Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh: Istiatun Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh: Istiatun Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta."— Transcript presentasi:

1 Oleh: Istiatun Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta

2  Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik  Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia  Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik  Pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi

3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang diberlakukan sejak 1 Mei 2010 merupakan penjabaran konkret dari amanat konstitusi itu. “Sejak itu hak warga negara untuk mengakses informasi publik dijamin oleh Undang-Undang,”

4  Hak atas informasi adalah HAM dunia pasal 19  “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” (pasal 28 F UUD 1945)

5 a. Hak warga negara Untuk Memperoleh informasi publik b. Mendorong partisipasi c. Peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan. d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. e. Mengetahui alasan kebijakan publik. f. Mengembangkan ilmu pengetahuan. g. Meningkatkan pengelolaan informasi pada badan publik.

6

7 1. Terbuka dan dapat diakses setiap pengguna 2. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. 3. Informasi diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana

8 8  Fungsi & tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara;  Memanfaatkan anggaran negara (APBN/APBD) sebagian atau seluruhnya;  Memperoleh sumbangan dari masyarakat;  Memperoleh sumbangan dari luar negeri.

9

10 UU 14/2008 : (1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik: a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

11 Psl 13 PP 61/2010 (1) PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi. (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan. Psl 8 Permendagri 35/2010 ttg PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH (1) PPID di lingkungan Kementerian Dalam Negeri bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. (2)PPID di lingkungan Pemerintahan Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (3)PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. (4)PPID di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Komponen dan/atau Pejabat Fungsional. (5)PPID di lingkungan Pemerintahan Provinsi dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional. (6)PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.

12  Penyimpanan  Pendokumentasian  Penyedia pelayananaan Informasi Publik

13 Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan denganpenyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelengga-raan badan publik lainnyayang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

14 1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik yang dikuasai pada setiap unit/satuan kerja 2. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan atau permohonan 3. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul 4. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik 5. Menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya 6. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan atau petugas informasi

15 1. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi 2. Memutuskan suatu informasi dpt diakses publik atau tidak 3. Menolak informasi publik secara tertulis apabila informasi yg dimohon termasuk yang dikecualikan 4. Menugaskan pejabat dibawahnya utk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala se-kurang2nya sekali sebulan

16

17 1. Informasi ttg Badan Publik 2. Ringkasan informasi ttg program/kegiatan yg sedang dijalankan; 3. Ringkasan informasi ttg kinerja; 4. Ringkasan laporan keuangan; 5. Ringkasan laporan akses Informasi Publik; 6. Informasi yg dikeluarkan ttg peraturan /kebijakan yg berdampak pada publik; 7. Informasi ttg hak dan tata cara memperoleh informasi; 8. Informasi ttg tata cara pengaduan; 17

18 1. Informasi ttg bencana alam; 2. Informasi ttg keadaan bencana non alam; 3. Informasi ttg bencana sosial; 4. Informasi ttg jenis, persebaran dan daerah yg mempunyai sumber penyakit yg berpotensi menular; 5. Informasi ttg racun pada bahan makanan yg dikonsumsi oleh masyarakat; 6. Informasi ttg rencana gangguan thd utilitas publik; 18

19 a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. Informasi ttg peraturan/kebijakan Badan Publik dan pertimbangannya; c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. Informasi ttg organisasi, administrasi, personil, kepegawaian, dan keuangan; e. Rencana kerja Badan Publik; f. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga beserta dokumen pendukungnya; g. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; h. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau i. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang­Undang ini. 19

20  Setiap Badan Publik wajib membuka akses informasi publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yg dikecualikan 20

21 1. PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik sbg informasi dikecualikan; 2. PPID wajib menyebutkan ketentuan yg secara jelas dan tegas UU yg diacu; 3. Alasan harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dlm surat pemberitahuan; 4. Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan pengecualian selain yg diatur dlm pasal 17 UU No. 14/2008; 5. PPID wajib menghitamkan /mengaburkan materi informasi yg dikecualikan; 6. PPID tdk dapat menjadikan pengecualian sbg-an informasi sbg alasan utk mengecualikan akses publik mthd seluruh informasi; 7. Dalam menghitamkan/mengaburkan informasi PPID wajib memberikan alasan. 21

22

23


Download ppt "Oleh: Istiatun Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google