Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

STRATEGI PEMANFAATAN RUANG LAUT NASIONAL Disampaikan Oleh: DIREKTUR JENDERAL PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DIREKTORAT JENDERAL PESISIR DAN PULAU-PULAU.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "STRATEGI PEMANFAATAN RUANG LAUT NASIONAL Disampaikan Oleh: DIREKTUR JENDERAL PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DIREKTORAT JENDERAL PESISIR DAN PULAU-PULAU."— Transcript presentasi:

1 STRATEGI PEMANFAATAN RUANG LAUT NASIONAL Disampaikan Oleh: DIREKTUR JENDERAL PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DIREKTORAT JENDERAL PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN Pada Rakerda BKTRN 2004 di Pekanbaru, 8 Maret 2004

2 OUTLINE PRESENTASI 1.LATAR BELAKANG. 2.INTEGRASI DAN KETERPADUAN PENGELOLAAN PESISIR DAN KELAUTAN TERPADU 3.VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL 4.STRATEGI IMPLEMENTASI 5.PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 6.STRATEGI PEMANFAATAN RUANG LAUT NASIONAL. 7.UPAYA PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL 8.INSTRUMEN DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL 9.PENUTUP.

3 1. LATAR BELAKANG  Wilayah Laut Nasional mempunyai potensi keanekaragaman, kekayaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang sangat besar.  Namun demikian, potensi sumberdaya kelautan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpadu;  Wilayah perairan laut nasional juga merupakan wilayah yang ‘open access’ dan ada berbagai stakeholders dengan kepentingan yang berbeda sehingga rawan konflik pemanfaatan ruang;  Pentingnya menyiapkan landasan bagi pemanfaatan ruang kelautan dalam rangka menserasikan berbagai kegiatan baik antarsektor maupun antarwilayah.  Diperlukan strategi pemanfaatan ruang perairan yang komprehensif dan terpadu agar pemanfaatan sumberdaya dapat optimal dan lestari.

4 1.1. ISSUES DAN MASALAH PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 1.1. ISSUES DAN MASALAH PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  Pemanfaatan sumberdaya kelautan masih jauh dari optimal,  Adanya perbedaan kepentingan yang cenderung menjurus ke konflik kepentingan antar sektor serta stakeholder lainnya,  Lemahnya peraturan perundangan dalam hal pengaturan pengelolaan  Kerusakan habitat akibat pengelolaan yang tidak terkendali (over eksploitasi, polusi)  Masih minimnya peranan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan, mengakibatkan masih kurang tersentuhnya usaha perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat,  Adanya potensi konflik antar daerah yang berbatasan  Masih kurangnya data dan informasi Potensi sumberdaya kelautan  Belum adanya rencana tata ruang pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil yang terpadu.

5 1.2. POTENSI PEMBANGUNAN SUMBERDAYA PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL 1.Sumberdaya yang dapat diperbaharui : (DKP) - Perikanan (Tangkap, Budidaya, dan Pascapanen) - Hutan Mangrove- Pulau-Pulau Kecil. - Terumbu Karang - Industri Bioteknologi Kelautan 2.Sumberdaya yang tak dapat diperbaharui: - Minyak Bumi dan Gas - Harta Karun. (DKP) - Bahan Tambang dan Mineral lainnya 3.Energi Kelautan: - Pasang Surut - Gelombang - Angin - OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) 4.Jasa-Jasa Lingkungan - Pariwisata - Perhubungan dan Kepelabuhanan. - Penampung (Penetralisir) Limbah

6 1.3. PERAN SEKTOR KELAUTAN DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL Kontribusi sektor kelautan nasional tahun 1998 baru mencapai 20,06%. Perbandingan kontribusi sektor kelautan di negara lain : Islandia (65%), Cina (48%), Jepang (54%). Indonesia berada pada posisi 27 dari 35 negara maritim utama di dunia. Peran angkutan laut Indonesia masih terbatas  peran sarana angkutan laut nasional dalam perdagangan internasional kurang dari 5%. Tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan laut baru mencapai 63,49% dari potensi lestari. Keterbatasan peran Indonesia dalam pasar dunia di sektor perikanan. Potensi sumberdaya mineral belum dimanfaatkan secara optimal.

