Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PT ALFRIZ AULIATAMA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PEMPROV DKI JAKARTA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PT ALFRIZ AULIATAMA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PEMPROV DKI JAKARTA."— Transcript presentasi:

1 PT ALFRIZ AULIATAMA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PEMPROV DKI JAKARTA

2 PT ALFRIZ AULIATAMA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PEMPROV DKI JAKARTA Definisi Parkir (Dephub): Perbedaan Parkir dan Berhenti Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan. Definisi Terkait Fasilitas Parkir Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Kawasan parkir adalah kawasan atau areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk. Satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu. Jalur sirkulasi adalah tempat, yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir. Jalur gang merupakan jalur antara dua deretan ruang parkir yang berdekatan.

3 PT ALFRIZ AULIATAMA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PEMPROV DKI JAKARTA Jenis Fasilitas Parkir: Parkir di Badan Jalan (On Street Parking) Memanfaatkan Tepi Jalan sebagai Lahan Milik Negara untuk Menjadi Fasilitas Parkir Pengelolaan dilakukan Dinas Perhubungan (UPT Perparkiran) Parkir di Luar Badan Jalan (Off Street Parking) Menggunakan Lahan / Bangunan tertentu sebagai menjadi Fasilitas Parkir Pengelolaan dilakukan Dinas Perhubungan (UPT Perparkiran) atau Swasta

4 PT ALFRIZ AULIATAMA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PEMPROV DKI JAKARTA Potret Permasalahan Perparkiran DKI Jakarta : Keberadaan Parkir Ilegal (Biasanya di tepi jalan) yang dikelola secara liar menyebabkan berkurangnya kapasitas jalan yang berdampak pada timbulnya kemacetan. Pemda DKI Jakarta juga mengalami kerugian dalam perolehan PAD nya. Karena masyarakat lebih memilih parkir ilegal yang umumnya lebih murah (atau lebih dekat) daripada parkir resmi yang dikelola UPT Perparkiran Juru Parkir Resmi juga seringkali menggelapkan retribusi parkir akibat sistem kontrol yang lemah

5 PT ALFRIZ AULIATAMA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PEMPROV DKI JAKARTA Maksud dan Tujuan Kegiatan : Maksud Kegiatan: untuk memperoleh gambaran sejauh mana penerapan kebijakan tarif parkir dapat di terima oleh para pengelola parkir Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, Swasta dan pengguna jasa parkir. Tujuan Kegiatan : 1.Mengetahui efektivitas kegiatan pelayanan jasa perparkiran dalam upaya mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan para pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, dan pengguna jasa parkir). 2.Mengkaji sejauh mana penerapan tarif parkir dapat memenuhi harapan para pengelola parkir (pemerintah dan swasta) serta sejauh mana pengguna jasa parkir mengetahui standar pelayanan minimal yang harus di berikan para pengelola perparkiran kepada pengguna jasa parkir. 3.Menghasilkan bahan kajian yang dapat digunakan untuk/sebagai masukan bagi pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam merumuskan kebijakan tarif parkir baik on street maupun off street.

6 PT ALFRIZ AULIATAMA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PEMPROV DKI JAKARTA Strategi Pemecahan Masalah Perparkiran : Dampak Parkir Terhadap Sistem Transportasi Pola Operasi Penyelenggaraan Besaran dan Formulasi Tarif

7 PT ALFRIZ AULIATAMA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PEMPROV DKI JAKARTA Metodologi :

8 PT ALFRIZ AULIATAMA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PEMPROV DKI JAKARTA Dasar Hukum Perparkiran: UU No 22/2009 (LLAJ) Pasal 43 (Tentang Parkir Off Street) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan kabupaten, Jalan desa, atau Jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan. Pasal 44 (Ketentuan Lokasi Parkir) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan: rencana umum tata ruang; analisis dampak lalu lintas; dan kemudahan bagi Pengguna Jasa. Perda No 5 / 1999 (Perparkiran) Pasal 4 Tarif parkir pada tempat parkir dikenakan tarif progresif. Pasal 33 ayat (1) Pemakaian atas tempat parkir pada gedung parkir dan pelataran parkir yang bukan milik Pemerintah Daerah adalah obyek yang dapat dikenakan biaya parkir, Pasal 25 ayat (1) tarif biaya parkir ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan sedangkan ayat (2) tarif biaya parkir ditinjau selambat- lambatnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. Perda No 1 / 2006 (Retribusi Daerah) Pasal 140 Pelayanan Perparkiran terdiri dari: pemakaian tempat parkir tepi jalan umum; pemakaian tempat parkir di lingkungan parkir; pemakaian tempat parkir di pelataran parkir; pemakaian tempat parkir di gedung parkir; perizinan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan. Setiap orang pribadi yang memerlukan pelayanan Perparkiran`sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan`sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan`memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. Untuk mendapatkan pelayanan Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 141 Pelayanan Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi. Pasal 142 Subjek retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan s Subjek Retribusi Pemakaian Pelataran Parkir milik Pemerintah Daerah dan Pemakaian Gedung Parkir milik Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan Subjek Retribusi Perizinan Pengoperasian Fasilitas Parkir untuk umum diluar badan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pelayanan Pasal 143 Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan golongan jalan, jenis kendaraan dan jangka waktu parkir. Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir) diukur berdasarkan fasilitas tempat parkir, intensitas/tingkat kepadatan, kapasitas tempat parkir dan jangka waktu parkir. Tingkat penggunaan jasa pelayanan perizinan diukur berdasarkan kapasitas/jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP) dan jangka waktu parkir. Pasal 144 Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum) adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan marka/rambu parkir, biaya pengawasan/pengendalian, biaya operasional/pemeliharaan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi tempat khusus parkir adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum diluar badan jalan adalah dengan memperhatikan biaya administrasi izin, biaya penelitian, biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

