Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1. SOP merupakan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1. SOP merupakan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola."— Transcript presentasi:

1 1

2 SOP merupakan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 2

3 1.kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID; 2.kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan; 3.kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID dalam hal terdapat lebih dari satu PPID; 4.kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID yang bertanggung jawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik; 5.standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan keberatan di lingkungan internal Badan Publik; dan 6.tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan Informasi Publik. SOP sekurang-kurangnya memuat: 3

4 Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik: a.menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan b.membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. 4 Pasal 13 Ayat 1, UU KIP

5 5 adalah pejabat yg bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. PPID

6 6 1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja, yang meliputi : - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; - Informasi yang wajib tersedia setiap saat; - Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik. 2. Mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing2 unit/satuan kerja sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam sebulan. 3. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik yang dapat diakses oleh publik. 4. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan. Tanggung jawab PPID :

7 7 Kewajiban Uji Konsekuensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang. Pasal 19, UU KIP

8 8 adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan. Atasan PPID

9 9 (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik. (2) Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui: a. pengumuman Informasi Publik; dan b. penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan.

10 10 JENIS INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN DAN DISEDIAKAN • Informasi yang Wajib Diumumkan secara Berkala • Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta • Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

11 11 Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

12 Hak Pemohon Informasi (1)Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang­-Undang ini. (2)Setiap Orang berhak: a.melihat dan mengetahui Informasi Publik; b.menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c.mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang­Undang ini; dan/atau d.menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang­undangan. (3)Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. (4)Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang­ Undang ini. (Pasal 4 UU KIP) 12

13 …. LANJUT 13

14 14

15 15 No. Register * FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI (RANGKAP DUA) No. Register* : ……………………………………………… Nama: ……………………………………………………………………………………………………….. Alamat: ……………………………………………………………………………………………………….. Nomor Telp / ……………………………………………………………………………………………………….. Rincian Informasi yg Dibutuhkan : ……………………………………………………………………………………………………….. Alasan /Tujuan Penggunaan Informasi: ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… Cara Memperoleh Informasi**: 1.  Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat 2.  Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy) Cara Mendapatkan Salinan Informasi*** : 1.  Mengambil langsung 2.  Kurir 3.  Pos 4.  Faksimili 5.  Surabaya, ……………………… Petugas Pelayanan Informasi Pemohon Informasi (Penerima Permohonan) (……………………….) (………………………..) NIP. …………………….

16 16 Hak-hak Pemohon Infornasi Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008 I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat : Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang­Undang, (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau tidak didokumentasikan. II. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Peraturan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan Peraturan Pimpinan Badan Publik) ……………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. III. Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan Pemberitahuan Tertulis atas diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja. PASTIKAN ANDA MENDAPATKAN TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap. IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan kebaratan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan tertulis yang diajukan oleh Pemohon Informasi diterima. V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon Informasi Publik. 16

17 17 PEMBERITAHUAN TERTULIS Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal …… bulan …… tahun …… dengan nomor register* ………… ……………………………, Kami menyampaikan kepada Saudara: Nama: ………………………………………………………………………………….. Alamat: ………………………………………………………………………………….. Nomor Telepon/ ………………………………………………………………………………….. Pemberitahuan sebagai berikut : ………………………………………………………………………………….. A.Informasi Dapat Diberikan B. Informasi tidak dapat diberikan karena **  Informasi yang diminta belum dikuasai  Informasi yang diminta belum didokumentasikan Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangkan waktu ……………….. ***** Surabaya, ………………………………….. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) (……………………………….) NIP…………….. NoHal Terkait Informasi PublikKeterangan 1Penguasaan Informasi Publik**  Kami  Badan Publik Lain, yaitu ……………… 2Bentuk Fisik yang Tersedia**  Softcopy/salinan elektronik  Hardcopy/salinan tertulis 3Biaya yang DibutuhkanI***  Penyalinan Rp ( lembar)  Pengiriman Rp …  Lain-lain Rp Jumlah Rp Waktu Pemenuhan****……. Hari 5 Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon **** ………………………………………………………….

18 18 SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI No. Pendaftaran* : ……………………………. Nama: Alamat: Kec. ………….. Kab. …………… Nomor Telp / Rincian Informasi yg Dibutuhkan : PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah : INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Pengecualian Informasi yang: Pasal 17 huruf UU KIP ** didasarkan alasan Pasal Undang-Undang *** Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut: Dengan demikian menyatakan bahwa: PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini. Surabaya, …………………… **** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ( ________________ ) NIP.

19 19 Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: a.penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; b.tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c.tidak ditanggapinya permintaan informasi; d.permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e.tidak dipenuhinya permintaan informasi; f.pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g.penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang­Undang ini. (UU 14 Th 2008 Pasal 35)

20 20 Tanggapan Atas Keberatan (1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan. (2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a.Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan; b. Nomor surat tanggapan atas keberatan; c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan; d.Perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan e. Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d. (3)PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut. Pasal 34 PERKI 1 Tahun 2010

21 21 FORM KEBERATAN (RANGKAP DUA) PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN Nomor Registrasi Keberatan : ……………………………………… …………………… Nomor Permohonan Informasi: ………………………………………………………… …… Alasan Permohonan Informasi : ………………………………………………………… …………………… Identitas Pemohon Nama: ………………………………….…… Alamat: ……………………………………………………………..……………………………………... ………………………………………………………… …………………… No Telpon/ ……………………………………………………… Pekerjaan: …………………………..………… Identitas Kuasa Pemohon Nama: …………………………………… Alamat: ……………………… No Telpon/ …………………………………… B. ALASAN KEBERATAN a. Permohonan Informasi ditolak b. Informasi berkala tidak disediakan c. Permintaan informasi tidak ditanggapi d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta f. Permintaan informasi tidak dipenuhi g. Biaya yang dikenakan tidak wajar h. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu) (Diisi kronologis singkat pengajuan keberatan) D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih. Surabaya, …………………….. Petugas Pelayanan InformasiPengaju Keberatan (Penerima Keberatan) ( ………………… ) ( ………………… )

22 22


Download ppt "1. SOP merupakan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google