7  Kawasan pesisir sangat produktif dan mengandung potensi pembangunan yang tinggi.  85% kehidupan biota laut tropis bergantung pada ekosistem pesisir (Odum and Teal, 1976; Berwick,1982)  Coastal zone (6%of the world’s surface) comprising the nearshore marine environments (I.e estuaries, coastal wetlands, mangroves, coral reefs, continental shelves) provides 43% of the world’s ecosystem goods and services (Costanza, et.al, 1997)  90% hasil tangkap ikan berasal dari laut dangkal/pesisir (FAO, 1998) 1.4. MENGAPA KAWASAN PESISIR HARUS DIKELOLA DENGAN BAIK ?  Kawasan pesisir menerima dampak negatif berupa pencemaran, sedimentasi, dan perubahan regim hidrologi akibat aktivitas manusia & pembangunan di daratan.  80% masyarakat pesisir masih miskin (BPS, 1998)

8  Kawasan pesisir merupakan multiple-use zone : - Kemudahan akses transportasi -Lahan darat dan perairan yang subur -Relatif mudah dan murah sebagai pembuangan limbah water cooling -Kemudahan akses mendapatkan water cooling untuk industri -Keindahan Panorama Oleh karena itu :  50%-70% dari jumlah penduduk dunia (5,3 milyar) tinggal di kawasan pesisir (Edgren, 1993)  2/3 kota-kota besar dunia terdapat di wilayah pesisir (Cicin-Sain dan Knecht, 1998) Lanjutan…

9 2. INTEGRASI DAN KETERPADUAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN KELAUTAN TERPADU Economic Pressure Political Pressure Coastal Resources Management Measure UsersExploitationRehabilitation Fisheries Aquaculture Agriculture Mining Urban development Navigation Port and harbours development Recreation Human settlement Industry site

10 3. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Visi : “Sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber penghidupan yang lestari”. Misi : Meningkatkan kualitas sumberdaya untuk mendorong pembangunan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dan ruang, dengan memperhatikan prinsip- prinsip konservasi

11 4. STRATEGI IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIRPEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA PESISIRPENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA PESISIR PENGELOLAAN KONSERVASI DAN TAMAN NASIONAL LAUTPENGELOLAAN KONSERVASI DAN TAMAN NASIONAL LAUT PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILPENATAAN RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECILPENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL

12 5. 1. ISU DAN PERMASALAHAN PENATAAN RUANG WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PPK  Rendahnya Keterkaitan Antar Kawasan  Kesenjangan Wilayah  Minimnya Perhatian Pembangunan thd Pulau-pulau Kecil (khususnya perbatasan)  Rendahnya Dukungan Prasarana Wilayah  Tidak optimalnya kegiatan penataan ruang  Keterbatasan Akses Informasi 5. PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

13 TATA RUANG SEBAGAI ALAT PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL PERANAN TATA RUANG DI KAWASAN PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL DIMAKSUDKAN UNTUK MEMANFAATKAN RUANG SECARA HARMONIS ANTARA PEMANFAATAN SUMBERDAYA SECARA TERPADU UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN MELINDUNGI KELESTARIAN EKOSISTEM 5.2. PENTINGNYA PENATAAN RUANG WILAYAH LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

14 5.3. TUJUAN PENATAAN RUANG KELAUTAN NASIONAL 1.Mempersiapkan dukungan ruang bagi pengembangan kegiatan pemanfaatan SDA pesisir dan laut serta fungsi perlindungan lingkungan. 2.Mempersiapkan wilayah pesisir dan laut untuk berperan dalam perkembangan global yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional. 3.Membantu mengurangi kesenjangan perkembangan antar-bagian wilayah nasional sesuai potensi dan daya dukung lingkungan. 4.Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat marjinal di wilayah pesisir dan masyarakat pulau-pulau kecil. 5.Memperkuat akses antar bagian wilayah nasional sebagai negara kesatuan. 6.Memperkuat kesatuan wilayah nasional melalui kawasan perbatasan dengan negara lain. 7.Mempertahankan dan meningkatkan kelestarian lingkungan pesisir dan laut berfungsi lindung. 8.Memperbaiki dan merehabilitasi kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan di wilayah pesisir dan laut dan memulihkan daya-dukung dan daya tampung lingkungan setempat.

