Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 49/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011 MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 49/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011 MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN."— Transcript presentasi:

1 1 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 49/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011 MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR MEI 2011

2 PENGERTIAN REVISI ANGGARAN A A Ditjen Pendidikan Dasar 2

3 I. JENIS REVISI ANGGARAN Merupakan perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya. PERUBAHAN PAGU ANGGARAN Merupakan perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap. PAGU ANGGARAN TETAP Merupakan perubahan/ralat karena kesalahan administrasi: seperti kode akun, kode KPPN, kode kewenangan, kode lokasi dsb. RALAT KESALAHAN ADMINISTRASI Ditjen Pendidikan Dasar 3

4 II. ALASAN REVISI ANGGARAN Penerimaan Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Percepatan penarikan PHLN/DN Tambahan Pinjaman Luar negeri/ Dalam Negeri Pengurangan alokasi PHLN/DN PERUBAHAN PAGU ANGGARAN Perubahan kegiatan prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda. Hasil optimalisasi atau sisa dana. Dalam rangka efisiensi. PAGU ANGGARAN TETAP Adanya kesalahan administrasi dalam dokumen anggaran. RALAT KESALAHAN ADMINISTRASI Ditjen Pendidikan Dasar 4

5 III. KEWENANGAN REVISI ANGGARAN Kewenangan revisi anggaran ada pada: 1.DPR, seperti adanya penambahan PHLN, pergeseran anggaran antar program selain biaya operasional, pergeseran anggaran antarkegiatan bukan hasil optimalisasi, pencairan blokir, pergeseran di luar kesepakatan hasil rapat kerja APBN. 2.Menkeu, seperti pergeseran antar kegiatan dalam satu program hasil optimalisasi, dan realokasi anggaran dalam rangka tanggap darurat bencana. 3.DJA, seperti percepatan penarikan dan pengurangan alokasi PHLN, perubahan volume kegiatan, revisi pencairan blokir oleh DJA. 4.DJPBN, seperti pergeseran antar jenis belanja dalam satu kegiatan, ralat kode akun, ralat kode KPPN, ralat kode register PHLN, ralat kode kewenangan, ralat kode lokasi. 5.KPA, seperti pergeseran antar komponen dalam satu keluaran sepanjang tidak menambah honorarium baru dan besaran honor yang sudah ada, pergeseran antar komponen dan antarkeluaran dalam satu kegiatan dalam jenis belanja yang sama. 5 Ditjen Pendidikan Dasar

6 MEKANISME REVISI ANGGARAN B B Ditjen Pendidikan Dasar 6

7 I. DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN Dokumen yang diperlukan dalam proses revisi anggaran adalah: 1.Persandingan sebelum dan sesudah revisi, bisa di buat dalam format excel yang sesuai dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tingkat satker. 2.RKA-KL sesudah revisi, RKA-KL yang sudah direvisi diperlukan dalam bentuk softcopy dan hardcopy. 3.Surat Permohonan Revisi, surat pengantar yang menjelaskan perlunya dilakukan revisi anggaran dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tingkat satker. 4.Data pendukung, seperti TOR, RAB, landasan kebijakan revisi dan lainnya. 7 Ditjen Pendidikan Dasar

8 II. TAHAPAN PROSES REVISI Tahapan proses revisi anggaran adalah sebagai berikut: 1.Pengelola Kegiatan di tingkat satker mempersiapkan data-data yang diperlukan dalam proses revisi seperti pada poin sebelumnya dan menyampaikan permohonan revisi ke Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Setditjen Dikdas. 2.Bagian Perencanaan dan Penganggaran meneliti kelengkapan dokumen revisi, bila belum lengkap akan dikembalikan ke Pengelola Kegiatan. 3.Bila sudah lengkap, Bagian Perencanaan dan Penganggaran memeriksa dan memproses revisi berdasarkan jenis kewenangan, yaitu kewenangan KPA, DJPBN, DJA, Menkeu, atau DPR. 4.Bila kewenangan ada di KPA, Bagian Perencanaan menyampaikan permohonan revisi kepada Dirjen Dikdas sebagai KPA. 5.Bila kewenangan ada di luar KPA, Dirjen Dikdas akan menyampaikan permohonan revisi dengan pengantar dari Sekjen Kemdiknas kepada instansi yang memiliki kewenangan revisi tersebut. 8 Ditjen Pendidikan Dasar

