Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

 SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: " SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal."— Transcript presentasi:

1

2  SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.  Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. PENGERTIAN

3  Pedoman bagi BLU dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat;  Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan;  Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan;  Alat akuntabilitas BLU dalam penyelenggaraan layanannya;  Mendorong terwujudnya checks and balances;  Terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan BLU TUJUAN

4 Pasal 8 1)Instansi pemerintah yang menerapkan PPK – BLU menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/walikota sesuai dengan kewenangannya. 2)Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh instansi pemerintah yang menerapkan PPK – BLU. 3)Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. PP 23 TAHUN 2005

5 Standar pelayanan minimum bertujuan untuk memberikan batasan layanan minimum yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah. Agar fungsi standar pelayanan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka standar layanan BLU semestinya memenuhi persyaratan SMART (Specific, Measurable, Attainable, Reliable, and Timely), yaitu : a.fokus pada jenis layanan; b.dapat diukur; c.dapat dicapai; d.relevan dan dapat diandalkan; dan e.tepat waktu. PP 23 TAHUN 2005

6 Pasal 8 1)SPM merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh Satker yang menerapkan PK BLU yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan memperoleh layanan. 2)SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada SPM Kementerian Negara/Lembaga/industri sejenis dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SPM. PMK 119 TAHUN 2007

7  Penyajian SPM;  Kesesuaian SPM dengan perkembangan kebutuhan dan kemampuan Satker;  Rencana Pencapaian SPM;  Indikator Pelayanan;  Ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

8 SPM harus disajikan secara sederhana, realistis, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan. PENYAJIAN SPM

9 SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, kemampuan keuangan, kelembagaan, dan personil instansi pemerintah. KESESUAIAN SPM DENGAN PERKEMBANGAN DAN KEMAMPUAN SATKER

10 Satker menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan peraturan yang ada. RENCANA PENCAPAIAN SPM

11 INDIKATOR PELAYANAN Kualitas layanan meliputi teknis layanan, proses layanan, tata cara, dan waktu tunggu untuk mendapatkan layanan.

12  Keberadaan sistem informasi, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan operasi sehingga pencapaian SPM dapat dipantau dan mudah dievaluasi secara berkelanjutan;  Standar pelayanan tertinggi yang telah dicapai dalam bidang terkait;  Keterkaitan antar SPM dalam satu bidang dan antara SPM suatu bidang dengan bidang lainnya;  Kemampuan keuangan, kelembagaan, dan personil pada bidang terkait;  Pengalaman empiris tentang tata cara penyediaan pelayanan dasar tertentu yang terbukti dapat menghasilkan mutu pelayanan yang ingin dicapai. PENYUSUNAN SPM PERLU MEMPERTIMBANGKAN

13 DITANDATANGANI MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA SPM yang disampaikan harus ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Teknis.

14 CONTOH SPM BLU di BIDANG PENDIDIKAN (1)  Surat Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga  Lampiran SPM A. Standar Pelayanan Perspektif Pemangku Kepentingan No. Standar Pelayanan Satuan T A H U N Akseptasi Pasar thd. Lulusan % Tingkat Kehadiran Dosen % Layanan Pengambilan Ijazah/Transkrip Nilai Hari Indeks Kepuasan Mahasiswa thd. Pelayanan di Perpustakaan Skala

15 B. Standar Pelayanan Perspektif Manajemen, Administrasi dan Keuangan No. Standar Pelayanan Satuan T A H U N Jumlah Dosen Tetap Orang Jumlah Tenaga Administrasi Orang Jumlah Pustakawan Orang Pengabdian% CONTOH SPM BLU di BIDANG PENDIDIKAN (2)

16 C. Standar Pelayanan Perspektif Proses Pendidikan dan Pengembangan No. Standar Pelayanan Satuan T A H U N Prosentase Dosen Tetap dengan Jenjang Pendidikan % Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Orang Jumlah Dosen Penerima Beasiswa S3 Orang Masa Studi Program S1 Semester CONTOH SPM BLU di BIDANG PENDIDIKAN (3)

17 D. Standar Pelayanan Perspektif Etos dan Budaya Kerja No. Standar Pelayanan Satuan T A H U N Kehadiran Mahasiswa dlm. Kegiatan Perkuliahan % Kunjungan Rata-rata Dosen per hari ke Perpustakaan Orang Kunjungan Rata-rata Mahasiswa per hari ke Perpustakaan Orang Kehadiran Mahasiswa dalam Kegiatan Baragam di Ma’had % CONTOH SPM BLU di BIDANG PENDIDIKAN (4)

18 PENJELASAN SPM I.PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Daftar Istilah II.KOMPONEN SPM A. Bagian yang berisi petunjuk pencapaian standar nasional pendidikan B. Bagian yang berisi indikaotr pencapaian kinerja secara keseluruhan yang meliputi : 1. Standar Kepuasan Pemangku Kepentingan 2. Standar Manajemen 3. Standar Proses Pendidikan dan Pengembangan 4. Standar Etos dan Budaya Kerja CONTOH SPM BLU di BIDANG PENDIDIKAN (5)

19


Download ppt " SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google