Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kamis, 14 Juli 2005 Oleh : DIRJEN PENATAAN RUANG Kantor Menko POLHUKHAM.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kamis, 14 Juli 2005 Oleh : DIRJEN PENATAAN RUANG Kantor Menko POLHUKHAM."— Transcript presentasi:

1 Kamis, 14 Juli 2005 Oleh : DIRJEN PENATAAN RUANG Kantor Menko POLHUKHAM

2 1.Pulau Pulau Kecil Terluar Sebagai Kawasan Perbatasan 2.Kawasan Perbatasan sebagai Kawasan Tertentu 3.Isu Pengembangan Kawasan Perbatasan 4.Jakstra Spasial Pengembangan Kawasan Perbatasan 5.Usulan Substansi Materi Yang Perlu Ada Dalam Pasal-pasal Perpres 6.Pembangunan Infrastruktur Bidang Ke- PU an 7.Kegiatan Non-Spasial Dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan

3 1.Kondisi geografis wilayah NKRI yang berbatasan dengan negara tetangga ada yang berbentuk fisik daratan dan pulau kecil kontinen dan ada dalam bentuk gugusan pulau pulau lautan dalam bentuk pulau-pulau kecil terluar. 2.Pulau-pulau kecil terluar dapat meliputi pulau-pulau kecil terluar yang berhadapan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga dan pulau-pulau kecil terluar yang tidak berhadapan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pulau-pulau kecil dan terluar yang merupakan titik garis pangkal wilayah teritorial negara adalah KAWASAN TERTENTU PERBATASAN NEGARA, sesuai dengan PP no. 38 tahun 2002 ttg Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. 3.Pulau-pulau kecil terluar yang berhadapan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga (berjarak relatif < 200 – 400 mil, yaitu jarak yang memiliki wilayah potensi ekonomi yang dapat dikelola dimasing- masing negara kepulauan) merupakan kawasan perbatasan antar negara. 4.Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang bukan sebagai kawasan perbatasan ditangani berdasarkan prinsip penataan ruang bukan Kawasan Tertentu Perbatasan

4 1.UU no. 24 tahun 1992 menyebutkan KAWASAN PERBATASAN NEGARA sebagai KAWASAN TERTENTU dari segi pertahanan, ekonomi dan lingkungan (penjelasan pasal 10:3). 2.KAWASAN TERTENTU, menurut UU 24 tahun 1992, adalah Kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan (Pasal 1 dn pasal 23 :2). Kawasan Tertentu perbatasan ini ditetapkan dalam RTRWN dengan Peraturan Presiden (Pasal 20:2,5). RTR Kawasan Tertentu Perbatasan ditetapkan oleh Presiden (pasal 23:2). 3.RTR Kawasan Perbatasan disusun untuk sinergisitas kepentingan berbagai sektor dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan, melalui perwujudan Kebijakan dan Strategi Spasial Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan. RTR ini sebagai acuan spasial pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

5 4.Dalam rangka pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pasal 65 PP 47/1997 tentang RTRWN memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan penataan ruang dengan Keputusan Presiden. 5.RTR Kawasan Tertentu termasuk kawasan perbatasan disusun oleh Menteri yg membidangi Penataan Ruang (UU 24/92 dan Perpres no. 10 tahun 2005) 6.RTR Kawasan pulau-pulau kecil terluar disusun untuk sinergisitas kepentingan berbagai sektor dan wilayah untuk meningkatkan keutuhan NKRI, kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan, melalui perwujudan Kebijakan dan Strategi Spasial Pemanfaatan Ruang. RTR ini sebagai acuan spasial pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

6 1.Garis Batas yang Berada di Laut, Ditentukan dengan Keberadaan Pulau-Pulau Terluar yang Terpencil 2.Penyebaran Penduduk di Wilayah Perbatasan umumnya Jarang dan Tidak Merata Bahkan di Pulau-Pulau Terluar Ada yang Tidak Berpenghuni dan letaknya Terpencil 3.Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia diperlihatkan dari Pendidikan Masyarakat dan Tingkat Kesehatan yang Masih Relatif Rendah 4.Secara Etnis, Penduduk yang Berada di Perbatasan Memiliki Hubungan Keluarga dengan Saudaranya di Negara Tetangga 5.Kesenjangan Wilayah Perbatasan Indonesia dibandingkan Wilayah Lainnya adalah Akibat Perbedaan Harga Jual Produk- Produk yang Dihasilkan Masing-masing.

