Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BAB III – PERATURAN PERUUAN LANDASAN : 1.Konstitusional 2,Operasional 3,Yuridis UU ttg Lingkungan Hidup A> Zaman Hindia Belanda B> Zaman Jepang C> Zaman.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BAB III – PERATURAN PERUUAN LANDASAN : 1.Konstitusional 2,Operasional 3,Yuridis UU ttg Lingkungan Hidup A> Zaman Hindia Belanda B> Zaman Jepang C> Zaman."— Transcript presentasi:

1 BAB III – PERATURAN PERUUAN LANDASAN : 1.Konstitusional 2,Operasional 3,Yuridis UU ttg Lingkungan Hidup A> Zaman Hindia Belanda B> Zaman Jepang C> Zaman Kemerdekaan

2 Zaman Hindia belanda : Antara lain : 1.Ordonansi dibidang Perikanan ( Stb 1927 No.144, tgl 1 September 1927 ) 2. Ordonansi di bidang Perlindungan Satwa ( Stb 1931 No.134, tgl 1 Juli 1931 ) 3. Ordonansi di bidang Gangguan (Stb 1926 No.226,tgl 1 Agustus 1926 )

3 Zaman Jepang : Osamu S Kanrei No.6 Zaman Kemerdekaan : 1.Tersebar diberbagai macam peraturan 2.Dapat dibagi menjadi 2 : * Sebelum Th 1982 Sesudah Thn 1982

4 UUG / HO Stablad / Stb 1836 No.110 (di Belanda ) Di Hindia Belanda

5  HB Stb 1926 N0.226 tgl 13 Juni 1926 mulai berlaku pd Kemudian dirubah. Di + Stb 1940 No.450

6  Stb 1926 No.226 PERDA NO.6 / 1999 SK WALIKOTA / SK BUPATI

7 SURABAYA SK WALIKOTA a> No.11 / 2001,tgl b> No.31 / 2003, tgl c> No.01 / 2004

8 SK BUPATI A > NO.10 / 2001 B > NO.16 / 2001

9 SK WALIKOTA 1.NO.11 / 2001 Tgl Bab, 29 Pasal Isinya antara lain Ttg : +> Jenis2 Tempat Usaha Yang wajib memiliki Izin gangguan Pasal 2 +> Persyaratan2 Untuk memiliki Izin Gangguan = Pasal 3

10 PERDA NO,31 THN 2003 tgl 23 Juni 2003, 9 Bab, 17 Pasal Lembaran Daerah Kota Surabaya Thn 2003,Nomor 22 / D Isinya antara lain : +> Pasal 2 - Obyek Izin Gangguan +> Pasal 3 – Persyaratan Permohonan izin Gangguan +> Pasal 12 – Jangka Waktu

11  TGL 19 JANUARI 2004  LD KOTA SURABAYA 2004 NOMOR 1 / C  21 BAB, 33 PASAL  ISINYA ANTARA LAIN : 1> Pasal 2 – Obyek & Subyek Izin 2> Pasal 4 – Persyaratan & tata Cara memperoleh izin

12 3> Pasal 7 – Penolakan Permohonan Izin 4> Pasal 8 - Masa Berlaku Izin YANG WAJIB PUNYA IZIN GANGGUAN GANGGUAN RINGAN 1.Usaha yang tidak mengerjakan,menyimpan atau memproduksi bahan berbahaya & ber- acun ( B 3 )

13 2> Usaha yang tidak menggunakan peralata produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga aelektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW / 4 PK ; 3> Bangunan Tempat Usaha tidak bertingkat

14 GANGGUAN BERAT = PASAL 1 UUG / UUHO USAHA –USAHA LAINNYA : 1. DI BIDANG PARIWISATA a. RUMAH MAKAN,RESTAURANT,DEPOT & CAFÉ b.TEMPAT PENGINAPAN c.TEMPAT PENYELENGGARAAN MUSIK DSB = PASAL 1 UUG / UUHO USAHA –USAHA LAINNYA : 1. DI BIDANG PARIWISATA a. RUMAH MAKAN,RESTAURANT,DEPOT & CAFÉ b.TEMPAT PENGINAPAN c.TEMPAT PENYELENGGARAAN MUSIK DSB

15 B> USAHA DIBIDANG PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 1>Ruang/gedung/tempat penyimpanan penim- bunan barang-barang Dagangan ; 2> Perusahaan Konveksi 3> Perusahaan Percetakan 4>Pengelolaan gedung2 perkantoran/pertokoan

