Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

REVISI PAGU MINUS TA 2013 1 Tanjung Balai, 28 November 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "REVISI PAGU MINUS TA 2013 1 Tanjung Balai, 28 November 2013."— Transcript presentasi:

1 REVISI PAGU MINUS TA Tanjung Balai, 28 November 2013

2 DASAR HUKUM REVISI ANGGARAN 1.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-12/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Bidang Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran Peraturan Menteri Keuangan Nomor ….. tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-12/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Bidang Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran Peraturan Menteri Keuangan Nomor ….. tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran

3 Batas Akhir Penerimaan Usulan Revisi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013 Pasal 52 : a.Tanggal 11 Oktober 2013, untuk Revisi Anggaran pada DJA; dan b.Tanggal 18 Oktober 2013, untuk Revisi Anggaran pada Kanwil DJPBN. Namun demikian ……

4 Pagu Minus Pagu Minus pada Gaji dan Tunjangan yang melekat pada gaji Pagu Minus Non Gaji Pagu minus tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme revisi DIPA dengan mengikuti ketentuan tata cara revisi DIPA. 4

5 Dalam hal terdapat kondisi tertentu dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013 yang mengakibatkan Pagu minus terhadap beberapa akun gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji. Pagu Minus Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Gaji 5

6 Dalam hal terdapat kondisi tertentu dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013 yang mengakibatkan: a.pagu minus khususnya non belanja pegawai, sebagai dampak kebijakan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 terhadap paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya, termasuk dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran prioritas K/L b.Pagu minus terhadap beberapa akun sebagai akibat kebijakan perubahan akun Contoh: Satker diminta untuk melakukan revisi alokasi Belanja Perjalanan pada akun dan ke Akun Belanja Perjalanan pada Halaman IV DIPA : Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Tetap Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota Belanja Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Lainnya Pagu Minus Non Gaji 6

7 Dalam hal terdapat kondisi tertentu dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013 yang mengakibatkan: c.Perubahan dan/atau kesalahan administratif, antara lain perubahan pejabat perbendaharaan, kesalahan pencantuman kantor bayar (KPPN), kesalahan kode lokasi, atau kesalahan kode satker sebagai akibat adanya penggantian pejabat perbendaharaan, ketidaksesuaian pencantuman antara lokasi satker dan kantor bayar d.belum dapat diprosesnya usulan Revisi Anggaran oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan karena harus menunggu penyelesaian Revisi Anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran Pagu Minus Non Gaji 7

8 Batas akhir penyelesaian pagu minus Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Gaji paling lambat tanggal 30 Desember Batas Penyelesaian Pagu Minus Batas akhir penerimaan usul revisi penyelesaian pagu minus Non Gaji a.Tanggal 06 Desember 2013, untuk Revisi Anggaran pada DJA b.Tanggal 13 Desember 2013, untuk Revisi Anggaran pada Kanwil DJPBN. 8

9 Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan: 1.Kegiatan yang dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN), Hibah Luar Negeri (HLN), dan Hibah Dalam Negeri (HDN) serta Pinjaman Dalam Negeri (PDN); 2.Kegiatan dalam lingkup BA BUN termasuk pergeseran anggaran dari BA BUN (BA ) ke Bagian Anggaran K/L dan pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN); dan/atau 3.Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan data/dokumen pendukung yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal K/L seperti persetujuan DPR, persetujuan Menteri Keuangan, hasil audit eksternal, dan sejenisnya. batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran ditetapkan 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir pengajuan pencairan anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai langkah-langkah akhir Tahun Anggaran Batas Penyelesaian Pagu Minus

10 Kewenangan Revisi Pagu Minus Direktorat Jenderal Anggaran melalui Eselon I K/L Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Utara 10

11 Penyelesaian Pagu Minus Penyelesaian pagu minus diatur dengan ketentuan: 1.Selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran dari sisa anggaran pada Satker yang bersangkutan. Kewenangan Kanwil DJPBN 11

12 Penyelesaian Pagu Minus 2.Dalam hal sisa anggaran pada Satker yang bersangkutan tidak mencukupi, selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Satker dalam satu Program. Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran diajukan melalui Eselon I K/L 12

13 Penyelesaian Pagu Minus 3.Dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Satker dalam satu Program, selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Program dalam satu Bagian Anggaran. Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran diajukan melalui Eselon I K/L 13

14 Penyelesaian Pagu Minus 4.Dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Program dalam satu Bagian Anggaran, selisih minus dipenuhi melalui Bagian Anggaran Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran diajukan melalui Eselon I K/L 14

15 KPA menyampaikan usulan revisi DIPA Petikan dilengkapi : 1. Surat usulan pengesahan Revisi DIPA Petikan dilampiri matrik perubahan (semula- menjadi). 2. SPTJM yang ditandatangani KPA dan bermaterai Rp. 6, ADK yang dihasilkan dari aplikasi RKA-KL DIPA Revisi KPA menyampaikan usulan revisi DIPA Petikan dilengkapi : 1. Surat usulan pengesahan Revisi DIPA Petikan dilampiri matrik perubahan (semula- menjadi). 2. SPTJM yang ditandatangani KPA dan bermaterai Rp. 6, ADK yang dihasilkan dari aplikasi RKA-KL DIPA Revisi USUL REVISI DIPA PETIKAN

16 SATKER YANG MINUS 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 Terima Kasih 24


Download ppt "REVISI PAGU MINUS TA 2013 1 Tanjung Balai, 28 November 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google