Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Marwah M Diah1 HUKUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (H.K.I) INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (I.P.R)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Marwah M Diah1 HUKUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (H.K.I) INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (I.P.R)"— Transcript presentasi:

1 Marwah M Diah1 HUKUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (H.K.I) INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (I.P.R)

2 Marwah M Diah2 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI): HAK ATAS KEPEMILIKAN TERHADAP KARYA-KARYA YANG TIMBUL ATAU LAHIR KARENA ADANYA KEMAMPUAN INTELEKTUALITAS MANUSIA DALAM BIDANG ILMU PENGETAHUAN-SENI- SASTRA DAN TEKNOLOGI YANG DAPAT DITERAPKAN DAN BERMANFAAT DLM KEHIDUPAN MANUSIA.

3 Marwah M Diah3 INTELLECTUAL PROPERTY: ANY PROPERTY RESULTING FROM INTELLECTUAL, CREATIVE PROCESS– THE PRODUCTS OF AN INDIVIDUAL’S MIND. (ROGER LeROY MILLER AND GAYLORD A. JENTZ, DALAM BUSINESS LAW TODAY, WEST LEGAL STUDIES IN BUSINESS)

4 Marwah M Diah4 PERLINDUNGAN HKI: YANG DILINDUNGI OLEH HUKUM ADALAH HKI, BUKAN BENDA MATERIAL BENTUK JELMAAN HKI. HKI ADALAH HAK EKSKLUSIF (EXCLUSIVE RIGHT) YG HANYA ADA DAN MELEKAT PADA PEMILIK ATAU PEMEGANG HAK, SEHINGGA PIHAK LAIN APABILA INGIN MEMANFAATKAN ATAU MENGGUNAKAN HAK TSB UNTUK MENCIPTAKAN ATAU MEMPRODUKSI BENDA MATERIAL BENTUK JELMAANNYA WAJIB MEMPEROLEH LISENSI (IZIN) DARI PEMILIK ATAU PEMEGANG HAK.

5 Marwah M Diah5 KLASIFIKASI HKI: 1. HAK CIPTA (COPYRIGHT): HAK TURUNAN (NEIGHBOURING RIGHTS) HAK TURUNAN (NEIGHBOURING RIGHTS) 2. HAK MILIK PERINDUSTRIAN (INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS): PATEN (PATENT) PATEN (PATENT) MODEL & RANCANG BANGUN (UTILITY MODELS) MODEL & RANCANG BANGUN (UTILITY MODELS) DESAIN INDUSTRI (INDUSTRIAL DESIGN) DESAIN INDUSTRI (INDUSTRIAL DESIGN) MEREK DAGANG (TRADE MARK) MEREK DAGANG (TRADE MARK) NAMA DAGANG (TRADE NAME) NAMA DAGANG (TRADE NAME) SUMBER TANDA ATAU SEBUTAN ASAL (INDICATION OF SOURCE OF APPELATION OF ORIGIN) SUMBER TANDA ATAU SEBUTAN ASAL (INDICATION OF SOURCE OF APPELATION OF ORIGIN)

6 Marwah M Diah6 SUMBER HUKUM HKI: 1. HAK CIPTA, UU NO. 6/1982 JO UU NO. 7/1987 JO UU NO. 12/1997 JO (UU NO 19/2002) 2. PATEN, UU NO. 6/1989 JO UU NO. 13/1997 JO (UU NO. 14/2001) 3. MEREK, UU NO. 19/1961 JO UU NO. 19/1992 JO UU NO. 14/1997 JO (UU NO. 15/2001) 4. PERLINDUNGAN VARIETAS BARU TANAMAN; (UU NO. 29/2000) 5. RAHASIA DAGANG, (UU NO. 30/2000) 6. DESAIN INDUSTRI (UU NO. 31/2000) 7. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (UU NO. 32/2000)

7 Marwah M Diah7 KONVENSI INTERNASIONAL TTG HKI: 1. PARIS CONVENTION; INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHT, DIBIDANG HAK MILIK PERINDUSTRIAN, DITANDA TANGANI DI PARIS 20/03/1883, DIRATIFIKASI DG KEPPRES NO. 15/ BERN CONVENTION; INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS, DIBIDANG HAK CIPTA, DITANDATANGANI DI BERN 09/09/1886. DIRATIFIKASI DG KEPPRES NO. 18/1997

8 Marwah M Diah8 konvensi internasional lanjutan………………..: KONVENSI PARIS MEMBENTUK: THE INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS, KONVENSI PARIS MEMBENTUK: THE INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS, KONVENSI BERN MEMBENTUK: THE INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS. KONVENSI BERN MEMBENTUK: THE INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS. ADMINISTRASI KEDUA UNION TERSEBUT DILAKSANAKAN OLEH 1 (SATU) MANAJEMEN YAITU: THE UNITED NATIONS INTERNATIONAL BUREAU FOR THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. ADMINISTRASI KEDUA UNION TERSEBUT DILAKSANAKAN OLEH 1 (SATU) MANAJEMEN YAITU: THE UNITED NATIONS INTERNATIONAL BUREAU FOR THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.

9 Marwah M Diah9 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) PADA DIADAKAN KONFERENSI STOCKHOLM YANG MENERIMA KONVENSI KHUSUS PEMBENTUKAN ORGANISASI DUNIA UTK PERLINDUNGAN H.K.I, YAITU: PADA DIADAKAN KONFERENSI STOCKHOLM YANG MENERIMA KONVENSI KHUSUS PEMBENTUKAN ORGANISASI DUNIA UTK PERLINDUNGAN H.K.I, YAITU: CONVENTION ESTABLISHING THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). CONVENTION ESTABLISHING THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). ORGANISASI WIPO INI MENJADI PENGELOLA TUNGGAL : PARIS CONVENTION DAN BERN CONVENTION ORGANISASI WIPO INI MENJADI PENGELOLA TUNGGAL : PARIS CONVENTION DAN BERN CONVENTION

10 Marwah M Diah10 PERANAN WIPO: 1. MENGURUS KERJASAMA ADMINISTRASI PEMBENTUKAN PERJANJIAN ATAU TRAKTAT INTERNASIONAL DALAM RANGKA PERLINDUNGAN H.K.I, 2. MENGEMBANGKAN DAN MELINDUNGI H.K.I DI SELURUH DUNIA, 3. MELAKUKAN KERJASAMA DIANTARA NEGARA NEGARA DI DUNIA,  MEMBANTU MODERNISASI LEGISLASI NASIONAL SUATU NEGARA,  MEMBERIKAN BANTUAN TEKNIK,  MENYEBAR LUASKAN INFORMASI.

