Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMBINAAN K3PL PADA KEGIATAN MIGAS Oleh : MUHIDDIN, S.T.,M.K.K.K. Ka. Seksi Standardisasi Hulu Migas HOTEL TAMAN TERATAI 24 APRIL 2012.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMBINAAN K3PL PADA KEGIATAN MIGAS Oleh : MUHIDDIN, S.T.,M.K.K.K. Ka. Seksi Standardisasi Hulu Migas HOTEL TAMAN TERATAI 24 APRIL 2012."— Transcript presentasi:

1 PEMBINAAN K3PL PADA KEGIATAN MIGAS Oleh : MUHIDDIN, S.T.,M.K.K.K. Ka. Seksi Standardisasi Hulu Migas HOTEL TAMAN TERATAI 24 APRIL 2012

2 Keselamatan Kerja 2 FLIXBOROUGH, UK (1974) CYCLOHEXANE (28 deaths, 104 injured 3000 evacuated) vapour cloud explosion

3 Keselamatan Kerja 3 (167 deaths) PIPER ALPHA (1988)

4 Keselamatan Kerja 4 PHILLIPS 66, PASADENA, TX 1989 (ISOBUTANE LEAK) (23 deaths, 125 injured 1300 evacuated)

5 Keselamatan Kerja 5 AMMONIUM NITRATE EXPLOSION, TOULOUSE, FRANCE (2001)

6 KEBAKARAN TANKI 31 T2

7 UPAYA PEMADAMAN TANKI 31 T 2

8

9

10 SAMBARAN API KE TANKI 31 T 3

11 API MENYAMBAR TANKI 31 T 3

12 API MENYAMBAR TANKI 31 T 7

13

14

15 UPAYA PEMADAMAN TANKI 31 T 7

16

17 KEBAKARAN KEMBALI TERJADI DI TANKI 31 T 7

18 API DI TANKI 31 T 7 TELAH PADAM

19 Menjamin efektivitas Eksplorasi dan Eksploitasi; Menjamin efektivitas Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga; Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi; Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional; Meningkatkan pendapatan negara; Menciptakan lapangan kerja. PERAN PEMERINTAH TUJUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA MIGAS (Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2001) PERUMUSANKEBIJAKAN PEMBINAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN ASET NEGARA FASILITATOR

20 PERANAN KEGIATAN USAHA MIGAS Sumber Penerimaan Negara Bahan Bakar Domestik Bahan Baku Multiplier Effects PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN KEGIATAN USAHA MIGAS TEKNOLOGITINGGIPADAT MODAL MODALRESIKOTINGGI SUMBER DAYA MANUSIA 20

21 KEGIATAN USAHA MIGAS OPTIMAL, EFISIEN DAN AMAN LEGISLASI/REGULASI PENGATURAN KEGIATAN USAHA MIGAS PENGAWASAN KETEKNIKAN KETEKNIKAN STANDAR KAIDAH KETEKNIKAN 21

22 22 PENANGANAN FUNGSI PENGELOLAAN SEKTOR MIGAS Menteri ESDM cq. Direktorat Jenderal Migas (Regulator Keselamatan dan Usaha Penunjang Hulu-Hilir Migas) MENTERI ESDM (Pembuat Kebijakan Bidang Hulu – Hilir Migas) Menteri ESDM cq. Direktorat Jenderal Migas (Regulator Usaha Hulu Migas) MAKRO (Kebijakan dan Regulasi) : Pembuat Kebijakan Regulator  Aspek Keteknikan  Aspek Bisnis Menteri ESDM cq. Direktorat Jenderal Migas (Regulator Hilir BBL dan Gas Bumi Non-Pipa) Badan Pengatur BBM dan Gas Pipa (Regulator BBM dan Gas Bumi melalui Pipa)**) Usaha Hulu Migas Usaha Hilir Migas KKS MIKRO (Pelaku Usaha) Usaha Inti Usaha Penunjang *) Industri Migas terdiri dari : Usaha Inti Migas ( core business ) Usaha Penunjang Migas ( non-core business ) KKS (Kontrak Kerja Sama) ; BBM (Bahan Bakar Minyak) ; BBL (Bahan Bakar Lain) Regulasi **) Pengaturan oleh Badan Pengatur berupa Code/Pedoman