15 6. STRATEGI PEMANFAATAN RUANG LAUT NASIONAL a.STRUKTUR RUANG LAUT NASIONAL. b. PEMANFAATAN RUANG LAUT NASIONAL c. PENGEMBANGAN GUGUS PULAU-PULAU KECIL d. PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR KAWASAN

16 6.1. STRUKTUR RUANG LAUT NASIONAL. Unsur Pembentuk Struktur Ruang LautUnsur Pembentuk Struktur Ruang Laut –Pusat-pusat & Kawasan Strategis –Simpul Perhubungan Laut –Pertimbangan Perkembangan Wilayah Dan/Atau Hankamnas Kepentingan Dalam Pemanfaatan Ruang Kelautan NasionalKepentingan Dalam Pemanfaatan Ruang Kelautan Nasional –Pemanfaatan Potensi Sda Dan Jasa Lingkungan. –Pelestarian Dan Pengendalian Kerusakan Dan Penurunan Kualitas Lingkungan. –Percepatan Perkembangan Wilayah Dalam Kerangka Keseimbangan Pembangunan Nasional & Kesatuan Wilayah Nasional

17 PETA STRUKTUR RUANG KELAUTAN NASIONAL

18 PETA RENCANA PENGEMBANGAN TRANSPORTASI LAUT LINTAS UTARA  Natuna – Batam – Kalbar; Sangihe Talaud – Sulut - Halmahera LINTAS TENGAH  Bangka Belitung – Kalbar; Kaltim – Sulteng; Sulteng – Maluku – Papua LINTAS SELATAN  Sumatera – Jawa – NTB – NTT - Papua LINTAS UTARA-SELATAN  Jawa – Kalimantan; NTB & NTT – Sulawesi; NTT – Maluku & Papua

19 6.2. PEMANFAATAN RUANG LAUT NASIONAL –Arahan Kawasan Lindung Laut –Arahan Kawasan Budidaya –Arahan Kawasan Strategis Laut Nasional –Arahan Kawasan Andalan Laut

20 PETA KAWASAN LINDUNG LAUT NASIONAL

21 PETA KAWASAN ANDALAN KELAUTAN NASIONAL

22 13 (TIGA BELAS) KAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT YANG POTENSIAL UNTUK DIKERJASAMAKAN: NO. KAWASANLINGKUP WILAYAHPUSAT PENGEMBANGANPERAIRAN (LAUT/TELUK/SELAT) 1.Sumatera Bagian BaratNAD, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Lampung Padang, Sabang, Bengkulu, Lampung Samudera Hindia (Sabang-Semeuleu, Nias, Mentawai, Bengkulu, lampung ) 2.Selat Karimata-Laut Cina Selatan Kalbar, Kep. Riau, Bangka Belitung, Lampung Batam, Pontianak, Pangkal Pinang Batam, Natuna, Babel, Ketapang 3.Selat Makassar-Laut Sulawesi Kaltim, Kalsel, Sulut, Sulteng, Sulsel Balikpapan, MakassarPulau Laut, Tarakan-Nunukan Bontang-Mahakam, Tel Palu Barat, Sulsel 4.Jawa Bagian SelatanBanten, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali DenpasarBanten, Cilacap, Pangandaran, Malang Selatan, Selat Bali 5.Bali – Nusa TenggaraBali, NTT, NTBDenpasar, Mataram, KupangBali, Lombok, Sawu-Sumba 6.Teluk Tolo-Kepulauan Sula-Laut Banda Sultra, Maluku Utara, MalukuKendariTeluk Tolo, Laut Maluku, Laut Banda (Kep. Banggai, Kep. Sula, Pulau Buru) 7.Teluk BoneSultra, SulselMakassar, KendariTeluk Bone, P. Buton, P.Muna Kep.Tukang Besi, Kep.Bonerate 8.Teluk TominiSulut, Sulteng, SultraMenado, GorontaloTeluk Tomini, Kep Togean, Laut Sulawesi 9.Laut SulawesiSulut, Maluku UtaraMenado, TernateLaut Sulawesi, Laut Maluku 10.Laut Banda-Laut Arafura MalukuAmbon, Tual, SaumlakiLaut Banda, Kep Tanimbar Kep Kai, Kep Aru 11.Papua UtaraPapuaJayapura, BiakTel. Cenderawasih dsk., Samudera Pasifik 12.Halmahera-Kepala Burung-Teluk Bintuni Maluku Utara, PapuaTernate, SorongP. Halmehara dsk., Raja Ampat Teluk Bintuni 13.Papua SelatanPapua, MalukuMerauke, TimikaLaut Aru, Laut Arafura

