Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

APOTEK DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG. DASAR HUKUM: • Undang-undang Obat Keras (St 1937 No. 541). • Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "APOTEK DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG. DASAR HUKUM: • Undang-undang Obat Keras (St 1937 No. 541). • Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika."— Transcript presentasi:

1 APOTEK DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG

2 DASAR HUKUM: • Undang-undang Obat Keras (St 1937 No. 541). • Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. • Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. • Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. • Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. • Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. • Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. • Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. • Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi,Izin Praktik,dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. • Keputusan Menteri Kesehatan No. 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. • Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan.

3 K ETENTUAN U MUM : Apotik merupakan suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran Sediaan Farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian

4 Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker mereka yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi/Ahli Madya Farmasi/Analis Farmasi/Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker

5 Setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi yang dikeluarkan oleh Menteri yaitu STRA bagi Apoteker (melalui KFN) dan STRTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian (melalui Dinas Kesehatan Propinsi) Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

6 PERSYARATAN SIA Syarat mendapatkan Surat Izin Apotik berdasarkan Kepmenkes RI No: 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Permenkes RI No: 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin apotik

7 Berdasarkan Peraturan Daerah No: 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan pasal 91 menyatakan bahwa Izin Apotik (SIA) berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan jangka waktu berlakunya Surat Tanda Registrasi (STR) Berdasar hal tersebut diperintahkan kepada Apotik yang belum memperbaharui SIA untuk mengajukan pembaharuan SIA

8 CHECK LIST PERMOHONAN SURAT IJIN APOTEK ( SIA ) SIA BARU 1Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab.Semarang dari calon APA ( FORM APT-1) 2Foto Copy SuratTanda Registrasi Apoteker (STRA) calon APA 3Foto Copy Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) calon APA 4Foto Copy Ijazah Apoteker 5Foto Copy sertifikat Uji Kompetensi dari calon APA 6Foto Copy Kartu Tanda Penduduk calon APA 7Surat pernyataan bermaterai bertempat tinggal secara nyata se-wilayah dengan calon apotek (mengetahui PC IAI) 8Denah bangunan, denah lokasi apotek, dan denah apotek terhadap apotek lain. 9 Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik / sewa / kontrak, dilampirkan FC Sertifikat tanah / bangunan 10Daftar Asisten Apoteker dengan mencantumkan nama, alamat, tanggal kelulusan, dan SIK (dilampiri FC Ijazah dan SIK) 11Daftar alat perlengkapan apotek 12Daftar Kepustakaan wajib apotek 13 Surat pernyataan bermaterai dari APA bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi APA di apotek lain 14 Asli dan Foto Copy surat ijin atasan bagi pemohon Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, dan Pegawai Instansi Pemerintah lainnya 15Foto Copy akte perjanjian kerjasama antara calon APA dengan PSA. (dilegalisir) 16 Surat pernyataan bermaterai Pemilik Sarana Apotek tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang farmasi 17 Surat keterangan sehat dari dokter bahwa pemohon memenuhi syarat-syarat fisik dan mental untuk melaksakan tugasnya sebagai apoteker 18Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

9 PERGANTIAN APA (PEMILIK DAN LOKASI TETAP) 1Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab.Semarang dari calon APA (FORM APT-1) 2Foto Copy SuratTanda Registrasi Apoteker (STRA) calon APA 3Foto Copy Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) calon APA 4Foto Copy Ijazah Apoteker 5Foto Copy sertifikat Uji Kompetensi dari calon APA 6Foto Copy Kartu Tanda Penduduk calon APA 7Surat pernyataan bermaterai bertempat tinggal secara nyata se-wilayah dengan calon apotek 8 Surat pernyataan bermaterai dari APA bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi APA di apotek lain 9 Asli dan Foto Copy surat ijin atasan bagi pemohon PNS, TNI dan Pegawai Instansi Pemerintah lainnya (bermaterai) 10Surat pengunduran diri dari APA lama 11Surat pernyataan bermaterai dari APA lama tidak keberatan digantikan dengan APA baru 12Foto Copy akte perjanjian kerjasama antara calon APA dengan PSA. (dilegalisir) 13 Surat keterangan sehat dari dokter bahwa pemohon memenuhi syarat-syarat fisik dan mental untuk melaksakan tugasnya sebagai apoteker 14Foto Copy SIA lama Setelah SIA Baru keluar APA menyerahkan : - Berita Acara Serah Terima Peralihan Tanggung Jawab Pelayanan Kefarmasian dari APA lama ke APA baru rangkap 4 (Form APT-10) - SIA lama

10 1Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab.Semarang dari calon APA 2Foto Copy SuratTanda Registrasi Apoteker (STRA) calon APA 3Foto Copy Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) calon APA 4Foto Copy akte perjanjian kerjasama antara calon APA dengan PSA. (dilegalisir) 5 Surat pernyataan bermaterai Pemilik Sarana Apotek tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang farmasi 6 Surat pernyataan bermaterai dari PSA lama tidak keberatan digantikan dengan PSA baru. 7 Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik / sewa / kontrak / jual beli, dilampirkan FC Sertifikat tanah / bangunan. 8Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 9FC SIA lama Setelah SIA Baru keluar APA menyerahkan : - SIA lama CHECK LIST PERMOHONAN SURAT IJIN APOTEK ( SIA ) PERGANTIAN PSA (APA DAN LOKASI TETAP)

11 1Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab.Semarang dari calon APA 2Foto Copy SuratTanda Registrasi Apoteker (STRA) calon APA 3Foto Copy Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) calon APA 4Foto Copy Ijazah Apoteker 5Foto Copy sertifikat Uji Kompetensi dari calon APA 6Foto Copy Kartu Tanda Penduduk calon APA 7 Surat pernyataan bermaterai bertempat tinggal secara nyata se-wilayah dengan calon apotek (mengetahui PC IAI) 8Denah bangunan, denah lokasi apotek, dan denah apotek terhadap apotek lain. 9 Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik / sewa / kontrak, dilampirkan FC Sertifikat tanah / bangunan 10Daftar alat perlengkapan apotek 11 Surat pernyataan bermaterai dari APA bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi APA di apotek lain 12Foto Copy akte perjanjian kerjasama antara calon APA dengan PSA. (dilegalisir) 13Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) CHECK LIST PERMOHONAN SURAT IJIN APOTEK ( SIA ) PINDAH LOKASI

12 A LUR P ERIJINAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN BERKAS PEMOHON DITELITI PETUGAS BERKAS LENGKAP DILENGKAPI TINJAUAN LOKASI APOTEK MEMENUHI SYARAT SYARAT TERPENUHI PENERBITAN SIA TIDAK MEMENUHI SYARAT BERKAS TIDAK LENGKAP

13 T ERIMA KASIH


Download ppt "APOTEK DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG. DASAR HUKUM: • Undang-undang Obat Keras (St 1937 No. 541). • Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google