11 Marwah M Diah11 peranan WIPO lanjutan……………..: 4. PADA DES 1974 WIPO DITETAPKAN SEBAGAI LEMBAGA KHUSUS (SPECIALIZED AGENCY) DARI PBB, 5. INDONESIA MERATIFIKASI CONVENTION ESTABLISHING THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, DENGAN KEPPRES NO. 24/1979 YG DIUBAH DENGAN KEPPRES NO 15/1997

12 Marwah M Diah12 PERJANJIAN KERJASAMA PATEN: PADA 19 JUNI 1970 DI WASHINGTON, DIADAKAN PERJANJIAN KERJASAMA PATEN (PATENT COOPERATION TREATY/PCT), YANG BERTUJUAN: PADA 19 JUNI 1970 DI WASHINGTON, DIADAKAN PERJANJIAN KERJASAMA PATEN (PATENT COOPERATION TREATY/PCT), YANG BERTUJUAN: UTK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN PATEN DI BEBRAPA NEGARA YANG MENANDA TANGANI PERJANJIAN KERJASAMA UTK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN PATEN DI BEBRAPA NEGARA YANG MENANDA TANGANI PERJANJIAN KERJASAMA PCT TELAH MENGALAMI 2 (DUA) KALI PERUBAHAN, YAITU: PCT TELAH MENGALAMI 2 (DUA) KALI PERUBAHAN, YAITU: PADA TAHUN 1979, PADA TAHUN 1979, PADA TAHUN 1984 PADA TAHUN 1984 DIRATIFIKASI DG KEPPRES NO. 16/1997 DIRATIFIKASI DG KEPPRES NO. 16/1997

13 Marwah M Diah13 PUTARAN URUGUAY: NEGARA ANGGOTA THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFS AND TRADE (GATT) MELAKUKAN PERUNDINGAN UTK MEMBAHAS HAL YANG BERKENAAN DENGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERMASUK H.K.I NEGARA ANGGOTA THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFS AND TRADE (GATT) MELAKUKAN PERUNDINGAN UTK MEMBAHAS HAL YANG BERKENAAN DENGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERMASUK H.K.I SETELAH +/- 7 TAHUN MELAKUKAN BEBERAPA KALI PERUNDINGAN (PUTARAN), DIHASILKAN KESEPAKATAN DGN NASKAH FINAL ACT URUGUAY ROUND PADA 15/12/1993. SETELAH +/- 7 TAHUN MELAKUKAN BEBERAPA KALI PERUNDINGAN (PUTARAN), DIHASILKAN KESEPAKATAN DGN NASKAH FINAL ACT URUGUAY ROUND PADA 15/12/1993. PADA 15/04/1994 NASKAH TSB DITANDA TANGANI OLEH PARA MENLU NEGARA-NEGARA DI MARAKESH MAROKO OLEH 125 NEGARA TERMASUK INDONESIA, PADA 15/04/1994 NASKAH TSB DITANDA TANGANI OLEH PARA MENLU NEGARA-NEGARA DI MARAKESH MAROKO OLEH 125 NEGARA TERMASUK INDONESIA,

14 Marwah M Diah14 putaran uruguay lanjutan……………………..: KEPUTUSAN PUTARAN TSB TERDIRI DARI: KEPUTUSAN PUTARAN TSB TERDIRI DARI:  PENDIRIAN WTO SBG PENGGANTI/PENERUS GATT  PENURUNAN TARIF IMPOR BERBAGAI KOMODITAS PERDAGANGAN SECARA MENYELURUH, DAN AKSES PASAR DOMESTIK DG MENGURANGI BERBAGAI HAMBATAN PROTEKSI PERDAGANGAN YANG ADA  PENGATURAN BARU PADA ASPEK ASPEK DAGANG YG BERKENAAN DGN H.K.I (TRADE RELATED OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS)/(TRIPS), DAN KETENTUAN INVESTASI YANG BERKENAAN DGN PERDAGANGAN DAN JASA.

15 Marwah M Diah15 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO): (WTO): WTO, MERUPAKAN LEMBAGA PENERUS/ PENGGANTI GATT (GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE), BERDASARKAN KESEPAKATAN URUGUAY ROUND YANG DITANDA TANGANI PARA MENLU NEGARA-2 TERMASUK INDONESIA PD 15 APRIL 1994, DAN MULAI BERLAKU 1 JANUARI WTO, MERUPAKAN LEMBAGA PENERUS/ PENGGANTI GATT (GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE), BERDASARKAN KESEPAKATAN URUGUAY ROUND YANG DITANDA TANGANI PARA MENLU NEGARA-2 TERMASUK INDONESIA PD 15 APRIL 1994, DAN MULAI BERLAKU 1 JANUARI PEMBENTUKAN WTO, TELAH DIRATIFIKASI OLEH INDONESIA DG UU NO. 7 TH 1994 (2 NOVEMBER 1994) TENTANG PENGESAHAN AGREMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION, PEMBENTUKAN WTO, TELAH DIRATIFIKASI OLEH INDONESIA DG UU NO. 7 TH 1994 (2 NOVEMBER 1994) TENTANG PENGESAHAN AGREMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION,

16 Marwah M Diah16 wto lanjutan……………………..: STRUKTUR LEMBAGA WTO TERDIRI: STRUKTUR LEMBAGA WTO TERDIRI:  MINISTERIAL CONFERENCE, MRPKN BADAN TERTINGGI,YG AKAN BERTEMU PALING SEDIKIT SATU KALI DALAM SETIAP 2 TAHUN.  GENERAL COUNCIL, SBG BADAN PELAKSANA UTK MENGAWASI PELAKSANAAN PERJANJIAN WTO & PUTUSAN MINISTERIAL CONFERENCE DENGANMENGADAKAN PERTEMUAN SECARA REGULAR,  COUNCIL FOR TRADE IN GOODS AND TRADE IN SERVICES (DIBAWAH KOORDINASI GENERAL COUNCIL)

17 Marwah M Diah17 WTO LANJUTAN…………………:  COUNCIL FOR TRADE- RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS), YANG MENANGANI H.K.I, DAN BERTUGAS MEMANTAU PELAKSANAAN PERSETUJUAN DI BIDANG PERDAGANGAN ATAS H.K.I(DIBAWAH GC).  DISPUTE SETTLEMENT BODY,(DIBAWAH MC)  TRADE POLICY REVIEW BODY, MEMANTAU KEBIJAKAN PERDAGANGAN, (DIBAWAH MC).  ASPEK LAIN YG DIATUR WTO ADALAH TENTANG PENANAMAN MODAL, YAITU AGREEMENT ON TRADE RELATED OF INVESTMENT MEASURES (TRIMS), BERTUJUAN UTK MENGURANGI /MENGHAPUS KEBIJAKAN INVESTASI YANG DPT MENGHAMBAT KEGIATAN PERDAGANGAN.

18 Marwah M Diah18 PERANAN PERLINDUNGAN HKI: PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MERUPAKAN DASAR BAGI INDUSTRI MODERN KARENA DENGAN PERLINDUNGAN HKI AKAN DAPAT MERANGSANG PERTUMBUHAN INDUSTRI MODERN YANG DILAKUKAN MELALUI PENEMUAN BARU, TEKNOLOGI CANGGIH YANG BERKUALITAS TINGGI.

