Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN."— Transcript presentasi:

1 KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 1 KOMISI PEMILIHAN UMUM

2 Pendahuluan Pengertian Organisasi Pelaksana Gambaran Umum Pencairan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Ketentuan Lain-lain KERANGKA PENGATURAN KEPUTUSAN KPU Petunjuk Pelaksanaan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2014 untuk BPP Ad.Hoc di Lingkungan KPU Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu Bukti Pertanggungjawaban Pengeluaran Anggaran Tahapan Pemilu 2014 Pelaksanaan Anggaran Tahapan Pemilu 2014 Penutup 2

3 Latar Belakang KPU disamping mengelola anggaran sektoral/rutin juga mengelola anggaran kegiatan tahapan pemilu 2014, maka diperlukan Pengelolaan Keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan 3

4 Maksud untuk membantu dan memudahkan pemahaman para pejabat pengelola keuangan di Badan Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc dalam mengelola anggaran Tahapan Pemilu Tujuan 1.Menciptakan kesamaan pengertian dan pemahaman tentang proses pengelolaan keuangan di Badan Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc; 2.Memberikan panduan kepada pengelola keuangan di Badan Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga terhindar dari kemungkinan terjadinya kesalahan administratif dalam pengelolaan keuangan yang dapat berakibat temuan aparat pemeriksa. 4

5 5 Dasar Hukum 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun

6 6 Lanjutan Dasar Hukum PMK No. 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; 12.PMK No 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunannya atas Penghasilan yang menjadi beban APBN; 13.PMK No 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013; 11.PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 14.Peraturan KPU No 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No 01 Tahun 2010; 15.Peraturan KPU No 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008

7 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILU 2014 UNTUK BP PEMILU AD HOC LN PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILU 2014 UNTUK BP PEMILU AD HOC LN 7

8 Anggaran Tahapan Pemilu disediakan di DIPA 076 Mekanisme mengacu ke PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN Pertimbangan karakteristik dan kekhasan kegiatan Tahapan Pemilu 2014 antara lain : 1. Letak geografis 2. Masa Bakti BP Pemilu Ad Hoc 3. Personil pada BP Pemilu Ad Hoc 4. Pertanggungjawaban Keuangan BP Pemilu Ad Hoc 8 Gambaran Umum

9 POKJA PLN PPLN Pantarlih LN KPPSLN 9 Organisasi Pelaksana BP Pemilu Ad Hoc Luar Negeri

10 POKJA PLN PPLN Pantarlih LN KPPSLN KPU membentuk 10 Organisasi Pelaksana BPP Ad Hoc LN

11 Alokasi Anggaran BP Pemilu Ad Hoc LN 1.Anggaran untuk Pokja PLN, PPLN, Pantarlih LN dan KPPSLN disediakan pada DIPA KPU Bagian Anggaran KPU wajib memberitahukan anggaran Pokja PLN, PPLN, Pantarlih LN dan KPPSLN, secara terinci sesuai RKA-KL/POK melalui Pokja PLN. 3.Untuk keperluan penyaluran dana dari Pokja PLN kepada masing-masing PPLN, dialokasikan biaya transfer pada DIPA KPU untuk kegiatan Pokja PLN. 1.Anggaran untuk Pokja PLN, PPLN, Pantarlih LN dan KPPSLN disediakan pada DIPA KPU Bagian Anggaran KPU wajib memberitahukan anggaran Pokja PLN, PPLN, Pantarlih LN dan KPPSLN, secara terinci sesuai RKA-KL/POK melalui Pokja PLN. 3.Untuk keperluan penyaluran dana dari Pokja PLN kepada masing-masing PPLN, dialokasikan biaya transfer pada DIPA KPU untuk kegiatan Pokja PLN. 11

12 4.Biaya transfer dari PPLN ke Pokja PLN dialokasikan dalam DIPA KPU pada kegiatan PPLN untuk pembayaran biaya transfer kembali dari PPLN ke Pokja PLN apabila sampai dengan akhir tahun atau akhir masa bakti bagi PPLN, Pantarlih LN, dan KPPS LN masih terdapat sisa dana yang harus disetor kembali ke Kas Negara melalui BPP pada Pokja PLN. 5.Terhadap kemungkinan terjadinya selisih kurs pada PPLN disediakan biaya selisih kurs dan dialokasikan pada DIPA KPU untuk kegiatan Pokja PLN. 4.Biaya transfer dari PPLN ke Pokja PLN dialokasikan dalam DIPA KPU pada kegiatan PPLN untuk pembayaran biaya transfer kembali dari PPLN ke Pokja PLN apabila sampai dengan akhir tahun atau akhir masa bakti bagi PPLN, Pantarlih LN, dan KPPS LN masih terdapat sisa dana yang harus disetor kembali ke Kas Negara melalui BPP pada Pokja PLN. 5.Terhadap kemungkinan terjadinya selisih kurs pada PPLN disediakan biaya selisih kurs dan dialokasikan pada DIPA KPU untuk kegiatan Pokja PLN. 12 Lanjutan Alokasi Anggaran BP Pemilu Ad Hoc LN……… 1

