Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PAPARAN TENTANG STANDAR BIAYA, TARIF LAYANAN, DAN REMUNERASI SATKER BLU Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pembinaan PK BLU 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PAPARAN TENTANG STANDAR BIAYA, TARIF LAYANAN, DAN REMUNERASI SATKER BLU Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pembinaan PK BLU 2013."— Transcript presentasi:

1 PAPARAN TENTANG STANDAR BIAYA, TARIF LAYANAN, DAN REMUNERASI SATKER BLU Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pembinaan PK BLU 2013

2 Pokok Bahasan 1. Standar Biaya 2. Tarif Layanan 3. Remunerasi 2

3 STANDAR BIAYA 3

4 Dasar Hukum 1. Pedoman standar biaya, standar struktur biaya, & indeksasi dalam penyusunan RKA-K/L telah diatur dalam PMK No.71/PMK.02/2013 tgl.3 April Cakupan pengaturan utama dalam PMK dimaksud meliputi:  Standar Biaya Masukan (SBM)  Lampiran I  Standar Biaya Keluaran (SBK)  Lampiran II  Standar Struktur Biaya & Indeksasi  Lampiran III 3. Standar biaya satker BLU diatur sebagai berikut: a. pasal 9, 10, dan 11 untuk pengaturan Standar Biaya Masukan b. Pasal 20 dan 23 untuk pengaturan Standar Biaya Keluaran 4. Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan PMK No.72/PMK.02/ 2013 tgl.3 April

5 Standar Biaya Masukan (1) 1.Pemberlakuan  berlaku untuk satu Kementerian Negara/Lembaga, atau  beberapa/seluruh Kementerian Negara/Lembaga 2.PenetapanMelalui PMK / persetujuan Menkeu 3.Kriteria SBM dgn persetujuan Menkeu  Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu  Adanya kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh Kementerian Negara/Lembaga.  Daerah terpencil, daerah perbatasan, pulau terluar, dan /atau  Penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri 4.FungsiDalam Perencanaan:  Batas tertinggi untuk menghasilkan biaya komponen output, dan  Alat reviu angka dasar (baseline) Dalam Pelaksanaan:  Batas tertinggi, atau  Estimasi (utk SB yg harganya tersedia di pasar) Definisi Standar Biaya Masukan Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran. 5

6 Standar Biaya Masukan (2) 5. PenggunaanK/L wajib menggunakan SBM dalam penyusunan RKA-K/L. 6.Tanggung jawab penggunaan Kesesuaian dan kebenaran atas penggunaan SBM sepenuhnya menjadi tanggung jawab PA/KPA 7.PengawasanPengawasan atas penggunaan SBM dilakukan oleh aparat pengawas fungsional K/L 6

7 Hal-hal penting dalam SBM  Dalam penerapan SBM, K/L harus melakukan langkah-langkah efisiensi sbb :  Pembatasan & pengendalian biaya perjadin  Pembatasan & pengendalian biaya rapat diluar kantor  Penerapan sewa kendaraan operasional sbg salah satu alternatif penyediaan kendaraan operasional  Pembatasan honorarium tim pelaksana kegiatan Keikutsertaan pejabat/pegawai dlm tim pelaksanaan kegiatan/sekretariat tidak dibatasi, namun pemberian honorarium diatur dgn ketentuan sbb:  Pejabat negara/pjb.es I/II tiap bulan hanya diperkenankan menerima honorarium tim yg bersumber dari DIPA KL ybs maksimal 2 tim pelaksanan keg  Pejabat es III/IV, dan pejabat fungsional tiap bulan hanya diperkenankan menerima honorarium tim yg bersumber dari DIPA KL ybs maksimal 3 tim pelaksanaan kegiatan  Penggunaan SB lain yg menambah penghasilan dan fasilitas bagi Pejabat Negara, PNS dan Non PNS harus dgn persetujuan Menkeu  Penghapusan format SPTJM dalam pertanggungjawaban penggunaan SB lain diluar PMK SBM 7

8 STANDAR BIAYA KELUARAN (1) 1. Pemberlakuan  Satu K/L  Beberapa/seluruh K/L (Standar Biaya Keluaran Umum) 2. PenetapanMelalui PMK 3. Kriteria  Bersifat berulang;  Mempunyai jenis & satuan yang jelas dan terukur; dan  Mempunyai komponen/tahapan yang jelas. 4.Fungsi  Dalam perencanaan:  sbg batas tertinggi yg berarti besarannya tidak dapat dilampaui;  Referensi penyusunan prakiraan maju;  Bahan penghitungan pagu indikatif Kementerian Negara/Lembaga; dan/atau  Referensi penyusunan Standar Biaya Keluaran untuk output/sub output sejenis pada Kementerian Negara/Lembaga yang berbeda  Dalam Pelaksanaan sbg Estimasi 5. Penggunaan K/L wajib menggunakan SBK dalam penyusunan RKA-K/L Definisi Standar Biaya Keluaran Besaran biaya berupa indeks biaya dan total biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan output/sub output 8

