Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Bogor, 4 Oktober 2011.  UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  PP No. 23 Tahun 2005 tentang.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Bogor, 4 Oktober 2011.  UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  PP No. 23 Tahun 2005 tentang."— Transcript presentasi:

1 Bogor, 4 Oktober 2011

2  UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU;  Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PK BLU. DASAR HUKUM

3 Pola Tata Kelola Pola Tata Kelola (corporate governance) BLU adalah peraturan internal Satker yang menetapkan :  Organisasi dan Tata Laksana  Organisasi dan Tata Laksana, mencakup struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, ketersediaan dan pengembangan SDM, serta efisiensi biaya;  Akuntabilitas  Akuntabilitas, mencakup kebijakan, mekanisme/prosedur, media pertanggungjawaban, dan periodisasi pertanggungjawaban program, kegiatan, dan keuangan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan;  Transparansi  Transparansi, dengan menerapkan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kemudahan memperoleh informasi bagi yang membutuhkan. PENGERTIAN

4 TRANSPARANSI Mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi mengenai BLU secara langsung dapat diterima bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Prinsip-Prinsip Pola Tata Kelola

5 KEMANDIRIAN Keadaan dimana BLU dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan nilai-nilai etika. Prinsip-Prinsip Pola Tata Kelola

6 AKUNTABILITAS Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BLU dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Prinsip-Prinsip Pola Tata Kelola

7 RESPONSIBILITAS Kesesuaian pengelolaan BLU terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Prinsip-Prinsip Pola Tata Kelola

8 KEWAJARAN Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder BLU yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-Prinsip Pola Tata Kelola

9  Memaksimalkan nilai satker dengan prinsip : keterbukaan, akuntabilitas, kredibilitas, pertanggungjawaban, dan keadilan agar satker berdaya saing kuat secara nasional dan internasional;  Mendorong pengelolaan satker secara profesional, transparan, dan efisien;  Memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ BLU;  Mendorong satker agar pembuatan keputusan dan kegiatannya berdasarkan nilai moral dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan tanggung jawab sosial terhadap stakeholder;  Meningkatkan kontribusi satker dalam upaya membangun bangsa. TUJUAN

10 Revisi /Penyesuaian Fungsi, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Organ Satker Statuta Peraturan Perundangan Terkait Pola Tata Kelola Perubahan disampaikan kepada Menteri Negara PAN melalui Menteri Teknis Struktur Organisasi KLAUSUL PERUBAHAN POLA TATA KELOLA

11 Pejabat Pengelola BLU terdiri atas : 1.Pemimpin BLU ; 2.Pejabat Keuangan; 3.Pejabat Teknis. STRUKTUR ORGANISASI

12 Pemimpin berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLU yang berkewajiban : a.menyiapkan Rencana Strategis Bisnis BLU; b.menyiapkan RBA tahunan; c.mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan d.menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU. PEMIMPIN BLU

13 Pejabat Keuangan BLU berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang berkewajiban : a.mengkoordinasikan penyusunan RBA; b.menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU; c.melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja; d.menyelenggarakan pengelolaan kas; e.melakukan pengelolaan utang-piutang; f.menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU; g.menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; h.menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. PEJABAT KEUANGAN BLU

14 Pejabat Teknis BLU berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban : a.menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya; b.melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA; dan c.mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya. PEJABAT TEKNIS BLU

15  Terdapat pengelompokan yang logis dalam uraian jabatan;  Kejelasan tugas dan wewenang masing-masing jabatan;  Persyaratan untuk tiap-tiap pekerjaan diungkapkan. URAIAN TUGAS

16  Urut-urutan pekerjaan yang dilakukan oleh satker dalam melaksanakan kegiatannya;  Dapat berupa flow chart, diikuti narasi penjelasan;  Dilihat dari 4 (empat) aspek : 1)Layanan; 2)Keuangan; 3)Sumber Daya Manusia; 4)Sarana dan Prasarana.  Mencakup semua kegiatan satker : Contoh untuk Perguruan Tinggi : - Prosedur Kerja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru; - Prosedur Ujian Semester, dll. PROSEDUR KERJA

17  Jumlah SDM (PNS dan Non PNS) saat pengajuan untuk menerapkan BLU;  Uraian SDM berdasar jenjang pendidikan dan kepangkatan termasuk fungsional;  Pengembangan SDM termasuk tenaga fungsional dan administrasi;  Uraian Pola Rekruitmen, Rencana Pengembangan (pendidikan formal, pelatihan/workshop), jumlah yang akan dididik/dilatih. KETERSEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SDM

18  Satker BLU mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program yang diukur dengan Indikator Kinerja;  Mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program, pertanggungjawaban program;  Pertanggungjawaban program memuat : Kebijakan pertanggungjawaban; Prosedur pertanggungjawaban; Media dan periodisasi pertanggungjawaban program. AKUNTABILITAS PROGRAM

19  Satker BLU mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang diukur dengan Indikator Kinerja;  Mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan, pertanggungjawaban kegiatan;  Pertanggungjawaban kegiatan memuat : Kebijakan pertanggungjawaban; Prosedur pertanggungjawaban; Media dan periodisasi pertanggungjawaban kegiatan. AKUNTABILITAS KEGIATAN

20 Satker BLU mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya keuangan dan pelaksanaan kebijakan yang diamanatkan kepada satker BLU mencakup :  Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program, pertanggungjawaban keuangan;  Kebijakan-kebijakan pertanggungjawaban, prosedur pertanggungjawaban, media, dan periodisasi pertanggungjawaban keuangan;  Penyampaian laporan keuangan satker kepada instansi atasan, dimana LK disusun berdasarkan SAK, tetapi untuk konsolidasi dengan kementerian/lembaga disusun LK sesuai dengan SAP. AKUNTABILITAS KEUANGAN

21  Kejelasan tugas dan kewenangan masing-masing jabatan (prosedur kerja yang baik akan menunjang transparansi);  Satker harus dapat menyediakan informasi tentang BLU kepada publik (keuangan, program, kegiatan, capaian, dll.);  Media yang dipakai dapat meliputi website, selebaran, brosur, media massa, dll. TRANSPARANSI

22 PEMIMPIN BLU PJBT BID. TEKNIS 1 PJBT BID. TEKNIS 3 PJBT BID. ADMIN & KEU. PJBT SUBID TEKNIS 3A PJBT BID. TEKNIS 2 PJBT SUBID TEKNIS 1A PJBT SUBID TEKNIS 1B PJBT SUBID TEKNIS 2A PJBT SUBID TEKNIS 2B PJBT SUBID TEKNIS 3B PJBT SUBID ADMIN PJBT SUBID TEKNIS 1C PJBT SUBID TEKNIS 2C PJBT SUBID TEKNIS 3C PJBT SUBID KEU. ILUSTRASI STRUKTUR ORGANISASI SATKER BLU DEWAN PENGAWAS SPI

23


Download ppt "Bogor, 4 Oktober 2011.  UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  PP No. 23 Tahun 2005 tentang."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google