Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM Direktorat Pembinaan PK BLU Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM Direktorat Pembinaan PK BLU Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan 1."— Transcript presentasi:

1 REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM Direktorat Pembinaan PK BLU Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan 1

2 Dasar Hukum  PP 23 tahun 2005 Pasal 36: 1. Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme; 2. Remunerasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota  PMK 10/PMK.02/2006 jo PMK No 73/PMK.05/2007 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi BLU.  Sampai saat ini dari 133 Satker BLU baru 8 satker yang telah mempunyai remunerasi 2

3 : ;  Sesuai pasal 1 PP 23 tahun 2005 : Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada rinsip efisiensi dan produktivitas; ;  Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.;  Dalam kedudukan sebagaimana tersebut diatas maka satker BLU juga merupakan salah satu bentuk dan sekaligus menjadi sasaran dari reformasi birokrasi; Kedudukan BLU pada Kementerian/Lembaga/Pemda : 3

4  Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini.  Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik.  Tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan.  Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah. Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah. Latar Belakang Perlunya Reformasi Birokrasi 4

5 BLU SEBAGAI BAGIAN REFORMASI BIROKRASI  BLU merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat  Melalui bentuk BLU, satker diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya  Sesuai pasal 36 PP 23 tahun 2005, Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, dan pegawai BLU dapat diberikan remunerasi 5

6 Kriteria Pemberian Remunerasi  Remunerasi dapat diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.  Bentuk remunerasi yaitu berupa imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun  Penetapan remunerasi mempertimbangkan: prinsip proporsionalitas, kesetaraaan, kepatutan, dan kinerja operasional BLU. 6

7 Pertimbangan Penetapan Besaran Remunerasi  Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLU serta tingkat pelayanan;  Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;  Kepatutan, yaitu menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan BLU yang bersangkutan;  Kinerja Operasional BLU yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat. 7

8 Analisa & Uraian Jabatan Struktur Remunerasi Penilaian Prestasi Kerja Penilaian Jabatan Data Pasar Survai Remunerasi Administrasi Remunerasi Siklus Manajemen Remunerasi Komunikasi & Evaluasi Performance Management System 8

9 Substansi Usulan Remunerasi Usulan remunerasi memuat:  Penyusunan struktur dan skala gaji  Penentuan indikator kinerja  Kebijakan remunerasi  Analisa remunerasi 9

10 Contoh Penyusunan Struktur dan Skala Gaji Pembuatan Bobot Jabatan  Analisis Jabatan (Job Analysis)  Dokumentasi Jabatan (Job Description)  Evaluasi Jabatan (Job Evaluation) 2. Pembuatan Struktur dan Skala Upah  Jenjang Bobot Jabatan  Struktur Upah  Skala Upah

11 STRUKTUR UPAH MEMPERLUKAN SEBUAH JENJANG BOBOT JABATAN Analisa Jabatan Dokumentasi Jabatan Evaluasi Jabatan Struktur Upah Jenjang Bobot Jabatan Skala Upah

12 Analisa Jabatan (Job Analysis) Adalah proses secara sistimatis untuk mendapatkan informasi-informasi yang penting dan relevan mengenai suatu Jabatan Mengidentifikasikan Jabatan-jabatan dan me”review” dokumentasi yang ada Menjelaskan prosesnya kepada para manager dan pekerja Melaksanakan Analisa Jabatan Mendokumentasikan Uraian dan Spesifikasi Jabatan Maintain dan Update Uraian Jabatan

13 Dokumentasi Jabatan (Job Description) Menjelaskan :  mengenai apa yang harus dikerjakan,  mengapa dikerjakan,  di mana dikerjakan  dan secara ringkas bagaimana mengerjakannya

14 Spesifikasi Jabatan (Job Specification)  Knowledge: Berkaitan dengan aspek mental  Skill: Berkaitan dengan aspek manual  Abilities: Berkaitan dengan bakat (natural talent)

15 Penilaian Jabatan (Job Evaluation ) Adalah proses secara sistematis untuk menilai besar-kecilnya atau bobot (secara relatif) jabatan-jabatan yang terdapat dalam suatu organisasi