19 Marwah M Diah19 HAK CIPTA: 1) UU NO. 19/2002 TTG. HAK CIPTA 2) UU NO. 12/1997 TTG. PERUBAHAN ATAS UU NO. 6/1982 3) UU NO. 7/1987 4) UU NO. 6/1982 TTG HAK CIPTA

20 Marwah M Diah20 HAK CIPTA (PS. 1 (1) UUHC 2002) HAK EKSKLUSIF BAGI PENCIPTA MAUPUN PENERIMA HAK UTK MENGUMUMKAN ATAU MEMPERBANYAK CIPTAANNYA ATAU MEMBERIKAN IZIN UTK ITU DGN TIDAK MENGURANGI PEMBATASAN-2 MENURUT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU.

21 Marwah M Diah21 PENCIPTA: (PS 1 ANGKA 2 UUHC 2002) SESEORANG ATAU BEBERAPA ORANG SECARA BERSAMA-SAMA YANG ATAS INSPIRASINYA MELAHIRKAN SUATU CIPTAAN BERDASARKAN KEMAMPUAN PIKIRAN, IMAJINASI, KECEKATAN, KETERAMPILAN ATAU KEAHLIAN YANG DITUANGKAN DALAM BENTUK YANG KHAS DAN BERSIFAT PRIBADI.

22 Marwah M Diah22 CIPTAAN: ADALAH HASIL SETIAP KARYA PENCIPTA YANG MENUNJUKKAN KEASLIANNYA DALAM LAPANGAN ILMU PENGETAHUAN, SENI DAN SASTRA

23 Marwah M Diah23 PEMEGANG HAK CIPTA: A. PENCIPTA SEBAGAI PEMILIK HAK CIPTA B. PIHAK YG MENERIMA HAK DARI PENCIPTA C. PIHAK LAIN YG MENERIMA LEBIH LANJUT HAK DARI PENERIMA HAK CIPTA TERSEBUT (B)

24 Marwah M Diah24 RUANG LINGKUP CIPTAAN YG DILINDUNGI: 1. CIPTAAN DLM BIDANG ILMU PENGETAHUAN, SENI DAN SASTRA, YG MENCAKUP: a. BUKU, PROGRAM KOMPUTER,PAMPLET,PERWAJAHAN (LAY OUT) KARTYA TULIS YG DITERBITKAN, DAN SEMUA HASIL KARYA TULIS LAIN, b. CERAMAH, KULIAH,PIDATO, DAN CIPTAAN LAIN YG SEJENIS, c. ALAT PERAGA YG DIBUAT UTK KEPENTINGAN PENDIDIKAN DAN ILMU PENGETAHUAN, d. LAGU ATAU MUSIK DGN ATAU TANPA TEKS, e. DRAMA ATAU DRAMA MUSIKAL, TARI, KOREOGRAFI, PEWAYANGAN, DAN PANTOMIM, f. SENI RUPA DLM SEGALA BENTUK SEPERTI SENI LUKIS, GAMBAR, SENI UKIR, SENI KALIGRAFI, SENI PAHAT, SENI PATUNG, KOLASE, DAN SENI TERAPAN,

25 Marwah M Diah25 ruang lingkup lanjutan…………..: g. ARSITEKTUR, h. PETA, i. SENI BATIK, j. FOTOGRAFI, SINEMATOGRAFI, k. TERJEMAHAN, TAFSIR, SADURAN, BUNGA RAMPAI, DATA- BASE, DAN KARYA LAIN DARI HASIL PENGALIHWUJUDAN. 2. CIPTAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM HURUF 1 DILINDUNGI SEBAGAI CIPTAAN TERSENDIRI DENGAN TIDAK MENGURANGI HAK CIPTA ATAS CIPTAAN ASLI 3. PERLINDUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAN AYAT (2), TERMASUK JUGA SEMUA CIPTAAN YG TIDAK ATAU BELUM DIUMUMKAN TETAPI SUDAH MERUPAKAN SUATU BENTUK KESATUAN YANG NYATA, YANG MEMUNGKINKAN PERBANYAKAN HASIL KARYA ITU.

26 Marwah M Diah26 KARYA YG. TDK ADA HAK CIPTA: A. HASIL RAPAT TERBUKA LEMBAGA-2 NEGARA, YAITU LEMBAGA TERTINGGI NEGARA, DAN LEMBAGA TINGGI NEGARA SERTA LEMBAGA KONSTITUSIONAL LAINNYA, B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN C. PIDATO KENEGARAAN DAN PIDATO PEJABAT PEMERINTAH D. PUTUSAN PENGADILAN ATAU PENETAPAN HAKIM, E. KEPUTUSAN BADAN ARBITRASE ATAU KEPUTUSAN BADAN-2 SEJENIS LAINNYA, SPT KEPUTUSAN YANG MEMUTUSKAN SUATU SENGKETA, TERMASUK KEPUTUSAN-KEPUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN, MAHKAMAH PELAYARAN, KEPUTUSAN BADAN URUSAN PIUTANG NEGARA, DLL.

27 Marwah M Diah27 BUKAN PELANGGARAN HAK CIPTA: 1. UTK KEPENTINGAN PENDIDIKAN, 2. UTK KEPENTINGAN PEMBELAAN DIDALAM/DILUAR PENGADILAN 3. UTK KEPERLUAN CERAMAH DAN PERTUNJUKAN GRATIS 4. PERBANYAKAN CIPTAAN YG NON KOMERSIAL, KECUALI PROGRAM KOMPUTER 5. PERUBAHAN KARYA ARSITEKTUR (BERDASARKAN PERTIMBANGAN TEKNIS) 6. PEMBUATAN SALINAN CADANGAN PROGRAM KOMPUTER.