7 6.Potensi Sumberdaya Alam di Wilayah Perbatasan meliputi Potensi Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan/Pertanian, Perikanan, dan Sumberdaya Air 7.Pengelolaan Sumberdaya Alam Relatif Kurang Terkendali terutama Eksploitasi Hutan dan Kawasan Lindung yang Illegal dan Penangkapan Ikan Illegal, serta perdagangan satwa langka lainnya secara illegal 8.Rawan terhadap Ancaman Langsung dari Luar dan Pengaruhnya 9.Lemahnya Sistem Informasi dan Komunikasi menyebabkan Masyarakat Perbatasan Mudah Terpengaruh oleh Informasi dari Luar 10.Penggunaan Lahan Kawasan Lindung yang Rawan Terhadap Eksploitasi, terutama Illegal Logging/Fishing 11.Kawasan Budaya, umumnya masih bersifat Ekstraktif dengan Pengembangan Perkebunan Besar seperti Kelapa Sawit dan Karet serta di Wilayah Kepulauan dengan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap

8 A. KEBIJAKAN SPASIAL 1.Mendorong pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional ke negara tetangga; 2.Pengembangan kawasan perbatasan menerapkan keserasian prinsip pertahanan keamanan, pembangunan kesejahteraan dan lingkungan hidup

9 1.Pengembangan kawasan perbatasan sebagai “beranda depan” dengan mendorong kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat setempat yang bermartabat dan tumbuh berkembang serasi, aman, harmonis dengan negara tetangga 2.Menjaga keamanan masyarakat dan kedaulatan NKRI yang serasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mencegah ganguan aktivitas illegal seperti illegal logging, tradding, terorisme, dll 3.Peningkatan perlindungan kawasan konservasi nasional dan internasional seperti: hutan tropis dunia, World herritage, taman nasional laut, taman nasional, dan habitat-habitat tertentu yang harus dilindungi. B. STRATEGI SPASIAL

10 4.Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan secara selektif (contoh : kluster Sangihe, dengan pusat pengembangan Kota Beo) yang terkait pusat pertumbuhan regional Manado, dan mendorong pemanfaatan dan pengembangan pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan, seperti P. Marore dan P. Miangas. 5.Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana perhubungan darat/udara/laut untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan beserta penentuan jalur perhubungan antar pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan beserta fungsinya (outlet). 6.Peningkatan kerjasama ekonomi sub regional, terutama dengan negara tetangga (Philipina dan Malaysia).

11 1.Pasal 3 dirubah menjadi: (1)Pulau-pulau kecil terluar meliputi pulau-pulau kecil terluar yang berhadapan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga dan pulau-pulau kecil terluar yang tidak berhadapan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga. (2)Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (3)Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada rencana tata ruang pulau-pulau kecil terluar yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Menteri yang membidangi penataan ruang. (4)Ayat (2) lama. (5)Ayat (3) lama.

12 2.Substansi Pasal 4 diganti dengan rumusan berikut: (1)Rencana Tata Ruang Pulau-pulau Kecil Terluar seagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) merupakan acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. (2)Rencana Tata Ruang Pulau-pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) berisi: a. kebijakan dan strategi pengembangan pulau-pulau kecil terluar; b. arahan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang pulau- pulau kecil terluar; c. indikasi program pengembangan pulau-pulau kecil terluar; d. Rencana pengendalian pemanfaatan ruang

13 3.Substansi Pasal 5 diganti dengan rumusan berikut: (1)Dalam rangka pengelolaan pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dilakukan penyusunan rencana tindak oleh instansi sektoral, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengacu pada rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2). (2)Pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan sektoral dan daerah masing-masing. (3)Koordinasi penyusunan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri Kelauatan dan Perikanan

