Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

GOOD GOVERNANCE BAB 12. Pengertian  Good governance  Tata kepemerintahan yang baik.  Selain itu dapat diartikan pula sebagai kinerja suatu lembaga.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "GOOD GOVERNANCE BAB 12. Pengertian  Good governance  Tata kepemerintahan yang baik.  Selain itu dapat diartikan pula sebagai kinerja suatu lembaga."— Transcript presentasi:

1 GOOD GOVERNANCE BAB 12

2 Pengertian  Good governance  Tata kepemerintahan yang baik.  Selain itu dapat diartikan pula sebagai kinerja suatu lembaga.  Governing= mengarahkan atau mengendalikan. Maka good governance: tindakan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik.

3 Latar Belakang Good Governance Pengaruh globalisasi. Tuntutan terhadap pemerintah yang menerapkan nilai, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokrasi.

4 Prinsip Good Governance Partisipasi.Rule of law.Transparansi. Daya tanggap. Konsesus.Ekuitas. Efektif dan efesien. Akuntabilitas. Visi dan strategi.  Prinsip dasar good governance terletak pada tuntutan yang kuat agar kekuatan pemerintah dikurangi, peranan rakyat ditingkatkan.  Prinsip good governance (UNDP, 1997):

5 Konsepsi Good Governance Konsepsi kata good dalam good governance:  Nilai yang menjunjung tinggi keinginan, peningkatan kemampuan rakyat dalam mewujudkan cita-cita.  Aspek fungsional pemerintah yang efektif dan efisien dalam tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

6 Good governance berorientasi pada:  Orientasi ideal negara untuk pencapaian tujuan nasional.  Pemerintah yang berfungsi secara ideal. Lembaga Administrasi Negara (2000) menyimpulkan wujud good governance  menyelenggarakan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, efektif dan efesien, menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif. Governance stakeholders  negara/pemerintahan, sektor swasta, masyarakat madani.

7 Karakteristik Dasar Good Governance  Semangat pluralisme.  Saling toleransi.  Tegaknya demokrasi.

8 Penerapan Prinsip Good Governance pada Sektor Publik Prinsip good governance harus disesuaikan dengan:  Stabilitas moneter.  Penanganan dampak krisis moneter.  Rekapitalisasi perusahaan kecil dan menengah.  Operasional langkah reformasi  kebijaksanaan moneter, sistem perbankan, kebijakan fiskal, anggaran dan penyelesaian utang.  Melanjutkan langkah ke era globalisasi.

9 Pengarahan untuk mewujudkan good governance (Bintoro Tjokroamidjojo, 2000):  Perubahan sistem politik menjadi demokratis, partisipatif, egalitarian.  Reformasi sistem militer  militer bukan alat politik partai atau kekuasaan pemerintah.  Reformasi sistem administrasi publik.  Reformasi pemerintahan, dari sentarlisasi  desentralisasi.  Mewujudkan pemerintahan yang bersih KKKN, disiplin penerimaan dan penggunaan uang rakyat, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas publik aparatur negara.

10 Good Governance Coorporate Prinsip-prinsip good governance coorporate:  Transparansi  keterbukaan dalam segala hal mengenai perusahaan.  Kemandirian  perusahaan dikelola secara profesional.  Akuntabilitas.  Pertanggungjawaban  kesesuaian pengelolaan dengan undang-undang.  Kewajaran  keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders.

11 Kemitraan dan akuntabilitas berkaitan, namun akuntabilitas belum bisa memenuhi tuntutan publik. Salah satunya disebabkan oleh belum jelasnya standar kinerja. Pengimplementasiannya dituntut diberbagai sektor. Kolaborasi antara pemerintah dengan swasta disebut kemitraan.

12 Nilai dalam pengembangan publik good governance: Checks and balances.Decentralization.Effectiveness.Eficiency.Equity.Human rights protection.Integrity.Pariticipation.Pluralism.Predictability.Rule of law.Transparency.

13 Struktur Organisasi dalam Good Governance Hal-hal penting untuk menghadapi perubahan:  Memelihara kesadaran yang tinggi.  Penyusunan pranata organisasi.  Perubahan sturktur organisasi.

14 Perubahan Struktur Organisasi Sebelum dan Sesudah Good Governance Sebelum CGSesudah CG Struktur bersifat: 1.Biokratik, 2.Multilevel, 3.Disorganisasi dengan manajemen, 4.Kebijakan, program, dan prosedur ruwet. Struktur bersifat: 1.Nonbirokratik, seidkit aturan 2.Lebih seidkit level, 3.Manajemen berfungsi baik, 4.Kebijakan, program dan prosedur sederhana, tidak menimbulkan ketergantungan. Sistem: 1.Tergantung pada beberapa sistem informasi kinerja. 2.Distribusi informasi terbatas pada eksekutif, 3.Pelatihan manajemen hanya pada karyawan senior Sistem: 1.Tergantung pada sistem informasi kinerja. 2.Distribusi informasi luas, 3.Memberikan pelatihan kepada karyawan yang membutuhkan.

15 Sebelum CGSesudah CG Budaya Organisasi: 1.Orientasi ke dalam 2.Tersentralisasi 3.Lambat dalam pengambilan keputusan 4.Realistis-ideologi 5.Kurang berani mengambil keputusan Budaya Organisasi: 1.Orientasi keluar, 2.Memberdayakan sumber daya. 3.Pengambilan keputusan cepat, 4.Terbuka dan berintegrasi,K 5.Berani mengambil resiko. Lanjutan…

16 Good Governance dalam Kerangkan Otonomi Daerah  Menurut Walter O. Oyugi bahwa desentralisasi merupakan syarat untuk terciptanya good governance.  Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, akan benar-benar terealisasi bila menerapkan prinsip- prinsip good governance.


Download ppt "GOOD GOVERNANCE BAB 12. Pengertian  Good governance  Tata kepemerintahan yang baik.  Selain itu dapat diartikan pula sebagai kinerja suatu lembaga."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google