28 Marwah M Diah28 JANGKA WAKTU HAK CIPTA: SELAMA HIDUP PENCIPTA DAN TERUS BERLANGSUNG HINGGA 50 TAHUN SETELAH PENCIPTA MENINGGAL DUNIA SELAMA HIDUP PENCIPTA DAN TERUS BERLANGSUNG HINGGA 50 TAHUN SETELAH PENCIPTA MENINGGAL DUNIA KARYA CIPTA YG BERSIFAT TURUNAN, JANGKA WAKTUNYA 50 TAHUN SEJAK PERTAMA KALI DIUMUMKAN ATAU DITERBITKAN KARYA CIPTA YG BERSIFAT TURUNAN, JANGKA WAKTUNYA 50 TAHUN SEJAK PERTAMA KALI DIUMUMKAN ATAU DITERBITKAN

29 Marwah M Diah29 NEIGHBORING RIGHTS HAK YANG BERKAITAN DGN HAK CIPTA, YAITU: HAK YANG BERKAITAN DGN HAK CIPTA, YAITU: HAK PENAMPILAN ARTIS ATAS TAMPILANNYA (THE RIGHTS OF PERFORMING ARTIST IN THEIR PERFORMANCES), HAK PENAMPILAN ARTIS ATAS TAMPILANNYA (THE RIGHTS OF PERFORMING ARTIST IN THEIR PERFORMANCES), HAK PRODUSER REKAMAN SUARA ATAU FIKSASI SUARA ATAS KARYA REKAMAN SUARA TERSEBUT (THE RIGHTS PRODUCERS OF PHONOGRAMS IN THEIR PHONOGRAMS), HAK PRODUSER REKAMAN SUARA ATAU FIKSASI SUARA ATAS KARYA REKAMAN SUARA TERSEBUT (THE RIGHTS PRODUCERS OF PHONOGRAMS IN THEIR PHONOGRAMS), HAK LEMBAGA PENYIARAN ATAS KARYA SIARANNYA MELALUI RADIO DAN TELEVISI, (THE RIGHTS OF BROADCASTING ORGANIZATIONS IN THEIR RADIO AND TELEVISION BROADCAST). HAK LEMBAGA PENYIARAN ATAS KARYA SIARANNYA MELALUI RADIO DAN TELEVISI, (THE RIGHTS OF BROADCASTING ORGANIZATIONS IN THEIR RADIO AND TELEVISION BROADCAST).

30 Marwah M Diah30 neighborings right lanjutan……………: TIDAK ADA PERBEDAAN YG TAJAM ANTARA HAK CIPTA (COPY RIGHT) DGN NEIGHBORING RIGHTS. SEBUAH KARYA PERTUNJUKAN ATAU KARYA SENI LAINNYA YANG DISIARKAN OLEH LEMBAGA PENYIARAN, DIDALAMNYA TERDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM KEDUA HAK INI. TIDAK ADA PERBEDAAN YG TAJAM ANTARA HAK CIPTA (COPY RIGHT) DGN NEIGHBORING RIGHTS. SEBUAH KARYA PERTUNJUKAN ATAU KARYA SENI LAINNYA YANG DISIARKAN OLEH LEMBAGA PENYIARAN, DIDALAMNYA TERDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM KEDUA HAK INI. COPY RIGHTS PD PENCIPTA ATAU PRODUSERNYA COPY RIGHTS PD PENCIPTA ATAU PRODUSERNYA NEIGHBORING RIGHTS PD LEMBAGA PENYIARAN YANG MENGUMANDANGKAN SIARAN TSB. NEIGHBORING RIGHTS PD LEMBAGA PENYIARAN YANG MENGUMANDANGKAN SIARAN TSB.

31 Marwah M Diah31 neighborings right lanjutan……………: JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN HUKUM: JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN HUKUM: PELAKU: 50 TH SEJAK KARYA TSB PERTAMA KALI DIPERTUNJUKKAN ATAU DIMASUKKAN KE DALAM MEDIA AUDIO ATAU MEDIA AUDIOVISUAL, PELAKU: 50 TH SEJAK KARYA TSB PERTAMA KALI DIPERTUNJUKKAN ATAU DIMASUKKAN KE DALAM MEDIA AUDIO ATAU MEDIA AUDIOVISUAL, PRODUSER REKAMAN SUARA: 50 TH SEJAK KARYA TSB SELESAI DIREKAM, PRODUSER REKAMAN SUARA: 50 TH SEJAK KARYA TSB SELESAI DIREKAM, LEMBAGA PENYIARAN: 20 TH SEJAK KARYA SIARAN TSB PERTAMA KALI DISIARKAN. LEMBAGA PENYIARAN: 20 TH SEJAK KARYA SIARAN TSB PERTAMA KALI DISIARKAN.

32 Marwah M Diah32 HAK CIPTA BERALIH ATAU DIALIHKAN, (SELURUHNYA MAUPUN SEBAGIAN), KARENA: A. PEWARISAN, B. HIBAH, C. WASIAT, D. PERJANJIAN TERTULIS,DAN E. SEBAB-SEBAB LAIN YANG DIBENARKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.

33 Marwah M Diah33 ISI HAK CIPTA: 1. HAK EKONOMI (ECONOMIC RIGHT) HAK UTK MENDAPATKAN MANFAAT EKONOMI ATAS CIPTAAN SERTA PRODUK HAK TERKAIT HAK UTK MENDAPATKAN MANFAAT EKONOMI ATAS CIPTAAN SERTA PRODUK HAK TERKAIT 2. HAK MORAL (MORAL RIGHT) HAK YANG MELEKAT PADA DIRI PENCIPTA ATAU PELAKU YANG TIDAK DAPAT DIHILANGKAN ATAU DIHAPUS TANPA ALASAN APAPUN, WALAUPUN HAK CIPTA ATAU HAK TERKAIT TELAH DIALIHKAN. HAK YANG MELEKAT PADA DIRI PENCIPTA ATAU PELAKU YANG TIDAK DAPAT DIHILANGKAN ATAU DIHAPUS TANPA ALASAN APAPUN, WALAUPUN HAK CIPTA ATAU HAK TERKAIT TELAH DIALIHKAN.

34 Marwah M Diah34 TERMASUK DLM HAK MORAL: 1. HAK UTK MENUNTUT KEPADA PEMEGANG HAK CIPTA ATAU PATEN SUPAYA NAMA PENCIPTA ATAU PENEMU TETAP DICANTUMKAN PADA CIPTAAN ATAU PENEMUANNYA 2. HAK UTK TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN PADA CIPTAAN ATAU PENEMUAN TANPA PERSETUJUAN PENCIPTA, PENEMU ATAU AHLI WARISNYA 3. HAK PENCIPTA ATAU PENEMU UNTUK MENGADAKAN PERUBAHAN PADA CIPTAAN ATAU PENEMUAN SESUAI DGN TUNTUTAN PERKEMBANGAN DAN KEPATUTAN DALAM MASYARAKAT

35 Marwah M Diah35 BEBERAPA HAK EKONOMI (ECONOMIC RIGHT) YG MELEKAT PADA HAK CIPTA: 1. HAK REPRODUKSI 2. HAK PERTUNJUKAN (PERFORMANCE RIGHT) 3. HAK PENYIARAN (BROADCASTING RIGHT) 4. HAK ADAPTASI (ADAPTATION RIGHT) 5. HAK DISTRIBUSI (DISTRIBUTION RIGHT) PENJUALAN PENJUALAN PENYEWAAN PENYEWAAN TV CABLE TV CABLE

36 Marwah M Diah36 PELANGGARAN HAK CIPTA, DITUNTUT: 1. SECARA PERDATA 2. SECARA PIDANA

37 Marwah M Diah37 CONTOH PELANGGARAN HAK CIPTA: 1. MEMFOTOCOPY BAB TERTENTU DARI SATU BUKU TANPA IZIN PENCIPTA DGN ALASAN UNTUK PENDIDIKAN, TETAPI FOTOKOPI ITU DI PERJUAL BELIKAN, 2. MENGUTIP CIPTAAN ORG LAIN DIMASUKKAN KE DALAM CIPTAAN SENDIRI TANPA MENYEBUTKAN SUMBERNYA (PLAGIAT) 3. MENGAMBIL CIPTAAN ORG LAIN UTK DIPERBANYAK DAN DIUMUMKAN SEBAGAIMANA ASLINYA TANPA MENGUBAH BENTUK, ISI, PENCIPTA, PENERBIT/ PEREKAM 4. MELAMPAUI JL EKSMPLAR PENRBITAN YG DISEPAKATI DLM PERJANJIAN, MIS: DISEPKATI 2,000 EKS TAPI DITERBITKAN 4,000 EKS.

