Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGESAHAN DIPA 2012 DISBURSEMENT PLAN MONEV KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN YOGYAKARTA, NOVEMBER.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGESAHAN DIPA 2012 DISBURSEMENT PLAN MONEV KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN YOGYAKARTA, NOVEMBER."— Transcript presentasi:

1 PENGESAHAN DIPA 2012 DISBURSEMENT PLAN MONEV KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN YOGYAKARTA, NOVEMBER 2011

2 POKOK BAHASAN 2 Disbursement Plan Disbursement Plan 4 Issue Lainnya Issue Lainnya 3 Monev Disbursement Plan & Penyerapan Anggaran Monev Disbursement Plan & Penyerapan Anggaran 1 Penyusunan DIPA 2012 Penyusunan DIPA 2012

3 3

4 K/L / SATKER DJA DJPBN PUSAT KANWIL 5 UU APBN Penelaahan DIPA + ADK DIPA DIPA DIPA Proses Bisnis Penyusunan DIPA Tahun 2012 RKAKL SP RKAKL Pengesahan Pengesahan DNA (Data SP RKAKL/ Provinsi) SP RKAKL a4a 4a4a 5b 4b4b 4b4b 4c4c 4c4c 6a 6b 5a 7a 7b 8a 8b 4

5 Intranet Web Service 5 Alur Data Penyusunan RKA-KL/DIPA Tahun 2012

6 Percepatan Pengesahan dan Penyerahan DIPA TA

7 7

8 Rincian RKA-KL Rencana Kerja Anggaran KL t t+1 tn Program,Fungsi,Sub Fungsi Kegiatan Output Kegiatan Output Sub Output Komponen Sub Komponen Akun Belanja Rincian/detil belanja Kegiatan Output Sub Output Komponen Sub Komponen Akun Belanja Rincian/detil belanja RPJM t=Base line t1= t + Index kumulatif tn=t(n-1) + Index kumulatif Rencana Waktu Penarikan % Kinerja, Rp  per bulan POK Petunjuk Operasional Kegiatan t t+1 tn Disbursement Plan t t+1 tn Monev Disbursement Halaman III DIPA Sub Output Komponen Sub Komponen Akun Belanja Rincian/detil belanja Program,Fungsi,Sub Fungsi

9 Pengertian Rencana Kerja merupakan program/ kegiatan/output yang harus diselesaikan dalam satu tahun dalam rangka mencapai kinerja yang ditetapkan. Anggaran merupakan pernyataan target kinerja yang hendak dicapai selama satu tahun yang dinyatakan dalam ukuran biaya Kinerja: prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur Disbursement Plan: Rencana Kegiatan yang dilaksanakan terprogram dalam satu tahun anggaran yang sekaligus merupakan rencana penarikan dana Indeks kumulatif merupakan gabungan parameter ekonomi (misalnya: % pertumbuhan PDB, inflasi, Nilai tukar Rupiah thd US$, SBI 3 bulan, Harga Minyak Internasional ), dan parameter non ekonomi (misalnya kebijakan pemerintah atau K/L, contoh: kenaikan gaji), namun parameter ekonomi yang digunakan dalam prakiraan maju saat ini hanya tingkat inflasi.

10 Ko de Prg/Keg/Output/Komponen/ sub Komp/akun/detil Pagu JanuariFebruariMarets.d Des %Rp% % Program Kegiatan Output Sub output Komponen Sub Komponen Akun Belanja Rincian/detil belanja Keterangan: Perekaman data pada Aplikasi POK Entry data dapat dilakukan dari level output/Akun/Rincian detil Aplikasi akan secara otomatis menyesuaikan setiap perubahan

11 JanPebMarAprMei 25% 1.Pada saat di click muncul nilai %, 2.Setelah ditentukan %, nilai Rupiah muncul secara otomatis. 3.Ada kontrol total nilai % tidak 100% Data pada halaman ini dapat dimunculkan hanya yang bertanda A/B/C saja, atau data lengkap (detail) Contoh: Tampilan layar penetapan jadwal kegiatan Satker mengisi RPD pada level A masing-masing 25% JanPebMarApr Nilai rupiah muncul otomatis setelah di click % 1 2 3