13 Pencairan dan Penyaluran Anggaran BP Pemilu Ad Hoc LN 1.Pada Kementerian Luar Negeri dibentuk Pokja PLN, sedangkan pada perwakilan RI di Luar Negeri masing- masing dibentuk PPLN, Pantarlih LN dan KPPSLN. 2.Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota PPLN beserta uraian tugasnya ditetapkan dengan Keputusan KPU, atas usul Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri. 3.Pengangkatan dan Pemberhentian Pantarlih LN dan Anggota KPPSLN ditetapkan oleh Ketua PPLN atas nama Ketua KPU. 1.Pada Kementerian Luar Negeri dibentuk Pokja PLN, sedangkan pada perwakilan RI di Luar Negeri masing- masing dibentuk PPLN, Pantarlih LN dan KPPSLN. 2.Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota PPLN beserta uraian tugasnya ditetapkan dengan Keputusan KPU, atas usul Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri. 3.Pengangkatan dan Pemberhentian Pantarlih LN dan Anggota KPPSLN ditetapkan oleh Ketua PPLN atas nama Ketua KPU. 13

14 Lanjutan Pencairan dan Penyaluran Anggaran BP Pemilu Ad Hoc LN….. 4.KPU dapat mengangkat dan menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang berkedudukan di Pokja PLN dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU. 5.Sekretaris Jenderal KPU dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Pokja PLN dalam hal pelaksanaan kegiatan rapat-rapat (menandatangani Surat Undangan, Surat Tugas kegiatan rapat, pengadaan ATK, dan Konsumsi Rapat). 6.KPU mengusulkan pembukaan rekening atas nama BPP Pokja PLN kepada KPPN. 4.KPU dapat mengangkat dan menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang berkedudukan di Pokja PLN dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU. 5.Sekretaris Jenderal KPU dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Pokja PLN dalam hal pelaksanaan kegiatan rapat-rapat (menandatangani Surat Undangan, Surat Tugas kegiatan rapat, pengadaan ATK, dan Konsumsi Rapat). 6.KPU mengusulkan pembukaan rekening atas nama BPP Pokja PLN kepada KPPN. 14

15 7.PPLN membuat rencana kebutuhan anggaran untuk PPLN, Pantarlih LN, KPPSLN dan menyampaikannya kepada Pokja PLN. 8.Pokja PLN menyampaikan rekapitulasi rincian rencana kebutuhan Pokja PLN, seluruh PPLN, Pantarlih LN dan KPPSLN kepada Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan dan Data KPU untuk dilakukan pengecekan atas dasar DIPA/RKA-KL/POK. 9.Setelah dilakukan pengecekan, Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan dan Data KPU mengajukan kepada KPA KPU untuk diterbitkan permintaan persetujuan TUP kepada KPPN. 7.PPLN membuat rencana kebutuhan anggaran untuk PPLN, Pantarlih LN, KPPSLN dan menyampaikannya kepada Pokja PLN. 8.Pokja PLN menyampaikan rekapitulasi rincian rencana kebutuhan Pokja PLN, seluruh PPLN, Pantarlih LN dan KPPSLN kepada Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan dan Data KPU untuk dilakukan pengecekan atas dasar DIPA/RKA-KL/POK. 9.Setelah dilakukan pengecekan, Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan dan Data KPU mengajukan kepada KPA KPU untuk diterbitkan permintaan persetujuan TUP kepada KPPN. Lanjutan Pencairan dan Penyaluran Anggaran BP Pemilu Ad Hoc LN…..

16 10.Persetujuan KPPN atas permintaan TUP tersebut selanjutnya diproses oleh Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan dan Data KPU dengan menerbitkan SPP TUP, dengan melampirkan : a.Rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh KPA. b.Surat Pernyataan dari KPA yang menjelaskan syarat penggunaan TUP; dan c.Surat persetujuan TUP dari KPPN. 11.Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan dan Data KPU mengajukan SPP TUP kepada PP SPM untuk diterbitkan SPM TUP. 12.Atas pengajuan SPM TUP, KPPN menerbitkan SP2D kepada rekening Bendahara Pengeluaran KPU. 10.Persetujuan KPPN atas permintaan TUP tersebut selanjutnya diproses oleh Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan dan Data KPU dengan menerbitkan SPP TUP, dengan melampirkan : a.Rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh KPA. b.Surat Pernyataan dari KPA yang menjelaskan syarat penggunaan TUP; dan c.Surat persetujuan TUP dari KPPN. 11.Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan dan Data KPU mengajukan SPP TUP kepada PP SPM untuk diterbitkan SPM TUP. 12.Atas pengajuan SPM TUP, KPPN menerbitkan SP2D kepada rekening Bendahara Pengeluaran KPU. Lanjutan Pencairan dan Penyaluran Anggaran BP Pemilu Ad Hoc LN…..