38 Marwah M Diah38 HUKUM PATEN 1. UU NO. 14/2001 TTG. PATEN 2. UU NO. 13/ UU NO. 6/1989 TTG. PATEN

39 Marwah M Diah39 PATEN BELANDA= OCTROOI: HAK ISTIMEWA (EKSKLUSIF) YANG DIBERIKAN KEPADA SEORANG PENEMU (INVENTOR) ATAS HASIL PENEMUAN (INVENTION) YANG DILAKUKANNYA DI BIDANG TEKNOLOGI, BAIK YANG BERBENTUK PRODUK ATAU PROSES SAJA.

40 Marwah M Diah40 INVENSI YG DAPAT DIMINTAKAN PATEN: INVENSI BARU (NOVELTY) INVENSI BARU (NOVELTY) INVENSI YG BELUM ADA SEBELUMNYA INVENSI YG BELUM ADA SEBELUMNYA MENGANDUNG LANGKAH INVENTIF MENGANDUNG LANGKAH INVENTIF SUATU HAL YANG TDK DAPAT DIDUGA SEBELUMNYA SUATU HAL YANG TDK DAPAT DIDUGA SEBELUMNYA DAPAT DITERAPKAN DALAM INDUSTRI DAPAT DITERAPKAN DALAM INDUSTRI DIGUNAKAN DLM PRAKTIK DLM SKALA EKONOMIS BAGI DUNIA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DIGUNAKAN DLM PRAKTIK DLM SKALA EKONOMIS BAGI DUNIA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

41 Marwah M Diah41 INVENSI YG TDK DPT DIBERI PATEN (NON PATENTABLE SUBJECT MATTER): a. PROSES ATAU PRODUK YANG PENGUMUMAN DAN PENGGUNAAN ATAU PELAKSANAANNYA BERTENTANGAN DGN PERATURAN PER-U-U-NGAN YG BERLAKU, MORALITAS AGAMA, KETERTIBAN UMUM ATAU KESUSILAAN, b. METODE PEMERIKSAAN, PERAWATAN, PENGOBATAN, DAN/ATAU PEMBEDAHAN YG DITERAPKAN THDP MANUSIA DAN/ATAU HEWAN. DLM HAL PEMERIKSAAN, PERAWATAN, PENGOBATAN DAN PEMBEDAHAN TSB. MENGGUNAKAN PERALATAN KESEHATAN, KETENTUAN INI HANYA BERLAKU BAGI INVENSI METODENYA SAJA, SEDANGKAN PERALATAN KESEHATAN TERMASUK ALAT, BAHAN MAUPUN OBAT, TIDAK TERMASUK DLM KETENTUAN INI,

42 Marwah M Diah42 invensi yg tdk dapat diberi paten lanjutan……..: c. TEORI DAN METODE BIDANG I. PENGETAHUAN & MATEMATIKA, d. 1). SEMUA MAHLUK HIDUP YG MENCAKUP MANUSIA,HEWAN ATAU TANAMAN, KECUALI JASAD RENIK, YAITU MAHLUK HIDUP YG BERUKURAN SANGAT KECIL DAN TDK DPT. DILIHAT SECARA KASAT MATA MELAINKAN HARUS DGN MIKROSKOP, MIS: AMUBA, RAGI, VIRUS DAN BAKTERI 2). PROSES BIOLOGIS YG ESENSIAL UTK MEM- PRODUKSI TANAMAN ATAU HEWAN, YAITU PROSES PENYILANGAN YG BERSIFAT KONVENSIONAL ATAU ALAMI, MIS: MELALUI TEKNIK STEK, CANGKOK, ATAU PENYERBUKAN YG BERSIFAT ALAMI, KECUALI PROSES NON-BIOLOGIS ATAU PROSES MIKROBIOLOGIS UTK MEMPRODUKSI TANAMAN ATAU HEWAN, YAITU PROSES MEMPRODUKSI TANAMAN ATAU HEWAN YG BIASANYA BERSIFAT TRANSGENIK/REKAYASA GENETIKA YG DILAKUKAN DGN MENYERTAKAN PROSES KIMIAWI, FISIKA, PENGGUNAAN JASAD RENIK, ATAU BENTUK REKAYASA GENETIK LAINNYA.

43 Marwah M Diah43 SUBJEK PATEN: 1. INVENTOR 2. PIHAK YG MENERIMA LEBIH LANJUT HAK INVENTOR JIKA SUATU INVENSI DIHASILKAN OLEH BEBERAPA ORANG SECARA BERSAMA- SAMA, HAK ATAS INVENSI TSB DIMILIKI SECARA BERSAMA-SAMA OLEH PARA INVENTOR YBS. JIKA SUATU INVENSI DIHASILKAN OLEH BEBERAPA ORANG SECARA BERSAMA- SAMA, HAK ATAS INVENSI TSB DIMILIKI SECARA BERSAMA-SAMA OLEH PARA INVENTOR YBS.

44 Marwah M Diah44 JENIS PATEN: 1. PATEN BIASA INVENSI BARU UTK KEPERLUAN INDUSTRI INVENSI BARU UTK KEPERLUAN INDUSTRI 2. PATEN SEDERHANA (UTILITY MODEL) YAITU INVENSI YG BERBENTUK PRODUK ATAU ALAT YG SEDERHANA DAN MEMILIKI NILAI PRAKTIS DARIPADA INVENSI SEBELUMNYA DAN BERSIFAT KASAT MATA (TANGIBLE) YAITU INVENSI YG BERBENTUK PRODUK ATAU ALAT YG SEDERHANA DAN MEMILIKI NILAI PRAKTIS DARIPADA INVENSI SEBELUMNYA DAN BERSIFAT KASAT MATA (TANGIBLE)

45 Marwah M Diah45 PENGALIHAN PATEN: 1. PEWARISAN 2. HIBAH 3. WASIAT 4. PERJANJIAN TERTULIS, ATAU 5. SEBAB LAIN YG DIBENARKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN CATATAN: PENGALIHAN PATEN WAJIB DICATAT DAN DIUMUMKAN PENGALIHAN PATEN WAJIB DICATAT DAN DIUMUMKAN PENGALIHAN YG TDK SESUAI DGN KETENTUAN INI, TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM. PENGALIHAN YG TDK SESUAI DGN KETENTUAN INI, TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.

