Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Prioritas Proposal Proyek Kerja Sama Penelitian APEC dan Prosedur Pengajuan Proyek APEC Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Prioritas Proposal Proyek Kerja Sama Penelitian APEC dan Prosedur Pengajuan Proyek APEC Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian."— Transcript presentasi:

1 Prioritas Proposal Proyek Kerja Sama Penelitian APEC dan Prosedur Pengajuan Proyek APEC Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Jakarta, 26 Juli 2012

2 Daftar Isi 1.Visi/Tema APEC Prioritas APEC Usulan pembahasan Isu Inovasi dan Teknologi di APEC Prosedur Pengajuan Proyek APEC Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

3 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Visi/Tema APEC 2013 Berdasarkan arahan lisan Presiden RI, visi/tema APEC Indonesia 2013 : “Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth”

4 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Prioritas APEC 2013 Dalam rangka mengusulkan visi/tema APEC 2013, Indonesia mengusulkan 3 Prioritas (misi) APEC Indonesia 2013 yang sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia dan dilaksanakan melalui kerjasama dengan 21 ekonomi anggota APEC, yaitu: Attaining the Bogor Goals Promoting Blue Economy Inclusive and innovative growth

5 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Usulan prioritas Indonesia pada APEC 2013: 8/23/ Attaining the Bogor Goals through balanced growth, dengan fokus kepada investasi infrastruktur, pembiayaan perdagangan dan reformasi struktural; 2.Promoting Blue Economy dengan fokus kepada ketahanan pangan, Isu Kelautan, perubahan iklim dan konektivitas; dan 3.Inclusive and innovative growth dengan fokus kepada daya saing global UMKM, financial inclusion, ekonomi kreatif, pengembangan IPTEK II. Prioritas APEC 2013

6 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Fokus Bidang Prioritas Pembangunan IPTEK Tujuh bidang fokus dan dua faktor pendukung sebagaimana diamanatkan pada RPJM Nasional meliputi : 1) Ketahanan Pangan 2) Energi 3) Teknologi dan Manajemen Transportasi 4) Teknologi Informasi dan Komunikasi 5) Teknologi Pertahanan dan Keamanan 6) Teknologi Kesehatan dan Obat 7) Material Maju 8) Sains Dasar, dan 9) Sosial Kemanusiaan II. Prioritas APEC 2013

7 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Proses Perumusan Prioritas Isu Prioritas Pembangunan IPTEK Attaining Bogor Goals Deliverables Promoting Blue Economy Inclusive and Innovative Growth II. Prioritas APEC 2013

8 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 8/23/20148 Usulan pembahasan Isu Inovasi dan Teknologi di APEC 2013 Usulan kegiatan bersama yang dapat diajukan Indonesia dalam Sub-fora ISTWG antara lain adalah terciptanya Intensive Cooperation to Foster Innovative Growth. The Annual Meeting of APEC Chief Science Advisors (proposed by New Zealand). Direncanakan pertemuan dimaksud akan diselenggarakan di Indonesia dan dikoordinasikan oleh ISTWG serta akan menjadi bagian dari acara tahunan ISTWG. Diharapkan ISTWG pada APEC 2013 dapat menghasilkan hal-hal sebagai berikut : Mengidentifikasi pengembangan teknologi baru yang bersifat terapan (synthetic biology, nanotechnology, geo-engineering); Mengidentifikasi tren utama dalam pergeseran ilmu pengetahuan global; Berbagi pengalaman dan best practices mengenai isu-isu yang berkaitan dengan ketahanan energi dan perubahan iklim (bahan bakar alternatif, green technology); Mengidentifikasi pengembangan inovasi dan teknologi terkait isu-isu ketahanan air dan pangan, stabilitas geologi kawasan, ketinggian air laut.