23 TANTANGAN SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI TANTANGANTANTANGAN USAHA INTI MIGAS:  NATURAL DECLINE  KETERBATASAN DATA  TUMPANG TINDIH LAHAN  LAMANYA WAKTU DARI FASE EKSPLORASI KE FASE PRODUKSI KAIDAH KETEKNIKAN YANG BAIK:  LINGKUNGAN  SAFETY  COMMUNITY DEVELOPMENT KEBIJAKAN: KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN NASIONAL DAN KEPENTINGAN INVESTOR PENCAPAIAN SASARANPENCAPAIAN SASARAN

24 UU 22 tahun 2001 tentang MIGAS Kegiatan Usaha HULU 1.Eksplorasi 2.Eksploitasi Kegiatan Usaha HILIR 1.Pengolahan 2.Pengangkutan 3.Penyimpanan 4.Niaga

25 Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan a) HULU oleh : –Badan Usaha (BU) –Bentuk Usaha Tetap (BUT) Dengan Kontrak Kerjasama b) HILIR oleh : Badan UsahaBadan Usaha Dengan izin usaha & Mekanisme persaingan usahaDengan izin usaha & Mekanisme persaingan usaha Pelaksanaanya dapat dilakukan oleh: –BUMN –Koperasi –Badan Usaha Swasta –BUMD

26 Pengatur dan Pelaksana Hulu Pengatur dan Pemain Hilir PelaksanaHulu(BPMIGAS) Regulator Hulu (Dept. ESDM) PT. Pertamina (Persero) sebagai Salah satu Pemain Sebelum Sebelum UU Migas NO. 22/2001 Sekarang Sekarang UU Migas NO. 22/ Saat ini PERTAMINA PERUBAHAN KONSTALASI HUKUM MIGAS Regulator Hilir (BPH Migas) Pemain-Pemain Lain

27 27 PERATURAN KETEKNIKAN MIGAS YANG SAAT INI BERLAKU DAN MASA MENDATANG PERANGKAT LEGISLASI PERANGKAT REGULASI Putusan MK No. 002 / PUU-1 / 2003 diputuskan pada tanggal 21 Des PP 19/1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan 1974 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi UU No. 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Prp No.2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Untuk Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara MPR 1930 Nomor 341 tentang Peraturan Keselamatan Kerja Pertambangan RPP tentang Pengaturan dan Pengawasan Keteknikan dalam Kegiatan Usaha Migas Keterangan: : Garis untuk Tahun 2001 : Garis untuk putusan MK PP 17/1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daaerah Lepas Pantai PP 11/1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian atau Pengolahan Migas 1973

28 Pengawasan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Pengelolaan lingkungan(K3PL) Pengawasan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Pengelolaan lingkungan(K3PL) UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN Pasal 21 ayat (2) Dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib melakukan optimasi dan melaksanakannya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik 2. Pasal 40 ayat (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik 3. Pasal 40 ayat (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi

29 4. Pasal 41 ayat (1) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait 5. Pasal 42, huruf f. Keselamatan dan kesehatan kerja. g. Pengelolaan lingkungan hidup 6. Pasal 43, Pembimbinaan dan pengawasan akan diatur lebih lanjut dengan PP. 7. Pasal 66, Segala Peraturan Pelaksanaan dari UU yang diganti tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti

30 KEWAJIBAN BU / BUT MENJAMIN: Antara lain : Standar dan Mutu sesuai UU & PP Menerapkan kaidah keteknikan yang baik Keselamatan dan kesehatan kerja sesuai UU & PP yang berlaku Pengelolaan lingkungan sesuai UU & PP yang berlaku dengan melakukan : pencegahaan, penanggulangan pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan.

31 KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (K3PL) KEGIATAN USAHA MIGAS DILAKSANAKAN PADA : 1. KEGIATAN HULU : - Eksplorasi : Survey, Seismik, Pemboran - Eksplorasi : Survey, Seismik, Pemboran - Produksi : Proses produksi - Produksi : Proses produksi Pemboran, Penambangan, Pemboran, Penambangan, Penimbunan & transportasi Penimbunan & transportasi 2. KEGIATAN HILIR : - Pengolahan : BBM, BBG, Hasil Olahan lain - Pengolahan : BBM, BBG, Hasil Olahan lain - Transportasi : migas - Transportasi : migas - Penyimpanan: migas - Penyimpanan: migas - Niaga : Distribusi & Pemasaran migas - Niaga : Distribusi & Pemasaran migas