23

24 6.3. PENGEMBANGAN GUGUS PULAU-PULAU KECIL  Mengelompokkan pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah NKRI berdasarkan lokasi geografis dan kondisi fisik, sosial, ekonomi, budaya, politik dan keamanan.  Menetapkan pulau-pulau kecil yang berpotensi tinggi sebagai kawasan prioritas dengan dukungan sarana dan prasarana wilayah.  Pengembangan kerjasama terpadu antar kawasan perairan, baik antar sektor ataupun antar daerah. Kerjasama menyangkut penyediaan sarana prasarana, pengaturan kegiatan di kawasan pulau-pulau kecil.  Meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju pulau-pulau kecil dengan cara peningkatan peran sarana dan prasarana perhubungan

25 a.

26 b. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL DALAM MENOPANG PEMBANGUNAN NASIONAL Konservasi: Taman Nasional Laut, Taman Wisata Alam,Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa Budidaya Laut (mariculture) Industri perikanan tangkap terpadu Industri bioteknologi Pariwisata Bahari Pertanian dan Peternakan Industri ramah lingkungan Pendidikan dan Penelitian  Prioritas pada Pulau-pulau Kecil terluar

27 c. STRATEGI PENDAYAGUNAAN PPK Menyusun basis data bio-fisik, sosekbud, dan kelembagaan 92 pulau terluarMenyusun basis data bio-fisik, sosekbud, dan kelembagaan 92 pulau terluar Menyusun rencana tata ruang, development plan dan investment planMenyusun rencana tata ruang, development plan dan investment plan Membuat Peraturan Pengelolaan khusus untuk pulau terluarMembuat Peraturan Pengelolaan khusus untuk pulau terluar Membangun infrastruktur dasar dan fasilitas pelayanan publikMembangun infrastruktur dasar dan fasilitas pelayanan publik Dengan dana APBN/APBD, swasta, atau kombinasi keduanya mengembangkan 8 program pembangunan ekonomi sesuai dengan karakteristik masing-masing pulau atau gugusan pulauDengan dana APBN/APBD, swasta, atau kombinasi keduanya mengembangkan 8 program pembangunan ekonomi sesuai dengan karakteristik masing-masing pulau atau gugusan pulau

28  Perlu Pengembangan SDI (Small Island Development Index) yang Berbasis : Resources Based Economics Regional Economics Walfare Economics Sustainability  Melakukan sosialisasi perlunya pengamanan pulau- pulau kecil terluar kepada semua pihak terkait Sambungan...