17 13.Bendahara Pengeluaran KPU melaksanakan penyaluran dana ke rekening BPP Pokja PLN berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan dan Data KPU. 14.BPP Pokja PLN menyalurkan dana kepada PPLN melalui rekening masing-masing Perwakilan RI di luar negeri sesuai kebutuhan anggaran yang telah ditetapkan. 15.PPLN menyampaikan bukti penerimaan anggaran kepada Bendahara Pengeluaran KPU melalui BPP Pokja PLN sebagai tanda bukti penerimaan uang. (Tanda Bukti 1)(Tanda Bukti 1) 16.Bukti transfer dana kepada PPLN ditandatangani oleh: a.Kepala Bidang Penyusunan dan Pengalokasian Anggaran dan/atau Kepala Urusan Pengalokasian dan Pertanggung jawaban Anggaran; b.BPP Pokja PLN. 13.Bendahara Pengeluaran KPU melaksanakan penyaluran dana ke rekening BPP Pokja PLN berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan dan Data KPU. 14.BPP Pokja PLN menyalurkan dana kepada PPLN melalui rekening masing-masing Perwakilan RI di luar negeri sesuai kebutuhan anggaran yang telah ditetapkan. 15.PPLN menyampaikan bukti penerimaan anggaran kepada Bendahara Pengeluaran KPU melalui BPP Pokja PLN sebagai tanda bukti penerimaan uang. (Tanda Bukti 1)(Tanda Bukti 1) 16.Bukti transfer dana kepada PPLN ditandatangani oleh: a.Kepala Bidang Penyusunan dan Pengalokasian Anggaran dan/atau Kepala Urusan Pengalokasian dan Pertanggung jawaban Anggaran; b.BPP Pokja PLN. 17 Lanjutan Pencairan dan Penyaluran Anggaran BP Pemilu Ad Hoc LN…..

18 Merekapitulasi kebutuhan dana Mekanisme Penyaluran Anggaran Ad Hoc LN KPPN PP SPM Bendahara KPPS LN POKJA PLN/BPP PPK KPU KPA KPU PPLN/ Pantarlih LN Menyampaikan rencana kebutuhan dana Menyampaikan Rencana kebutuhan dana BPP ad Hoc Pengecekan dana dan Menyampaikan usul Permintaan Tambahan UP Permohonan Persetujuan TUP Keluar persetujuan TUP Diteruskan (buat SPP) Pengajuan SPP Pengajuan SPM Transfer dana /SP2D Transfer /penyaluran dana ke BPP (dengan SPBy PPK) Transfer/penyaluran dana ke PPLN sesuai usul kebutuhan (Tanda Bukti I) Penyaluran penerimaan dana 18

19 Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran oleh PPLN/Pantarlih LN dan KPPSLN 1.Ad Hoc LN (PPLN/Pantarlih LN dan KPPSLN) menyusun pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berdasarkan bukti- bukti pengeluaran yang sah 2.Ketua KPPSLN membuat rincian bukti pengeluaran di tingkat KPPSLN sendiri. (Format : A)(Format : A) 3.Sekretaris PPLN membuat SPTJM dari tingkat PPLN (termasuk Pantarlih LN) dan KPPS-LN di wilayah kerjanya dengan melampirkan bukti-bukti sah atas penggunaan anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana diterima dan disampaikan kepada BPP Pokja PLN. (Format : B)(Format : B) 4.BPP Pokja PLN merekapitulasi SPTJM dan rincian bukti pengeluaran dari Pokja PLN dan seluruh PPLN disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan dan Data KPU sebagai bahan penerbitan SPP PTUP. (Format : C)(Format : C) 1.Ad Hoc LN (PPLN/Pantarlih LN dan KPPSLN) menyusun pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berdasarkan bukti- bukti pengeluaran yang sah 2.Ketua KPPSLN membuat rincian bukti pengeluaran di tingkat KPPSLN sendiri. (Format : A)(Format : A) 3.Sekretaris PPLN membuat SPTJM dari tingkat PPLN (termasuk Pantarlih LN) dan KPPS-LN di wilayah kerjanya dengan melampirkan bukti-bukti sah atas penggunaan anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana diterima dan disampaikan kepada BPP Pokja PLN. (Format : B)(Format : B) 4.BPP Pokja PLN merekapitulasi SPTJM dan rincian bukti pengeluaran dari Pokja PLN dan seluruh PPLN disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan dan Data KPU sebagai bahan penerbitan SPP PTUP. (Format : C)(Format : C) 19

