Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pokok-pokok Pengaturan Pokok-pokok Pengaturan 1. Tujuan a.Untuk mewujudkan penyusunan Anggaran Kemen- terian Negara/Lembaga secara tertib, taat pada.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pokok-pokok Pengaturan Pokok-pokok Pengaturan 1. Tujuan a.Untuk mewujudkan penyusunan Anggaran Kemen- terian Negara/Lembaga secara tertib, taat pada."— Transcript presentasi:

1

2 Pokok-pokok Pengaturan Pokok-pokok Pengaturan

3 1. Tujuan a.Untuk mewujudkan penyusunan Anggaran Kemen- terian Negara/Lembaga secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan b.Sebagai pedoman dalam rangka pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah secara penuh.

4 1)Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Menteri/ Pimpinan Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang dipimpinnya. 2)Selain menyusun RKA-K/L atas Bagian Anggaran Kemen- terian Keuangan, Menteri Keuangan menyusun RKA-K/L untuk Bagian Anggaran Bendahara umum Negara yang selanjutnya disebut Rencana Dana Pengeluaran-Bendahara Umum Negara (RDP-BUN). 3)RDP-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan untuk belanja yang bersumber dari BA (Pengelolaan Subsidi) dan BA (Pengelolaan Belanja Lainnya). 2. Ketentuan Pokok tentang RKA-K/L dan RDP-BUN Pasal 1

5 1)RKA-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan menggunakan pendekatan: a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah; b. Penganggaran Terpadu; dan c. Penganggaran Berbasis Kinerja. 2) RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi anggaran yang meliputi: a. Klasifikasi organisasi; b. Klasifikasi fungsi; dan c. Klasifikasi jenis belanja. 3. Pendekatan dan Acuan dalam Menyusun RKA-K/L Pasal 2

6 3) RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dg menggunakan instrumen: a. indikator kinerja; b. standar biaya; dan c. evaluasi kinerja. 4) RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dg memperhatikan petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA- K/L serta berdasarkan: a. Pagu Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga; c. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN; d. Standar biaya; dan e. Kebijakan pemerintah lainnya.

7 3. Pendekatan dan Acuan dalam Menyusun RKA-K/L...1) Penyusunan RKA-K/L Pendekatan Penganggaran Klasifikasi Anggaran Referensi Penyusunan RKA- K/L a.KPJM; b.Penganggaran Terpadu ; c.Penganggaran Berbasis Kinerja. a.Pagu Anggaran K/L yg ditetapkan Menkeu; b.Renja K/L; c.RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam Pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN; d.Standar Biaya; e.Kebijakan pemerintah lainnya. Ayat 2 Ayat 4 Pasal 2 Ayat 1 a.Klasifikasi organisasi; b.Klasifikasi fungsi; c.Klasifikasi jenis belanja. Instrumen RKA-K/L Ayat 3 a.Indikator Kinerja; b.Standar Biaya; c.Evaluasi Kinerja.

8 1)Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-KL dengan menggunakan format RKA-K/L dan sistem aplikasi RKA-K/L yang memuat rincian alokasi berdasarkan: a. Angka Dasar; dan/atau b. Inisiatif Baru. 2)Dalam hal RKA-K/L yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat inisiatif baru, K/L wajib meleng- kapi inisiatif baru tersebut dengan dokumen pendukung. 3)RKA-K/L yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat eselon I selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Pasal 3 4. Hal-Hal Baru yang Mulai Diterapkan dlm RKA-K/L TA 2012

9 1)RKA-K/L sbg dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Perencanaan untuk dilakukan penelaahan dalam forum penelaahan antara Kementerian Negara/ Lembaga, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. 2)Penelaahan RKA-K/L sbg dimaksud pada ayat (1) difokuskan untuk meneliti: a. kelayakan anggaran terhadap sasaran Kinerja yang direncanakan; dan b.konsistensi sasaran Kinerja K/L dengan RKP. 3) Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga melakukan pemba- hasan RKA-K/L dengan DPR dalam rangka pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN, pembahasan tersebut difokuskan pada konsultasi atas usulan Inisiatif Baru. 4. Hal-Hal Baru …1) Pasal 4