32 KEGIATAN USAHA MIGAS BERESIKO INVESTASI TINGGI Instalasi : - Pemboran, Produksi - Kilang BBM - Transportasi & Distribusi - Penimbunan, Pemasaran Peralatan : - Tangki, pompa, kompresor, bejana tekan, pipa penyalur, genset TEKNOLOGI TINGGI KEGAGALAN MENDAPATKAN SUMBER MIGAS KECELAKAAN

33 PEMBINAAN dan PENGAWASAN KEGIATAN USAHA MIGAS dilakukan : - Pembinaan dilakukan oleh : Pemerintah (pasal 38) - Tanggung jawab Pengawasan ditaatinya ketentuan UU,PP, Standar yang berlaku oleh : Departemen yang bidang tugasnya meliputi MIGAS (pasal 41) - Pengawasan Kegiatan HULU berdasarkan Kontrak Kerjasama Oleh BP MIGAS. - Pengawasan Kegiatan HILIR berdasarkan izin Usaha oleh BPH

34 I NSTALASI DAN PERALATAN INSTALASI : - Pemboran,Platform - Produksi - Kilang - Transportasi - Penimbunan PERALATAN: - Bejana Tekan - Pipa Penyalur - Pesawat Angkat - Tangki Penimbun - Turbin, Kompresor - Generator - Listrik - Alat Pengaman

35 Perusahaan BU/BUT MIGAS 1. Eksplorasi Produksi –BP Indonesia –ConocoPhillips –Chevron Pasific Ind –Cnnoc –Exxon Mobil Oil Ind –Kondur Petrolium –Kodeco Energi –PERTAMINA –Petrochina –Medco Energi, dll. 2. Pengolahan Pertamina UP I - VII PT ARUN PT BADAK NGL Petrokimia, dll 3. Niaga –Pertamina UPMS I - VII –PGN, TGI –AKR –Shell, Pretronas, Total –Swasta lain

36 PP tentang Keselamatan Kerja MIGAS : 1. Kegiatan Hulu: –Onshore : MPR 1930 –Offshore : PP No 17 tahun Kegiatan HILIR : Pengolahan dan pemurnian Migas: PP No.11 tahun 1979 PP No.11 tahun 1979

37 Ketentuan Keselamatan Kerja, Instalasi dan Peralatan 1. Kegiatan Hulu : Setiap akan mendirikan instalasi wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 hari sebelumnya.Setiap akan mendirikan instalasi wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 hari sebelumnya. Instalasi harus dapat menjamin keamanan pekerja.Instalasi harus dapat menjamin keamanan pekerja. Instalasi harus menjamin keamanan pelayaranInstalasi harus menjamin keamanan pelayaran

38 2. Kegiatan Hilir : Selambat-lambatnya 2 bulan sebelum mulai membangaun wajib menyampaikan secara tertulis.Selambat-lambatnya 2 bulan sebelum mulai membangaun wajib menyampaikan secara tertulis. Pemasangan dan penggunaan Kompresor, pompa, Bejana Tekan harus memenuhi syarat standar yang diakui menteri.Pemasangan dan penggunaan Kompresor, pompa, Bejana Tekan harus memenuhi syarat standar yang diakui menteri. Harus diperiksa secara berkala dan diuji menurut tatacara yang ditetapkan Kepala Inspeksi Tambang MIGAS.Harus diperiksa secara berkala dan diuji menurut tatacara yang ditetapkan Kepala Inspeksi Tambang MIGAS.

39 KEWAJIBAN PENGUSAHA MELAKSANAKAN KK MPR th pasal 13 (EP on shore) MPR th pasal 13 (EP on shore) Perlengkapan pekerjaan di atas tanah harus memenuhi syarat KK, harus dilakukan perlindungan KK sedemikian hingga bahaya terhadap lalu lintas atau pekerjaan sebanyak mungkin dihindari. PP No. 17 th 1973 Bab II pasal 18 (EP off shore): PP No. 17 th 1973 Bab II pasal 18 (EP off shore): Instalasi pertambangan Migas harus dilakukan tindakan- tindakan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin keamanan pekerjaan. PP No.11 th 1979 Bab II pasal 5 (refinery) : PP No.11 th 1979 Bab II pasal 5 (refinery) : Instalasi dalam tempat pemurnian harus memenuhi syarat teknis dan KK serta menjaga KK alat, pesawat, peralatan dan para pekerja