29 d. KEGIATAN-KEGIATAN DI PULAU-PULAU KECIL 1. Konservasi 2. Budidaya Laut (Mariculture) 3. Kepariwisataan 4. Usaha Penengkapan dan Industri Perikanan Secara Lestari 5. Pertanian Organik dan Peternakan Skala rumah Tangga 6. Industri Teknologi Tinggi Non Ekstraktif 7. Pendidikan dan Pelatihan 8. Industri Manufaktur dan Pengolahan Sepanjang Tidak Merusak Ekosistem dan Daya dukung Lingkungan

30 6.4. PENGEMBANGAN KERJASAMA 6.4. PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR KAWASAN  Pengembangan kerjasama antar kawasan dibutuhkan untuk mengelola kawasan dengan karakteristik yang spesifik dan melibatkan antar sektor dan antar wilayah (propinsi/kabupaten).  Kerja sama antar kawasan diperlukan karena besarnya potensi yang dapat dimanfaatkan serta menyangkut kewenangan lintas kabupaten atau lintas propinsi.

31 a. BENTUK KERJASAMA ANTAR KAWASAN  Kerjasama Antar Daerah, meliputi kebijakan, pengaturan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kerjasama ekonomi  Membentuk suatu Badan Pengelola bersama dalam rangka memanfaatkan potensi kelautan secara optimal dan lestari.  Koordinasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung  Pengembangan Jaringan Investasi dan Informasi Usaha di bidang kelautan dan perikanan  Pengembangan Kemitraan Usaha  Penyerasian kewenangan Pengelolaan wilayah

32 KAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT SUMATERA BAGIAN BARAT Lingkup WilayahNAD, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Lampung Pusat PengembanganSabang, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung Sub Pusat Pengembangan Meulaboh, Sinabang, Sibolga, Nias, Padang Pariaman, Painan, Muara Siberut, Kep. Mentawai, Arga Makmur, Liwa, Tapak Tuan, Air Bangis INDIKASI KEGIATAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR KAWASAN INDIKASI KEGIATAN KOMODITI/ PRODUK PUSAT KEGIATAN POLA KERJASAMA Pengembangan Penangkapan Ikan 1.Ikan Pelagis Besar, 2.Ikan Pelagis Kecil 1.Sibolga 2.Padang 3.Sabang 4.Nias 5.Pd. Pariaman Pembentukan Badan Usaha Bersama Pengembangan Pembudidayaan Ikan 1.Budidaya Ikan, 2.Budidaya Rumput Laut 1.Sinabang 2.Sibolga 3.Air Bangis 4.Pd. Pariaman 5.Kep. Mentawai 6.Painan 7.Argamakmur 8.Liwa 9.Bd. Lampung Pembentukan keterkaitan hulu hilir produk perikanan Pengembangan Atraksi Wisata Bahari 1.Wisata Petualangan Laut (Diving, Snorkling) 2.Wisata Suaka Alam Laut 3.Wisata Pantai 4.Wisata Alam 1.Kepulauan Nias 2.Kepulauan Mentawai 3.Muara Siberut 4.Pulau Enggano 5.Krakatau Pembentukan keterkaitan antar atraksi wisata Pengembangan Industri Pelayaran dan Pengangkutan 1.Internasional 2.Nasional 1.Teluk Bayur 2.Panjang Pembentukan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan (perkotaan) dan atau pasar

33 KAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT SELAT KARIMATA – LAUT CINA SELATAN Lingkup WilayahKalbar, Kep. Riau, Bangka - Belitung Pusat PengembanganPontianak, Batam, Pangkal Pinang Sub Pusat Pengembangan Pemangkat, Mempawah, Singkawang, Ketapang, Natuna, Tarempa, Tanjung Pinang, Tj. Balai Karimun, Tembilahan, Kuala Tungkal, Muara Sabak, Palembang, Sungai Liat, Tj. Pandan INDIKASI KEGIATAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR KAWASAN INDIKASI KEGIATAN KOMODITI/ PRODUK PUSAT KEGIATAN POLA KERJASAMA Pengembangan Penangkapan Ikan 1.Ikan Pelagis Besar, 2.Ikan Pelagis Kecil 3.Ikan Demersal 1.Pemangkat 2.Tj. Pandan 3.Ketapang 4.Tarempa 5.Teluk Batang 6.Sungai Liat Pembentukan Badan Usaha Bersama Pengembangan Pembudidayaan Ikan 1.Budidaya Ikan, 2.Budidaya Kerang, 3.Budidaya Rumput Laut 1.Pangkal Pinang 2.Tj. Pandan 3.Sungai Liat 4.Tj. Pinang 5.Muara Sabak 6.Kuala Tungkal 7.Tembilahan Pembentukan keterkaitan hulu hilir produk perikanan Pengembangan Atraksi Wisata Bahari 1.Wisata Petualangan Laut (Diving, Snorkling) 2.Wisata Suaka Alam Laut 3.Wisata Pantai 1.Pontianak 2.Batam 3.Pangkal Pinang 4.Tj. Pandan 5.Natuna Pembentukan keterkaitan antar atraksi wisata Pengembangan Industri Pelayaran dan Pengangkutan 1.Internasional 2.Nasional 3.Regional 1.Pontianak 2.Batam 3.Palembang Pembentukan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan (perkotaan) dan atau pasar

