Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan KPU Nomor.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan KPU Nomor."— Transcript presentasi:

1 PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun

2 Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Ad Hoc LN PP SPM KPPS LN POKJA PLN/BPP PPK KPU PPLN/ Pantarlih LN Bukti Pengeluaran Format A SPTJM dan Bukti Format B Rekap SPTJM Format C Bukti di simpanSPP PTUP 2

3 PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN 1.Ketua KPPSLN membuat rincian bukti pengeluaran di tingkat KPPSLN sendiri 2.Sekretaris PPLN membuat SPTJM dari dari tingkat PPLN (termasuk Pantarlih LN) dan KPPSLN di wilayah kerjanya dengan melampirkan bukti- bukti sah atas penggunaan anggaran dan sesegera mungkin disampaikan kepada BPP Pokja PLN. 3.Sisa penggunaan TUP agar segera dikembalikan kepada BPP Pokja PLN yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara oleh BPP Pokja PLN. Bukti Setor yang berasal dari sisa penggunaan TUP tersebut oleh BPP Pokja PLN disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran KPU. 4.BPP Pokja PLN merekapitulasi SPTJM dan rincian bukti pengeluaran dari Pokja PLN dan seluruh PPLN disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan dan Data KPU sebagai bahan penerbitan SPP PTUP. 5.Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan dan Data KPU menyampaikan SPP PTUP kepada PPSPM untuk diterbitkan SPM PTUP. 3

4 5.Bukti – bukti pengeluaran yang sah dari seluruh PPLN disimpan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan dan Data KPU sebagai bahan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban anggaran 6.Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) untuk perjalanan dinas di Luar Negeri ditandatangani oleh Sekretaris PPLN/Ketua KPPSLN. 4

5 5

6 6

7 7

8 Bukti Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu (1) Belanja Honor Daftar Nominatif Daftar Nominatif Copy SK Belanja Bahan SSP dan Faktur Pajak (khusus DN) Kuitansi Belanja Sewa Kuitansi/ Nota SSP dan Faktur Pajak(khusus DN) Belanja Perjalanan Kuitansi dan Rincian Perjalan Dinas /KPPS/PPLN/KPPS/PPK/ PPK Kuitansi dan Rincian Perjalan Dinas /KPPS/PPLN/KPPS/PPK/ PPK Bukti-Bukti Riil Daftar Nominatif Surat Tugas 8

9 9

10 10

11 11

12 Bukti Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu (2) Uang Saku Rapat di Luar Kantor Surat Undangan Daftar Nominatif Surat Tugas Tranport Lokal Daftar Nominatif Bukti Konfirmasi Penyelesaian tugas ( tanda bukti 6) Bukti Konfirmasi Penyelesaian tugas ( tanda bukti 6) Surat Tugas Uang Saku Rapat di Dalam Kantor Surat Undangan Absensi Daftar Nominatif Surat Tugas 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu Bendahara Pengeluaran pada Pokja PLN wajib menyusun Rekapitulasi Laporan Penyaluran Anggaran kepada Seluruh PPLN Tahapan Pemilu 2014 (Sesuai Model Keu : T.0.02) 17 2.Laporan sebagaimana tersebut disampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU selaku KPA melalui PPK.

18 18

19 19 KETENTUAN LAIN-LAIN…….(1) 1.M ekanisme penarikan, penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran untuk kegiatan Tahapan Pemilu 2014 pada BPP Ad Hoc di Luar Negeri dilakukan dengan mekanisme TUP. 2.Pada Dasarnya mekanisme TUP mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN 3.Khusus untuk Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc di Luar Negeri dapat dilakukan dengan mekanisme TUP yang dapat diajukan sebanyak 2 (dua) kali. 4. TUP yang belum dipertanggungjawabkan tetapi memerlukan TUP kembali tetap harus menyelesaikan TUP sebelumnya sesuai dengan rencana pengajuan TUP masing-masing.

20 20 5. Seluruh sisa dana yang masih berada pada Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Luar Negeri harus segera disetorkan ke kas negara sebelum tahun anggaran berakhir. 6. Tata cara penyetoran sisa da Badan Penyelenggara Pemilu Luar Negeri melalui Bendahara Pengeluaran KPU; 7. Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Luar Negeri berkewajiban untuk menyelesaikan dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Tahapan Pemilu 2014 sebelum tahun anggaran berakhir. KETENTUAN LAIN-LAIN………(2)

21 TERIMA KASIH


Download ppt "PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan KPU Nomor."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google