40 Pemeriksaan Instalasi dan peralatan PP No.11 th 1979 Bab VI pasal 15 Kompresor,pompa dan bejana tekan harus diperiksa secara berkala dan diuji kemampuannya Kompresor,pompa dan bejana tekan harus diperiksa secara berkala dan diuji kemampuannya Permen MPE (Menteri Pertamben) No.06/0746/M.PE/1991 pasal 2.Instalasi, peralatan dan teknik yang digunakan migas wajib dilakukan pemeriksaan KK pasal 3.Pemeriksaan dilakukan oleh PIT (pelaksana inspeksi tambang) Migas pasal 4.Bila dianggap perlu Dirjen dapat menunjuk prihal lain Pasal 5.Pemeriksaan KK dilaksanakan pada saat DIPASANG, saat UNJUK KERJA, secara BERKALA dan setiap saat bila dianggap perlu

41 Peraturan Menteri ESDM No.05/P/M/Pretamb/1977 tentang kewajiban memiliki sertifikat kelayakan konstroksi platform (anjungan) Migas lepas pantai No.06/P/0746/M.PE/1991 tentang pemeriksaan KK atas instalasi, peralatan dan teknik yang dipergunakan dalam pertambangan Migas. - Kepmen Dirjen Migas No. 84K/DJM/ Kepmen Dirjen Migas No. 84K/DJM/1998 No.300.K/38/M.PE/1997 tentang KK pipa penyalur Migas No.1457.K/23/MEN/2000 tentang pedoman teknis pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan dan energi.

42 Jenis Instalasi dan Peralatan a. Platfrom b. Instalasi yang digunakan pada kegiatan usaha hulu dan hilir. c. Peralatan :- Bejana tekan - Heat Exchanger - Peralatan Putar - Generator - Pipa penyalur - Katup Pengaman - Listrik

43 Standar International Yang Digunakan Sebagai Acuan Dalam Konstruksi ASMEIIMaterial VNDT VIIIBejana Tekan IXPengelasan Bejana Tekan, Tangki, Perpipaan ANSIB 31.1Perpipaan steam B 31.3Perpipaan gas di plant B 31.4Pipa Penyalur minyak B 31.8Pipa Penyalur gas DNV OS F101 Sistem Pipa penyalur di Offshore API650Tangki API1104Pengelasan Pipa penyalur API 520, 521, 526 & 527 Katup Pengaman AWSD1.1Pengelasan konstruksi platfrom API RP2DCrane ASMEPTC 10 Kompresor API 618 Reprocating Kompesor NFPA Fire & Safety

44 SNI YANG TELAH DIBERLAKUKAN WAJIB PADA KEGIATAN USAHA MIGAS Berdasarkan Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 16 Mei 2008 Minyak: SNI (ASME/ANSI B31.4) Minyak: SNI (ASME/ANSI B31.4) Sistem Transportasi Cairan untuk Hidrokarbon Sistem Transportasi Cairan untuk Hidrokarbon Gas: SNI (ASME/ANSI B31.8) Gas: SNI (ASME/ANSI B31.8) Sistem Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas Sistem Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas Pipa Penyalur:

45 1. 1. KEP.241/MEN/V/ KEP.242/MEN/V/ KEP.243/MEN/V/ KEP.244/MEN/V/ KEP.245/MEN/V/ KEP.246/MEN/V/ KEP.248/MEN/V/ KEP.250/MEN/V/ KEP.251/MEN/V/ KEP.254/MEN/VI/ 2007 SKKNI Bidang Pengeboran Sub Bidang Pengeboran Darat SKKNI Bidang Laboratorium Pengujian SKKNI Bidang Produksi Sub Bidang Perawatan Sumur SKKNI Bidang Sistem Manajemen Lingkungan SKKNI Bidang Operasi Pesawat Angkat, Angkut dan Ikat Beban SKKNI Bidang Aviasi SKKNI Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja SKKNI Bidang Produksi Sub Bidang Operasi Produksi SKKNI Bidang Eksplorasi Sub Bidang Penyelidikan Seismik SKKNI Bidang Boiler Sub Bidang Operasi Boiler SKKNI YANG TELAH DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB PADA KEGIATAN USAHA MIGAS Berdasarkan Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008

46 BU/BUT Menjamin KK Instalasi Dan Peralatan :  Melaksanakan perencanaan, pembuatan, konstruksi,comissioning dan operasi sesuai dengan : 1. Peraturan perundangan 2. Spesifikasi perusahaan 3. Spesifikasi manufaktur 4. Standar yang dipakai  Membuat Quality Managemen Sistem yang mencakup : 1. Prosedur pembuatan, pemeriksaan dan maintenance 2. Jadwal pemeriksaan, pergantian dan pengujian  Dilaksanakan dan diinspeksi oleh tenaga yang berkualifikasi.