34 KAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT SELAT MAKASSAR – LAUT SULAWESI Lingkup WilayahKaltim, Kalsel, Sulut, Sulteng, Sulsel Pusat PengembanganBalikpapan, Makassar Sub Pusat Pengembangan Tarakan, Tj. Redeb, Bontang, Samarinda, Muara Jawa, Batulicin, Kotabaru, Banjarmasin, Barru, Pare-Pare, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Buol INDIKASI KEGIATAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR KAWASAN INDIKASI KEGIATAN KOMODITI/ PRODUK PUSAT KEGIATAN POLA KERJASAMA Pengembangan Penangkapan Ikan 1.Ikan Pelagis Besar, 2.Ikan Pelagis Kecil 3.Ikan Demersal 4.Ikan Lainnya 1.Banjarmasin 2.Tarakan Pembentukan Badan Usaha Bersama Pengembangan Pembudidayaan Ikan 1.Budidaya Ikan, 2.Budidaya Rumput Laut 1.Kotabaru 2.Muarajawa 3.Bontang 4.Makassar 5.Barru 6.Pare-Pare 7.Toli-Toli 8.Mamuju Pembentukan keterkaitan hulu hilir produk perikanan Pengembangan Atraksi Wisata Bahari 1.Wisata Petualangan Laut (Diving, Snorkling) 2.Wisata Suaka Alam Laut 3.Wisata Cagar Alam 4.Wisata Pantai 1.Pulau Derawan (Tj. Redeb) 2.Balikpapan 3.Kep. Kapoposang 4.Pare-Pare Pembentukan keterkaitan antar atraksi wisata Pengembangan Industri Pelayaran dan Pengangkutan 1.Internasional 2.Nasional 3.Regional 1.Makassar 2.Balikpapan 3.Banjarmasin 4.Samarinda Pembentukan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan (perkotaan) dan atau pasar

35 INDIKASI KEGIATAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR KAWASAN INDIKASI KEGIATAN KOMODITI/ PRODUK PUSAT KEGIATAN POLA KERJASAMA Pengembangan Penangkapan Ikan 1.Ikan Pelagis Besar, 2.Ikan Pelagis Kecil 3.Ikan Demersal 4.Ikan Lainnya 1.Gorontalo 2.Poso Pembentukan Badan Usaha Bersama Pengembangan Pembudidayaan Ikan 1.Budidaya Ikan, 2.Budidaya Kerang, 3.Budidaya Mutiara 1.Banggai 2.Palu 3.Poso 4.Tilamuta 5.Togean 6.Gorontalo 7.Kotamobagu 8.Bitung Pembentukan keterkaitan hulu hilir produk perikanan Pengembangan Atraksi Wisata Bahari 1.Wisata Petualangan Laut (Diving, Snorkling) 2.Wisata Suaka Alam Laut 3.Wisata Pantai 1.Menado (Bunaken) 2.Bitung 3.Togean 4.Kep. Banggai Pembentukan keterkaitan antar atraksi wisata Pengembangan Industri Pelayaran dan Pengangkutan 1.Internasional 2.Nasional 3.Regional 1.Bitung 2.Gorontalo 3.Menado 4.Luwuk Pembentukan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan (perkotaan) dan atau pasar KAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT T E L U K T O M I N I Lingkup WilayahSulut, Sulteng, Sultra, Gorontalo Pusat PengembanganMenado, Gorontalo Sub Pusat Pengembangan Bitung, Kotamobagu, Tilamuta, Palu, Poso, Togean, Luwuk, Banggai

