingkat Madrasah/PPS

10 1.Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada 2.Bersama-sama dengan Komite Madrasah mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran (Formulir BOS- 09); 3.Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan; 4.Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta rencana penggunaan dana BOS (Formulir BOS-12A); 5.Mengumumkan besar dana BOS yang digunakan oleh madrasah di papan pengumuman Formulir BOS-12B); 6.Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS 7.Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di madrasah/PPS; 8.Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; 9.Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kab. Tugas dan Tanggungjawab Madrasah/PPS

11 Penyaluran dana BOS untuk periode Januari-Desember 2014 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan: 1.Dana BOS disalurkan setiap periode tiga bulanan. a.Triwulan Pertama (bulan Januari-Maret) dilakukan paling lambat awal bulan Maret 2014; b.Triwulan Kedua (bulan April-Juni) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada bulan April 2014; c.Triwulan Ketiga (bulan Juli-September) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada bulan Juli 2014; d.Triwulan Keempat (bulan Oktober-Desember) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada bulan Oktober Waktu Penyaluran dana BOS:

12 Jumlah siswa pada periode April-Juni 100 orang, kemudian untuk periode Juli-September dicairkan untuk 100 orang. Jika setelah PPDB selesai diperoleh jumlah siswa 110 orang, maka periode Oktober-Desember dicairkan untuk 120 orang; Tetapi apabila setelah PPDB diperoleh jumlah siswa 90 orang, maka periode Oktober-Desember dicairkan untuk 80 orang. BOS periode Juli-September, data jumlah siswa tiap madrasah/PPS pada tahun ajaran baru didasarkan pada data periode April-Juni. Selanjutnya apabila jumlah dana yang disalurkan tersebut lebih sedikit atau lebih banyak dari yang seharusnya, maka kekurangan atau kelebihan dana BOS pada periode Juli-September tersebut dapat ditambahkan atau dikurangkan pada penyaluran periode Oktober-Desember, sehingga total dana periode Juli-Desember sesuai dengan yang semestinya diterima oleh madrasah; Contoh: Jumlah siswa pada periode April-Juni 100 orang, kemudian untuk periode Juli-September dicairkan untuk 100 orang. Jika setelah PPDB selesai diperoleh jumlah siswa 110 orang, maka periode Oktober-Desember dicairkan untuk 120 orang; Tetapi apabila setelah PPDB diperoleh jumlah siswa 90 orang, maka periode Oktober-Desember dicairkan untuk 80 orang.

13 1.Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Madrasah dan bendahara BOS madrasah) dengan diketahui oleh Ketua Komite Madrasah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan (Formulir BOS-13) dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku dan saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan; 2.Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK Alokasi yang dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kab, dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apa pun dengan alasan apa pun dan oleh pihak mana pun; 3.Penyaluran dana BOS yang dilakukan secara bertahap (tiga bulanan), bukan berarti harus dihabiskan dalam periode tersebut. Besar penggunaan tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan madrasah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM); 4.Bilamana terdapat sisa dana pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut tetap milik kas madrasah (tidak disetor ke kas negara) dan harus digunakan untuk kepentingan madrasah; 5.Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening madrasah menjadi milik madrasah/PPS untuk digunakan bagi kepentingan madrasah Mekanisme Pengambilan Dana BOS

14 PENGGUNAAN DANA BOS 1.Pengembangan Perpustakaan a.Diwajibkan membeli buku pegangan guru kurikulum 2013 semester 1 tahun ajaran 2014/2015 (Juli-Desember 2-14). b.Diwajibkan membeli buku teks pelajaran kurikulum 2013 bagi siswa untuk semester 1 tahun ajaran 2014/2015 (Juli Desember 2014) sebanyak jumlah siswa yang menerapkan kurikulum c.Mengganti buku teks yang rusak/ menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku d.Langganan publikasi berkala e.Akses informasi online f.Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan g.Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan h.Pengembangan database perpustakaan i.Pemeliharaan perabot perpustakaan

15 Penjelasan - Jika pembelian buku pegangan guru maupun buku teks pelajaran kurikulum 2013 sudah dibiayai dari sumber dana yang lain, maka pembelian yang bersumber dari dana BOS bersifat melengkapi dari kekurangan yang ada - Buku teks pelajaran kurikulum 2013 yang dibeli adalah yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud.