47 Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Teknik Keselamatan Kerja atas Instalasi dan Peralatan : Ditjen MIGAS mengeluarkan Sertifikat Kelayakan Penggunaan atau persetujuan. Jenis Sertifikat yang dikeluarkan : 1. Sertifikat Kelayakan Konstruksi Platfrom 2. Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi 3. Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan. 4. Sertifikat Juru Las

48 Tata Cara Pemeriksa KK Instalasi dan Peralatan oleh BU/BUT : 1.BU/BUT memberitahukan ke Dirjen MIGAS mengenai keperluan pemeriksaan teknik tersebut sesuai IT dan Jadwal 2.Dit Teknik memberitahukan kepada BU/BUT mengenai pelaksanaan pemeriksaan oleh PIT/PJIT. 3.BU/BUT menyelenggarakan pemeriksaan instalasi dan peralatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 4.BU/BUT menyamaikan calon PJIT yang akan melaksanakan pemeriksaan instalasi dan peralatan

49 Pemeriksaan KK Instalasi & Peralatan Dilaksanakan : Dilaksanakan : 1.Pelaksana inspeksi tambang Migas 2.Perusahaan jasa inspeksi teknik Migas (PJIT) yang telah mendapat penunjukan Ditjen Migas Tempat Pemeriksaan : 1.Di pabrik pembuat 2.Di tempat pemasangan Waktu Pemeriksaan 1.Pembuatan 2.Pemasangan 3.Operasi Izin Penggunaan Dikeluarkan Oleh Migas 1.Berdasarkan time base

50 Pemeriksaan Teknik KK Instalasi dan Peralatan oleh PIT/PJIT Melakukan pemeriksaan teknik atas dipenuhinya ketentuan : a. Peraturan perundangan yang berlaku b. Spesifikasi perusahaan c. Spesifikasi manufaktur d. Standar yang dipakai Pelaksanaan pemeriksaan teknik berdasarkan ITP dan jadwal. Pemeriksaan secara berkala dapat didasarkan peraturan 3 tahun

51 51 Pemberitahuan (Produk yang tidak \memenuhi persyaratan) Sanksi ***) Standar Nasional Indonesia (SNI) Pemberlakuan SNI dan Tanda Keselamatan Oleh Menteri ESDM (Persyaratan Keselamatan untuk Instalasi dan Peralatan Migas) Penggunaan Instalasi & Peralatan Lembaga Akreditasi (KAN) Akreditasi No. ……. Lembaga Sertifikasi Inspeksi +) (LSI) Laboratorium Uji **) Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu **) Otoritas Migas (DESDM cq. DJM) Aplikasi Sertifikasi Perizinan ++) Aplikasi/Registrasi Penugasan Tembusan Tidak Ya Pengawasan//Registr asi Pengawasan Fabrikator Tembusa n REGULASI KETEKNIKAN SERTIFIKASI KELAIKAN INSTALASI DAN PERALATAN MIGAS (draf) Keterangan : *) Produk peralatan Migas tanpa tanda SNI dan pemanfaat Migas tanpa tanda keselamatan, dilarang beredar. +) Sebelum ada LSI yang diakreditasi, maka Otoritas Migas dapat menunjuk LSI untuk melakukan Sertifikasi bagi keselamatan instalasi & peralatan Migas tetapi sertifikat dikeluarkan atas nama Otoritas Migas. **)Laboratorium Uji dan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu dapat terpisah, tetapi masing-masing harus diakreditasi oleh KAN. ++) Sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. ***)Pemberian sanksi kepada Lembaga Sertifikasi Inspeksi berupa pencabutan akreditasi dilakukan oleh KAN dan pencabutan penugasan oleh Otoritas Migas. Otoritas Industri (Depperin) Otoritas Migas (DESDM cq. DJM) Badan Standardisasi Nasional (BSN) Penetapan Laik Instalasi

52 Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik (PJIT) MIGAS : Perusahaan yang memenuhi syarat sebagai PJIT Migas ditunjuk Dirjen Migas berdasarkan Per Dirjen Migas : No.43P/382/DDJM/1992. Jumlah PJIT saat ini meliputi bidang : a. Platfrom= 6 PJIT b. Instalasi= 8 PJIT c. Bejana Tekan= 12 PJIT d. Pesawat Angkat= 7 PJIT e. Pipa Penyalur= 11 PJIT f. Peralatan Listrik= 8 PJIT g. Peralatan Putar= 9 PJIT