46 Marwah M Diah46 HAK & KEWAJIBAN PEMILIK/PEMEGANG PATEN: 1. MEMILIKI HAK MONOPOLI, UTK MELAKSANAKAN SENDIRI, ATAU MELAKSANAKAN SENDIRI, ATAU MEMBERIKAN HAKNYA KEPD PIHAK LAIN, MEMBERIKAN HAKNYA KEPD PIHAK LAIN, MELARANG PIHAK LAIN MENGGUNAKANNYA TANPA PERSETUJUANNYA MELARANG PIHAK LAIN MENGGUNAKANNYA TANPA PERSETUJUANNYA MELAKSANAKAN PATEN TERSEBUT DI DIWILAYAH R.I MELAKSANAKAN PATEN TERSEBUT DI DIWILAYAH R.I MEMBAYAR BIAYA PEMELIHARAAN PATEN MEMBAYAR BIAYA PEMELIHARAAN PATEN

47 Marwah M Diah47 JANGKA WAKTU PATEN: 1. PATEN BIASA: 20 TH T.M.T. PENERIMAAN DAN JANGKA WAKTU ITU TIDAK DPT DIPERPANJANG 2. PATEN SEDERHANA: 10 TH T.M.T PENERIMAAN DAN JANGKA WAKTU ITU TIDAK DPT DIPERPANJANG.

48 Marwah M Diah48 BERAKHIRNYA PERLINDUNGAN PATEN: 1. BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU 2. PENARIKAN OLEH INVENTOR ATAU KUASANYA TERHADAP INVENSI YANG DIMOHONKAN PATENNYA 3. PEMBATALAN PATEN OLEH DIT.JEN HAKI 4. PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH 5. PENGALIHAN HAK PATEN KEPD ORANG LAIN ATAU BADAN HUKUM

49 Marwah M Diah49 PENYELESAIAN SENGKETA PATEN: 1. MELALUI PENGADILAN NIAGA 2. DI LUAR PENGADILAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE ARBITRASE

50 Marwah M Diah50 SANKSI PIDANA ATAS PELANGGARAN PATEN: DELIK ADUAN DELIK ADUAN TIDAK DAPAT DITUNTUT KECUALI SEBELUMNYA ADA PENGADUAN DARI PEMEGANG PATEN YANG BERHAK TIDAK DAPAT DITUNTUT KECUALI SEBELUMNYA ADA PENGADUAN DARI PEMEGANG PATEN YANG BERHAK ANCAMAN PIDANA PATEN BIASA, PENJARA 4 TH DAN/ATAU DENDA MAKS 500 JUTA RP. ANCAMAN PIDANA PATEN BIASA, PENJARA 4 TH DAN/ATAU DENDA MAKS 500 JUTA RP. ANCAMAN PIDANA PATEN SEDERHANA, PENJARA 2 TH & DENDA MAKS 250 JUTA RP. ANCAMAN PIDANA PATEN SEDERHANA, PENJARA 2 TH & DENDA MAKS 250 JUTA RP.

51 Marwah M Diah51 KLASIFIKASI TINDAK PIDANA PELANGGARAN PATEN: 1. DALAM HAL PATEN PRODUK: MEMBUAT, MENJUAL, MENGIMPOR, MENYEWAKAN, MEYERAHKAN, MEMAKAI, MENYEDIAKAN UNTUK DIJUAL ATAU DISEWAKAN ATAU DISERAHKAN HASIL PRODUKSI YANG DIBERI PATEN 2. DALAM HAL PATEN PROSES: MENGGUNAKAN PROSES PRODUKSI YANG DIBERI PATEN UNTUK MEMBUAT BARANG DAN TINDAKAN LAINNYA, SEPERTI YANG DIMAKSUD DALAM HURUF (A)

52 Marwah M Diah52 MEREK: 1. UU NO. 15/2001 TTG MEREK 2. UU NO. 14/ UU NO. 19/ UU NO. 21/1961 TTG MEREK PERUSAHAAN DAN MEREK PERNIAGAAN

53 Marwah M Diah53 MEREK: TANDA-TANDA YG BERUPA GAMBAR, NAMA, KATA, HURUF-HURUF, ANGKA- ANGKA, SUSUNAN WARNA, ATAU KOMBINASI DARI UNSUR-UNSUR TERSEBUT YANG MEMILIKI DAYA PEMBEDA DAN DIGUNAKAN DLM KEGIATAN PERDAGANGAN BARANG ATAU JASA.

54 Marwah M Diah54 HAK ATAS MEREK: HAK EKSKLUSIF YANG DIBERIKAN OLEH NEGARA KEPADA PEMILIK MEREK YANG TERDAFTAR DALAM DAFTAR UMUM MEREK UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN SENDIRI MEREK TSB. ATAU MEMBERIKAN IZIN KEPADA PIHAK LAIN UNTUK MENGGUNAKANNYA.

55 Marwah M Diah55 JENIS MEREK: 1. MEREK DAGANG: MEREK YG DIGUNAKAN PD BARANG YG DIPERDAGANGKAN OLEH SESEORANG ATAU BEBERAPA ORANG SECARA BER-SAMA-SAMA ATAU BADAN HUKUM UNTUK MEMBEDAKAN DGN BARANG-BARANG SEJENIS LAINNYA. 2. MEREK JASA: MEREK YG DIGUNAKAN PADA JASA YANG DIPERDAGANGKAN OLEH SESEORANG ATAU BBRP ORANG SECARA BER- SAMA-SAMA ATAU BADAN HUKUM UNTUK MEMBEDAKAN DGN JASA-JASA SEJENIS LAINNYA.

56 Marwah M Diah56 MEREK KOLEKTIF: (PASAL 1 (4) UU NO. 15/2001 TTG MEREK) MEREK YG DIGUNAKAN PD BARANG DAN/ATAU JASA DENGAN KARAKTERISTIK YANG SAMA YANG DIPERDAGANGKAN OLEH BEBERAPA ORANG ATAU BADAN HUKUM SECARA BER-SAMA-SAMA UNTUK MEMBEDAKAN DGN BARANG DAN/ATAU JASA SEJENIS LAINNYA.

