Di Indonesia Oleh Kelompok 6.

Presentasi berjudul: "Di Indonesia Oleh Kelompok 6."— Transcript presentasi:

1 di Indonesia Oleh Kelompok 6

2 Ketua : Yuvi Azhar Anggota : Dadan Fachriansyah Erry Januandari Fajar Hidayat Fahmi Nur Endah Filaili Oktafia Hardian P Andreka A.A.P Hilmy Halintar

3 Opinion Leader Dalam Kehidupan Politik
Hubungan antar pemimpin opini dalam politik dengan masyarakat di Indonesia bisa dijelaskan sebagai berikut. Pemimpin opini sangat berpengaruh didalam mempengaruhi proses kebijakan politik di Indonesia. Pemimpin opini juga bisa menolak kebijakan pemerintah. Pemimpin opini tidak boleh dipandang sebelah mata.

4 Opinion Leader Dalam Kehidupan Sosial
Peran pemimpin opini dalam kehidupan social di Indonesia juga tidak bisa dibilang rendah. Karena pemimpin opini sangat dipercaya masyarakatnya, ia ikut menentukan berbagai perilaku masyarakat. Contoh : Program KB yg dikampanyekan pemerintah pada masa 1970’an. Nyata bahwa kesuksesan program KB tidak lepas dari peran pemimpin opini.

5 Masa Depan Opinion Leadership Di Indonesia
Nurudin (2004: ) menyatakan bahwa: Masuknya teknologi komunikasi di pedesaan telah menyebabkan munculnya jarak sosial antara pemimpin opini dengan masyarakatnya. Dengan masuknya teknologi komunikasi pula, hubungan intim yang selama ini terbina antara pemimpin opini dengan masyarakat ataua antara masyarakat itu sendiri sudah kian memudar. Tak bisa dipungkiri, teknologi komunikasi yang masuk ke desa telah mengubah muatan penting dalam komunikasi. Meskipun terancam keberadaannya yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang kian meningkat atau masuknya teknologi komunikasi, pemimpin opini di Indonesia masih sangat berperan dalam mempengaruhi sikap dan perilaku pengikutnya di desa.

6 Selanjutnya ada tujuh pemimpin opini beserta komunikasi yang dijalankan, seperti uraian berikut ini:
Komunikasi interpersonal mempunyai struktur jaringan yang telah tertentu Komunikasi di dalam masyarakat Indonesia ditandai oleh ciri system komunikasi feodal. Pemuka-pemuka pendapat ini dianggap telah dikenali dan dapat diketahui dengan mudah dari fungsi mereka masing-masing

7 Sejalan dengan itu jaringan komunikasi yg ada dalam masyarakat juga dengan sendirinya dianggap telah dikenali. Pemuka-pemuka pendapat tidak hanya mereka yang memegang fungsi dalam pranata informal masyarakat tetapi juga pemimpin-pemimpin formal. Pemuka pendapat di Indonesia dianggap bersifat polimorfik. Pemuka pendapat pasti akan meneruskan informasi yang diterimanya kepada para pengikutnya, meskipun dengan perubahan-perubahan.

8 Zaman Penjajahan Melangsungkan Rasa Kebangsaan
Semenjak permulaan abad XX, bangsa indonesia mengembangkan komunikasi politik dengan merangsang rasa kebangsaan atau nasionalisme Meskipun mengalami berbagai macam kesulitan, bahaya, dan resiko, komunikasi politik dikalangan bangsa Indonesia yang merangsang semangat nasionalisme terus berjalan. Di zaman penduduk militer-fasis Jepang yang otoriter terjadi pengetatan yang lebih keras. Pers sangat dikontrol, dan dimanfaatkan sebagai alat propaganda Demikianlah, meskipun dikontrol ketat, dengan kecerdikan sendiri komunikasi politik dikalangan bangsa yang menghidupkan semangat nasionalisme masih hidup dibawah sitem politik otoriter penduduk Jepang, kendati kondisinya redup-redup.

9 Makna Musyawarah-Mufakat dalam Pancasila dan UUD 1945
Tokoh-tokoh bangsa dari berbagai ras, suku, aliran, agama, dan latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan secara terbuka dan hangat memperdebatkan dan kemudian merumuskan apa yang sekarang menjadi ideologi dan konstitusi kita. Mereka mempraktikan musyawarah-mufakat dalam suasana terbuka, hangat, tetapi juga dikendalikan oleh rasa tanggung jawab yang tinggi. Makna itu kita peroleh dari dari pengetahuan dan pemahaman tentang suasana jalannya sidang BPUPKI dan PPKI, dari sila keempat Pancasila, dari beberapa Pasal dalam UUD 1945 dan dari penjelasan UUD 45. Dari situ kita mengetahui, memahami, dan menghayati hakikat dari Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sifat terbuka demokrasi jiwai dan disifati dengan rasa tanggung jawab masing-masing terhadap keutuhan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan segala aspek atau dimensinya.