9 STANDAR BIAYA KELUARAN (2) 6. Pengawasan Pengawasan atas penggunaan SBK dilakukan oleh aparat pengawas fungsional K/L. 7. Proses penyusunan SBK  Identifikasi output sesuai kriteria  menentukan output yang akan diusulkan  Menyusun KAK  Menentukan tahapan yang diperlukan dalam mencapai output  Identifikasi tahapan sebagai biaya utama/pendukung  Menyusun RAB  Meneliti penerapan BAS, kewajaran alokasi pada RAB  Menyimpan ADK RAB  Menyusun Rekapitulasi Usulan  Menyampaikan usulan kepada Menkeu B. Pengaturan SBM 1PenetapanMelalui PMK / persetujuan Menkeu 2Kriteria SBM dgn persetujuan Menkeu 1.Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu dan/atau adanya kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh Kementerian Negara/Lembaga. 2.Daerah terpencil, daerah perbatasan, pulau terluar, dan /atau penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri 3Bentuk1.berlaku untuk satu Kementerian Negara/Lembaga, atau 2.beberapa/seluruh Kementerian Negara/Lembaga 4KewajibanK/L wajib menggunakan SBM dalam penyusunan RKA-K/L. 9

10 STANDAR BIAYA KELUARAN (3) 8. Proses Penelaahan SBK Usulan SBK dari Baseline  Mengunggah (upload) ADK usulan SBK ke server  Meneliti & menilai komponen/tahapan yg digunakan  Meneliti RAB yang diusulkan, jika terdapat perubahan komponen/tahapan & besaran SBK  Meneliti kewajaran biaya komponen/tahapan dg mempertimbangkan hasil monev, struktur biaya & indeksasi Usulan SBK dari New Initiative  Mengunggah (upload) ADK usulan SBK ke server  Meneliti & menilai usulan SBK dg kriteria yg telah ditentukan  Meneliti & menilai komponen/tahapan yg digunakan  Meneliti KAK & RAB yang diusulkan,  Meneliti kewajaran biaya komponen/tahapan dg mempertimbangkan relevansi detil komponen/tahapan & struktur biaya 10

11  Penyusunan SBK dilakukan pada Level output / sub output  Jenis SBK terdiri dari:  Indeks Biaya Keluaran, dan  Total Biaya Keluaran  K/L wajib menggunakan SBK dalam penyusunan RKA-K/L  Kemenkeu dan K/L secara bersama-sama atau sendiri melaksanakan monev penerapan SBK sesuai kewenangannya dengan difokuskan pada: a. Realisasi anggaran, b. Tahapan/komponen  Khusus usulan SBK dari satker BLU disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Ditjen Perbendaharaan untuk di lakukan penelaahan, dan selanjutnya disampaikan kepada Ditjen Anggaran sebagai bagian dari usulan SBK yg akan ditetapkan oleh Menkeu Hal-hal penting dalam SBK 11

12 Standar Biaya pada satker BLU 1Jenis SBM & SBK 2Kewenangan  SBM ditetapkan oleh Pimpinan BLU, kecuali :  SBM yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas Dewan Pengawas, pejabat pengelola, dan pegawai BLU;  SBM perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri. Kedua poin ini menggunakan PMK atau Persetujuan Menteri Keuangan 3Kriteria SBM  SBM yg ditetapkan pimpinan BLU digunakan untuk pembiayaan yang bersumber dari PNBP BLU  Dalam hal belum menetapkan SBM, menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, baik berupa SBM maupun SBK 4FungsiSB yg ditetapkan Pemimpin BLU  Estimasi Digunakan untuk penyusunan RBA 5SBK BLU Usulan SBK BLU disampaikan Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menkeu c.q. DJPb utk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kpd DJA utk ditetapkan Menkeu 12

13 PENYUSUNAN TARIF LAYANAN 13

14 Dasar Hukum (1) Pasal 9 PP no. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana diubah dengan PP No. 74 Tahun BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan kepada pengguna layanan 2. Imbalan tersebut ditetapkan dalam bentuk Tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan 3. Tarif harus mempertimbangkan: a. Kontinuitas dan Pengembangan layanan b. Daya beli masyarakat c. Asas keadilan dan kepatutan d. Kompetisi yang sehat 14