12 NoUraianKeterangan 1Setelah RKA-KL disahkan oleh DJA, Setjen/ES. I mengirimkan data softcopy RKA-KL kepada satker, dan Kantor Pusat DJPBN meng- upload data softcopy RKA-KL ke ftp agar dapat di dowload Kanwil DJPBN. 2Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan sosialisasi penyusunan DIPA kepada satker. Dari hasil sosialisasi dapat diketahui satuan kerja yang belum memperoleh data softcopy RKA-KL. Kanwil DJPBN men- download data softcopy RKA-KL satker yang belum memperoleh data softcopy RKA-KL, ybs. 3

13 NoUraianKeterangan 1Data RKA-KL Satuan Kerja di restore ke Aplikasi POK 2Petugas satker mencetak lembar kerja RPA per kegiatan/per output, untuk didistribusikan kepada pelaksana kegiatan. Pengisian lembar kerja terdiri dari: Pengisian Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; Persentase per Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (nilai uang otomatis terisi) Lembar kerja per kegiatan/output didistribusikan kepada penanggungjawab kegiatan untuk mempermudah pengisian 3Pelaksana kegiatan mengisi lembar kerja (cetakan) sesuai rencana jadwal kegiatan, dan selanjutnya disahkan oleh penanggung jawab kegiatan. Lembar kerja diserahkan kembali kepada bagian perencanaan/bagian keuangan/koordinator/petugas yang ditunjuk Perekaman data dapat dilakukan secara manual pada lembar kerja atau menggunakan aplikasi yang menghasilkan data softcopy 4Petugas bagian perencanaan/bagian keuangan/koordinator/petugas yang ditunjuk merekam pada lembarkerja RPA dalam Aplikasi POK; Perekaman data didasarkan atas lembar kerja atau data softcopy yang telah diisi penanggungjawab kegiatan

14 NoUraianKeterangan 5Urutan proses perekaman data RPA: 1.Mengisi data % pada level output 2.Edit data % pada level akun 3.Edit data % pada level sub komponen Walaupun data % pada level output telah diisi, namun dapat dimungkinkan dilakukan update % pada level akun/sub komponen, dimana % pada level output secara otomatis akan menyesuaikan perubahan- perubahan; 6Setelah seluruh proses data RPA selesai direkam, petugas mencetak lembar kerja yang telah terisi dengan data % dan nilai uang per bulan. Pencetakan dapat dilakukan pada: 1.Level jenis belanja per kegiatan 2.Level ouput per kegiatan 3.Level akun per kegiatan 4.Level sub akun per kegiatan 7Data RPA ditransfer ke: 1.Aplikasi DIPA Halaman III 2.Aplikasi SPM

15 NoUraianKeterangan 1Satuan kerja menyampaikan data(softcopy) halaman III DIPA ke Kanwil DJPBN/Unit Es I/Setjen 2Tim Monev ; 1.Tingkat Kanwil DJPBN melakukan analisa RPA satker; 2.Tingkat Prov/Kab/Kota melakukan analisa RPA 3.Tingkat Setjen/Es. I/KP DJPBN melakukan analisa RPA KL. Analisa dapat dilakukan dengan membandingkan RPA dengan realisasi belanja tahun lalu, apabila pola penyerapan dana masih sama dengan tahun lalu (misalnya menumpuk pada triwulan IV, atau penyerapan tidak proporsional), maka tim melakukan koordinasi dengan satker atau pendampingan untuk mengidentifikasi permasalahan. Hasil identifikasi permasalahan disampaikan ke KP DJPBN untuk dikoordinasikan dengan K/L bersangkutan. Monev RPA meliputi kelayakan RPA, misalnya: 1.Untuk belanja modal/proses pengadaan/bansos mengapa tidak dimulai bulan Januari/Februari; 2.Untuk honor jasa profesi/uang makan mengapa tidak direalisasikan per bulan 3Satuan kerja melakukan realisasi belanja 4Tim melakukan monev RPA dibandingkan dengan realisasinya, apabila terdapat gap yang cukup tinggi (misalnya diatas 10%) tim melakukan koordinasi/pendampingan dengan satker; Kanwil DJPBN menyampaikan surat pemberitahuan kepada satker perihal gap antara RPA dan realisasinya