10 Zaman Revolusi: Komunikasi Politik Bersifat Satu Arah/Top Down
Secara jujur kita akui bahwa komunikasi politik di zaman revolusi lebih banyak bersifat satu arah, yaitu dari atas ke bawah. Sifat komunikasi politik yang cenderung satu arah, dari atas ke bawah, ini rupanya memang merupakan jawaban yang tepat untuk menyelamatkan revolusi, bangsa, dan negara dari ancaman bahaya serangkaian kemelut politik yang menjurus ke arah anarkisme.

11 Zaman Demokrasi Liberal
Di zaman Demokrasi Liberal kehdupan politik bangsa dan negara kita mengalami suasana kebebasan yang luar biasa. Nyaris tak terbatas atau hampir tak terkendali. Sistem politik yang ada dan berlaku memiliki kecenderungan yang keras ke arah anarkisme, labil, dan jauh dari sehat Ada dua dimensi peran komunikasi politik yang menyeret dan memperburuk suasana liberalisme ke arah anarkisme di zaman Demokrasi Liberal. Pertama, kemunikasi politik sangat berperan memperkuat ikatan batin atau emosional yang didasari oleh kesamaan ideologi atau primordialisme. Kedua, secara horizontal komunikasi politik berperan penting dalam merangsang emosional-konfrontatif antara partai dan golongan yang bersaing, sebagaimana tercermin dalam pertentangan ideologi dan politik yang tajam. Di zaman itu bangsa tampak saling mengurung diri ke dalam kotak-kotak ideologi atau primordialisme yang ketat dan sempit.

12 Zaman Demokrasi Terpimpin
Sistem politik demokrasi terpimpin memang mengarah atau cenderung otoriter, tetapi secara mutlak ia kiranya belum dapat dikategorikan sebagai sistem politik yang betul-betul otoriter. Sebagian dari ciri-ciri otoriterisme terkandung didalamnya tetapi tidak semuanya.

13 Kecenderungan Otoriterisme/Totaliterisme dan Anarkisme
Kecenderungan otoriterisme/totaliterisme dari Demokrasi Terpimpin terutama terlihat pada proses pengultusan individu Bung Karno. Salah satu penyebabnya adalah pendirian Bung Karno bahwa revolusi belum selesai, terutama karena masyarakat belum berhasil mentransformasikan dirinya secara ekonomi, politik, sosial budaya sesuai dengan visi dan idenya yang sudah diyakininya semenjak zaman kolonial dulu.

14 Komunikasi politik di zaman demokrasi terpimpin berperan penting merangsang proses pengkultusan individu Bung Karno yang selanjutnya makin memperkuat kecenderungan ke arah otoriterisme/totaliterisme.

15 Komunikasi Politik di Zaman Orde Baru
Tekad Orde Baru Memberi jaminan kestabilan politik yang diperlukan Orde Baru untuk melaksanakan program pembangunan di berbagai bidang kehidupan, dari satu tahap ke tahap berikutnya. Proses pembangunan dalam bidang politik beserta hasil-hasil yang membawanya pada setiap tahap memperlihatkan sifat dinamika dari sistem politik yang ada dan berlaku, dan dengan sistem politik tersebut memperbarui dirinya secara terus-menerus menuju penyempurnaan perwujudan menjadi sistem politik Demokrasi Pancasila.

16 Sistem Politik dalam Transisi
Bagaimanapun juga tanpa mengingkari sukses orde baru dalam membangun landasan dan kerangka formal sistem politik sejauh ini, sulit kiranya untuk tidak mengakui keperluan meningkatkan pengisiannya secara subtantif dalam tahun-tahun mendatang. Hal itu sekaligus menunjukkan sifat dan transisi sistem politik Demokrasi Pancasila yang telah kita bangun.