14 4.Pasal 6 diusulkan berubah menjadi: (1)…………………, dilakukan pengendalian terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil terluar oleh instansi sektoral sesuai dengan kewenangannya. (2)……… ayat (1) melalui pengawasan dan penertiban. (3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. (4)-- Ayat (3) lama -- (5)Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan perijinan, penerapan mekanisme insentif dan disinsentif, serta pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

15 (1)Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang berhadapan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan pengelolaan kawasan tertentu perbatasan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2)Pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar dilakukan secara koordinatif oleh Menteri Koordinator sesuai bidangnya. 5. Pasal 7 diganti dengan rumusan berikut :

16 Kawasan Perbatasan Darat (Malaysia – Timor Leste – Papua New Guinea) Kawasan Perbatasan Laut ( Pulau-pulau Kecil Terluar ) (Malaysia – Timor Leste – Papua New Guinea – Philipina – Singapura – Australia– Thailand - Vietnam – India – Palau) 1.Kawasan Perbatasan Kalimantan – Sarawak/Sabah Malaysia 2.Kawasan Perbatasan Nusa Tenggara Timur – Timor Leste 3.Kawasan Perbatasan Papua – Papua New Guinea 1.Kawasan Perbatasan Sangihe Talaud - Philipina 2.Kawasan Perbatasan Maluku – Timor Leste 3.Kawasan Perbatasan Maluku Utara/Papua – Palau/Australia 4.Kawasan Perbatasan Riau (Kep. Natuna) – Malaysia/Brunei Darusalam/Vietnam/Singapura 5.Kawasan Perbatasan NTT (Kep. Alor) – Timor Leste/Australia 6.Kawasan Perbatasan NAD – India/Thailand

17 + 119,7 Km Batas Negara Dilumil Motaain Manusasi Noel Besi INDONESIA TIMOR LESTE + 149,1 Km

18

19 PROPINSI KALIMANTAN TIMUR F.Kab. Kutai Barat 16. Kec. Long Apari 17. Kec. Long Pahangai G.Kab. Malinau 18. Kec. Kayan Hulu 19. Kec. Kayan Hilir 20. Kec. Pujungan H. Kab. Nunukan 21. Kec. Krayan 22. Kec. Krayan Selatan 23. Kec. Lumbis 24. Kec. Nunukan 25. Kec. Sebatik 26. Kec. Sungai Krayan PETA CAKUPAN WILAYAH KAWASAN PERBATASAN KASABA

20

21 Bidang Penataan Ruang  Penyusunan 9 RTR Kawasan Perbatasan  Penyusunan RDTR/RTR pada Kawasan Pusat Pengembangan  Penyusunan mekanisme pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang  Bantuan dan Pembinaan teknis penatan ruang  Sosialisasi rencana pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Bidang Cipta Karya  Pembangunan dan Pengelolaan sanitasi  Pembangunan dan Pengelolaan sistem drainase dan persampahan  Pengembangan sistem penyediaan air minum  Pembangunan jalan desa  Perbaikan lingkungan,  Pembangunan perumahan dan permukiman desa dan kampung nelayan

22 Bidang Jalan dan Jembatan (Bina Marga)  Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di kawasan perbatasan  Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi lainnya Sumberdaya Air  Pengelolaan sumber air baku  Pembinaan dan Perencanaan pembangunan irigasi  Pembangunan Irigasi  Pembangunan pembangkit listrik tenaga air (Lanjutan)

23 1.Penetapan dan Pengesahan Garis Batas Internasional antara Indonesia dengan negara tetangga yang berbatasan 2.Pengamanan Wilayah Perbatasan dengan peningkatan pelayanan imigrasi, bea cukai, dan karantina di pos pemeriksaan lintas batas, dan peningkatan patroli darat, laut dan udara.