57 Marwah M Diah57 merek kolektif lanjutan……………..: BERDASARKAN PARIS CONVENTION, MEREK KOLEKTIF MERUPAKAN MEREK DARI SUATU PERKUMPULAN ATAU ASOSIASI. UMUMNYA ASOSIASI PRODUSEN, ATAU PEDAGANG DALAM BARANG-BARANG YANG DIHASILKAN DALAM SUATU NEGARA TERTENTU ATAU DARI BARANG DAN JASA YANG MEMPUNYAI CIRI-CIRI UMUM TERTENTU. BERDASARKAN PARIS CONVENTION, MEREK KOLEKTIF MERUPAKAN MEREK DARI SUATU PERKUMPULAN ATAU ASOSIASI. UMUMNYA ASOSIASI PRODUSEN, ATAU PEDAGANG DALAM BARANG-BARANG YANG DIHASILKAN DALAM SUATU NEGARA TERTENTU ATAU DARI BARANG DAN JASA YANG MEMPUNYAI CIRI-CIRI UMUM TERTENTU. MEREK KOLEKTIF TERDAFTAR TIDAK DAPAT DI- LISENSIKAN KEPADA ORANG ATAU BADAN LAIN. MEREK KOLEKTIF TERDAFTAR TIDAK DAPAT DI- LISENSIKAN KEPADA ORANG ATAU BADAN LAIN.

58 Marwah M Diah58 INDIKASI GEOGRAFIS: UU MEREK PASAL 56 AYAT (1) : INDIKASI GEOGRAFIS DILINDUNGI SEBAGAI SUATU TANDA DAERAH YANG MENUNJUKKAN DAERAH ASAL SUATU BARANG, YG KARENA FAKTOR LINGKUNGAN GEOGRAFIS, TERMASUK FAKTOR ALAM, FAKTOR MANUSIA, ATAU KOMBINASI DARI KEDUA FAKTOR TSB, MEMBERIKAN CIRI DAN KUALITAS TERTENTU PADA BARANG YG DIHASILKAN. UU MEREK PASAL 56 AYAT (1) : INDIKASI GEOGRAFIS DILINDUNGI SEBAGAI SUATU TANDA DAERAH YANG MENUNJUKKAN DAERAH ASAL SUATU BARANG, YG KARENA FAKTOR LINGKUNGAN GEOGRAFIS, TERMASUK FAKTOR ALAM, FAKTOR MANUSIA, ATAU KOMBINASI DARI KEDUA FAKTOR TSB, MEMBERIKAN CIRI DAN KUALITAS TERTENTU PADA BARANG YG DIHASILKAN. TANDANYA DPT BERUPA NAMA TEMPAT, DAERAH, ATAU WILAYAH, KATA, GAMBAR, HURUF, ATAU KOMBINASI DARI UNSUR-UNSUR TSB. TANDANYA DPT BERUPA NAMA TEMPAT, DAERAH, ATAU WILAYAH, KATA, GAMBAR, HURUF, ATAU KOMBINASI DARI UNSUR-UNSUR TSB. ASAL SUATU BARANG (TERMASUK JASA) YG MELEKAT DGN REPUTASI, KARAKTERISTIK DAN KUALITAS SUATU BARANG YG DIKAITKAN DGN WILAYAH TERTENTU DILINDUNGI SECARA YURIDIS. MISALNYA KUALITAS BUAH APEL MALANG, TEMBAKAU DELI, BERAS THAILAND. ASAL SUATU BARANG (TERMASUK JASA) YG MELEKAT DGN REPUTASI, KARAKTERISTIK DAN KUALITAS SUATU BARANG YG DIKAITKAN DGN WILAYAH TERTENTU DILINDUNGI SECARA YURIDIS. MISALNYA KUALITAS BUAH APEL MALANG, TEMBAKAU DELI, BERAS THAILAND. JADI DILARANG BAGI PRODUSEN UTK MEMAKAI LABEL ATAU MEREK THDP BARANG YG DIPRODUKSINYA, YG TDK SESUAI DGN INDIKASI GEOGRAFIS. MISALNYA LABEL KOPI TORAJA UTK KOPI YG BUKAN BERASAL DARI TORAJA. JADI DILARANG BAGI PRODUSEN UTK MEMAKAI LABEL ATAU MEREK THDP BARANG YG DIPRODUKSINYA, YG TDK SESUAI DGN INDIKASI GEOGRAFIS. MISALNYA LABEL KOPI TORAJA UTK KOPI YG BUKAN BERASAL DARI TORAJA.

59 Marwah M Diah59 indikasi geografis lanjutan……………..: INDIKASI GEOGRAFIS MENDAPAT PERLINDUNGAN SETELAH TERDAFTAR ATAS DASAR PERMOHONAN YG DIAJUKAN OLEH: INDIKASI GEOGRAFIS MENDAPAT PERLINDUNGAN SETELAH TERDAFTAR ATAS DASAR PERMOHONAN YG DIAJUKAN OLEH: a. LEMBAGA YG MEWAKILI MASYARAKAT DI DAERAH YG MEM PRODUKSI BARANG YG BERSANGKUTAN,YG TERDIRI ATAS: PIHAK YG MENGUSAHAKAN BARANG YG MERUPAKAN HASIL ALAM ATAU KEKAYAAN ALAM, PIHAK YG MENGUSAHAKAN BARANG YG MERUPAKAN HASIL ALAM ATAU KEKAYAAN ALAM, PRODUSEN BARANG HASIL PERTANIAN, PRODUSEN BARANG HASIL PERTANIAN, PEMBUAT BARANG KERAJINAN TANGAN ATAU HASIL INDUSTRI, PEMBUAT BARANG KERAJINAN TANGAN ATAU HASIL INDUSTRI, ATAU PEDAGANG YG MENJUAL BARANG TSB. ATAU PEDAGANG YG MENJUAL BARANG TSB. b. LEMBAGA YG DIBERI KEWENANGAN UNTUK ITU, ATAU c. KELOMPOK KONSUMEN BARANG TSB.

60 Marwah M Diah60 JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN MEREK: 10 TAHUN SEJAK TANGGAL PENERIMAAN DAN DAPAT DIPERPANJANG. 10 TAHUN SEJAK TANGGAL PENERIMAAN DAN DAPAT DIPERPANJANG. PERPANJANGAN SELALU DPT DILAKUKAN DGN KETENTUAN MEREK TSB. MASIH DIGUNAKAN PADA BARANG/JASA SEBAGAIMANA DISEBUT DLM SERTIFIKAT MEREK TSB. DAN BARANG/JASA TSB. MASIH DIPRODUKSI/DIPERDAGANGKAN. PERPANJANGAN SELALU DPT DILAKUKAN DGN KETENTUAN MEREK TSB. MASIH DIGUNAKAN PADA BARANG/JASA SEBAGAIMANA DISEBUT DLM SERTIFIKAT MEREK TSB. DAN BARANG/JASA TSB. MASIH DIPRODUKSI/DIPERDAGANGKAN.

61 Marwah M Diah61 PENGALIHAN HAK MEREK: 1. PEWARISAN 2. WASIAT 3. HIBAH 4. PERJANJIAN 5. SEBAB-SEBAB LAIN YG DIBENARKAN OLEH PERATURAN PER-UDANG UNDANGAN.