10 1)Pendekatan penyusunan RKA-K/L sbg dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), instrumen penyusunan RKA-K/L sbg dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L sbg dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), format RKA-K/L sbg dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dan tata cara penelaahan RKA-K/L sbg dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sbg tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. 2)Klasifikasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengikuti Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Klasifikasi Anggaran. 4. Hal-Hal Baru …2) Pasal 5

11 1)RKA-K/L hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihimpun untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan RUU ttg APBN dan Nota Keuangan. 2)Rancangan Undang-Undang tentang APBN, Nota Keuangan dan Himpunan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR untuk dilakukan pembahasan paling lambat minggu kedua bulan Agustus. 5. RKA-K/L dalam Penyusunan RAPBN Pasal 6

12 Dalam hal RKA-K/L hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) belum diterima Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran sampai dengan akhir bulan Juli, Rancangan Undang-Undang tentang APBN, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA-K/L disusun berdasarkan RKA-K/L hasil penelaahan sbg dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Pasal 7 5. RKA-KL dalam Penyusunan RAPBN ….1)

13 5. RKA-KL dalam Penyusunan RAPBN ….2) RKA-K/L yg telah ditandatangani Forum Penelaahan: K/L&Kemenkeu &Kementerian Perencanaan Fokus Penelaahan adalah untuk meneliti: a.Kelayakan anggaran terhadap sasaran Kinerja yang direncanakan b.Konsistensi sasaran kinerja Kementerian Negara/Lembaga dengan RKP RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA-K/L DPR dibahas ditelaah Sbg dasar pembahasan disampaikan Pasal 4 Pasal 6 Dalam hal RKA-K/L hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) belum diterima Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran sampai dengan akhir bulan Juli, Rancangan Undang-Undang tentang APBN, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA-K/L disusun berdasarkan RKA-K/L hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1). Pasal a 4 3 Baseline/ Inisiatif Baru 3b

14 6. RKA-K/L Setelah Alokasi Anggaran K/L 1)Dalam hal pembahasan RAPBN antara Pemerintah dengan DPR tidak mengakibatkan perubahan RKA-K/L, RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah disepakati DPR menjadi dasar penyusunan Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (SP RKA-K/L). 2)SP RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan. Pasal 8

15 6. RKA-K/L Setelah Alokasi Anggaran K/L …1) 1)Dalam hal terjadi perubahan RKA-K/L berdasarkan hasil kesepakatan dalam pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dengan DPR, Menteri/ Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian RKA-K/L yang disusun berdasarkan pagu anggaran K/L. 2)Dalam hal penyesuaian RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai inisiatif baru, K/L wajib melengkapi inisiatif baru tersebut dengan dokumen pendukung. Pasal 9

16 6. RKA-KL Setelah Alokasi Anggaran K/L …2) 3)Penyesuaian RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan SP RKA- K/L. 4)SP RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan. Pasal 9

17 7. RKA-K/L dalam Penyusunan Keppres RABPP RKA-K/L yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (4) menjadi dasar penyusunan Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. Pasal 10

18 K/L wajib melengkapi dg dokumen pendukung 7. RKA-K/L Setelah Alokasi Anggaran K/L dan Keppres RABPP RKA-K/L tdk berubah dan disetujui DPR SP-RKA-K/L Keppres RABPP RKA-K/L berubah SP-RKA-K/L Pasal 8 Pasal 9 K/L melakukan penyesuaian Pasal 10 Terdapat Insiatif Baru Pembahasan RAPBN antara Pemerintah dan DPR

19 8. Pengelolaan Dokumen Pendukung Seluruh dokumen pendukung RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) dialih dokumen oleh K/L dalam bentuk data elektronik dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran. Pasal 11

20 9. Keppres RABPP dan DIPA 1)Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menjadi dasar bagi penyusunan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 2)Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan pengesahan DIPA diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Pasal 12

21 10. Penutup Petunjuk teknis yang diperlukan dalam rangka penyusunan dan penelaahan RKA-K/L diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran. Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor ….) Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L TA 2011 sbg telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 14 Pasal 15

22 Direktorat Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan – Tahun 2011


Download ppt "Pokok-pokok Pengaturan Pokok-pokok Pengaturan 1. Tujuan a.Untuk mewujudkan penyusunan Anggaran Kemen- terian Negara/Lembaga secara tertib, taat pada."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google