Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MEKANISME IJIN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MEKANISME IJIN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN."— Transcript presentasi:

1 MEKANISME IJIN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2013

2 Kebijakan Pendidikan(1)  UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 17 Tahun Diganti dengan PP No. 4 Tahun  PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen  Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  Kepmendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi  Keputusan Dirjen Dikti 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Program Studi  Keputusan Dirjen Dikti 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi

3 Kebijakan Pendidikan(2)  PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (8 standar yaitu isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan

4 PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI Pasal 62 UU No. 20/2003 PP Nomor 66 Tahun 2010 Pasal 182 (1) Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya (9a) Izin pendirian perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan oleh Menteri atas usul pengurus atau nama lain yang sejenis dari badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5 Bentuk Perguruan Tinggi UniversitasInstitut Sekolah Tinggi PoliteknikAkademi Akademi Komunitas

6 Dokumen persyaratan pendirian PTS (1)  Akta Notaris pendirian yayasan  SK Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan yayasan  Sertifikat hak atas tanah atas nama yayasan atau perjanjian sewa menyewa yang dibuat di hadapan Notaris dengan jangka waktu minimal menggunakan hak opsi.  Surat pernyataan bahwa yayasan sedang tidak berada dalam sengketa  Studi kelayakan institusi sesuai dengan SK Mendiknas No. 234/U/2000

7 Dokumen persyaratan pendirian PTS (2)  Laporan keuangan yayasan selama 3 tahun terakhir  Estimasi arus kas calon PTS selama 5 tahun ke depan  Berita acara dan daftar hadir pengurus yayasan yang menyatakan bahwa yayasan bersedia untuk menanggung biaya operasional perguruan tinggi selama 5 tahun pertama  Bukti kepemilikan dana yayasan.  Rencana strategis/ RIP

8 Dokumen persyaratan perubahan bentuk PTS (1)  Telah meluluskan 5 angkatan  SK Pendirian PTS  SK awal pembukaan program studi  SK Perpanjangan ijin program studi PTS  Rencana strategis/RIP  Berita Acara dan Daftar Hadir pengurus yayasan mengenai persetujuan perubahan bentuk PTS  Surat persetujuan dari Senat PTS  Surat persetujuan dari Senat Akademik  Surat persetujuan dari Senat Mahasiswa

9 Dokumen persyaratan perubahan bentuk PTS (2)  Akta Notaris pendirian yayasan  SK Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan yayasan  Sertifikat hak atas tanah atas nama yayasan atau perjanjian sewa menyewa yang dibuat di hadapan Notaris dengan jangka waktu minimal menggunakan hak opsi.  Surat pernyataan bahwa yayasan sedang tidak berada dalam sengketa  Studi kelayakan institusi sesuai dengan SK Mendiknas No. 234/U/2000

10 Dokumen persyaratan perubahan bentuk PTS (3)  Laporan keuangan yayasan selama 3 tahun terakhir  Estimasi arus kas calon PTS selama 5 tahun ke depan  Berita acara dan daftar hadir pengurus yayasan yang menyatakan bahwa yayasan bersedia untuk menanggung biaya operasional perguruan tinggi selama 5 tahun pertama  Bukti kepemilikan dana yayasan.

11 MEKANISME PROSES PENDIRIAN & PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI PENGUSUL KEMDIKBUD/ DITJEN DIKTI Pemeriksaan Kelengkapan persyaratan TIDAK LENGKAPLENGKAP KEMBALI Evaluasi dokumen oleh Tim Kelembagaan Tidak memenuhi syarat Memenuhi syarat FORM 5 PRESENTASI VISITASIOK TIDAK LENGKAP LENGKAP SK revisi ok LENGKAPI PERSYARATAN KEMBALI

12 Usulan Program Studi LOGIN VIA WEB OLEH PENGUSUL MENGGUNAKAN NOREG DAN NO. SURAT PERMOHONAN MENDAPAT NOMER REGISTRASI DIKIRIM VIA MENDAFTAR KE SISTEM IJIN PEMBUKAAN PS BARU ON-LINE DIAJUKAN SECARA TERTULIS (MELALUI SURATDIAJUKAN SECARA TERTULIS (MELALUI SURAT) DITERIMA JIKA PERSYARATAN AWAL TERPENUHI

13 13 SURAT PERTIMBANGAN BERKAS DITERIMA BERKAS DIPERIKSA DAPAT DISETUJUI ATAU DITOLAK MENGUNGGAH FILE ON-LINE (FORMULIR 5) DILAKUKAN PENGOLAHAN INFORMASI OLEH DIKTI DIEVALUASI MENGAIT KESESUAIAN PERSYARATAN MENGUNGGAH FILE ON-LINE (FORMULIR 4) DILAKUKAN PENGOLAHAN INFORMASI OLEH DIKTI DIEVALUASI MENGAIT KESESUAIAN PERSYARATAN

14


Download ppt "MEKANISME IJIN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google