Issues of Government Policy: How Does it Impact on Business. Dr

Presentasi berjudul: "Issues of Government Policy: How Does it Impact on Business. Dr"— Transcript presentasi:

1 Issues of Government Policy: How Does it Impact on Business. Dr
Issues of Government Policy: How Does it Impact on Business? Dr. Dyah Mutiarin, Msi.

2 Role of Government Government Policy Maker Controlling Protection
Law enforcement

3 Social Responsibility
Role of Business Government Economic Development Job Opportunity Political economics Social Responsibility

4 Doing Business 2013

5 Indikator Doing Business

6 Indeks Persepsi Korupsi
Tahun Peringkat korupsi Jumlah negara IPK* 1998 80 85 2,0 1999 96 98 1,7 2000 90 2001 88 91 1,9 2002 102 2003 122 133 2004 146 2005 137 159 2,2 2006 130 163 2,4 2007 143 180 2,3 2008 126 2,6 Sumber; Transparansi International Indonesia 6

7

8

9 Perkembangan Indeks Governance 2004-2007

10 Perbandingan dengan Negara Lain
Meskipun ada trend peningkatan indeks governance di Indonesia dari , tetapi dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain, peningkatan tersebut belum signifikan.

11 Political stability 11

12 Government effectiveness
12

13 Quality of Regulation 13

14 Rule of law 14

15 Control of corruption 15

16 PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA KUPANG
SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) SITU (Surat Izin Tempat Usaha) KTP dan Kartu Keluarga Akta ganti nama Akta kelahiran Akta perkawinan Akta kematian

17 PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN PAMEKASAN
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Izin Pembelian Tembakau Izin Pengusahaan Gudang Tembakau Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akta-Akta Catatan Sipil (Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Kartu Keluarga, Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak) Izin Gangguan (HO) Izin Reklame Izin Trayek Izin Tontonan Izin Prinsip Sewa Gedung Serba Guna Izin Lembaga Latihan Swasta (LLS)

18 Contoh Pemetaan Pelayanan Perizinan (Kota Jogja)
Tinggi Rendah Jumlah Pemohon Besar Kolom I IMB Izin Gangguan (HO) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Akta Kelahiran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Pembuatan Jalan Masuk (In Gang) Legalisasi Akta-Akta Capil Kolom II Izin Penyambungan Saluran Air Hujan Akta Kematian Penerbitan Surat Keterangan Capil Penerbitan Duplikat/Salinan Akta Capil Izin Penelitian Bappeda Kecil Kolom III Akta Perkawinan Tanda Daftar Industri (TDI) Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) Ijin Trayek Ijin Usaha Angkutan Kolom IV Izin Sewa Alat Besar Milik Pemkot Pencatatan Pengakuan & Pengesahan Anak Izin Peruntukan Lahan (IPL) Akta Perceraian Pencatatan Pengangkatan Anak Izin Penyambungan Air Kotor Izin Penelitian Kesbanglinmas Pencatatan Ganti Nama Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Legalisasi Alih Bahasa

19 The End of Political Transition (
The End of Political Transition (?) Susilo Bambang Yudhoyono (Oct Directly elected president (serving for the second term) Personal trait: military “thinker” background, consensual, “indecisive” Political constellation: strong mandate of presidency (62% vote), “semi-parliamentary” system (political party big roles, legislative heavy, bureaucratic politics) Economic challenge: reducing budget deficit, macro economy, unemployment & poverty).

20 FAKTA KORUPSI Korupsi ada di semua level pemerintahan, dan di berbagai instansi pemerintah baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Data TI 2011 : IPK Indonesia saat ini, kendati mengalami peningkatan terbesar di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) hingga tahun 2011, masih terbilang rendah: 3,0 dari nilai maksimal 10. Target: Pada tahun 2014, ditargetkan sejumlah peningkatan yang terukur, antara lain pemerintah menargetkan 5,0 untuk IPK.

21 Why Corruption in Indonesia?
“… why Indonesia has slipped in status from roaring economic tiger to chronic underachiever. Considering the country's population of 225 million, its large consumer market and the abundance of natural resources, Indonesia ought to be a rising Asian powerhouse, mentioned in the same breath as China and India. But its economic-development policies are vague and scattershot; a devolution of political power from the central government to the provinces has created an unpredictable business environment rife with corruption, competing interests and confusing regulations.” Photo Source: 2008 KPK Annual Report; Article Source: Time, Sep. 11, 2008

22 Civil Servants’ Perception of Corruption

23 PENGARUH BURUK KORUPSI
Peneliti Indikator Temuan Dampak Mauro, 1996 Pertumbuhan pendapatan per kapita riil -0,3% sampai -1,8% Rasio investasi terhadap PDB -0,1% sampai -2,8% Tanzi & Davoodi, 1997 Rasio investasi publik terhadap PDB +0,5% Mauro, 1998 Rasio belanja pendidikan terhadap PDB -0,7% sampai -0,9% Rasio belanja kesehatan terhadap PDB -0,6% sampai -1,7% Gupta, Davoodi & Alonso-Terme, 1998 Ketimpangan pendapatan (Gini Coefficient) +0,9% sampai +2,1% Pertumbuhan pendapatan masyarakat miskin -2,0% sampai -10% Ghura, 1998 Rasio pendapatan pajak terhadap PDB -1,0% sampai -2,9% Tanzi & Davoodi, 2000 Rasio pendapatan pemerintah terhadap PDB -0,1% sampai -4,5% Gupta, Davoodi & Tiongso, 2000 Tingkat kematian bayi +1,1% sampai +2,7% per 1000 kematian bayi Tingkat putus sekolah dasar +1,4% sampai +4,8% Gupta, de Mello & Sharan, 2001 Rasio belanja militer terhadap PDB +0,32%

24 EFEK KORUPSI (Alatas, 1997) Metastatik / penyebaran
Perkomplotan / clustering effect Differential delivery effect Penghilangan potensi Transmutasi (pegawai yg jujur kehilangan integritas, kehilangan semangat) Pamer kekuasaan (demonstration effect) Derivasi kumulatif (umum kehilangan kesadaran tentang bahaya korupsi) Psikosentris (budaya semu di semua jenis jabatan) Climactic effect (biaya mahal karena korupsi) Economic effect of corruption.

25 PENGARUH KORUPSI DI INDONESIA
Korupsi menambah biaya perumusan kebijakan publik.  Displacement effect dalam anggaran publik Money politics. Rakyat gagal memperoleh manfaat dari demokratisasi Biaya transaksi dalam pelayanan publik meningkat.  Korupsi mengakibatkan EBIT (Ekonomi Biaya Tinggi). Korupsi melemahkan daya-saing, menyulitkan penerapan merit system.

26 Anti-corruption Strategies
Source: Daniel Kaufmann, 2000, “Governance and Controlling Corruption is Central for Socio-economic Development and Growth,” ICPS Roundtable. 26

27 OPEN System (Online Procedures ENhancement for Civil Applications)