Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Jogjakarta, 10 Juni 2011 Seminar dan Pelatihan Resolusi Konflik “Indonesia - Timor Leste Building Peace Beyond Border” Perbatasan Indonesia: Permasalahan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Jogjakarta, 10 Juni 2011 Seminar dan Pelatihan Resolusi Konflik “Indonesia - Timor Leste Building Peace Beyond Border” Perbatasan Indonesia: Permasalahan."— Transcript presentasi:

1 Jogjakarta, 10 Juni 2011 Seminar dan Pelatihan Resolusi Konflik “Indonesia - Timor Leste Building Peace Beyond Border” Perbatasan Indonesia: Permasalahan di Perbatasan RI - RDTL Oleh: Fauzan Seminar dan Pelatihan Resolusi Konflik “Indonesia - Timor Leste Building Peace Beyond Border” Perbatasan Indonesia: Permasalahan di Perbatasan RI - RDTL Oleh: Fauzan

2 PERBATASAN INDONESIA DENGAN 10 NEGARA TETANGGA (DARAT DAN LAUT) RI-VIETNAM RI-INDIA RI-THAI RI-MAL RI-AUSTRALIA RI-PNG RI-SIN RI-MAL RI-PNG Batas Laut Teritorial Batas Landas Kontinen Batas Zona Ekonomi Eksklusif RI-PHIL RI-PALAU RI-SING RI-RDTLLESTE

3 Perbatasan Negara Indonesia MELIPUTI 12 PROVINSI : 1.NAD 2.SUMATERA UTARA 3.RIAU 4.KEPULAUAN RIAU 5.KALIMANTAN BARAT 6.KALIMANTAN TIMUR 7.SULAWESI UTARA 8.MALUKU 9.MALUKU UTARA 10.PAPUA 11.PAPUA BARAT 12.NUSA TENGGARA TIMUR

4 Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Batas Wilayah dengan Negara Tetangga 1.Batas darat dengan 3 Negara (Malaysia, Timor Leste, dan PNG) di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan NTT 2. Batas Laut Teritorial dengan 4 (empat) negara yaitu Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste. 3. Batas Laut Yurisdiksi (ZEE dan Landas Kontinen) dengan 9 (sembilan) negara, yaitu India, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini. Batas Wilayah dengan Negara Tetangga 1.Batas darat dengan 3 Negara (Malaysia, Timor Leste, dan PNG) di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan NTT 2. Batas Laut Teritorial dengan 4 (empat) negara yaitu Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste. 3. Batas Laut Yurisdiksi (ZEE dan Landas Kontinen) dengan 9 (sembilan) negara, yaitu India, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini. Kawasan Perbatasan Darat : 1.RI-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat dan Kaltim 2.RI-Timor Leste di Provinsi NTT 2.RI-PNG di Provinsi Papua Kawasan Perbatasan Laut: 1.RI- Thailand/India/Malaysia di laut Andaman dan Selat Malaka 2.RI – Malaysia/Vietnam/Singapura di Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Natuna 3.RI – Malaysia/Philipina di Laut Sulawesi 4.RI – Rep. Palau di Samudera Pasifik 5.RI – Timor Leste/Australia di Laut Arafura dan Laut Aru 6.RI – Timor Leste/Australia di Laut Timor, Laut Sawu, Selat Leti, Selat Wetar, Selat Ombay, Samudera Hindia 7.RI-Laut Lepas di Samudera Hindia Kawasan Perbatasan Darat : 1.RI-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat dan Kaltim 2.RI-Timor Leste di Provinsi NTT 2.RI-PNG di Provinsi Papua Kawasan Perbatasan Laut: 1.RI- Thailand/India/Malaysia di laut Andaman dan Selat Malaka 2.RI – Malaysia/Vietnam/Singapura di Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Natuna 3.RI – Malaysia/Philipina di Laut Sulawesi 4.RI – Rep. Palau di Samudera Pasifik 5.RI – Timor Leste/Australia di Laut Arafura dan Laut Aru 6.RI – Timor Leste/Australia di Laut Timor, Laut Sawu, Selat Leti, Selat Wetar, Selat Ombay, Samudera Hindia 7.RI-Laut Lepas di Samudera Hindia