16 CONTOH JENJANG BOBOT JABATAN JABATANBOBOT JABATAN Direktur 920 Kepala Divisi Produksi 700 Manajer Pemasaran 650 Supervisor HR 510 Accountant 340 Administrator 265 Sekertaris 200 Clerk 156 Operator Produksi 125 Security 95 Office Boy 78

17 Tujuan Struktur dan Skala Upah Tujuan strategis: mendukung filosofi perusahaan Tujuan kesetaraan internal: menerapkan prinsip keadilan (equity) Tujuan kesetaraan eksternal: merekrut dan mempertahankan pegawai Tujuan administrasi: mencapai kesederhanaan pelaksanaan

18 CONTOH STRUKTUR & SKALA UPAH

19 Tata Cara Penyusunan Remunerasi Alur Penyusunan Remunerasi  Penyusunan Usulan remunerasi  Penelaahan Usulan remunerasi  Penetapan Usulan remunerasi 19

20 Sistematika Penyusunan Usulan Remunerasi I. PENDAHULUAN  Latar Belakang  Urgensi dan pertimbangan pengusulan remunerasi II. Karakteristik Satker BLU  Visi, misi, tujuan, dan budaya organisasi  Tupoksi, struktur organisasi, uraian jabatan  Jumlah pegawai PNS dan Profesional Non PNS 20

21 21 III. Identifikasi Faktor-faktor Penentu Remunerasi (Position, Performance)  Analisa (Job Description) dan evaluasi jabatan (Job Evaluation)  Pembentukan struktur dan skala gaji (Grading)  Pengukuran indikator kinerja IV Kinerja BLU (Kinerja Operasional ditetapkan Menteri/Pimpinan Lembaga)  Keuangan  Layanan Sistematika Penyusunan Usulan Remunerasi

22 V. Usulan Remunerasi  Kebijakan Remunerasi yang sudah berjalan  Remunerasi yang diusulkan (Gaji, tunjangan. Insentif dengan komposisi yang bisa memacu kinerja individu dan organisasi sejalan dengan reformasi. Juga mekanisme insentif dan disinsentif) VI. ANALISA Remunerasi  Analisa remunerasi terhadap faktor proporsionalitas  Analisa remunerasi terhadap faktor kesetaraan  Analisa remunerasi terhadap faktor kepatutan  Analisa remunerasi terhadap faktor kinerja operasional VII. PENUTUP Lampiran-Lampiran 22 Sistematika Penyusunan Usulan Remunerasi

23 Penelaahan Usulan Remunerasi  Penelaahan Usulan Remunerasi di Kementerian/Lembaga.  Penelaahan Usulan melalui trilateral meeting yang melibatkan Satker BLU, Kementerian/Lembaga & Tim Remunerasi Kementerian Keuangan. Titik berat di analisa 4 aspek (proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, dan kinerja operasional BLU) 23

24 DATA PENDUKUNG USULAN REMUNERASI Usulan remunerasi dilengkapi dengan data pendukung antara lain: 1. Realisasi pendapatan BLU tahun sebelumnya dan proyeksi pendapatan yang akan datang 2. Neraca tahun sebelumnya dan proyeksi neraca tahun yang akan datang 3. Kinerja BLU tahun sebelumnya 4. Struktur organisasi dan uraian jabatan 5. Standard kompetensi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU 6. Beban kerja Pejabat Pengelola BLU dan Pegawai secara umum 7. Hasil survei remunerasi industri sejenis (bisa diperoleh dari lembaga penyedia informasi) 8. Hasil penelaahan dari Menteri/Pimpinan lembaga atas usulan remunerasi BLU 24

25 ALUR PENETAPAN REMUNERASI Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan Pembahasan usulan remunerasi, selanjutnya diajukan ke Menkeu Pimpinan BLU mengajukan usulan remunerasi Menteri Keuangan menetapkan tarif melalui KMK Menteri Keuangan c.q. Tim Penilai Usulan Tarif dan Remunerasi melakukan penilaian usulan remunerasi Remunerasi Pejabat Pengelola, dan Pegawai BLU, serta Dewan Pengawas 25

26 26 Sekian Terima Kasih


Download ppt "REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM Direktorat Pembinaan PK BLU Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google