9 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Prosedur Proyek APEC Semua proyek APEC harus direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada pada Buku Panduan Proyek APEC (Edisi 8)

10 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia III. Prosedur Proyek APEC Key Contact Pengajuan Proyek APEC Project Overseer (PO) – penanggung jawab dan pengawas proyek (focal point) mulai dari pengajuan hingga implementasi proyek Direktur Program (Program Director/PD) dan Eksekutif Program (Program Executive/PE) yang bertanggung jawab untuk masing – masing fora. PDM (Project Decision Maker) BMC (Budget Management Committee)

11 Siklus Proyek APEC Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tahap 1 – Perkembangan dan Penyerahan Nota KonsepPO Tahap 2 – Penilaian Prioritas Nota Konsep Tahap 3 – Perkembangan Proyek Keseluruhan Tahap 4 – Implementasi Proyek Tahap 5 – Penyelesaian Proyek III. Prosedur Proyek APEC

12 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Langkah Awal Pengajuan Proyek 1.PO menyiapkan nota konsep dan kriteria pendanaan 2.PO menyerahkan nota konsep kepada fora terkait untuk dikomentari dan untuk mendapatkan co-sponsor melalui PD 3.Fora akan mengulas kriteria pendanaan APEC untuk mendukung dan memprioritaskan nota konsep 4.Menyerahkan kembali nota konsep yang sudah didukung didalam fora kepada Sekretariat APEC (melalui PD) sebelum tenggat penyerahan yang ditentukan oleh BMC 5.Penilaian prioritas nota konsep oleh BMC 6.Penentuan ranking nota konsep oleh PDM III. Prosedur Proyek APEC

13 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Langkah-langkah Pengajuan Proyek (2) 7.Sekretariat APEC akan memberikan rekomendasi pendanaan. 8.berdasarkan prioritisasi dan ranking yang dilakukan oleh BMC dan PDM. 9.BMC akan menyetujui nota konsep secara prinsipil atau tidak menyetujui 10.Sekretariat memberitahukan PO mengenai hasil dari proposal 11.Apabila disetujui secara prinsip PO mengembangkan sebuah proposal proyek lengkap 12.PO menyerahkan proposal proyek lengkap ke fora melalui Sekretariat APEC untuk penilaian kualitas, dukungan dan rekomendasi pendanaan. 13.PO menyerahkan proposal proyek lengkap ke fora melalui Sekretariat APEC untuk penilaian kualitas, dukungan dan rekomendasi pendanaan. 14.BMC memberikan persetujuan final atau menolak pendanaan untuk proposal proyek. III. Prosedur Proyek APEC

14 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia APEC Project Quality Assessment APEC menilai kualitas suatu proyek yang diajukan dengan menggunakan lima kriteria sebagai berikut : 1.Relevance 2.Effectiveness 3.Efficiency 4.Impact 5.Sustainability III. Prosedur Proyek APEC

15 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Prioritas Pendanaan untuk APEC Funded Project Rank 1 Proyek yang secara spesifik dan signifikan dapat memberikan kontribusi terhadap terciptanya REI melalui perdagangan bebas dan terbuka serta investasi (services, ease doing business, supply chain, trade facilitation, dll). Rank 2 Proyek yang secara langsung dapat mendukung rencana aksi yang tercantum pada APEC Leaders Growth Strategy (energy security, renewable energy, food security and safety, health, emergency preparedness, natural disaster, dll). Rank 3 Proyek yang memiliki link terkait prioritas APEC lainnya dan impact serta pengaruhnya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang (youth program, tourism, dll) III. Prosedur Proyek APEC

16 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Sumber Pendanaan Proyek APEC Operational Account (OA) – Untuk pembiayaan khusus proyek-proyek ECOTECH Trade and Investment Liberalisation and Facilitation Account (TILF), Untuk pembiayaan proyek-proyek yang bersifat memperluas liberalisasi perdagangan, invetasi, dan fasilitasi APEC Support Fund (ASF) ASF merupakan suplemen dari OA dan TILF untuk memenuhi kapasitas kebutuhan negara berkembang APEC terkait proyek prioritas tinggi untuk area kerjasama ekonomi dan teknis Self-funding Untuk semua jenis proyek APEC yang sumber dananya didapat dari anggota, pihak swasta, maupun OI lainnya secara independen III. Prosedur Proyek APEC

17 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Penutup Jadi apa yang pertama kali harus dipersiapkan untuk membuat suatu proyek di dalam APEC ? “Usulan konkrit dan Concept Paper”

18 Terima Kasih Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika


Download ppt "Prioritas Proposal Proyek Kerja Sama Penelitian APEC dan Prosedur Pengajuan Proyek APEC Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google