16 5> Toko Elektronika 6> bengkel perbaikan Speda/ speda motor,/motor,aki, dinamo 7> Ruang Pamer 8> Tempat pembuatan makanan & minuman

17 C> USAHA DIBIDANG KESEHATAN 1.Apotek,Toko Obat 2.Klinik Spesialis / Rumah Sakit Bersalin/ RS /Laboratirium,Balai Pengobatan. Industri Farmasi.Klinik Kecantikan. 3.Peredaran produk makanan,minuman,rokok

18 D.> USAHA DI BIDANG PERHUBUNGAN 1> Stasiun Radio & TV 2 > Tempat penyimpanan / pool container E. USAHA DI BIDANG JASA 1.Tempat Pencucian Kendaraan Bermotor 2.Travel,Perusahaan TKI

19 F> USAHA DI BIDANG PERTANIAN 1.Tempat Peternakan Unggas, sapi,sapi perah Dan sebagainya. G.USAHA LAINNYA YANG DITETAP KAN DGN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH.

20 UUG / HO UNDANGUNDANG GANGGUAN / HINDER ORDONANTIE -Terdiri dari 18 Pasal -Diuraikan pasal-pasal tertentu,antara -Lain Pasal 1 ( 1 ) & Pasal 9 -Pasal 1 : (1) Dilarang mendirikan tanpa izin tempat usaha yang berikut :

21 I. Yang dijalankan dengan alat kerja kekuatan uap air dan gas,demikian pula dengan elektro motor & tempat usaha lainnya yang memper- gunakan uap air,gas atau uap bertekanan tinggi ; Ada 20 butir di dalamnya, antara lain :

22 UUG / HO HINDER ORDONANTI PASAL 1, BUTIR : XX – Warung Dalam Bangunan Tetap, Begitu Juga Semua Tempat Usaha lainnya yang dapat menimbulkan Bahaya,Kerugian atau Gangguan. * Bagaimana Menurut Sdr !

23 XIV TEMPAT PERSEWAAN KENDARAAN * Bagaimana Menurut Anda ? * Apa yang dimaksud dengan Kendaraan ? * Bagaimana Dengan saat kini ?

24 BUTIR MANA LAGI DARI PASAL 1 YANG MASIH RELEVAN DENGAN SAAT KINI ? KESIMPULAN ? PASAL 5

25 PASAL 1 PASAL 5 HO : PERAN SERTA MASYARAKAT * PASAL 9 PERIZINAN

26 SISTEM PERIZINAN *Bentuk TERTULIS Diberikan oleh PENGUASA Dalam Bentuk BESCHIKKING Merupakan Instrument yang amat penting.

27 UU 4 / 1982 UU NO.23 / 1997 PASAL 7 ( 2 ) PASAL 18 ( 2 ) ( 3 ) UU NO.32 / 2009 – Paasal Kesimpulan Pasal 1 HO ?

28 PASAL 9 IZIN BARU DIPERLUKAN UNTUK : 1.Memperluas Tempat Usaha atau Mengadakan lain cara mengerjakan yang mengakibatkan perubahan sifat tempat usaha itu ; 2.Menjalankan kembali Tempat Usaha yang telah 4 Tahun berhenti

29 3> Memperbaiki suatu tempat usaha yang telah hancur karena suatu bencana sebagai akibat daripada sifat atau pemakaian tempat usaha itu * KESIMPULAN !!!

30 UNDANG-UNDANG TTG LINGKUNGAN HIDUP ( UULH ): Merupakan pijakan Ix bagi Pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan nya ; * Sebelumnya dibentuklah :BAPEDAL

31 BAPEDAL : Keppres No.23 / 1990 tGl : 5 Juni 1990 Uu no.4 / 1982 : UU ttg ; KETENTUAN POKOK PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP ; Merupakan UU Nasional yang Pertama kali, me- ngatur Masalah Lingkungan Hidup. BAPEDAL : Keppres No.23 / 1990 tGl : 5 Juni 1990 Uu no.4 / 1982 : UU ttg ; KETENTUAN POKOK PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP ; Merupakan UU Nasional yang Pertama kali, me- ngatur Masalah Lingkungan Hidup.