62 Marwah M Diah62 MEREK YG TDK DAPAT DIDAFTARKAN: BERTENTANGAN DGN. PERATURAN PER-UU-NGAN YG BERLAKU, MORALITAS AGAMA, KESUSILAAN, KETERTIBAN UMUM, TIDAK MEMILIKI DAYA PEMBEDA, TELAH MENJADI MILIK UMUM, TERKAIT DGN BARANG/JASA YG DIMOHONKAN PENDAFTARANNYA BERTENTANGAN DGN. PERATURAN PER-UU-NGAN YG BERLAKU, MORALITAS AGAMA, KESUSILAAN, KETERTIBAN UMUM, TIDAK MEMILIKI DAYA PEMBEDA, TELAH MENJADI MILIK UMUM, TERKAIT DGN BARANG/JASA YG DIMOHONKAN PENDAFTARANNYA MEMPUNYAI PERSAMAAN DENGAN: MEMPUNYAI PERSAMAAN DENGAN: MEREK PIHAK LAIN YG SUDAH TERDAFTAR MEREK PIHAK LAIN YG SUDAH TERDAFTAR MEREK YG SDH TERKENAL MILIK PIHAK LAIN MEREK YG SDH TERKENAL MILIK PIHAK LAIN INDIKASI GEOGRAFIS YG SUDAH TERKENAL INDIKASI GEOGRAFIS YG SUDAH TERKENAL MENYERUPAI NAMA TOKOH, FOTO, BADAN HUKUM PIHAK LAIN MENYERUPAI NAMA TOKOH, FOTO, BADAN HUKUM PIHAK LAIN MERUPAKAN TIRUAN, MENYERUPAI NAMA, BENDERA, LAMBANG, SYMBOL, ENBLEM NEGARA, (NASIONAL MAUPUN INTENASIONAL) MERUPAKAN TIRUAN, MENYERUPAI NAMA, BENDERA, LAMBANG, SYMBOL, ENBLEM NEGARA, (NASIONAL MAUPUN INTENASIONAL) MERUPAKAN TIRUAN, MENYERUPAI STEMPEL RESMI NEGARA/PEMERINTAH MERUPAKAN TIRUAN, MENYERUPAI STEMPEL RESMI NEGARA/PEMERINTAH

63 Marwah M Diah63 PELANGGARAN ATAS MEREK: PEMEGANG HAK MENGAJUKAN TUNTUTAN KE PENGADILAN NIAGA PEMEGANG HAK MENGAJUKAN TUNTUTAN KE PENGADILAN NIAGA ANCAMAN SANKSI PIDANA ANCAMAN SANKSI PIDANA

64 Marwah M Diah64 GUGATAN ATAS PELANGGARAN MEREK: GANTI RUGI GANTI RUGI MATERIIL MATERIIL IMMATERIIL IMMATERIIL PENGHENTIAN SEMUA PERBUATAN YG BERKAITAN DGN PENGGUNAAN MEREK PENGHENTIAN SEMUA PERBUATAN YG BERKAITAN DGN PENGGUNAAN MEREK SETELAH PUTUSAN PENGADILAN MEMP. KEKUATAN HUKUM TETAP, SI PELANGGAR HAK HRS MENYERAHKAN BARANG KEPADA PEMEGANG HAK MEREK. SETELAH PUTUSAN PENGADILAN MEMP. KEKUATAN HUKUM TETAP, SI PELANGGAR HAK HRS MENYERAHKAN BARANG KEPADA PEMEGANG HAK MEREK.

65 Marwah M Diah65 CONTOH JENIS PELANGGARAN MEREK: 1. PENGGUNAAN MEREK YG. MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA KESELURUHANNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR MILIK ORANG LAIN 2. PENGGUNAAN MEREK YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR MILIK ORANG LAIN.

66 Marwah M Diah66 RAHASIA DAGANG (TRADE SECRETS): (UU NO. 30/2000 TTG RAHASIA DAGANG) ADALAH INFORMASI YANG TIDAK DIKETAHUI OLEH UMUM DI BIDANG TEKNOLOGI DAN/ATAU BISNIS, MEMPUNYAI NILAI EKONOMI KARENA BERGUNA DALAM KEGIATAN USAHA, DAN DIJAGA KERAHASIAANNYA OLEH PEMILIK RAHASIA DAGANG. ( PASAL 1 UU RAHASIA DAGANG)

67 Marwah M Diah67 LINGKUP PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG: MELIPUTI METODE PRODUKSI, METODE PENGOLAHAN, METODE PENJUALAN, ATAU INFORMASI LAIN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN ATAU BISNIS YANG MEMILIKI NILAI EKONOMI DAN TIDAK DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT UMUM. ( PASAL 2 UU RAHASIA DAGANG)

68 Marwah M Diah68 UNSUR RAHASIA DAGANG YANG MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM: 1. INFORMASI DIBIDANG TEKNOLOGI DAN/ATAU BISNIS YANG BERSIFAT RAHASIA, 2. MEMPUNYAI NILAI EKONOMI, 3. DIJAGA KERAHASIAANNYA MELALUI UPAYA SEBAGAIMANA MESTINYA

69 Marwah M Diah69 DESAIN INDUSTRI (INDUSTRIAL DESIGN): SUATU KREASI TTG BENTUK, KONFIGURASI, ATAU KOMPOSISI GARIS ATAU WARNA, ATAU GARIS DAN WARNA, ATAU GABUNGAN DARIPADANYA YG BERBENTUK TIGA DIMENSI ATAU DUA DIMENSI YG MEMBERIKAN KESAN ESTETIS DAN DAPAT DIWUJUDKAN DALAM POLA TIGA DIMENSI ATAU DUA DIMENSI SERTA DAPAT DIPAKAI UNTUK MENGHASILKAN SUATU PRODUK, BARANG, KOMODITAS INDUSTRI, ATAU KERAJINAN TANGAN.

70 Marwah M Diah70 desain industri lanjutan…………..: MASA PERLINDUNGAN 10 TAHUN (TDK DPT DIPERPANJANG)TERHITUNG SEJAK TGL PENERIMAAN PENDAFTARAN YG DIMUAT DLM DAFTAR UMUM DESAIN INDUSTRI. MASA PERLINDUNGAN 10 TAHUN (TDK DPT DIPERPANJANG)TERHITUNG SEJAK TGL PENERIMAAN PENDAFTARAN YG DIMUAT DLM DAFTAR UMUM DESAIN INDUSTRI. PENGALIHAN HAK DAPAT DILAKUKAN MELALUI: PENGALIHAN HAK DAPAT DILAKUKAN MELALUI: PEWARISAN PEWARISAN HIBAH HIBAH WASIAT WASIAT PERJANJIAN TERTULIS, ATAU PERJANJIAN TERTULIS, ATAU SEBAB LAIN YG DIBENARKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. SEBAB LAIN YG DIBENARKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.


Download ppt "Marwah M Diah1 HUKUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (H.K.I) INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (I.P.R)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google