9 PT ALFRIZ AULIATAMA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PEMPROV DKI JAKARTA Pungutan Parkir Sebagai Retribusi Daerah: (Perda No 1 / 2006)

10 PT ALFRIZ AULIATAMA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PEMPROV DKI JAKARTA Ketentuan Retribusi Parkir (Perda No 1 / 2006)

11 PT ALFRIZ AULIATAMA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PEMPROV DKI JAKARTA Komparasi Tarif Parkir: Dishub Golongan 1 Kend Roda 4 : Rp – Rp u Jam Pertama Rp / Jam Sepeda Motor : Rp / Jam Bus dan Truk: Rp – Rp AAPBI Biro Ekonomi ZONA A : Kendaraan roda 4 (empat) max Rp ,-/jam Kendaraan Roda 2 (dua) Rp /jam Bus dan Truk Rp ,-/jam ZONA A : Kend Roda 4 : Rp – Rp u Jam Pertama Rp / Jam Sepeda Motor : Rp / Jam Bus dan Truk: Rp – Rp u Jam Pertama Rp / Jam

12 PT ALFRIZ AULIATAMA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PEMPROV DKI JAKARTA Komparasi Tarif Parkir: (Lanjutan) Dishub Golongan 2 Kend Roda 4 : Rp – Rp u Jam Pertama Rp / Jam Sepeda Motor : Rp / Jam Bus dan Truk: Rp – Rp AAPBI Biro Ekonomi ZONA B: Kendaraan roda 4 (empat) max Rp ,-/jam Kendaraan Roda 2 (dua) Rp /jam Bus dan Truk Rp ,-/jam ZONA B : Kend Roda 4 : Rp – Rp u Jam Pertama Rp / Jam Sepeda Motor : Rp / Jam Bus dan Truk: Rp – Rp u Jam Pertama Rp / Jam

13 PT ALFRIZ AULIATAMA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PEMPROV DKI JAKARTA Komparasi Tarif Parkir: (Lanjutan) Dishub Golongan 3 Kend Roda 4 : Rp – Rp / Jam Sepeda Motor : Rp / Jam Bus dan Truk: Rp AAPBI Biro Ekonomi ZONA C: Kendaraan roda 4 (empat) max Rp ,-/jam Kendaraan Roda 2 (dua) Rp /jam Bus dan Truk Rp ,-/jam ZONA C : Kend Roda 4 : Rp / Jam Sepeda Motor : Rp / Jam Bus dan Truk: Rp / Jam

14 PT ALFRIZ AULIATAMA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PEMPROV DKI JAKARTA Komparasi Konsep Perparkiran Dishub Pola Tarif : Berdasarkan Fungsi Bangunan Jaminan Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan : Ditekankan dilakukannya Jaminan Resiko Kehilangan kendaraan (JRKK) oleh Penyelenggara Parkir AAPBI Biro Ekonomi Pola Tarif : Berdasarkan Zona Jaminan Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan : Kendaraan Roda 4 (empat) Rp. 500/ sekali masuk kehilangan sebagian dan kerusakan Max Rp. 5jt. Kecelakaan Konsumen Max Rp. 2 jt. Kendaraan roda 2 (dua) Rp. 300/sekali masuk Kehilangan Rp. 10jt. Kehilangan sebagian / kerusakan Max Rp. 2jt. Kecelakaan Konsumen max rp. 2jt Pola Tarif : Berdasarkan Zona Jaminan Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan : Tariff yang berlaku sudah termasuk pajak 20% diluar JRKK Usulan jaminan Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan dapat dipertimbangkan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

15 PT ALFRIZ AULIATAMA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PEMPROV DKI JAKARTA Jadwal Pelaksanaan Kegiatan :

16 PT ALFRIZ AULIATAMA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PEMPROV DKI JAKARTA Jadwal Kegiatan Personil:

17 PT ALFRIZ AULIATAMA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PEMPROV DKI JAKARTA Rencana Kerja Selanjutnya: Melengkapi data sekunder Melaksanakan pengumpulan data primer teriutama melalui focus group discussion (FGD) Melaksanakan kompilasi data sekunder dan primer Menyusun Laporan Antara

18 PT ALFRIZ AULIATAMA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PEMPROV DKI JAKARTA


Download ppt "PT ALFRIZ AULIATAMA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PEMPROV DKI JAKARTA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google