24 3.Pengembangan Wilayah Perbatasan melalui a.peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, b.peningkatan kapasitas dan kualitas SDM dengan peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, c.pemberdayaan komunitas adat terpencil untuk meningkatkan kesejahteraan, d.pemberdayaan kapasitas aparatur pemerintah daerah/kawasan perbatasan dan kelembagaan, e.peningkatan mobilisasi pendanaan pembangunan

25 Strategic Development Framework RTRWNRTRWP RTRWK Sistem Perencanaan Tata Ruang Nasional Sistem Perencanaan Tata Ruang Provinsi Sistem Perencanaan Tata Ruang Kab/Kota RTR Pulau, Kawasan Tertentu, Kawasan Perbatasan, Kawasan Terpencil Renc. “Detail” TRWP RDTR Kab/Kota RTR Kawasan Renc. “Teknik” RWP RTR Hirarki Rencana Umum TR Rencana Detail TR Rencana Teknik Ruang Operasionalisasi/tingkat kedalaman

26 Rencana Induk Jalan Rencana Induk SDA Rencana Induk Air Bersih I P Strategis (5 Tahun) P e r w u j u d a n Pemantauan RTR – Pulau SISTEM NASIONAL 1.Pengemb. Kaw. Prioritas (Kaw. Tertentu, Perbatasan, Terpencil, dll) 2.Pengemb. Sistem Perkotaan 3.Pengemb. Sistem Prasarana Strategis 4.Pengembangan Sistem Perlindungan thd. Bencana Alam Peninjauan RTR RTRW Nasional Ditjen Penataan Ruang Sektor Pembangunan Perkotaan Rencana Induk Sektor Lain Pereencanaan Pemanfaatan Pengendalian

27 Legenda : Pulau Besar Gugus Pulau Samudra Gugus Pulau Pantai Pegunungan Tinggi Kawasan Andalan Pola Sebaran Permukiman Poros Pengembangan Startegis Global/Nasional Poros Pengembangan Strategis Sub Regional Poros Pengembangan Strategis Nasional Batas Teritorial Batas ZEE Jalur Patahan dan Sesar Alur Pelayaran Internasional Kota PKN KUALA LUMPUR BANDAR SRI BEGAWAN SINGAPORE DILLI Banda Aceh Medan Pekanbaru Padang Jambi Bengkulu Palembang Lampung JAKARTA Bandung Semarang Yogyakarta Surabaya Denpasar Mataram Kupang Pontianak Palangkaraya Banjarmasin Samarinda Manado Palu Makasar Kendari Ambon Jayapura Batam Pangkal Pinang Serang Mamuju Gorontalo Ternate Sorong Entikong Malang Pangkalan Bun Balikpapan Biak Merauke Bontang

28

29

30 DAFTAR PULAU-PULAU KECIL TERLUAR N0.NAMA PULAU PERAIRAN, KOORDINAT TITIK TERLUAR (LINTANG, BUJUR) PROPINSI 1.P. SENTUT SELAT SINGAPURA ’52” U ’50” T KEPULAUAN RIAU 2. P. TOKONG MALANG BIRU LAUT NATUNA ’00” U ’47” T KEPULAUAN RIAU 3.P. DAMAR LAUT NATUNA ’29” U ’46” T KEPULAUAN RIAU 4.P. MANGKAI LAUT NATUNA ’32” U ’00” T KEPULAUAN RIAU 5.P. TOKONG NANAS LAUT NATUNA ’52” U ’04” T KEPULAUAN RIAU 6.P. TOKONG BELAYAR LAUT NATUNA ’04” U ’08” T KEPULAUAN RIAU 7.P. TOKONGBORO LAUT NATUNA ’01” U ’09” T KEPULAUAN RIAU

31 8.P. SEMIUN LAUT NATUNA ’09” U ’17” T KEPULAUAN RIAU 9.P. SEBETUL LAUT CINA SELATAN ’25” U ’20” T KEPULAUAN RIAU 10.P. SEKATUNG LAUT CINA SELATAN ’45” U ’19” T RIAU 11.P. SENUA LAUT CINA SELATAN ’48” U ’04” T KEPULAUAN RIAU 12.P. SUBI KECIL LAUT NATUNA ’51” U ’52” T KEPULAUAN RIAU 13.P. KEPALA LAUT NATUNA ’43” U ’04” T KEPULAUAN RIAU 14.P. SEBATIK SELAT MAKASAR ’00” U ’00” T KALIMANTAN TIMUR 15.GOSONG MAKASAR LAUT SULAWESI ’25” U ’42” T KALIMANTAN TIMUR