15 Dasar Hukum (2) 4. Menteri Keuangan mengatur pedoman umum penyusunan tarif layanan BLU. 5. Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga mengatur pedoman teknis penyusunan tarif layanan BLU. 6. Tarif diusulkan satker BLU kepada Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga selanjutnya diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan. 7. Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya, dapat mendelegasikan kewenangan penetapan tarif layanan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan/atau Pemimpin BLU. 8. Pendelegasian kewenangan dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. 15

16 Tujuan Penetapan Tarif 1. Sebagai landasan hukum dan transparansi atas pungutan BLU kepada masyarakat dalam rangka optimalisasi penerimaan negara bukan pajak. 2. Menutup sebagian atau seluruh biaya per unit layanan/hasil per investasi dana atas barang/jasa yang telah diberikan BLU kepada masyarakat. 3. Meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan BLU kepada masyarakat. 4. Memperluas akses/keterjangkauan pelayanan publik bagi masyarakat. 16

17 Langkah-langkah Penyusunan Usulan Tarif 17

18 Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan Penelaahan usulan tarif, selanjutnya diajukan ke Menkeu Pimpinan BLU mengajukan usulan tarif Menteri Keuangan menetapkan tarif dengan PMK Menteri Keuangan c.q. Tim Penilai Usulan Tarif melakukan penilaian usulan tarif (on desk) Satker BLU melaksanakan PMK Tarif Layanan Alur Penetapan TARIF-BLU Satker BLU, Menteri/Pimpinan Lembaga, Menkeu melaksanakan reviu Tarif Layanan 18

19 Informasi dalam Usulan Penetapan Tarif  Definisi operasional, jenis layanan, satuan, dan/atau bentuk tarif;  Perhitungan akuntansi untuk menghitung biaya per unit layanan;  Kebijakan penyusunan tarif; dan  Analisis tarif terhadap kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat. 19

20 Penelaahan oleh Menteri Teknis  Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga menelaah usulan tarif yang disampaikan Pemimpin BLU sesuai dengan pedoman umum dan pedoman teknis penyusunan tarif.  Usulan tarif yang disetujui Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga diajukan kepada Menteri Keuangan, disertai dengan hasil telaah yang telah dilakukan oleh Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga. 20

21 Penetapan Tarif  Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan kajian dan penilaian atas usulan tarif dari menteri/pimpinan lembaga.  Hasil kajian dan penilaian berupa rekomendasi : 1. menetapkan persetujuan tarif BLU dalam bentuk peraturan menteri; atau 2. menolak usulan tarif dalam bentuk surat menteri/pejabat yang ditunjuk. 21

22 REMUNERASI 22

23 Dasar Hukum 1. PP no. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (pasal 36) 2. PMK No. 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU sebagaimana diubah dengan PMK No. 73/PMK.05/

24 Ketentuan Umum (1) a. Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun b. Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme c. Pejabat Pengelola, dewan pengawas, dan pegawai BLU dapat diberikan remunerasi 24

25 Ketentuan Umum (2) 25 d.Penetapan remunerasi harus mempertimbangkan prinsip: -proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola, serta tingkat kesulitan dan resiko pelayanan yg diberikan -kesetaraan, yaitu memperhatikan besaran remunerasi satker yg memberikan pelayanan yg sejenis -Kepatutan, yaitu menyesuaikan dgn kemampuan PNBP BLU -kinerja operasional,  didasarkan pada kinerja yg dihasilkan, sesuai dgn yg ditetapkan Menteri/Pimpinan lembaga,  sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator kinerja keuangan, layanan serta mutu dan manfaat bagi masyarakat.

26 Ketentuan Umum (3) 26 e.Remunerasi dibayarkan dari PNBP Satker BLU f.Selain remunerasi yang dibayarkan dari PNBP, Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU yang berstatus PNS diberikan gaji dan tunjangan lain yang melekat pada gaji PNS dan jabatannya yang dibayarkan dari RM APBN. ( seperti: tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan struktural /fungsional, Honor pejabat perbendaharaan ) g.Remunerasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan atas usulan dari Menteri/ Pimpinan lembaga

27 Ketentuan Umum (4) 27 e.Remunerasi ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah satker BLU memiliki tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan i.Remunerasi mencerminkan keadilan (equal pay for jobs of equal value) dan memperhatikan kemampuan keuangan (PNBP) j.Remunerasi bagi pegawai BLU non PNS Profesional, disetarakan dengan remunerasi pegawai BLU PNS k.Remunerasi bersifat single salary