53 Penegasan Dirjen MIGAS Mengenai Pemeriksaan Teknik Instalasi dan Peralatan oleh PJIT No.234/382/DJM/1993 : 1.Pemilihan PJIT untuk melaksanakan pemeriksaan teknik HARUS dilakukan oleh BU/BUT bukan oleh kontraktor. 2.Untuk menjaga objektiofitas pemeriksaan, pemeriksaan NDT HARUS dilakukan PJIT lain. 3.Pemeriksaan teknik terhadap instalasi dan peralatan berdasarkan ITP dan jadwal yang dibuat oleh BU/BUT, kontraktor dan di syahkan Migas.

54 Dasar Hukum instalasi, peralatan dan prosedur keja harus memenuhi K3PL 1. MPR 1930, pasal 226 menjelaskan : –Pesawat-pesawat harus dilengkapi dengan alat-alat yang dapat menghindarkan bahwa tekanan dalam pesawat itu tidak terlalu tinggi. –Pesawat dimana ada gas atau cairan bertekanan tinggi harus dilengkapi alat yang dapat dipasang manometer. 2. PP 11 th 1979,pasal 12 dan 15 menjelaskan : –Perlengkapan untuk cairan/gas bertekanan tinggi harus dipasang pengaman yang selalu bekerja dengan baik di atas batas tekanan aman. –Kompesor, pompa, bejana tekan dan pipa penyalur harus dipasang alat-alat pengaman yang selalu bekerja dengan baik di atas batas tekanan kerja aman yang telah ditentukan untuk peralatan tersebut.

55 3. Pengelasan : PP 11 th 1979 Bab XVII pasal 32 ayat : (1)Pekerjaan pengelasan hanya boleh dilakukan oleh ahli las yang ditunjuk oleh Kepala Teknik dan disyahkan oleh kepala PIT (Inspektur Migas ). (2)Sebelumdilakukan pekerjaan pengelasan harus diambil tindakan pengamanan yg sesuai dg jenis pekrjaan dan keadaan setempat untk mencegah tejadinya kecelakaan, kebakaran atau ledakan. (3)Untuk pekerjaan pengelasan dan di tempat tertentu yg dianggap berbahaya wajib digunakan peralatan dan atau cara pengelasan yg khusus serta harus dengan izin tertulis kepala Teknik dan harus diawasi tenaga ahli dalam bidang terebut.

56 4. Bongkar muat migas. PP 11 tahun 1979 bab XII pasal 24 ayat : 1. Bongkar muat migas harus memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam standar yg diakui Menteri. 2. Peralatan bongkar muat harus dilengkapi alat pengaman shg tidak akan menimbulkan bahaya kebakaran, ledakan dan lainnya (pencemaran) serta harus dapat dibatasi atau dilokalisir. 3. Kepala Teknik wajib mencegah terjadinya pencemaran oleh migas. 4. Apabila terjadi kebocoran/tumpahan migas harus dapat segera dihentikan dari tempat yg aman. 6. Pelaksanaa bongkar muat migas harus diawasi oleh ahli bidang tsb.

57 TUGAS INSPEKTUR LAS Melakukan pemeriksaan teknis dan pengujian pekerjaan pengelasan berdasarkan : Melakukan pemeriksaan teknis dan pengujian pekerjaan pengelasan berdasarkan : a.Peraturan perundangan b.Spesifikasi perusahaan c.Spesifikasi manufaktur d.Standar yang digunakan

58 BERLANJUT KE TOPIK K3PL

59 Biased by context

60

61

62 Biased by the past

63

64

65

66

67 Different Perceptions LWVACTIVITY OR TECHNOLOGYExpert 1Nuclear Power20 2Motor Vehicles1 3Handguns4 4Smoking2 5Motorcycles6 6Alcoholic Beverages3 7Private Aviation12 8Police Work17 9Pesticides8 10Surgery5 11Firefighting18 12Large Construction13 Hunting23 14Spray Cans26 15Mountain Climbing29 LWVACTIVITY OR TECHNOLOGYExpert 16Bycycles15 17Commercial Aviation16 18Electric Power (non nuclear)9 19Swimming10 20Contraceptives11 21Skiing30 22X-Rays7 23High School & College Football27 24Railroads19 25Food preservatives14 26Food Colouring21 27Power Mowers28 Prescription Antibiotics24 29Home Appliances22 30Vaccinations25 Note : LWV = League of Woman Voters in United States A ranking of 1 denotes the highest level of perceived risk Source : Science (Paul Slovick/Decision Research)

68 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA : KESELAMATAN KERJA Keselamatan dalam bekerja untuk menghasilkan produk yang berhubungan dengan : - Keadaan mesin, bahan peralatan dan lain-lain - Lingkungan kerja - Sifat pekerjaan, cara kerja, proses produksi dll.

