Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Sumber-sumber Hukum Hukum tidak tertulis - UU - Traktat –Hukum kebiasaan –Perjanjian/kontrak –Doktrin/pendapat ahli –Yurisprudensi Hukum tertulis (UU.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Sumber-sumber Hukum Hukum tidak tertulis - UU - Traktat –Hukum kebiasaan –Perjanjian/kontrak –Doktrin/pendapat ahli –Yurisprudensi Hukum tertulis (UU."— Transcript presentasi:

1

2 Sumber-sumber Hukum Hukum tidak tertulis - UU - Traktat –Hukum kebiasaan –Perjanjian/kontrak –Doktrin/pendapat ahli –Yurisprudensi Hukum tertulis (UU No. 10/2004) –UUD –UU/Perpu –Peraturan Pemerintah –Keppres –Peraturan Daerah Asas hukum yang berlaku dalam peraturan per-UU-an –Lex superior de rogat lex inferior –Lex posterior de ragat lex anterior –Lex specialis de rogat lex generalis

3 SUMBER HUKUM [MATERIIL & FORMIL] Sumber Hukum Materiil/tertulis merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, antara lain : kekuatan politik, situasi sosial ekonomi dsb. Sumber Hukum Formil/tidak tertulis Undang-undang, Kebiasaan, Traktat, Yurisprudensi

4 3 Pandangan Ekonomi Pandangan Agama Kesemua pandangan itu akan membentuk Pandangan Hukum Pandangan Filosofis Pandangan Historis Pandangan Sosiologis Pandangan-Pandangan tentang Sumber Hukum Materiil

5 4 Sumber Hukum Formal Determinan formal membentuk hukum, menentukan berlakunya hukumDeterminan formal membentuk hukum, menentukan berlakunya hukum Tempat atau sumber dari mana suatu aturan memperoleh kekuatan hukumTempat atau sumber dari mana suatu aturan memperoleh kekuatan hukum Berkaitan dengan bentuk dan cara peraturan formal berlakuBerkaitan dengan bentuk dan cara peraturan formal berlaku

6 5 Sumber Hukum Formal Peraturan Perundang-undangan Traktat Yurisprudensi Perjanjian atau kontrak Hukum Kebiasaan Doktrin

7 6 Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah Peraturan DaerahPeraturan Daerah

8 7 Undang-Undang Peraturan Perundang-undangan adalah aturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang untuk itu dan mengikat masyarakatPeraturan Perundang-undangan adalah aturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang untuk itu dan mengikat masyarakat Makna UU Dalam Arti Materiil Dalam Arti Formal

9 8 Makna Undang-Undang Dalam arti materiil: Semua aturan yang dibuat oleh organ negara dan mengikat masyarakat (peraturan perundang-undangan)Dalam arti materiil: Semua aturan yang dibuat oleh organ negara dan mengikat masyarakat (peraturan perundang-undangan) Dalam arti formal: Hanyalah peraturan perundang-undangan yang memenuhi syarat sebagai undang-undangDalam arti formal: Hanyalah peraturan perundang-undangan yang memenuhi syarat sebagai undang-undang

10 9 Hukum Kebiasaan Perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang untuk hal yang sama Dapat menjadi Hukum Kebiasaan Syarat: 1. Pola tindak yang berulang-ulang mengenai suatu hal/peristiwa yang sama 2. Ada pendapat masyarakat yang menerima pola yang berulang-ulang itu sebagai suatu hal yang dipatuhi diterima sebagai aturan yang mengikat (opinio iuris necissitas) Kebiasaan

11 10 Traktat Perjanjian Internasional antara: 1.Negara – Negara 2.Negara – Organisasi Internasional 3.Sesama Organisasi Internasional Traktat Bilateral Traktat Multilateral Traktat

12 11 Perjanjian atau Kontrak Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak atau di mana keduanya saling mengikatkan diri.Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak atau di mana keduanya saling mengikatkan diri. Kontrak atau kesepakatan yang mereka buat menjadi landasan hukum untuk menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi di antara para pihak.Kontrak atau kesepakatan yang mereka buat menjadi landasan hukum untuk menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi di antara para pihak..