17 Peran Komunikasi Politik
Komunikasi politik berperan penting dalam merangsang berkembangnya suasana kebebasan politik yang mempertajam pertentangan dan memperkuat kembali rasa ikatan primordial itu. Pengendalian ala Gelang Karet Bangsa Indonesia memperlihatkan dua ekstrem sikap dan tingkah laku politik yang membahayakan kehidupan bersama, kedua ektrem tersebut adalah “ektrem pertama” adalah sikap dan tingkah laku politik, yang dirangsang komunikasi politik yang berkembang pada waktu itu, yang bebas terbuka dan nyaris tak terbatas dan karena itu cenderung anarkis di zaman demokrasi liberal. “ekstrem kedua” adalah sikap danb tingkah laku penguasa yangcenderung otoriter/totaliter di zaman demokrasi terpimpin, yang juga dirangsang oleh komunikasi politik yang berlaku dan berkembang pada waktu itu.

18 Kebebasan Pers yang Bertanggung Jawab
Dalam dunia pers pengendalian komunikasi politik yang bersifat gelang karet itu tersimpul dalam konsep “kebebasan pers yang bertanggung jawab”. Dapat dilihat dalam Undang-Undang No.11 tahun 1866 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers yang kemudian ditambah atau diubah dengan Undang-Undang No.4 tahun 1967 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No.21 tahun Makna kebebasan pers yang bertanggung jawab itu tersimpul dalam Bab II, yang berisi pasal 2 sampai dengan paal 5, mengenai tugas, fumgsi, hak dan kewajiban pers.

19 Komunikasi Politik, Pendidikan Politik, dan Konsensus Nasional
Komunikasi politik dipandang berperan penting dalam proses pendidikan politik bangsa, yaitu dalam memasyarakatkan membudayakan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dan ternyata komunikasi politik ikut berperan aktif dalam menyukseskan pendidikan politik dan juga menyukseskan tercapainya konsensus yang nasional tentang suatu masalah yang semulanya dianggap sangat pelik dan rumit.

20 Kondisi Komunikasi Politik di Era Orde Baru
Komunikasi politik kadang kala terlihat nyaris lepas kendali, hal ini antara lain terlihat pada saat kampanye. Pada waktu itulah komunikasi politik yang terjadi secara intens sekali mudah tergelincir atau kehilangan kontrol. Adapula yang menilai bahwa pengendalian komunikasi politik itu tampak terlalu ketat, yaitu melebihi dari apa yang menurut mereka pantas dngan situasi dan kondisi politik yang berlaku pada waktu itu. Sampai saat ini pun komunikasi politik kita tampak belum begitu berhasil merangsang bekerjanya mekanisme demokrasi yang wajar dan sehat dalam banyak orpol dan ormas pada kita. Pengendalian diri Seyogyanya pengembangan kebebasan atas keterbukaan berjalan seirama dengan peningkatan kualitas pengendalian diri dalam komunikasi politik. Makin berkembang kebebasan hanya akan berjalan mulus ketika ia disertai dengan mutu pengendalian diri yang sepadan dengan itu.

21 Komunikasi Politik dan Pembangunan
Komunikasi politik berperan penting dalam masyarakat dan membudayakan pembangunan. Komunikasi politik ikut menyadarkan mereka tentang betapa pentingnya peran mereka dalam menyukseskan pembangunan, bukan hanya sekedar objek tetapi sekaligus juga menjadi subjek pembangunan. Munculnya Hegemoni Partai pada Orde Baru Orde baru melihat bahwa biang kekacauan yang mengganggu stabilitas politik, antara lain adalah partai-partai politik (Ardinal, dalam MADANI, 2004: ). Partai politik yang dianggap berperan mengganggu stabilitas.

22 Komunikasi Politik di Era Reformasi
Menurut pakar bila mengikuti teoritis yang dikemukakan oleh O’Donell dan Schimitter kondisi Indonesia sepeninggal Soeharto, memasuki fase “liberalisasi politik awal”. Liberalisasi merupakan proses pendefinisian ulang dan perluasan hak-hak. Liberalisasi adalah proses mengefektifkan hak-hak yang melindungi individu dan kelompok social dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Negara atau pihak ketiga.

23 Goyahnya Kepercayaan Masyarakat
Goyahnya kepercayaan masyarakat di akhir rezim Orde Baru, diawali dengan krisis mata uang , rakyat Korea Selatan dan Muangthai berinisiatif menyumbangkan sebagian hartanya berupa mas (Korsel) dan dollar Amerika Serikat (Thay). Sedangkan di Indonesia pemerintah, pengusaha dan kalangan menengah menjual sebagian dollar Amerika Serikat yang dimilikinya kepada bank negara Perbedaan mendasar partisipasi masyarakat dalam penanggulangan krisis uang di Korsel dan Thay dengan Indonesia adalah jika di Korsel dan Thay inisiatif dan dukungan datang dari masyarakat umum, sedangkan di Indonesia, inisiatif dibuat oleh unsur elit penguasa dan akan didukung oleh kaum konglomerat dan pengusaha serta golongan menengah.