5 ISU STRATEGIS KAWASAN PERBATASAN Belum disepakatinya beberapa segmen batas dengan negara tetangga. Tapal/pilar batas negara kurang terpelihara dengan baik (rusak, hilang/bergeser). Maraknya aktivitas ilegal (illegal trading, illegal fishing, human trafficking, dll) Kaya potensi sumberdaya alam, namun belum dikelola optimal dan berkelanjutan. Sebagian wilayah perbatasan berada di kawasan hutan lindung yang terbatas pengembangannya secara ekonomis Keterbatasan sarana dan prasarana wilayah Adanya kehidupan sosial ekonomi masyarakat cenderung berorientasi ke negara tetangga di beberapa lokasi (penggunaan mata uang asing, pelayanan kesehatan, sumber energi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari) Terjadinya eksploitasi sumberdaya alam secara ilegal dan massif di beberapa lokasi (hutan, ikan), dan dimanfaatkannya kawasan perbatasan sebagai jalur penyelundupan Rendahnya kualitas SDM karena minimnya pelayanan sosial dasar. Di beberapa wilayah terjadi mobilitas tradisional masyarakat yang masih memiliki hubungan kekerabatan melintasi batas negara. 5

6 6

7 Kondisi Batas Wilayah Negata RI (Kalimantan) - Malaysia Dasar Hukum - The Boundary Convention antara Belanda - Inggris ditandatangani di London 20 Juni The Boundary Agreement antara Belanda – Inggris ditandatangani di London 28 September The Boundary Convention antara Belanda – Inggris ditandatangani di Hague 26 Maret Memorandum of Understanding antara RI – Mal ditandatangani di Jakarta 26 Nop Minute Of The First Meeting Of The Join Indonesia Malaysia Boundary Committee Ditandatangani Di Kinabalu, Sabah Mal. 16 Nop Penegasan batas antara RI-Malaysia telah dilakukan sejak tahun telah menghasilkan 1.Panjang batas km 2.Tugu batas (type A,B,C,D) sebanyak buah lengkap dengan koordinat 3.Peta berupa Field plan & Traverse H-Plan (skala 1:5000 dan 1:2500) masing masing MLP 4.Pos Pamtas : 18 Pos di Kalbar, 6 Pos di Kaltim 5.Untuk memfasilitasi lintas batas terdapat 24 PLB Darat (PLBD) di Kalimantan Perbatasan BATAS DARAT

8 BATAS DARAT KONDISI BATAS WILAYAH NEGARA RI - PNG 8 Panjang Garis Batas RI-PNG 760 Km. Hasil demarkasi terdapat 14 MM dan densifikasi 38 titik. Pemasangan tanda batas atau demarkasi batas RI-PNG sudah dimulai sejak tahun 1966, dimana hingga saat ini jumlah tugu utama (MM) yang tersedia berjumlah 55 buah, sedangkan tugu perapatan berjumlah 1792 buah. Permasalahan demarkasi batas yang selama ini terjadi berupa ketidaktepatan posisi penempatan 14 pilar Meridian Monument/MM pada koordinat yang disepakati. Untuk memfasilitasi lintas batas terdapat 14 PLB di Papua Pos Pamtas : 86 Pos

9 BATAS DARAT Kondisi Batas Wilayah Negara RI - RDTL 9 Permasalahan batas RI-Timor Leste yaitu adanya ketidakcocokan antara kesepakatan yang tertera dalam Dasar Hukum (Traktat 1904 dan PCA 1914) dengan kenyataan di lapangan maupun yang diketahui oleh masyarakat sekitar saat ini. Penjelasan yang disampaikan oleh warga Indonesia dan warga Timor Leste terkadang saling berlawanan. Selain itu masih ada kelompok masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda. Mereka secara tradisional memiliki “batas” yang diakui secara turun- temurun oleh suku-suku yang berada di kedua negara yang berbeda dengan yang tertuang dalam kedua dasar hukum tersebut di atas. Di sisi lain tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat mendukung “klaim” masyarakat tersebut sehingga para perunding tidak dapat membawa “klaim” tersebut dalam pertemuan- pertemuan kedua negara. Permasalahan ini sangat terasa di sektor barat, khususnya kawasan Manusasi. Panjang Garis Batas RI-Timor Leste : Sektor Barat Km, dan Sektor Timur Km dengan deliniasi sudah mencapai 93 persen. Demarkasi di sektor timur mencapai 42 titik, sektor barat 8 titik. Pos Pamtas: 51 Pos di NTT Untuk memfasilitasi lintas batas terdapat 9 PLB di NTT

10 10

11 Peta Ilustrasi Letak 92 Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT) Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti, Nongsa Enggano Batu Kecil Sibarubaru, Sinyaunyau, Mega Simuk, Wunga Rondo, Berhala, Salaut Besar, Salaut Kecil, Rusa, Raya, Simeulucut Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Manterawu, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata, Kakarutan Liki, Bepondi, Bras, Fanildo, Miossu, Fani, Budd, Jiew Deli Manuk, Nusakambangan Panehan, Sekel, Barung Sophialouisa Dana (ada 2), Batek, Alor, Mangudu, Liran Wetar, Kisar, Leti, Meatimiarang Masela, Selaru, Batarkusu, Asutubun, Larat, Batu Goyang, Enu, Karang, Kultubai Selatan, Kultubai Utara, Panambulai, Karaweira, Ararkula, Laag, Kolepon Berhala