32 16.P. MARATUA LAUT SULAWESI ’12” U ’41” T KALIMANTAN TIMUR 17.P. SAMBIT LAUT SULAWESI ’53” U ’26” T KALIMANTAN TIMUR 18.P. LINGIAN SELAT MAKASAR ’55” U ’50” T SULAWESI TENGAH 19.P. SALANDO LAUT SULAWESI ’16” U ’31” T SULAWESI TENGAH 20.P. DOLANGAN LAUT SULAWESI ’40” U ’04” T SULAWESI TENGAH 21.P. BANGKIT LAUT SULAWESI ’52” U ’45” T SULAWESI UTARA 22.P. MANTERAWU LAUT SULAWESI ’47” U ’51” T SULAWESI UTARA 23.P. MAKALEHI LAUT SULAWESI ’15” U ’28” T SULAWESI UTARA

33 24.P. KAWALUSU LAUT SULAWESI ’06” U ’59” T SULAWESI UTARA 25.P. KAWIO LAUT MINDANAU ’16” U ’41” T SULAWESI UTARA 26.P. MARORE LAUT SULAWESI ’14” U ’42” T SULAWESI UTARA 27.P. BATU BAWAIKANG LAUT SULAWESI ’46” U ’24” T SULAWESI UTARA 28.P. MIANGAS LAUT SULAWESI ’02” U ’54” T SULAWESI UTARA 29.P. MARAMPIT LAUT SULAWESI ’18” U ’32” T SULAWESI UTARA 30.P. INTATA LAUT SULAWESI ’38” U ’49” T SULAWESI UTARA 31.P. KAKARUTAN SAMUDRA PASIFIK ’36” U ’53” T SULAWESI UTARA

34 32.P. JIEW LAUT HALMAHERA ’39” U ’30” T MALUKU UTARA 33.P. BUDD SAMUDRA PASIFIK ’08” U ’52” T PAPUA 34.P. FANI SAMUDRA PASIFIK ’28” U ’49” T PAPUA 35.P. MIOSSU SAMUDRA PASIFIK ’16” S ’34” T PAPUA 36.P. FANILDO SAMUDRA PASIFIK ’22” U ’44” T PAPUA 37.P. BRASS SAMUDRA PASIFIK ’57” U ’30” T PAPUA 38.P. BEPONDI SAMUDRA PASIFIK ’38” S ’27” T PAPUA 39.P. LIKI SAMUDRA PASIFIK ’26” S ’57” T PAPUA

35 40.P. KOLEPON LAUT ARU ’49” S ’24” T PAPUA 41.P. LAAG LAUT ARU ’14” S ’07” T PAPUA 42.P. ARARKULA LAUT ARU ’42” S ’05” T MALUKU 43.P. KARAWEIRA LAUT ARU ’09” S ’26” T MALUKU 44.P. PANAMBULAI LAUT ARU ’26” S ’53” T MALUKU 45.P. KULTUBAI UTARA LAUT ARU ’50” S ’12” T MALUKU 46.P. KULTUBAI SELATAN LAUT ARU ’54” S ’14” T MALUKU 47.P. KARANG LAUT ARU ’08” S ’26” T MALUKU

36 48.P. ENU LAUT ARAFURU ’14” S ’19” T MALUKU 49.P. BATUGOYANG LAUT ARU ’01” S ’38” T NUSA TENGGARA TIMUR 50.P. LARAT LAUT ARU ’26” S ’49” T MALUKU 51.P. ASUTUBUN LAUT TIMOR ’07” S ’02” T MALUKU 52.P. SELARU LAUT TIMOR ’17” S ’31” T MALUKU 53.P. BATARKUSU LAUT TIMOR ’30” S ’16”T MALUKU 54.P. MASELA LAUT TIMOR ’29” S ’32” T MALUKU 55.P. MEATIMIRANG LAUT TIMOR ’09” S ’52” T MALUKU