24 Menegakkan Kepercayaan Politik
Penurunan kepercayaan masyarakat dari ekonomi ke lembaga politik, bermakna, bahwa keraguan akan kemampuan pemerintah untuk mengelola dana atau perekenomian nasional telah terjadi. Penurunan kepercayaan politik itu diwujudkan lewat investasi dan penyimpanan dana dan kekayaan di luar negeri.

25 Dalam sistem politik yang memusatkan kekuasaan, masyarakat tidak menyatakan tuntutannya kepada pemerintah dan penguasa untuk membangun penguasa dan sistem kekuasaan yang mampu menjamin keamanan dan kepastian ekonomi tersebut. Tapi, karena sistem kekuasaan yang sedang berlangsung ternyata mengalami penurunan kepercayaan, maka dengan sendirinya sistem kekuasaan itulah yang memerlukan pembaharuan perubahan. Diperlukan perbaikan lembaga kepresidenan, kabinet, dan fungsionalisasi DPR. Diperlukan perubahan politik untuk menegakan kepercayaan masyarakat, bahwa penguasa mampu bekerja secara tepat dan cepat untuk mengatasi krisis ekonomi dan menegakkan kepercayaan masyarakat, bahwa sistem kekuasaan mampu mendukung pelaksanaan tugas penguasa dan pemerintah tersebut.

26 Krisis Komunikasi Politik Antarorpol
Telah terjadi perubahan pola berkomunikasi diantara Orpol dari intensitas dan kelugasannya yang tinggi di masa Orde Lama menjadi lamban dan “lembut” di masa Orde Baru. Dan tidak berfungsinya komunikasi politik antara Orpol dapat menyebabkan lumpuhnya upaya untuk menegakkan kebenaran Krisis komunikasi politik antarorpol ini terjadi karena pola komunikasi politik kompotitif, yang telah tumbuh sejak masa pergerakan kemerdekaan sampai awal demokrasi terpimpin dan sistem kekuasaan yang sentralistik berada dibalik gejala ini.

27 Kepemimpinan Parpol Pada zaman Demokrasi Parlementer, partai-partai politik memainkan peran yang signifikan. Partai politik yang menentukan arah dan dinamika kehidupan politik Indonesia. Peran ini dilakukan melalui parlemen, yang merupakan pusat kekuasaan. Tetapi pada masa Demokrasi Terpimpin partai-partai politik yang ada di Indonesia dihapuskan karena paratai-partai politik itu tidak berfungsi. Dan pada saat Demokrasi Terpimpin sudah tidak ada lagi “demokrasi” yang ada “terpimpinya”.

28 Solusi Politik bagi Krisis Ekonomi
Pertama Pembaharuan lembaga kepresidenan dan kabinet, untuk memulihkan kepercayaan politik dari publik dan pasar nasional serta internasional, sehingga penguasa berpeluang membangun kembali legitimasinya Kedua Perubahan sistem pengawasan terhadap penguasa dan birokrasi negara, untuk menegakkan pemerintahan yang bersih lewat pemenuhan fungsi lembaga perwakilan rakyat.

29 Untuk memahami reformasi politik secara meyeluruh dan lebih rinci berikut makna konsep reformasi politik tersebut ; Reformasi Reformasi merupakan perubahan masyarakat jalan tengah. Pengertian dan proses reformasi bergerak di antara kemiripan atau kedekatan cirinya ke evolusi dan revolusi. Arah reformasi politik Demokratisasi segenap aspek kehidupan merupakan tujuan dan arah bagi reformasi politik. Terdapat tiga alasan ideal yang mendukung argumentasi emperik tersebut, yaitu perintah konstitusi, sejarah demokrasi Indonesia, dan tantangan globalisasi.

30 Prinsip kerja reformasi politik
Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pemahaman reformasi politik yaitu: Mendasar Menyeluruh Serempak Konsistensi

31 Substansi reformasi politik
Substansi reformasi politik untuk demokrasi, meliputi unsur sistem politik dan aspek kehidupan politik. Aspek sistem politik yang memerlukan reformasi ialah : Struktur Budaya Proses Produk

32 Transisi politik Di masa transisi substansi reformasi mencakup unsur dan aspek kehidupan politik yang memberikan peluang bagi mengubah atau memperbaiki sistem yang ada. Sedangkan untuk mempersiapkan reformasi secara menyeluruh, maka substansi reformasi harus mencakup segenap unsur dan aspek kehidupan politik, yang diikuti (disertai) oleh reformasi aspek kehidupan lainnya.

33 Terimakasih