12 PULAU-PULAU TERLUAR DI WILAYAH PERBATASAN DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN KHUSUS Ind – India P.Rondo (NAD) Tidak Berpenduduk Ada Suar Ind - Malaysia P.Berhala (SUMUT) Tidak Berpenduduk Ada Mercusuar Ind - Vietnam P.Sekatung (RIAU) Tidak Berpenduduk Ada Suar Dit. TRLP3K, DKP Sumber: Dishidros TNI-AL Ind - Singapura P.Nipa (Riau) Tidak Berpenduduk Ada Suar Ind - Australia P.Dana (NTT) Tidak Berpenduduk Tidak Ada Suar Ind – Timor Leste P.Batek (NTT) Tidak Berpenduduk Ada Suar, blm operasional Ind - Philipina P.Marore (SULUT) Berpenduduk Ada Suar Ind - Philipina P.Miangas (SULUT) Berpenduduk Ada Suar Ind - Philipina P.Marampit (MALUT) Berpenduduk Tidak Ada Suar Ind - Palau P.Fani (PAPUA) Tdk Berpenddk Ada Suar Ind - Palau P.Fanildo dan Bras (PAPUA) Tdk Berpenddk Tdk Ada Suar

13 13

14 Kondisi Pulau-Pulau Kecil Terluar PULAU RONDO KONDISI : BERBATASAN DENGAN INDIA TIDAK BERPENDUDUK ADA FASILITAS MENARA SUAR

15 Kondisi Pulau-Pulau Kecil Terluar PULAU BERHALA KONDISI : MEMILIKI SUAR TAK BERPENDUDUK TAPI SERING DISINGGAHI BERBATASAN DENGAN MALAYSIA

16 Kondisi Pulau-Pulau Kecil Terluar - PULAU NIPAH KONDISI : MEMILIKI MENARA SUAR BERBATASAN DENGAN SINGAPURA TIDAK BERPENDUDUK & NYARIS TENGGELAM Singapura P. Nipah sebelum Reklamasi P. Nipah setelah Reklamasi

17 Kondisi Pulau-Pulau Kecil Terluar - PULAU SEKATUNG KONDISI : TIDAK BERPENDUDUK ADA MENARA SUAR BERDEKATAN DENGAN VIETNAM P. Sekatung (Natuna)/ 5 KK

18 Kondisi Pulau-Pulau Kecil Terluar PULAU MARORE, MIANGAS & MARAMPIT KONDISI : BERPENDUDUK, BERINTERAKSI DENGAN PENDUDUK PHILIPINA ADA MENARA SUAR (KECUALI P. MARAMPIT) BERBATASAN DENGAN PHILIPINA  Perlunya penanganan khusus Pulau Miangas dan Pulau Marore sebagai titik terluar di kawasan perbatasan laut:  Pada bulan Agustus – Desember, P. Miangas dan P. Marore terputus dengan dunia luar. Keterbatasan prasarana dan sarana transportasi dan tinggi gelombang laut yang mencapai 3 (tiga) meter mengakibatkan pulau ini sulit dijangkau.  Berdasarkan Konstitusi Filipina yang berpedoman pada Traktat Prancis ( Paris Treaty 1898), Pulau Miangas ( Palmas ) merupakan bagian dari negara Filipina  banyak nelayan Filipina yang melakukan illegal fishing di perairan P. Miangas.  Perairan Pulau Miangas dan Pulau Marore merupakan daerah yang dijadikan jalur strategis bagi pergerakan teroris dan penyelundupan senjata.

19 KONDISI : BERBATASAN DENGAN NEGARA PALAU TIDAK ADA SUAR (KECUALI P. BRASS) TIDAK BERPENDUDUK (KECUALI P. BRASS ) Kondisi Pulau Pulau Kecil Terlua PULAU FANILDO, BRASS, FANI

20 KONDISI : BERBATASAN DENGAN NEGARA TIMOR LESTE TIDAK BERPENDUDUK P. BATEK SUDAH ADA MENARA SUAR Kondisi Pulau-Pulau Kecil Terluar PULAU BATEK

21 21

22 Indonesia (NTT) - RDTL 22

23 Bahan Paparan FGD 23 Indonesia (Maluku) - RDTL

24 Permasalahan 24 Aspek Batas Wilayah Negara:  Belum selesainya kesepakatan pada 3 segmen batas (Noel Besi, Bijaeli Sunan, dan Delomil/Memo)  Kurang terpeliharanya pilar batas negara  Kurangnya sosialisasi batas negara terhadap msyarakat Aspek Pertahanan, Keamanan & Hukum:  Maraknya kegiatan ilegal dan gangguan keamanan: a. Ilegal trading, illegal fishing, illegal migration b. Ketidakstabilan politik dan keamanan di Timor Leste menimbulkan eksodus desa-desa perbatasan  Terbatasnya sarana prasarana PLB dan CIQS