69 KESEHATAN KERJA – –Kesehatan tenaga kerja dilakukan dengan persediaan, pengobatan dan perawatan. HYGIENE PERUSAHAAN – –Kesehatan tenaga kerja dilakukan dengan menjaga tempat kerja dan memberikan proteksi untuk mencegah penyakit akibat kerja.

70 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP - Melakukan : - Melakukan : 1. Pencegahan Pencemaran 1. Pencegahan Pencemaran 2. Penanggulangan Pencemaran 2. Penanggulangan Pencemaran 3. Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup - PENCEMARAN : - PENCEMARAN : Masuknya /dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dlm lingkungan hidup oleh kegiatan manusia shg kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yg menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Masuknya /dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dlm lingkungan hidup oleh kegiatan manusia shg kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yg menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

71 PENGERTIAN LAIN K3PL Usaha menangani / tindakan / me- management thd kondisi bahaya yaitu dg menekan / menimalkan timbulnya resiko kejadian yg tidak dikehendaki sehingga tidak terjadi / tidak menimbulkan : Usaha menangani / tindakan / me- management thd kondisi bahaya yaitu dg menekan / menimalkan timbulnya resiko kejadian yg tidak dikehendaki sehingga tidak terjadi / tidak menimbulkan : - kecelakan kerja - kecelakan kerja - kecelakaan umum - pencemaran lingkungan - kerugian material (instalasi,peralatan, hasil produksi dll)

72 Tujuan Keselamatan Kerja / The Purpose Of Working Safely UMUM Melindungi seluruh tenaga kerja dan manusia dari kecelakaan ditempat / lingkungan kerja melalui penciptaan tempat, alat, cara kerja yang aman, sehat dan serasi. KHUSUS Mencegah dan mengurangi kecelakaan. Meningkatkan dan memelihara derajad kesehatan Mengamankan alat, bahan, proses produksi. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas

73 & PARADIGMA KESELAMATAN MIGAS SNI WAJIB, SKKNI DAN SNI KESELAMATAN PEKERJA KESELAMATAN UMUM KESELAMATAN LINGKUNGAN KESELAMATAN INSTALASI KEAMANAN DAN KESEHATAN PEKERJA KECELAKAAN KERJA KEAMANAN MASYARAKAT UMUM LINGKUNGAN SEKITAR INSTALASI PENCEMARAN STUDI LINGKUNGAN (AMDAL, UKL-UPL) BAHAN DAN BAHAN KIMIA YANG DIGUNAKAN DALAM OPERASI DESAIN PERALATAN, TEKNOLOGI (OPERASI, PENGELOLAAN LINGKUNGAN) MATERIAL YANG DIGUNAKAN PERALATAN, BAHAN DAN BAHAN KIMIA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN BAKU MUTU LINGKUNGAN SDM SISTEM TANGGAP DARURAT SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN REWARDS AND PUNISHMENT INSTALASI MIGAS KERUSAKAN INSTALASI STANDARDISASI KOMPETENSI TEMPAT KERJA LINGKUNGAN KERJA PROSEDUR KERJA (SOP) NILAI AMBANG BATAS (NAB) ALAT PELINDUNG DIRI (APD) TANDA PERINGATAN/LARANGAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN KERJA SERT.PERALATAN BERBAHAYA TANDA KESELAMATAN PRODUK SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PENYULUHAN BAHAYA MIGAS TANDA PERINGATAN/ LARANGAN SERTIFIKAT KELAIKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI TANDA KESELAMATAN PRODUK PROSEDUR OPERASI DAN PERAWATAN SERTIFIKAT KELAIKAN PERALATAN DAN INSTALASI SERTIFIKAT KOMPETENSI TANDA KESESUAIAN SNI KESIAPAN ALAT PEMADAM LATIHAN PEMADAMAN TANDA KESELAMATAN PRODUK REGULASI STANDAR WUJUD PERLINDUNGAN PENCEGAHAN PERSYARATAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN KETEKNIKAN DALAM KEGIATAN USAHA MIGAS KECELAKAAN MASY.UMUM VISI INSTALASI MIGAS YANG AMAN, ANDAL DAN AKRAB LINGKUNGAN (PRINSIP 3A) 73

74 Kecelakaan/ (Accident) KECELAKAAN : - Tidak direncanakan -Tidak disengaja dan dikendaki -Asal dari luar tubuh -Menimbulkan kerugian thd (tenaga kerja, lingkungan hidup dan material) -Dapat dihindari.