36 NO. SEKTOR/SUB SEKTOR INDIKASI KEGIATAN KEGIATAN USAHA TERKAIT POLA KERJASAMA ARAHAN PUSAT KEGIATAN JENIS KEGIATANARAHAN KEGIATAN 1.Perikanan a.Perikanan TangkapPengembangan Penangkapan Ikan Penyediaan Armada Penangkapan Ikan (Orientasi Perairan Nusantara dan ZEEI) 1.Industri Perikanan 2.Industri Pelayaran dan Pengangkutan 3.Industri Perbaikan dan Pemeliharaan Kapal 4.Hotel dan Restoran Pembentukan Badan Usaha Bersama Pelabuhan Perikanan b. Perikanan BudidayaPengembangan Pembudidayaan Ikan Peningkatan mutu dan keragaman komiditi yang dibudidayakan 1.Industri Perikanan 2.Industri Pelayaran dan Pengangkutan 3.Hotel dan Restoran Pembentukan keterkaitan hulu hilir produk perikanan Pusat Pengembangan Kawasan 2.PariwisataPengembangan Atraksi Wisata Pengembangan paket wisata berdasarkan atraksi-atraksi wisata unggulan (potensial) dalam suatu kawasan 1.Jasa Pendukung Wisata 2.Industri Pelayaran 3.Hotel dan Restoran 4.Industri Rumah Tangga (Kerajinan) Pembentukan keterkaitan antar atraksi wisata Daerah Tujuan Wisata 3.PerhubunganPengembangan Industri Pelayaran dan Pengangkutan Peningkatan rute pelayaran menuju pusat-pusat kegiatan atau pasar potensial 1.Jasa Pendukung Pelabuhan 2.Perdagangan dan Jasa Pembentukan keterkaitan antar pusat- pusat kegiatan (perkotaan) Pelabuhan Primer dan atau Pelabuhan Sekunder POLA KERJASAMA MENURUT INDIKASI KEGIATAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR KAWASAN DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT, PESISIR & PULAU-PULAU KECIL

37 SEKTOR DAN SUB SEKTOR KOMODITAS (PRODUK/JASA) KEGIATAN USAHA PEMASARAN ORIENTASI PEMASARAN PELUANG PASAR 1.Perikanan a. Perikanan Tangkap  Ikan Pelagis Besar  Ikan Pelagis Kecil  Ikan Demersal  Udang dan Crustacae  Penangkapan Ikan (Armada Penangkapan Ikan)  Industri Pengolahan Ikan Modern (Pembekuan, Pengalengan)  Industri Pengolahan Ikan Tradisional (Penggaraman, Pengasapan, Pemindangan, Pengeringan)  Domestik (Nasional, Regional, Lokal)  Eksport (Asia, Eropa)  Sedang  Tinggi b. Perikanan Budidaya Tambak  Udang Windu  Ikan Bandeng  Budidaya Tambak Udang Windu (Intensif, Semi Intensif)  Budidaya Tambak Ikan Bandeng (Intensif, Semi Intensif)  Industri Pengolahan Udang Windu (Pembekuan, Pengalengan)  Budidaya Benih Udang dan Ikan  Eksport (Asia, Eropa, Amerika)  Domestik (Nasional, Regional, Lokal)  Sedang  Tinggi c. Budidaya Laut  Rumput Laut  Ikan Kerapu, Betutu  Budidaya Rumput Laut  Budidaya Laut Keramba Jaring Apung  Industri Pengolahan Rumput Laut  Industri Industri Pengolahan Ikan (Pembekuan)  Eksport (Asia, Eropa, Amerika)  Domestik (Nasional, Regional, Lokal)  Sedang  Tinggi PELUANG INVESTASI PADA SEKTOR PERIKANAN