13 12 Yurisprudensi Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap yang kemudian diikuti hakim lain untuk masalah yang sama Peranan 1. Memberikan penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan 2.Mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan

14 13 Doktrin Doktrin adalah pendapat atau ajaran yang dikemukan pakar hukumDoktrin adalah pendapat atau ajaran yang dikemukan pakar hukum Dapat ditemukan dalam tulisan- tulisan hukum (legal writing)Dapat ditemukan dalam tulisan- tulisan hukum (legal writing) Doktrin merupakan sumber hukum tidak langsungDoktrin merupakan sumber hukum tidak langsung Doktrin merupakan sumber hukum pelengkapDoktrin merupakan sumber hukum pelengkap

15 14 Contoh Penerapan Doktrin Perkara tentang Kontrak Pengadilan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata: “Setiap perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik merujuk Tidak ada pengertian dan tolak ukur iktikad baik dalam KUHPerdata Membantu hakim dalam memahami isi atau maksud UU

16 15 Makna Hukum Materiil Hukum yang isinya mengatur norma tertentu 1.Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 2.Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 3.UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 4.UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Misal: Hukum Materiil

17 16 Sumber hukum dalam arti materiil Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum (Perasaan / keyakinan individu dan pendapat umum yang membentuk dan menentukan isi hukum).

18 DEFENISI SUMBER HUKUM MENURUT PARA AHLI Sumber hukum dalam pengertian sebagai “asalnya hukum”. Sumber hukum dalam pengertian sebagai “tempat” ditemukannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Sumber hukum dalam pengertian sebagai “hal- hal yang dapat atau seyogyanya mempengaruhi kepada penguasa dalam menentukan hukumnya”.

19 SUMBER-SUMBER HUKUM 1)Undang-Undang 2)Kebiasaan 3)Traktat 4)Yurisprudensi 5)Doktrin

20 UNDANG-UNDANG Peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR (Psl 5 ayat (1) jo.pasal 20 ayat (1) UUD 45) Asas berlakunya UU : 1. Lex superior derogat legi inferiori 2. Lex specialis derogat legi generali 3. Lex posterior derogat legi priori 4. UU tidak boleh diganggu gugat 5. UU yang telah diundangkan dianggap telah diketahui oleh setiap orang

21 UNDANG-UNDANG Undang-undang yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama (lex superior derogat legi inferior). Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila undang-undang tersebut sama kedudukannya (lex specialis derogat legi generali).

22 UNDANG-UNDANG Undang-undang yang baru membatalkan undang-undang yang lama, sejauh undang- undang itu mengatur hal yang sama (lex posterior derogat legi priori). Undang-undang tidak boleh diganggu gugat. Artinya, undang-undang itu tidak boleh diuji, apakah isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

23 UNDANG-UNDANG Undang-undang yang telah diundangkan dianggap telah diketahui oleh setiap orang. Karenanya, orang yang melanggar undang-undang tidak bisa membela dirinya dengan menyatakan tidak mengetahui undang-undang yang bersangkutan.

24 KEBIASAAN Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai suatu hal Tertentu Syarat-syarat yang diperlukan untuk timbulnya hukum kebiasaan : 1. Syarat materil. 2. Syarat intelektual. 3. Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar

25 TRAKTAT Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Menurut pendapat klasik, pembuatan traktat melalui 4 fase yang berurutan: 1.Penetapan (sluiting) 2.Persetujuan masing-masing parlemen pihak ybs. 3.Ratifikasi 4.Pengumuman atau pelantikan (afkondiging)

26 YURISPRUDENSI Putusan hakim (pengadilan) yang memuat peraturan sendiri kemudian diikuti dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama Utrecht, ada 3 sebab seorang hakim mengikuti putusan hakim yang lain : 1. Sebab psikologis 2. Sebab praktis. 3. Sebab dirasakan sudah adil.

27 DOKTRIN Pendapat ahli-ahli hukum yang ternama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan.

28 27 Makna Hukum Tertulis Hukum yang dibuat secara formalHukum yang dibuat secara formal Hukum yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang untuk ituHukum yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang untuk itu Hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang- undanganHukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang- undangan

29 28 Makna Hukum Tidak Tertulis Hukum Adat: Hukum yang berasal dari suatu tradisi yang berprores secara turun temurun dalam suatu masyarakat tertentuHukum Adat: Hukum yang berasal dari suatu tradisi yang berprores secara turun temurun dalam suatu masyarakat tertentu Hukum kebiasaan yang lahir pergaulan masyarakat modernHukum kebiasaan yang lahir pergaulan masyarakat modern


Download ppt "Sumber-sumber Hukum Hukum tidak tertulis - UU - Traktat –Hukum kebiasaan –Perjanjian/kontrak –Doktrin/pendapat ahli –Yurisprudensi Hukum tertulis (UU."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google