16 16

17 TujuanTujuan Mengetahui tingkat penarikan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga Membandingkan tingkat penarikan anggaran pada tahun berjalan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya Mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi rendahnya penarikan anggaran Menentukan langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan dalam rangka percepatan penarikan anggaran Mengetahui tingkat akurasi rencana penarikan dan realisasi anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga

18 18 Kegiatan Output Jenis Belanja Akun Belanja Program Satker-K/L SPM Kegiatan Output Jenis Belanja Akun Belanja Program Satker-K/L SP2D DIPA MONEV RPA dan Pencairan Dana merupakan realisasi APBN untuk Satker/KL, Program, Kegiatan, Jenis Belanja Perpres Rincian Hasil 1.Pimpinan dapat mengetahui kendala di lapangan; 2.Bahan analisa 3.Umpan balik 4.Pendampingan 1.Pimpinan dapat mengetahui kendala di lapangan; 2.Bahan analisa 3.Umpan balik 4.Pendampingan Database Disbursement Plan dan Realisasi Anggaran

19 4a 19 KP DJPBN Database Pagu, RPA, Realisasi KP DJPBN Database Pagu, RPA, Realisasi Kanwil DJPBN K/L Satker DIPASPM KPPN Data SP2D Aplikasi Monev Pengiriman data RPA dan Realisasi Upload & download data DIPA Termasuk data RPA Proses Pengesahan DIPA 1b 2 3 1a 4b Dit. PA Aplikasi Monev Pendampingan 5a 5b 1a Intranet Internet

20 5 PENDAMPINGANPENDAMPINGAN Berdasarkan hasil Monev, diketahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penarikan anggaran pada tingkat satuan kerja dan K/L untuk selanjutnya dilakukan pendampingan pada satker guna memecahkan permasalahan sesuai faktor penyebabnya, yaitu : Tenaga pendampingan dapat dilakukan oleh Tenaga Penyuluh Perbendaharaan, pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP), Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaaan, Kantor Pusat Ditjen Anggaran, dan petugas Kementerian Negara/Lembaga 1.Pendampingan satker pada saat penyusunan perencanaan anggaran. 2.Pendampingan satker pada saat penyusunan Rencana Penarikan Anggaran. 3.Pendampingan satker pada saat penyusunan Procurement Plan. 4.Pendampingan satker pada saat pelaksanaan kegiatan. 5.Pendampingan satker pada saat pengadaan barang dan jasa. 6.Pendampingan satker pada saat pertanggungjawaban/laporan keuangan

21 Monev penyerapan anggaran Perencanaan:Perencanaan: a.Satker kurang siap dalam menyusun rencana anggaran sehingga dalam pelaksanaan anggarannya memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian termasuk revisi dokumen anggaran; b.Jadwal pelaksanaan kegiatan mundur; c.Adanya pemindahan lokasi kegiatan yang berbeda dengan yang telah direncanakan, sehingga harus dilakukan revisi dokumen anggaran; d.Penyesuaian kegiatan karena kondisi lapangan belum memungkinkan; e.Sifat kegiatan yang harus dilaksanakan pada triwulan IV; f.Pihak ketiga belum menyampaikan tagihan sesuai termin meskipun kegiatan fisik sudah dilaksanakan; g.Dokumen pendukung tagihan belum lengkap. a.Satker kurang siap dalam menyusun rencana anggaran sehingga dalam pelaksanaan anggarannya memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian termasuk revisi dokumen anggaran; b.Jadwal pelaksanaan kegiatan mundur; c.Adanya pemindahan lokasi kegiatan yang berbeda dengan yang telah direncanakan, sehingga harus dilakukan revisi dokumen anggaran; d.Penyesuaian kegiatan karena kondisi lapangan belum memungkinkan; e.Sifat kegiatan yang harus dilaksanakan pada triwulan IV; f.Pihak ketiga belum menyampaikan tagihan sesuai termin meskipun kegiatan fisik sudah dilaksanakan; g.Dokumen pendukung tagihan belum lengkap.