38 PELUANG INVESTASI PADA SEKTOR INDUSTRI MARITIM, PARIWISATA DAN PERHUBUNGAN SEKTOR DAN SUB SEKTOR KOMODITAS (PRODUK/JASA) KEGIATAN USAHA PEMASARAN ORIENTASI PEMASARAN PELUANG PASAR 2.Industri Maritim  Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal  Domestik (Lokal)  Sedang  Tinggi 3.Pariwisata a. Pariwisata Alam (Ekowisata)  Wisata Petualangan Laut (Diving, Snorkling)  Wisata Suaka Alam Laut  Wisata Cagar Alam Laut  Wisata Taman Laut  Wisata Petualangan Laut (Diving, Snorkling)  Wisata Suaka Alam Laut  Wisata Cagar Alam Laut  Wisata Taman Laut  Jasa pendukung pariwisata (hotel, restoran, kapal wisata dan peralatan pendukungnya, biro wisata)  Wisatawan Mancanegara  Wisatawan Nusantara  Sedang  Tinggi b. Pariwisata Bahari (Pantai)  Wisata Pantai  Wisata Alam  Wisata Pantai  Wisata Alam  Jasa pendukung pariwisata (atraksi/hiburan, perahu wisata, dan jasa pendukungnya lainnya)  Wisatawan Nusantara  Sedang  Tinggi 4.Perhubungan (Pengangkutan)  Jasa Pengangkutan Penumpang Orang dan Barang  Jasa Ekspedisi  Industri Pergudangan  Jasa Pengangkutan Penumpang Orang dan Barang  Jasa Ekspedisi  Industri Pergudangan  Internasional  Domestik (Nasional, Regional, Lokal)  Sedang  Tinggi

39 7. UPAYA PENINGKATAN PENATAAN RUANG WILAYAH LAUT, PESISIR DAN PPK  Penyusunan Peraturan dan Kebijakan Perundang-undangan yg Mendukung Terwujudnya Konsep Penataan Ruang Laut  Sinkronisasi Tata Ruang Daratan dan Lautan shg Ada Penyelarasan dan Tidak Tumpang Tindih  Penataan Ruang Kawasan-kawasan Strategis  Pengembangan Metode dan Pendekatan Penataan Ruang Laut  Pembinaan dan Sosialisasi Penataan Ruang Laut, Pesisir dan PPK  Seminar dan Diskusi dengan Stakeholders

40 8. INSTRUMEN DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL WILAYAH PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL YANG TELAH / SEDANG DIPERSIAPKAN  Pedum Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  RUU Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (dalam proses)  Kepmen No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Pulau – pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat  Pedoman Umum Investasi Pulau – pulau Kecil (dalam proses)  RUU Pengelolaan Pesisir  Keppres tentang Pengelolaan Pulau – pulau Kecil di Wilayah Terluar dan Perbatasan (dalam proses)

41 9. PENUTUP  Hakekat Tata Ruang adalah KESEPAKATAN. Perlu disepakati rencana tata ruang yang terpadu di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota atau kawasan/pulau sebagai wujud pelaksanaan rencana tata ruang.  Diperlukan dukungan peraturan perundangan yang akan melegalisasi tata ruang  Diperlukan dukungan antarsektor dan antarwilayah dalam mewujudkan keserasian antar kegiatan di wilayah perairan.  Diperlukan peningkatan peran serta masyarakat, swasta dan lembaga terkait terutama dalam penyediaan infrastructure, teknologi, SDM dan jaringan pemasaran.

42 Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Gedung Timor Lt. 9 Jl. Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat Phone/Fax : (021)


Download ppt "STRATEGI PEMANFAATAN RUANG LAUT NASIONAL Disampaikan Oleh: DIREKTUR JENDERAL PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DIREKTORAT JENDERAL PESISIR DAN PULAU-PULAU."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google