28  Gaji pejabat keuangan/pejabat teknis adalah 90% Gaji Pemimpin  Honorarium Dewas:  Pejabat pengelola, Dewas dan Sekdewas i)diberhentikan sementara, penghasilannya dibayarkan 50% dari gaji/honorarium terakhir, sejak diberhentikan s.d. ditetapkan jabatan berikutnya ii)Tiap akhir jabatan diberikan pesangon berupa santunan purna jabatan (asuransi/tabungan pensiun)  maksimal 25% gaji/honorarium setahun Ketua Dewas40% Gaji Pemimpin BLU Anggota Dewas36% Sekretaris15% Ketentuan Umum (5) 28

29 Komponen Remunerasi (1) Komponen remunerasi dapat dikelompokan dari segi : jenis tujuan motivasi, sifat, bentuk dan waktu pemberian, yaitu : Tujuan Penghargaan untuk kinerja Perlindungan keamanan, kenyamanan dan rasa berharga Pay for Position Pay for Position Pay for Performance Pay for People Pay for People harga pekerjaan Sebutan tetap, rutin variabel, periodik variabel, periodik periodik dan/insidental periodik dan/insidental Sifat Bentuk Gaji, tunjangan tetap Insentif, bonus atas prestasi Insentif, bonus atas prestasi Pesangon, Pensiun, 3P 29

30  Pay for position o merupakan harga jabatan o Bila PNS, strukturnya: - gaji pokok dan tunjangan tunjangan struktural/fungsional (RM)+ tunjangan (PNBP) o Bila non PNS Profesional: - penyetaraan sebagai PNS + tunjangan (semuanya dibayarkan dari PNBP) o Besarannya bersifat tetap dan dibayarkan rutin setiap bulan Komponen Remunerasi (2) 30

31  Pay for performance o Komponen remunerasi ini berkaitan dengan pencapaian target kinerja sebagaiaman yang telah dikontrakkinerjakan. o Komponen ini diberikan sebagai penghargaan atas capaian kinerja individu yang dikaitkan dengan konerja unit kerja/organisasi. o berupa insentif dan/atau bonus o Besarannya tergantung pada tingkat capaian target dan dibayarkan secara periodik sesuai kebijakan unit kerja/organisasi.  Pay for people o Komponen remunerasi ini terkait dengan kondisi perorangan/individu o berupa premi asuransi, pesangon, pensiun Komponen Remunerasi (3) 31

32 Alur Penetapan Usulan Remunerasi Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan Pembahasan usulan remunerasi, selanjutnya diajukan ke Menkeu Pimpinan BLU mengajukan usulan remunerasi Menteri Keuangan menetapkan remunerasi dengan KMK Menteri Keuangan c.q. Tim Penilai Usulan Remunerasi melakukan penilaian usulan remunerasi (on desk dan on the spot) Remunerasi Pejabat Pengelola, dan Pegawai BLU, serta Dewan Pengawas 32

33 Dokumen Usulan Remunerasi 33 1.Proposal usulan remunerasi, memuat a. Pendahuluan b.Data Umum Satker BLU c.Sistem Remunerasi (menjelaskan proses grading) d.Analisa Remunerasi terhadap 4 faktor (proporsionalitas, kepatutam, kesetaraan dan kinerja operasional) d. Penutup 2. Kebijakan sistem remunerasi, wajib menunjukkan: a.metodologi yang digunakan pembobotan/perhitungan remunerasi b.proses analisis jabatan c.Proses evaluasi jabatan yang objektif dan adil d.pemeringkatan jabatan (job grading ) yang mencerminkan kompleksitas pekerjaan dan standar kompetensi e.nilai (job value) dan harga jabatan (job price) f.sistem penilaian kinerja, untuk menghitung pay for performance

34 Data/Dokumen Pendukung Usulan Remunerasi 34 3.Dokumen pendukung: a. diskripsi pekerjaan/job desk b.kompetensi jabatan/job competency (persyaratan jabatan) c.data keuangan (PNBP), termasuk kebutuhan dalam satahun, d.data kinerja layanan e.data pembanding (industri yang sejenis dengan skala yang mendekati sama)

35 Tahapan Penyusunan Usulan Remunerasi 35 Pay for position Persiapan Identifikasi aspek legal dan keuangan Perhitungan Analisa faktor penentu Evaluasi Analisa jabatan Evaluas i Jabatan Pemering katan jabatan Bench marking Pay for performance Dikaitkan dengan Capaian Kinerja Pegawai dan Kinerja Organisasi

36


Download ppt "PAPARAN TENTANG STANDAR BIAYA, TARIF LAYANAN, DAN REMUNERASI SATKER BLU Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pembinaan PK BLU 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google