20 Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Ad Hoc LN PP SPM KPPS LN POKJA PLN/BPP PPK KPU PPLN/ Pantarlih LN Bukti Pengeluaran Format A SPTJM dan Bukti Format B Rekap SPTJM Format C Bukti di simpanSPP PTUP 20

21 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran oleh POKJA PLN 1.Pokja PLN menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berdasarkan Bukti-bukti pengeluaran yang sah yang diterima dari masing-masing PPLN. 2.Untuk keseragaman dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran digunakan Model Keu T.0.02 (Rekapitulasi Laporan Penyaluran Anggaran kepada Seluruh PPLN Tahapan Pemilu 2014).Model Keu T Rekapitulasi Laporan Penyaluran Anggaran kepada seluruh PPLN Tahapan Pemilu 2014 di tandatangani oleh BPP Pokja PLN dan diketahui/disetujui oleh Kepala Bidang Penyusunan dan Pengalokasian Anggaran atau Kepala Urusan Pengalokasian dan Pertanggungjawaban Anggaran 1.Pokja PLN menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berdasarkan Bukti-bukti pengeluaran yang sah yang diterima dari masing-masing PPLN. 2.Untuk keseragaman dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran digunakan Model Keu T.0.02 (Rekapitulasi Laporan Penyaluran Anggaran kepada Seluruh PPLN Tahapan Pemilu 2014).Model Keu T Rekapitulasi Laporan Penyaluran Anggaran kepada seluruh PPLN Tahapan Pemilu 2014 di tandatangani oleh BPP Pokja PLN dan diketahui/disetujui oleh Kepala Bidang Penyusunan dan Pengalokasian Anggaran atau Kepala Urusan Pengalokasian dan Pertanggungjawaban Anggaran 21

22 22 KETENTUAN LAIN-LAIN 1.Mekanisme penarikan, penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran untuk kegiatan Tahapan Pemilu 2014 pada BP Pemilu Ad Hoc LN dilakukan dengan mekanisme TUP. 2.Pada Dasarnya mekanisme TUP mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/ 2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN

23 23 3.Khusus untuk Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc LN dapat dilakukan dengan mekanisme TUP yang dapat diajukan sebanyak 2 (dua) kali. 5.TUP yang belum dipertanggungjawabkan tetapi memerlukan TUP kembali tetap harus menyelesaikan TUP sebelumnya sesuai dengan rencana pengajuan TUP masing-masing. 4.Pertanggungjawaban TUP dapat dilakukan secara bertahap sesuai batas waktu TUP.

24 24 6.S eluruh sisa dana yang masih berada pada BP Pemilu Ad Hoc LN harus segera disetorkan ke kas negara sebelum tahun anggaran berakhir. 7.Penyetoran sisa dana untuk BP Pemilu Ad Hoc LN kepada Bendahara Pengeluaran KPU dilakukan melalui BPP Pokja PLN. 8.BP Pemilu Ad Hoc LN berkewajiban untuk menyelesaikan dan menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Tahapan Pemilu 2014 sebelum tahun anggaran berakhir.

25 Bukti Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran BP Pemilu Ad Hoc LN (1) Belanja Honor Daftar Nominatif Copy SK Belanja Bahan SSP dan Faktur Pajak (Menyesuaikan) Kuitansi Belanja Sewa Kuitansi/ Nota SSP dan Faktur Pajak (Menyesuaikan) Belanja Perjalanan Kuitansi dan Rincian Perjalan Dinas PPLN/KPPSLN Kuitansi dan Rincian Perjalan Dinas PPLN/KPPSLN Bukti-Bukti Riil Daftar Nominatif Surat Tugas

26 Bukti Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu (2) Uang Saku Rapat di Luar Kantor Surat Undangan Daftar Nominatif Surat Tugas Tranport Lokal Daftar Nominatif Bukti Konfirmasi Penyelesaian tugas (tanda bukti 6/LN) Bukti Konfirmasi Penyelesaian tugas (tanda bukti 6/LN) Surat Tugas Uang Saku Rapat di Dalam Kanto r Surat Undangan Absensi Daftar Nominatif Surat Tugas 26

27 TERIMA KASIH


Download ppt "KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google