Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI DASAR HUKUMPERSYARATANPROSEDUR PELAYANAN WAKTU PENYELESAIAN BIAYA 1.Pasal 7 s.d. 15 UU Nomor 17/2012 2.PP No.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI DASAR HUKUMPERSYARATANPROSEDUR PELAYANAN WAKTU PENYELESAIAN BIAYA 1.Pasal 7 s.d. 15 UU Nomor 17/2012 2.PP No."— Transcript presentasi:

1 PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI DASAR HUKUMPERSYARATANPROSEDUR PELAYANAN WAKTU PENYELESAIAN BIAYA 1.Pasal 7 s.d. 15 UU Nomor 17/ PP No. 4/ PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerinta, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4.Peraturan Menegkop dan UKM RI No : 1/Per/M.KUMKM/I/ Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu di antaranya bermaterai cukup. 2.Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa pendiri. 3.Notulen rapat pembentukan koperasi. 4.Surat kuasa 5.Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri. 6.Rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun ke depan dan rencana anggaran belanja dan pendapatan koperasi 1.Permintaan diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas bersamaan dengan pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi. 2.Kepala Dinas memberikan legalisasi terhadap akta pendirian koperasi apabila tidak bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun Surat Keputusan Pengesahan dan Akta Pendirian disampaikan kepada Pendiri/kuasa pendiri dengan surat tercatat. 1.Jangka waktu pemberitahuan diterima atau ditolak paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pengesahan secara lengkap. 2.Jangka waktu permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pemberitahuan penolakan. 3.Keputusan terhadap permintaan ulang dimaksud dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Rp , - (berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan dan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2004 tentang Pertunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah)

2 DASAR HUKUMPERSYARATANPROSEDUR PELAYANAN WAKTU PENYELESAIAN BIAYA 7.Daftar hadir rapat pembentukan. 8.Untuk koperasi primer melampirkan fotokopi KTP para pendiri. 9.Untuk koperasi sekunder melampirkan keputusan Rapat Anggota masing- masing koperasi serta persetujuan pembentukan koperasi sekunder dan fotokopi akta pendirian serta anggaran dasar masing-masing koperasi pendiri. 4.Apabila permintaan ditolak maka terhadap penolakan para pendiri atau kuasa pendiri dapat mengajukan permintaan ulang. 5.Permintaan ulang diajujan secara tertulis. 4.Keputusan akta pendirian koperasi ditolak atau diterima diberikan kepada pendiri atau kuasa pendiri paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan ditetapkan.

3 UU 17/2012 PP 4/1994 PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI Membahas Anggaran Dasar Koperasi : Anggaran Dasar memuat antara lain : • Nama & tempat kedudukan. • Maksud & tujuan • Bidang usaha. • Keanggotaan. • Rapat Anggota. • Pengurus, Pengawas. • Sisa Hasil Usaha. PERMEN 01/ Sekurang - kurangnya di hadiri 20 orang pendiri. Sekelompok orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Rapat Persiapan Rapat Pembentukan PRA KOPERASI Kop. Sekunder Kop. Primer -Dihadiri s ekurang kurangnya 3 (tiga) koperasi melalui wakil- wakilnya. Mengajukan permohanan pengesahan secara tertulis kepada Pejabat berwenang. •Pejabat yang berwenang wajib melakukan penelitian terhadap materi Anggaran Dasar yang diajukan. •Pejabat yang berwenang melakukan pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut. Diterima Pengesahan selambat-lambatnya 3 bulan sejak berkas diterima lengkap Ditolak Keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 bulan Terhadap penolakan, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut diberikan paling lambat 1 bulan. disetujuiditolak Keputusan akhir Pembuatan Akta oleh Notaris. 1


Download ppt "PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI DASAR HUKUMPERSYARATANPROSEDUR PELAYANAN WAKTU PENYELESAIAN BIAYA 1.Pasal 7 s.d. 15 UU Nomor 17/2012 2.PP No."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google