75 PENGGOLONGAN KECELAKAAN : – –RINGAN : tidak kehilangan hari kerja – –SEDANG : Kehilangan hari kerja dan tidak menimbulkan cacat. – –BERAT : kehilangan hari kerja dan menimbulkan cacat seumur hidup. – –MATI : menimbulkan kematian

76 STATISTIK KECELAKAAN DAN TUMPAHAN MINYAK

77 STATISTIK TUMPAHAN MINYAK (status Oktober 2009)

78 STATISTIK KECELAKAAN OPERASI MIGAS (status Oktober 2009) 78 HULU MEDCO PT Pertamina - Pangkalan susu PT Pertamina Reg. Sumatera HILIR PT Pertamina UPms III PT Pertamina LPG Filling Plant Makasar PT Pertamina UP IV – Proyek RCC Offgas to Propylene PT Jakarta Tank Terminal KECELAKAAN FATAL (s.d. Oktober 2009)

79 Pengawasan dan Pembinaan K3PL Tugas, wewenang dan tanggung jawab : – –Dipusatkan di Ditjen Migas. – –Dilaksanakan oleh Pelaksana Inspektur Tambang (Inspektur Migas) – –Mengangkat Kepala/wakil Teknik atas usul / ditunjuk Pengusaha – –HULU : Penyelidik /wakil (explorasi ) Kepala/ wakil Kepala Teknik Tambang (exploitasi) – –HILIR : Kepala Teknik Pemurnian dan Pengolahan / Transportasi / Distribusi / Niaga.

80

81 Pemeriksaan KK Instalasi & Peralatan Dilaksanakan : – –Pelaksana Inspeksi Tambang Migas. –( PJIT ) –Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik Migas ( PJIT ) yang telah – – mendapat penunjukan Ditjen Migas. Tempat pemeriksaan : –Workshop –Di pabrik pembuat/ Workshop. –/ Field –Di tempat pemasangan / Field Waktu pemeriksaan –/ Fabrication –Pembuatan/ Fabrication –/Installation –Pemasangan /Installation –/Existing & Operation –Operasi /Existing & Operation Izin penggunaan dikeluarkan oleh migas –time base –Berdasarkan time base

82 Sequence Pemeriksaan K3PL Migas Pada Saat : Design - Perencanaan, /Design Development - Pembangunan/Development Fabrication - Pembuatan Konstruksi,/ Fabrication Installation - Pemasangan /Installation - ComisioningStartup - Comisioning and Startup Operation - Operasi / Operation / Post Operation - Pasca Operasi / Post Operation Obyek Pemeriksaan: Installations and Equipments - Instalasi Dan Peralatan / Installations and Equipments Operation Procedures - Prosedur Operasi / Operation Procedures

83 Kegiatan operasi migas dapat mengikuti kaidah keteknikan yang baik, yaitu: 1. Memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup 2. Memproduksikan minyak dan gas bumi sesuai dengan kaidah pengelolaan reservoar yang baik 3. Memproduksikan sumur minyak dan gas bumi dengan cara yang tepat 4. Menggunakan teknologi perolehan minyak tingkat lanjut yang tepat secara aman 5. Meningkatkan usaha peningkatan kemampuan reservoar untuk mengalirkan fluida dengan teknik yang tepat 6. Meningkatkan keselamatan kerja, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup 7. Memenuhi ketentuan standar peralatan yang dipersyaratkan 8. Menggunakan tenaga kerja yang berkompeten HARAPAN

84 Perceptions of Risk

85

86

87

88

89

90

91

92 TERIMA KASIH d


Download ppt "PEMBINAAN K3PL PADA KEGIATAN MIGAS Oleh : MUHIDDIN, S.T.,M.K.K.K. Ka. Seksi Standardisasi Hulu Migas HOTEL TAMAN TERATAI 24 APRIL 2012."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google