37 56.P. LETI Laut TIMOR ’20” S ’50” T MALUKU 57.P. KISAR SELAT WETAR ’10” S ’36” T MALUKU 58.P. WETAR LAUT BANDA ’50” S ’10” T MALUKU 59.P. LIRAN SELAT WETAR ’50” S ’00” T MALUKU 60.P. ALOR SELAT OMBAI ’50” S ’55” T NUSA TENGGARA TIMUR 61.P. BATEK LAUT SAWU ’30” S ’30” T NUSA TENGGARA TIMUR 62.P. DANA SAMUDERA HINDIA ’36” S ’37” T NUSA TENGGARA TIMUR 63.P. DANA SAMUDERA HINDIA ’00” S ’57” T NUSA TENGGARA TIMUR

38 64.P. MANGUDU SAMUDERA HINDIA ’08” S ’56” T NUSA TENGGARA TIMUR 65.P. SOPHIALOUISA SAMUDERA HINDIA ’20” S ’08” T NUSA TENGGARA BARAT 66.P. BARUNG SAMUDERA HINDIA ’30” S ’37” T JAWA TIMUR 67.P. SEKEL SAMUDERA HINDIA ’24” S ’31” T JAWA TIMUR 68.P. PANEHAN SAMUDERA HINDIA ’17” S ’41” T JAWA TIMUR 69.P. NUSAKAMBANGAN SAMUDERA HINDIA ’05” S ’34” T JAWA TENGAH 70.P. MANUK SAMUDERA HINDIA ’11” S ’18” T JAWA BARAT 71.P. DELI SAMUDERA HINDIA ’00” S ’25” T BANTEN

39 72.P. BATU KECIL SAMUDERA HINDIA ’45” S ’26” T LAMPUNG 73.P. ENGGANO SAMUDERA HINDIA ’13” S ’00” T BENGKULU 74.P. MEGA SAMUDERA HINDIA ’12” S ’49” T BENGKULU 75.P. SIBARUBARU SAMUDERA HINDIA ’48” S ’47” T SUMATRA BARAT 76.P. SINYAUNYAU SAMUDERA HINDIA ’58” S ’34” T SUMATRA BARAT 77.P. SIMUK SAMUDERA HINDIA ’33” S ’14” T SUMATRA UTARA 78.P. WUNGA SAMUDERA HINDIA ’47” U ’48” T SUMATRA UTARA 79.P. SIMEULUCUT SAMUDERA HINDIA ’47” U ’05” T NANGROE ACEH DARUSALAM

40 80.P. SALAUT BESAR SAMUDERA HINDIA ’51” U ’34” T NANGROE ACEH DARUSALAM 81.P. RAYA SAMUDERA HINDIA ’33” U ’46” T NANGROE ACEH DARUSALAM 82.P. RUSA SAMUDERA HINDIA ’34” U ’07” T NANGROE ACEH DARUSALAM 83.P. BENGGALA SAMUDERA HINDIA ’34” U ’21” T NANGROE ACEH DARUSALAM 84.P. RONDO SAMUDERA HINDIA ’30” U ’45” T NANGROE ACEH DARUSALAM 85.P. BERHALA SELAT MALAKA ’38” U ’03” T SUMATRA UTARA 86.P. BATU MANDI SELAT MALAKA ’10” U ’05” T RIAU 87.P. IYU KECIL SELAT MALAKA ’30” U ’08” T KEPULAUAN RIAU

41 88.P. KARIMUN KECIL SELAT MALAKA ’59” U ’20” T RIAU 89.P. NIPA SELAT SINGAPURA ’13” U ’11” T RIAU 90.P. PELAMPONG SELAT SINGAPURA ’44” U ’58” T RIAU 91.P. BATU BERHANTI SELAT SINGAPURA ’06” U ’57” T RIAU 92.P. NONGSA SELAT SINGAPURA 01012’29” U ’47” T RIAU


Download ppt "Kamis, 14 Juli 2005 Oleh : DIRJEN PENATAAN RUANG Kantor Menko POLHUKHAM."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google