Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

UNDANG-UNDANG TENTANG K3. Undang-Undang  1.Undang-undang Uap tahun 1930 (Stoom Ordonnantie)  2.Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "UNDANG-UNDANG TENTANG K3. Undang-Undang  1.Undang-undang Uap tahun 1930 (Stoom Ordonnantie)  2.Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja."— Transcript presentasi:

1 UNDANG-UNDANG TENTANG K3

2 Undang-Undang  1.Undang-undang Uap tahun 1930 (Stoom Ordonnantie)  2.Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja  3.Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3 Peraturan Pemerintah 4.Peraturan Uap tahun 1930 (Stoom Verordening) 5.Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Peredaran Pestisida 6.Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1973 tentang Pengaturan dan PengawasanKeselamatan Kerja di Bidang Pertambangan 7.Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurniadan Pengolahan Minyak dan Gas Bum

4 Peraturan Menteri 8.Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transkop Nomor : PER.01/MEN1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan 9.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.01/MEN/1978tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pengangkutan dan PenebanganKayu 10.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.03/MEN/1978tentang Penunjukan dan Wewenang, Serta Kewajiban Pegawai PengawasKeselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja 11.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.: Per.01/MEN/1979Tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan Kesehatan Dan KeselamatanKerja Bagi Tenaga Para Medis Perusahaan. 12.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.01/MEN/1980tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan 13.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.02/MEN/1980 Tentang:Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.

5 14.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.04/MEN/1980tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan 15.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. : Per.01/MEN/1981Tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja 16.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.01/MEN/1982tentang Bejana Tekan 17.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.02/MEN/1982tentang Kwalifikasi Juru Las 18.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.: Per.03/MEN/1982 TentangPelayanan Kesehatan Tenaga Kerja 19.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No Per.02/MEN/1983 tentang Instalasi AlarmKebakaran Automatik 20.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: Per.03/MEN/1985 tentang KeselamatanDan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes

6 21.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Per.04/MEN/1985 tentang PesawatTenaga dan Produksi 22.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkatdan Angkut 23.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. : Per-04/MEN/1987 tentang PanitiaPembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan AhliKeselamatan Kerja 24.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.01/MEN/1988 tentang Kwalifikasi danSyarat-syarat Operator Pesawat Uap 25.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.01/MEN/1989 tentang Kwalifikasi danSyarat-syarat Operator Keran Angkat 26.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.02/MEN/1989 tentang PengawasanInstalasi Instalasi Penyalur Petir 27.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.02/MEN/1992 tentang Tata CaraPenunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja 28.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per.04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja

7 29.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Per.05/MEN/1996 tentang SistemManajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 30.Peraturan Menteri tenaga Kerja R.I. No. Per.01/MEN/1998 tentang PenyelenggaraanPemeliharaan Kesehatan Bagi tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih dari PaketJaminan Pemeliharaan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja 31.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Per.03/MEN/1998 tentang Tata CaraPelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan 32.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.04/MEN/1998 tentang Pengangkatan,Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter Penasehat 33.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. 03/MEN/1999 tentang Syarat-syaratKeselamatan dan Kesehatan Kerja Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang

8 Keputusan Menteri tentang K3 34.Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. : Kep. 155/MEN/1984 TentangPenyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga Dan Transmigrasi Nomo r Kep.125/MEN/82, Tentang Pembentukan, Susunan Dan Tata Kerja Dewan KeselamatanDan Kesehtan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja WilayahDan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 35.Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Menteri Pekerjaan Umum No.: Kep.174/MEN/1986. No.: 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi 36.Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep. 1135/MEN/1987 tentang BenderaKeselamatan Dan Kesehatan Kerja 37.Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: KEPTS.333/MEN/1989 tentangDiagnosis dan PelaporanPenyakit Akibat Kerja 38.Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: Kep.245/MEN/1990 tentang HariKeselamatan Dan Kesehatan Kerja Nasional

9 39.Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Kep.51/MEN/1999 tentang NilaiAmbang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja 40.Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.186/MEN/1999 tentang UnitPenanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja 41.Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Kep.197/MEN/1999 tentangPengendalian Bahan Kimia Berbahaya 42.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No.: Kep.- 75/MEN/2002tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. SMI Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja 43.Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.:Kep.235/MEN/2003 Tentang Jenis- Jenis Pekerjaan Yang MembahayakanKesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak 44. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I. No.: Kep.68/MEN/IV/2004Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja

10 Instruksi Menteri  45.Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. Ins.11/M/BW/1997 tentang Pengawasan KhususK3 Penanggulangan Kebakaran

11 Surat Edaran dan Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial DanPengawasanKetenagakerjaan 46.Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan PengawasanKetenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja R.I. No. : Kep. 84/BW/1998 TentangCara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan 47.Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep.407/BW/1999 tentang Peryaratan, Penunjukan Hak dan Kewajiban Teknisi Lift. 48.Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan PengawasanKetenagakerjaan No.: Kep.311/BW/2002 tentang Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik


Download ppt "UNDANG-UNDANG TENTANG K3. Undang-Undang  1.Undang-undang Uap tahun 1930 (Stoom Ordonnantie)  2.Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google