16 2. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru a.Administrasi pendaftaran b.Penggandaan formulir c.Pendaftaran ulang d.Biaya pendataan data pokok siswa e.Pembuatan spanduk madrasah bebas pungutan dan kegiatan lainnya yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru  Penjelasan Termasuk untuk konsumsi panitia dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru. Standar pembiayaan mengacu kepada batas kewajaran setempat atau batas yang telah ditetapkan Pemda

17 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa a.PAKEM (MI) b.Pembelajaran Kontekstual (MTs) c.Pengembangan pendidikan karakter d.Pembelajaran remedial e.Pembelajaran pengayaan f.Pemantapan persiapan ujian g.Pramuka h.Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, dan palang merah remaja i.Pendidikan lingkungan hidup j.Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) k.Pembiayaan lomba-lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah/pemerintah daerah l.Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

18  Penjelasan a.biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, b.fotocopy, c.membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba 4. Kegiatan Ulangan dan Ujian a.Ulangan harian, b.Ulangan Tengah Semester, c.Ulangan Akhir Semester d.Ujian madrasah (selain mata pelajaran UN dan UAMBN)

19  Penjelasan a.Fotocopy/penggandaan soal b.honor koreksi ujian dan c.Biaya mengawas ujian yang bukan bagian dari kewajiban tugas guru d.Biaya transport pengawas ujian di luar sekolah tempat mengajar yang tidak dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah e.Penggandaan laporan hasil belajar siswa

20 5. Pembelian bahan-bahan habis pakai a.Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris b.Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari- hari di madrasah c.Pengadaan suku cadang alat kantor d.Alat-alat kebersihan madrasah/PPS 6. Langganan daya dan jasa a.Listrik, air, telepon, internet (fixed/mobile modem), baik dengan cara berlangganan maupun prabayar b.Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru c.Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di madrasah yang tidak ada jaringan listrik

21  Penjelasan  Penggunaan Internet dengan mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher sebesar Rp per bulan 7. Perawatan madrasah a.Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela b.Perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi madrasah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas madrasah/PPS lainnya

22  Penjelasan a.Kamar mandi dan WC siswa harus dijamin berfungsi dengan baik b.Penggunaan dana BOS untuk perawatan madrasah/PPS tidak lebih dari Rp ,- untuk setiap item kegiatan. 8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. a.Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM) b.Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk MI) c.Pegawai perpustakaan d.Penjaga Madrasah e.Satpam f.Pegawai kebersihan

23  Penjelasan  Dalam pengangkatan guru/tenaga kependidikan honorer madrasah harus mempertimbangkan batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai, serta kualifikasi guru honorer harus sesuai dengan bidang yang diperlukan. 9. Pengembangan profesi guru a.KKG/MGMP b.KKKM/MKKM. c.Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh madrasah

24  Penjelasan a.Khusus untuk madrasah yang memperoleh hibah/block grant untuk pengembangan KKG/ MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/ block grant tersebut. b.Fotocopy c.Biaya pendaftaran dan akomodasi seminar

25 10. Membantu siswa miskin a.Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke madrasah b.Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris madrasah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll) c.Membantu membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau siswa miskin yang otangtuanya memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS);

26 11. Pembiayaan pengelolaan BOS a.Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk) b.Penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos  Penjelasan Bendahara BOS pada madrasah negeri yang bisa dibayarkan insentifnya adalah pembantu bendahara pengeluaran

27 12. Pembelian perangkat komputer a.Desktop/work station b.Printer atau printer plus scanner  Penjelasan a.Printer 1 unit/tahun b.Desktop/workstation maksimum 5 unit untuk MTs dan 3 unit untuk MI. Peralatan komputer tersebut harus dicatat sebagai inventaris madrasah/ PPS. 13. Pembiayaan asrama dan pembelian peralatan ibadah a.Pembelian kitab kuning b.Mukena, sajadah, dan sarung untuk disimpan di mesjid atau mushola pesantren  Penjelasan Khusus untuk Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara wajar dikdas

28 14.Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 13 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS a.Alat peraga/media pembelajaran b.Mesin ketik c.Peralatan UKS d.Pembelian meja dan kursi siswa jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat  Penjelasan Penggunaan dana untuk komponen ini harus dilakukan melalui rapat dengan dewan guru dan Komite Madrasah

29 1.Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan; 2.Dipinjamkan kepada pihak lain; 3.Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS); 4.Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya; 5.Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; 6.Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima BSM; Larangan Penggunaan Dana BOS

30 7.Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; 8.Membangun gedung/ruangan baru; 9.Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; 10.Menanamkan saham; 11.Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar; 12.Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan; 13.Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama.