22 Monev penyerapan anggaran Tindak Lanjut Monev Penyerapan Anggaran Tindak Lanjut Monev Penyerapan Anggaran 1). Perencanaan : 1). Perencanaan : a.Kantor Pusat melakukan percepatan penyelesaian DRA dan melakukan upload ADK DRA serta hardcopy DRA dalam bentuk pdf pada ftp1.perbendaharaan.go.id b.Kantor Pusat DJPBN dan Kanwil DJPBN melakukan percepatan revisi DIPA dalam rangka APBN-P dan kebijakan penghematan. c.KPPN memantau updating ADK pada ftp1. perbendaharaan.go.id dan melakukan updating database berdasarkan ADK Revisi DIPA a.Kantor Pusat melakukan percepatan penyelesaian DRA dan melakukan upload ADK DRA serta hardcopy DRA dalam bentuk pdf pada ftp1.perbendaharaan.go.id b.Kantor Pusat DJPBN dan Kanwil DJPBN melakukan percepatan revisi DIPA dalam rangka APBN-P dan kebijakan penghematan. c.KPPN memantau updating ADK pada ftp1. perbendaharaan.go.id dan melakukan updating database berdasarkan ADK Revisi DIPA

23 ACTION PLAN Kegiatan Target Waktu Penanggungjawab Penyempurnaan aplikasi RPA Desember 2011 Kementerian Keuangan DJPBN + DJA Penyempurnaan aplikasi Monev Desember 2011 Kementerian Keuangan DJPBN + DJA Penyempurnaan bisnis proses RPA dan Monev Januari 2012 Kementerian Keuangan DJPBN + DJA Penyusunan PMK tentang RPA dan Monev Januari 2012 Kementerian Keuangan DJPBN + DJA Sosialisasi RPA dan Monev kepada K/L Januari 2012 Kementerian Keuangan DJPBN + DJA Pilot Project 10 K/LPebruari 2012 Kementerian Keuangan DJPBN + DJA

24 Issue lainnya Percepatan Penyerapan Anggaran: a.Memberikan dispensasi secara umum kepada satker, bahwa GUP dapat diajukan setelah dana dapat dipertanggung- jawabkan minimal sebesar 50% untuk bulan November s.d Desember 2011; b.Mengingatkan kembali kepada satker bahwa Pengajuan pengesahan SPM-GU Nihil atas TUP dapat dilakukan secara bertahap sampai dengan batas akhir pengajuan SPM-GU Nihil atas TUP; c.Mendorong satker untuk melakukan proses lelang atas kegiatan tahun berikutnya sebelum tahun anggaran dimulai; d.Mengingatkan kembali kepada satker bahwa Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perbendaharaan tidak terikat tahun anggaran. a.Memberikan dispensasi secara umum kepada satker, bahwa GUP dapat diajukan setelah dana dapat dipertanggung- jawabkan minimal sebesar 50% untuk bulan November s.d Desember 2011; b.Mengingatkan kembali kepada satker bahwa Pengajuan pengesahan SPM-GU Nihil atas TUP dapat dilakukan secara bertahap sampai dengan batas akhir pengajuan SPM-GU Nihil atas TUP; c.Mendorong satker untuk melakukan proses lelang atas kegiatan tahun berikutnya sebelum tahun anggaran dimulai; d.Mengingatkan kembali kepada satker bahwa Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perbendaharaan tidak terikat tahun anggaran.

25


Download ppt "PENGESAHAN DIPA 2012 DISBURSEMENT PLAN MONEV KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN YOGYAKARTA, NOVEMBER."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google