32 UU NO.4 / 1982 : * Di sahkan pd tgl 11 Maret 1982 Terdiri dari 9 BAB ; 24 Pasal Lembaran Negara Thn 1982 No.12, TLN No.3215 SISTEMATIKA :

33 BABURAIANPASALJUMLAH I II III IV V VI VII VIII IX Ketentuan Umum Asas & Tujuan Hak,Kewajiban & Wewenang Perlindungan L Hidup Kelembagaan Ganti Rugi & Kelayakan Ketentuan Pidana Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup 1,2 3,4 5 s.d s.d 17 18,19 20,

34 UU NO.23 TAHUN 1997 Disahkan pada tanggal 19 = LNRI 1997 No.68 ; TLN No.3699 Terdiri : 11 Bab, 52 Pasal Sistematikanya :

35 BABURAIANPASALJUMLAH I II III IV V VI VII VIII IX X XI Ketentuan Umum Asas,Tujuan & Sasaran Hak,Kewajiban & Peran Serta Wewenang Pengelolaan LH Pelestarian Fungsi LH Persyaratal Penataan LH Penyelesaian Sengketa LH Penyidikan Ketentuan Pidana Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup 1,2 3,4 5 s.d 7 8 s.d 13 14=

36 UU NO.32 TAHUN 2009 : disahkan : LNRI Tn.2009 No.140 TLNRI No.5059 Isi : 17 BAB, 127 Pasal Sistematika : UU NO.32 TAHUN 2009 : d isahkan : LNRI Tn.2009 No.140 TLNRI No.5059 Isi : 17 BAB, 127 Pasal S istematika :

37 BABURAIANPASALJUMLAH I II III IV V VI VII Ketentuan Umum Asas,Tujuan & Ruang Lingkup Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Pemeliharaan Pengelolaann Bahan Berbahaya & Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya & Beracun 1 2,3,4 5 s.d =

38 BABURAIANPASALJUMLAH VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII Sistem Informasi Tugas,Wewenang Pemerintah & Pemerintah Daerah Hak,Kewajiban & Larangan Peran Serta Masyarakat Pengwasan & Sanksi Administratif Penyelesaian Sengketa LH Penyidikan & Pembuktian Ketentuan Pidana Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup

39 *Untuk dibahas lebih lanjut : 1.Pasal 1 dari UU No.23 / 1997 dan UU No.32 / Cari Pasal=pasal yang memerlukan pengatur- an lebih lanjut ; 3. Dikumpulkan ; * Perbedaan ke 2 UU ttg LH

40 PENJABARAN PASAL: 1.Pasal 1 (19 ) & Pasal 1 ( 25 ) “ S engketa Lingkungan Hidup adalah Per- selisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga ada – nya pencemaran dan / atau perusakan Lingkungan Hidup “

41 Pasal 1 (25 ) UU 32 / 2009 : “ Sengketa Lingkungan Hidup adalah Per- selisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang potensial dan / atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup “

42 PERAN SERTA : * UUHO – Pasal 5 UULH 1.UU No.4 / UU No.23 / UU No.32 / UU yg lainnya : +>UU 18/2003 UU 24 / 1992

43 PERIZINAN : * UU HO / UUG Pasal 1 UU NO.4 / 1982 Pasal 7 UU No.23 / 1997 Pasal 18 UU No32 / 2009 Pasal PERIZINAN : * UU HO / UUG Pasal 1 UU NO.4 / 1982 Pasal 7 UU No.23 / 1997 Pasal 18 UU No32 / 2009 Pasal

44 * Sebutkan macam-macam bentuk sanksi dari perizinan. Jenis Perizinan Lingkungan :a.l 1> Izin Tempat Usaha ( UUHO.Stb.l926. Pasal 1 ) 2> Izin Usaha Industri UU No.5 / 1984, Pasa; 13 (1)

45 3.Izin Usaha Kawasan Industri :KEPPRES No.53 Thn l989 4.Izin Usaha Perikanan : UU No.9/ Izin Mengambil / Memungut Hasil Hutan 6. Izin Memperbaiki Monomen,Menghancur kan,Merobah Wujud,Bentuk atau pengguna- annya,Mengambil Benda-benda yang tidak bergerak dari sebuah Monomen atau Memi- sahkan kelain tempat Benda-benda bergerak milik Monomen ataupun bagian dari Monomen. ( Ordonansi Cagar Budaya,Stb 1931 No.238 ) 7. Dan Sebagainya

46

47


Download ppt "BAB III – PERATURAN PERUUAN LANDASAN : 1.Konstitusional 2,Operasional 3,Yuridis UU ttg Lingkungan Hidup A> Zaman Hindia Belanda B> Zaman Jepang C> Zaman."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google