Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh : DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Acara Rapat FKPD dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh : DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Acara Rapat FKPD dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di."— Transcript presentasi:

1 Oleh : DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Acara Rapat FKPD dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Jawa Barat Bertempat di Hotel Savoy Homan Jalan Asia Afrika No. 112 Bandung - 11 Juni 2014

2 MAHKAMAH AGUNG DAN LINGKUP PERADILAN DIBAWAHNYA (UU NO. 48 TAHUN 2009 Tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN) MAHKAMAH AGUNG DAN LINGKUP PERADILAN DIBAWAHNYA (UU NO. 48 TAHUN 2009 Tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN) PERADILAN MILITER (UU No. 31/1997) PERADILAN MILITER (UU No. 31/1997) PERADILAN AGAMA (UU No. 50/2009 Jo UU No. 6/2003 Jo UU No. 7/1989) PERADILAN AGAMA (UU No. 50/2009 Jo UU No. 6/2003 Jo UU No. 7/1989) - PENGADILAN PAJAK PERADILAN TATA USAHA NEGARA (UU No. 51/2009 Jo UU No. 9/2004 Jo UU No. 5/1986) PERADILAN TATA USAHA NEGARA (UU No. 51/2009 Jo UU No. 9/2004 Jo UU No. 5/1986) PERADILAN UMUM (UU No. 49/2009 Jo UU No. 8/2004 Jo UU No. 2/1986) PERADILAN UMUM (UU No. 49/2009 Jo UU No. 8/2004 Jo UU No. 2/1986) -PENGADILAN HAM - PENGADILAN ANAK - PENGADILAN NIAGA - PENGADILAN KORUPSI - PHI - PENGADILAN PERIKANAN Marni Emmy Mustafa 1

3 KOMPETENSI PENGADILAN Yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Pemilu adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan menggunakan KUHAP kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun Marni Emmy Mustafa2

4 PELANGGARAN PIDANA PEMILU Pelanggaran pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-Undang ini yang penyelesaianya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Marni Emmy Mustafa 3

5  Yang berwenang menerima Laporan Pelanggaran Pemilu : Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Lapangan dan Panwaslu Luar Negeri menerima laporan paling lama 3 hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu. Marni Emmy Mustafa 4

6  Pelanggaran Pemilu dapat disampaikan secara tertulis oleh: a. WNI yang mempunyai hak pilih. b. Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden c.Pasangan Calon/ Tim Kampanye Catatan: Laporan wajib ditindaklanjuti paling lama 3 hari setelah diterima laporan, dan bila memerlukan keterangan tambahan dari pelapor, paling lama 5 hari setelah laporan diterima. Marni Emmy Mustafa 5

7 SUBJEK TINDAK PIDANA PEMILU  Setiap Orang  Ketua Partai Politik  Pelaksana Kampanye  Pasangan Capres/Wapres  Penyelenggara Pemilu  Pengawas Pemilu  Pejabat/Penyelenggara/Aparatur Negara Marni Emmy Mustafa 6

8 ALUR PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU PENYIDIKAN PASAL196 UU NO. 42 TAHUN 2008 PALING LAMA 3 HARI PENYIDIKAN PASAL196 UU NO. 42 TAHUN 2008 PALING LAMA 3 HARI PENUNTUTAN PASAL 196 AYAT 4 UU NO. 8 TAHUN 2012 Paling lama 5 hari sejak menerima berkas perkara PENUNTUTAN PASAL 196 AYAT 4 UU NO. 8 TAHUN 2012 Paling lama 5 hari sejak menerima berkas perkara PENGADILAN NEGERI PASAL 263 AYAT 1 UU NO. 8 TAHUN 2012 Paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkara harus segera diputus PENGADILAN NEGERI PASAL 263 AYAT 1 UU NO. 8 TAHUN 2012 Paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkara harus segera diputus Belum lengkap dikembalikan paling lama 3 hari ke Penuntut Umum Pasal 196 ayat 2 UU No. 42 Tahun 2008 Marni Emmy Mustafa 7

9 MAJELIS KHUSUS TINDAK PIDANA PEMILU “HAKIM YANG MENGADILI PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU ADALAH MAJELIS KHUSUS YANG MERUPAKAN HAKIM KARIR PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI YANG DI TETAPKAN OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.” Marni Emmy Mustafa 8

10 Marni Emmy Mustafa 9

11 “Pengadilan Negeri memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara Tindak Pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.” (Pasal 198 ayat 1 UU No. 42 Tahun 2008) “Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan” (Pasal 198 Ayat 2 UU No. 42 Tahun 2008) Marni Emmy Mustafa 10

12 “Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima” (Pasal 198 Ayat 3). Marni Emmy Mustafa 11

13 Marni Emmy Mustafa 12

14 Marni Emmy Mustafa 13

15 “Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) dan ayat (4) harus sudah disampaikan kepada Penuntut Umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan” (Pasal 199 Ayat 1). Marni Emmy Mustafa 14

16 “Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh Jaksa “ (Pasal 199 Ayat 2). Marni Emmy Mustafa 15

17 “Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional “ (Pasal 200 Ayat 1) Marni Emmy Mustafa 16

18 “KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “ (Pasal 200 Ayat 2). “Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota dan Pasangan calon pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan” (Pasal 200 Ayat 3). Marni Emmy Mustafa 17

19 Tidak dimungkinkan putusan tanpa kehadiran Terdakwa. Jika Terdakwa tetap tidak bisa dihadirkan, maka putusan tidak dapat diterima. Merupakan kewajiban penuntut umum untuk menghadirkan Terdakwa. Antara KPN dan KAJARI harus merundingkan hal ini agar ketentuan dapat terpenuhi. Registernya adalah register khusus. Marni Emmy Mustafa 18

20 Pengadilan harus menggunakan segala macam teknologi sehingga putusan dapat sampai kepada pihak yang menerima. Praperadilan di luar jangkauan Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sehingga tunduk pada KUHAP. Undang-Undang ini memberikan kewenangan absolute maka Militer tunduk pada Undang- Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Marni Emmy Mustafa 19

21 TINDAK PIDANA PEMILU PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN Dari pasal 202 s.d. Pasal 259 dengan ketentuan : 1. Pidana penjara paling singkat 3 bulan. 2. Pidana penjara paling lama 120 bulan (Pasal 248). 3. Denda paling sedikit 3 juta rupiah. 4. Denda paling banyak 5 miliar (Pasal 248). 21 Marni Emmy Mustafa 20

22


Download ppt "Oleh : DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Acara Rapat FKPD dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google