25 UN-RESOLVED SEGMENT DI KAB. KUPANG TERDPT TNH SENGKETA DI WIL SEPANJANG SUNGAI NOEL BESI MULAI DR CO S.D CO , STATUS TANAH MSH MERUPAKAN DAERAH STERIL & TDK DIKELOLA OLEH KE DUA NEGARA SERTA BLM DILAKS PENGUKURAN OLEH KEDUA NEGARA. (NOEL BESI/CITRANA)

26 (BIJAELI SUNAN OBEN / MANUSASI) - 70 ORG MASY DS TUBU BANAT MSH MEMPERMASALAH KAN TANAH SELUAS 489 BIDANG, SEPANJANG 2,6 KM, SELUAS 142,7 HA DI WIL BIJAEL SUNAN OBEN CO , & CO UN-RESOLVED SEGMENT DI KAB. TTU

27 Ds FOHO AIKAKAR MEMO/DELOMIL TERDAPAT RIVER ISLAND/DELTA SUNGAI SELUAS + 41,9 H, PIHAK RI MENGINGINKAN BATAS BERADA DISEBELAH TIMUR RIVER ISLAND SDG RDTL DISEBELAH BARATNYA. UN-RESOLVED SEGMENT DI KAB. BELU ( DELOMIL/MEMO )

28 28 Aspek Ekonomi Kawasan:  Pengelolaan potensi SDA belum optimal  Terbatasnya infrastruktur ekonomi  Lemahnya aspek permodalan dan perdagangan  Kurang berfungsinya pasar tradisional karena adanya perdagangan langsung dari luar daerah ke Dilli  Rentannya perusakan kawasan lindung  Belum optimalnya pemanfaatan kawasan untuk kegiatan budi daya  Belum jelasnya status kepemilikan lahan, khususnya yang akan dipergunakan bagi fasilitas publik. Aspek Sosial Dasar:  Keterbatasan prasarana kesehatan mengakibatkan rendahnya tingkat gizi dan kesehatan masyarakat  Keterbatasan prasarana pendidikan mengakibatkan rendahnya SDM  Masih terdapatnya warga eks pengungsi Timor Timur/ KBS yang tinggal di barak-barak Aspek Kelembagaan: Belum padunya koordinasi pembangunan, baik lintas pemangku kepentingan maupun lintas kewenangan pemerintahan; Belum tersosialisasinya secara menyeluruh tentang regulasi dan perencanaan penanganan perbatasan. Permasalahan

29 Pos Lintas Batas di Mota’ain NTT Bahan Paparan FGD 29

30 Sarana prasarana di PLB (Pos Lintas Batas) masih minim, termasuk fungsi pendukung CIQS (Custom, Immigration, Quarantine, Security) Bahan Paparan FGD 30 Pos Lintas Batas di Mota’ain NTT

31 Bahan Paparan FGD 31 Sarana prasarana di PLB (Pos Lintas Batas) masih minim, termasuk fungsi pendukung CIQS (Custom, Immigration, Quarantine, Security)

32 Pos Lintas Batas di Mota’ain NTT 32 Militer berada di posisi terdepan di PLB dan menjalankan fungsi yang kurang tepat

33 Kegiatan Ilegal di Perbatasan Bahan Paparan FGD 33 Penyelundupan BBM (Bahan Bakar Minyak)

34 Upaya untuk mengatasi masalah tersebut antara lain: 34 1.Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal untuk menghindari kecemburuan dan kesenjangan ekonomi dengan masyarakat pendatang. 2.Peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan agar masyarakat perbatasan mampu bersaing secara kompetitif dengan kelompok masyarakat lain, termasuk masyarakat di wilayah negara tetangga. 3.Penguatan rasa nasionalisme melalui kegiatan pendidikan serta melalui pelibatan aktif masyarakat dalam proses demokratisasi 4.Di wilayah-wilayah dengan konsisi sosial budaya yang masih kental, perlu dilakukan pemberdayaan dan penguatan lembaga-lembaga adat yang ada sebagai salah satu mekanisme untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat 5.Perlu ditingkatkan upaya pengamanan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya kegiatan ilegal seperti penyelundupan dan kejahatan transnasional lainnya.

35 35


Download ppt "Jogjakarta, 10 Juni 2011 Seminar dan Pelatihan Resolusi Konflik “Indonesia - Timor Leste Building Peace Beyond Border” Perbatasan Indonesia: Permasalahan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google