31 a.Rencana Kegiatan dan anggaran Madrasah (RKAM) RKAM harus memuat rencana penerimaan dan rencana penggunaan uang dari semua sumber dana yang diterima madrasah. RKAM ini harus ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Komite Madrasah, dan Ketua Yayasan. (Formulir BOS-K1) RKAM dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun demikian perlu dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena itu, madrasah/PPS dapat membuat BOS K-1 tahunan yang dirinci per semester. RKAM perlu dilengkapi dengan rencana penggunaan secara rinci yang dibuat tahunan dan tiga bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima madrasah/PPS. (Formulir BOS-K2)

32 b. Pembukuan 1. Buku Kas Umum (Formulir BOS K-3) Meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan dengan pihak ketiga yang meliputi k olom penerimaan dan kolom Pengeluaran. 2. Buku Pembantu Kas (Formulir BOS K-4) Mempunyai fungsi untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan secara tunai, harus mencatat tiap transaksi dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Madrasah. 3. Buku Pembantu Bank (Formulir BOS K-5) Mencatat tiap transaksi penerimaan atau pengeluaran yang dilaksanakan khusus melalui bank (baik cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Madrasah 4. Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS K-6) Mempunyai fungsi untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku pungut pajak.

33 Pembukuan dari dana yang diperoleh madrasah/PPS untuk program BOS, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1.Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. bendahara wajib mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan dan menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani Kepala Madrasah dan Bendahara Madrasah. 2.Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya; 3.Setiap akhir bulan, Buku Kas Umum dan Buku Pembantu ditutup oleh Bendahara (bendahara pengeluaran bagi madrasah negeri) dan diketahui oleh Kepala Madrasah 4.Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10 juta; 5.Apabila ada kesalahan atas penulisan angka/huruf, maka yang salah agar dicoret dengan dua garis rapih, sehingga tulisan yang semula salah masih dapat dibaca kemudian diparaf;

34 6.Apabila dalam satu bulan berjalan tidak/belum terjadi transaksi pengeluaran/ penerimaan, maka tetap ada pembukuan dalam bulan tersebut dengan uraian NIHIL dan ditandatangani oleh Bendahara dan diketahui oleh Kepala Madrasah/Penjab PPS; 7.Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum dan buku pembantunya serta bukti-bukti pengeluaran harus diserahterimakan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara Serah Terima.

35 1.Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah; 2.Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp ,- tidak dikenai bea meterai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp ,- sampai dengan Rp ,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar dari Rp ,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,-; 3.Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukkannya; 4.Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi; 5.Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Madrasah/Penjab PPS dan lunas dibayar oleh Bendahara; 6.Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Madrasah/PPS sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

36 d.Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana (Formulir BOS-K7) Disusun berdasarkan BKU dari semua sumber dana yang dikelola oleh madrasah pada periode yang sama. dibuat per triwulan. Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan untuk membiayai kegiatan operasional madrasah. e.Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K7a) merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana BOS dan disusun berdasarkan formulir BOS-K7. Laporan ini dibuat per triwulan.

37 f. Pelaporan Laporan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1.Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya; 2.Laporan penggunaan dana BOS di tingkat madrasah/PPS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten meliputi laporan realisasi penggunaan dana per sumber dana (Formulir BOS-K7 dan BOS- K7a) dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS telah diterima dan digunakan sesuai dengan peruntukan dana BOS; Petunjuk Teknis BOS MI, MTs dan PPS 29 3.Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak beserta dokumen pendukung bukti pengeluaran dana BOS (kuitansi/faktur/nota/bon dari vendor/toko/supplier) wajib diarsipkan oleh Madrasah/PPS sebagai bahan audit; 4.Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.

38 Website : mapendalamongan.wordpress.com Telp. Kantor (0322) HP

39

40


Download ppt "PEMBINAAN BOS MI, MTS, PPS ULA / WUSTHA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google