9 Pengelola Kegiatan Tingkat Satker IIa. Pengajuan Revisi Anggaran Dokumen Lengkap? 9 Dokumen pendukung Usul Revisi RKA-K/L Kewenan gan KPA ? Ya Tidak Ya Tidak Bagian Perencanaan dan Penganggaran DIRJEN DIKDAS SEKJEN KEMDIKNAS Setuju ? Ya Tidak Dirjen DIKDAS Surat permohonan revisi Surat pengantar revisi Proses IIf (DPR) Proses IIe (MENKEU) Proses IId (DJA) Proses IIc (DJPBN) Proses IIb. Ditjen Pendidikan Dasar

10 ADK RKA- Satker KPA IIb. Revisi Anggaran pada Satuan Kerja oleh KPA melakukan perubahan RKA- Satker sesuai dengan kewenangannya ADK RKA- Satker DIPA berubah? No Yes Cetak POK Cetak DIPA Revisi DJPBN 4 Pengesahan DIPA Revisi 6 Cetak POK 5 2a 5 hari kerja 10

11 Dokumen pendukung IIc. Revisi Anggaran pada KP DJPBN/Kanwil DJPBN KPA melakukan Revisi RKA- Satker ADK RKA- Satker Setuju? No Yes Cetak DIPA Revisi Pengesahan DIPA Revisi 7 Cetak POK 5 2 Penetapan Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi DIPA 6 5 hari kerja melakukan penelaahan DJPBN 11

12 IId. Revisi Anggaran pada DJA K/L (Eselon I sbg KPA) DJA Dokumen pendukung Proses penelaahan unt menilai :  Substansi revisi, alasan atau dasar kebijakan;  Kepatuhan thd penerapan standar biaya dan kewajaran unit cost;  Relevansi dgn pencapaian sasaran kinerja. Usul Revisi RKA-K/L Setuju? Penetapan Revisi RKA-K/L DJPBN b No Yes 5 hari kerja 5 6a Penetapan Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi RKA-K/L 7 ADK RKA-KL Cetak DIPA Revisi Pengesahan DIPA Revisi

13 IIe. Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Menkeu K/L (Eselon I sbg KPA) DJA Dokumen pendukung Proses penelaahan unt menilai :  Substansi revisi, alasan atau dasar kebijakan;  Kepatuhan thd penerapan standar biaya dan kewajaran unit cost;  Relevansi dgn pencapaian sasaran kinerja. Usul Revisi RKA-K/L Setuju? Penetapan Revisi RKA-K/L Penetapan Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi RKA-K/L Menkeu No Yes Setuju? No Yes DJPBN 6b 6a 5 13

14 IIf. Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR RI K/L (Eselon I sbg KPA) DJA Dokumen pendukung Proses penelaahan unt menilai :  Substansi revisi, alasan atau dasar kebijakan;  Kepatuhan thd penerapan standar biaya dan kewajaran unit cost;  Relevansi dgn pencapaian sasaran kinerja. Usul Revisi RKA-K/L Setuju? Penetapan Revisi RKA-K/L Penetapan Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi RKA-K/L Menkeu No Yes No Yes DJPBN 8b 5 14 DPR Setuju? 7 Yes No 8a

15 Kegiatan A Output-1 Komponen-1 Komponen-2 Jenis Belanja-1 Output : volume, jenis dan satuan Target kinerja tidak berubah Ketentuan : Pergeseran antar komponen dalam satu Output  tdk mnmbh honorarium dan dlm jenis belanja yg sama. Jenis Belanja-2 Jenis Belanja-3 Contoh : Pergeseran Antar Komponen dlm satu Output (kewenangan Satker) Komponen-3 Jenis Belanja-1 Jenis Belanja-2 Jenis Belanja-3

16 Contoh : Pergeseran antar Komponen dan antar Output (kewenangan Satker) Kegiatan A Output-1 Komponen-1 Komponen-2 Komponen-3 Jenis Belanja-1 Output : volume, jenis dan satuan Target kinerja tidak berubah Ketentuan : Pergeseran antar komponen dan antar Output dalam satu Kegiatan dan dlm jenis belanja yg sama. Output-2 Komponen-1 Komponen-2 Komponen-3 Output : volume, jenis dan satuan Jenis Belanja-2 Jenis Belanja-3 Jenis Belanja-1 Jenis Belanja-2 Jenis Belanja-3

17 Contoh : Pergeseran antar Komponen  kebutuhan Operasional (pengesahan DJPBN) Kegiatan A Output Layanan Perkantoran Komponen 001 Komponen 002 Komponen-1 Komponen-2 Komponen-3 Output-2 Kegiatan B Output Layanan Perkantoran Komponen 001 Komponen 002 Komponen-1 Komponen-2 Output-2 Satker A Satker B Target kinerja tidak berubah

18 Ditjen Pendidikan Dasar 18


Download ppt "1 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 49/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011 MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google